Antara Sipil dan Tentara Budiarto Shambazy
Mungkin karena usia republik masih termasuk singkat, sebagian dari kita tanpa sadar cukup lama dibelenggu oleh kultur militer. Masih banyak dari kita yang mempunyai satu atau dua generasi di atas yang secara langsung atau tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Perang gerilya melawan penjajahan yang dilancarkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sakit cukup keras di dalam panggulan tandu amat legendaris. Di banyak kota terdapat jalan-jalan besar yang diambil dari nama jenderal-jenderal terkenal, seperti Jenderal Sudirman, Jenderal A Yani, dan Jenderal Suprapto. Mereka yang masih remaja di tahun 1960-an atau 1970-an pasti kenal dengan dua lagu terkenal Ismail Marzuki, Selendang Sutra dan Sepasang Mata Bola. Entah mengapa, dua lagu klasik ini selalu berkonotasi dengan perjalanan pejuang ke medan laga meninggalkan kekasih atau anggota keluarganya. Ada sebuah film yang berkali-kali diputar di TVRI yang berjudul Pedjuang yang antara lain dibintangi oleh dua Bambang, yakni Bambang Irawan dan Bambang Hermanto. Rasanya bangga bolak-balik menyaksikan film yang menceritakan kepahlawanan para pejuang kita mempertahankan kemerdekaan di Yogyakarta tahun 1940-an. Dan sudah sejak periode kemerdekaan itulah tentara kita sebenarnya sering kecewa terhadap sebuah ideologi demokrasi, yakni supremasi sipil. Mereka sejak awal telah memiliki anggapan bahwa kaum sipil senantiasa dirundung konflik ideologis yang tak pernah habis pada saat mereka menghunus senjata. Juga telah terbukti berkali-kali bahwa TNI merupakan tulang punggung terkuat yang menjaga keutuhan nasionalisme ala Indonesia. Bagi sebagian orang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mungkin merupakan sebuah konsep nan gombal, tetapi dalam kenyataannya kita memang sering menghadapi gejala yang sama seperti yang dihadapi Uni Soviet dulu. Terlepas dari pro dan kontra dalam soal penafsiran sejarah, TNI menjadi aktor terpenting ketika G30S pecah tahun 1965. Rakyat tak begitu mempersoalkan "politik tentara" yang menempatkan stabilitas politik di atas segala-galanya sampai Presiden Soeharto mencalonkan diri lagi menjadi presiden setelah Pemilu 1971. Penerapan Dwifungsi ABRI setelah itu yang jelas kebablasan. Dan maaf, Angkatan Darat (AD) yang berperan besar dalam menjalankan "multifungsi" yang sering merugikan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Namun, bukankah itu hanya tinggal sejarah belaka? Banyak orang yang kini kecewa kepada demokrasi sekaligus mendambakan kestabilan dan, hence, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden tahun 2004. Sampai sekarang pergantian jabatan Panglima TNI selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Sejarah perjuangan bangsa, peranan dalam sejarah, serta dominasinya selama era pemerintahan Orde Baru membuat mata kita menyorot ingin tahu setiap kali ada tour of duty di kalangan perwira tinggi TNI. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, jabatan tertinggi pada lembaga TNI itu akan ditempati oleh perwira tinggi dari Angkatan Udara, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Djoko Suyanto. Ini preseden baru karena belum pernah ada "orang AU" yang menduduki jabatan puncak itu. Seumur-umur sejak merdeka, pos Panglima TNI itu "dimonopoli" AD. Adalah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang untuk pertama kalinya menunjuk orang yang bukan dari kalangan AD sebagai Panglima TNI, yakni Laksamana Widodo AS yang berasal dari Angkatan Laut (AL) pada November 1999. Presiden Yudhoyono meniru langkah Gus Dur. Reaksi masyarakat pada umumnya mengatakan tidak apa-apa jabatan Panglima TNI diduduki oleh orang yang "bukan AD". Bahwa ada tentangan terhadap pencalonan Djoko Suyanto dari beberapa kalangan di DPR, itu hal yang lumrah. Riak gelombang di lembaga legislatif itu tidak akan menimbulkan ombak politik raksasa. Demokrasi membuka ruang bagi siapa pun untuk saling memperlihatkan otot leher. Dan jujur saja, rakyat kebanyakan sudah lelah menyaksikan aneka ragam sirkus politik oleh para politisi, tak mempunyai waktu merepoti siapa yang menjadi Panglima TNI. Lebih penting untuk diamati, ternyata dalam era demokrasi sekarang ini TNI secara relatif lebih siap ketimbang sipil. Masih segar dalam ingatan bagaimana TNI berada dalam posisi disudutkan tak lama setelah mundurnya Presiden Soeharto bulan Mei 1998. Eforia demokrasi kala itu menyadarkan TNI untuk mengintroduksi apa yang disebut program "Tiga Re" (redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi) tahun 1999. Dikenal pula istilah "Paradigma Baru" yang pada intinya merupakan itikad untuk memperbaiki diri. Singkatan ABRI diubah menjadi TNI. Polri pun "ditarik keluar" dari jajaran angkatan bersenjata. Supremasi sipil atas militer ditegakkan kembali, jatah kursi TNI di DPR ditiadakan, dan "cabang-cabang politik" seperti Bakorstanas dihapuskan. Pendek kata, pada periode pascareformasi tersebut tentara benar-benar kembali masuk ke barak. Terdapat anggapan semua masalah politik, sosial, dan keamanan akan segera dibereskan oleh kepemimpinan sipil. Sekarang lihatlah kinerja kaum sipil kita. Partai-partai politik belum profesional, terlibat konflik internal, dan tak pernah menyapa para pemilihnya. Tak sedikit pula lembaga demokrasi yang dilanda kasus-kasus korupsi, termasuk Komisi Pemilihan Umum. Dan tidak kalah banyaknya juga pemimpin sipil di berbagai daerah yang tega mengerahkan massa untuk dibentrokkan satu sama lain. Institusi militer pada TNI telah mengenal rotasi kepemimpinan panglimanya. Sebaliknya, institusi-institusi sipil nyaris tak memberikan apa-apa bagi kita. Jangan marah ya? Penyanyi top Amerika Serikat, Paul Simon, mengatakan, "I am a writer, not a fighter". Saya cuma tukang nulis, bukan tentara. http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
