Meningkatkan Kredibilitas Ninasapti Triaswati
Begitu besar kekhawatiran akan suramnya perekonomian Indonesia pada tahun 2006 telah banyak diulas. Kecemasan pengusaha bahwa sektor riil takkan mampu merespons aneka tantangan keterbukaan pasar akibat lemahnya koordinasi antarlembaga eksekutif atau antara eksekutif dengan lembaga lain perlu perhatian serius. Jika sektor riil tidak tumbuh cepat, tidak akan terjadi penciptaan lapangan kerja, dan tentu saja akan memberikan efek kontraksi pasar kerja dan peningkatan kemiskinan. Dari sisi pemerintahan, Presiden telah mengemukakan prioritas membangun perekonomian; pertumbuhan ekonomi, stabilisasi atau secara populer menekan tingkat inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Langkah untuk mencapai prioritas kebijakan ekonomi tersebut tentu menghendaki koordinasi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Presiden mengharapkan agar pencairan dana APBN dilakukan segera dan jangan dipersulit urusan administratif oleh KPPN sehingga pembangunan di seluruh Indonesia dapat berjalan serentak pada semester pertama. Implikasi dari kebijakan fiskal yang ekspansif semester pertama ini tentu dapat memberikan efek inflatoir. Namun, Tim Ekonomi mengharapkan inflasi dapat ditekan pada semester kedua sehingga mencapai satu digit pada akhir tahun 2006. Membahas koordinasi yang tepat, perlu dipahami lebih dahulu tiga konsep penting dalam makroekonomi untuk menjelaskan hubungan antara inflasi, keluaran (output), dan pengangguran. Ketiga konsep tersebut adalah kurva Philips, Hukum Okun, dan permintaan agregat. Kurva Philips menggambarkan hubungan antara perubahan tingkat inflasi dan kesenjangan tingkat pengangguran terbuka dari tingkat pengangguran alamiahnya. Tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran yang terjadi pada saat tingkat upah riil dari sisi penawaran dan permintaan pekerja berada dalam keseimbangan. Konsep ini menyatakan, ketika tingkat pengangguran terbuka berada di atas tingkat pengangguran alamiah, akan terjadi penurunan inflasi. Tingkat pengangguran alamiah dapat meningkat sepanjang kurun waktu tertentu dan peningkatan tersebut tergantung kemajuan maupun kesenjangan teknologi dalam masyarakat maupun para pekerja. Pengeluaran untuk mendorong kemajuan teknologi ini hendaknya dibiayai dari pemerintah maupun masyarakat. Hukum Okun menggambarkan hubungan antara perubahan tingkat pengangguran akibat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di atas tingkat pertumbuhan PDB secara normal. Misalnya, di Amerika Serikat kenaikan satu persen PDB di atas tingkat pertumbuhan normalnya dapat menurunkan tingkat pengangguran 0,4 persen. Permintaan agregat menggambarkan hubungan positif antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan uang riil (yaitu pertumbuhan uang nominal dikurangi tingkat inflasi). Dengan tingkat pertumbuhan uang nominal tidak berubah, peningkatan inflasi akan menurunkan pertumbuhan output. Dalam jangka panjang, pertumbuhan uang beredar satu persen akan meningkatkan inflasi satu persen juga. Tetapi, jangka pendek, penurunan jumlah uang beredar dapat menekan pertumbuhan output dan mengatrol tingkat pengangguran. Pendekatan tradisional mengasumsikan, masyarakat tidak mengubah cara mereka membentuk ekspektasinya ketika kebijakan moneter terjadi sehingga kebijakan moneter untuk menekan inflasi dengan cepat dapat mengakibatkan peningkatan pengangguran besar-besaran. Pilihan lainnya adalah menurunkan inflasi secara perlahan dan berakibat pada peningkatan pengangguran yang lebih kecil. Robert Lucas dan Thomas Sargent dari Universitas Chicago menyatakan, bila kebijakan moneter kredibel (dapat dipercaya), pembentukan ekspektasi masyarakat akan berubah sehingga kebijakan menurunkan inflasi akan menghasilkan peningkatan pengangguran yang lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya dan bahkan memungkinkan tidak terjadi peningkatan pengangguran sama sekali. Stanley Fischer dari MIT dan John Taylor dari Universitas Columbia menyatakan, terlalu cepatnya penurunan inflasi, walaupun kebijakan moneter tersebut kredibel, akan dapat menyebabkan peningkatan pengangguran akibat adanya kekakuan harga nominal. Misalnya, kesepakatan upah dalam kontrak kerja. Pengalaman Amerika Serikat tahun 1980-an menunjukkan penurunan inflasi berakibat pada peningkatan pengangguran. Hal yang mirip terjadi di Indonesia, yaitu upaya penurunan inflasi dalam kurun 2001-2003 dari 12,6 persen menjadi 5,1 persen mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dari 8,1 persen menjadi 9,5 persen, disertai pertumbuhan ekonomi yang lambat dari 3,8 persen jadi 4,5 persen. Tahun 2005, kondisi makroekonomi lebih buruk lagi. Inflasi mencapai 17 persen, tingkat pengangguran per Oktober mencapai 10,8 persen dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 5,5 persen. Sulit Target pemerintah APBN 2006 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 untuk meningkatkan pertumbuhan output, menurunkan inflasi, menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan sekaligus mencapai anggaran berimbang menjadi amat sulit. Itu karena keterbatasan anggaran akibat utang dan cicilan yang sangat besar. Tingginya utang dan cicilan tersebut meningkatkan risiko krisis fiskal di Indonesia. Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi hal yang sangat penting agar target ekonomi di atas dapat dicapai. Pilihan kebijakan dihadapkan pada trade-off antara mendahulukan kepentingan rakyat, yaitu menciptakan lapangan kerja, berarti menekan tingkat pengangguran terbuka. Kebijakan ini berarti Tim Ekonomi haruslah menurunkan inflasi secara perlahan, atau menurunkan inflasi dengan cepat namun setiap langkah kebijakan penurunan inflasi haruslah sangat kredibel. Tanpa kredibilitas tinggi, kebijakan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekspektasi inflasi yang besar. Jelas! Kredibilitas pemerintah menjadi bagian terpenting keberhasilan membangun perekonomian. Memilih langkah penurunan inflasi secara cepat dan tidak memerhatikan kondisi riil kredibilitas pemerintah akan mungkin mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat. Pengusaha maupun rakyat. Upaya peningkatan kredibilitas pemerintah memang telah dimulai, antara lain mengumumkan berbagai langkah mengatasi korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Di sisi lain, aparat pemerintah dituntut untuk bertindak secara profesional, khususnya untuk memberikan kemudahan izin dan insentif untuk berinvestasi, meningkatkan penerimaan pemerintah, mengurangi kebocoran pendapatan dan pencurian aset negara di seluruh lembaga pemerintah serta meningkatkan efektivitas belanja negara, khususnya untuk pengeluaran jangka panjang, seperti peningkatan teknologi, investasi pendidikan dan kesehatan. Seluruh lembaga pemerintah haruslah bekerja erat satu sama lain dalam mencapai target ekonomi tersebut. Itu mencakup Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan lembaga pemerintah yang terkait kebijakan fiskal, yaitu Departemen Keuangan dan Bappenas, maupun seluruh departemen teknis dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap APBD. Haruslah bersama-sama membangun kredibilitas kebijakan ekonomi. Tampaknya, perjalanan untuk membangun kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah masih akan sangat panjang dan haruslah disertai dengan kemauan politik yang kuat. Ninasapti Triaswati Dewan Penasihat The Indonesian Institute, mantan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
