Peran Negara Islam di Tengah Konflik Irak Rakaryan Sukarjaputra
Konflik berdarah di Irak dari hari ke hari tidak pernah berhenti memakan korban jiwa. Pasukan Amerika Serikat dan aliansinya terbukti tak berdaya menghadapi gelombang kekerasan yang membuat siapa pun warga Irak tidak lagi memiliki ketenangan hidup dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi seperti itu muncul gagasan yang mempertanyakan masih layakkah mengatakan persoalan Irak adalah persoalan AS dan aliansinya, yang memang memulai semua kekacauan itu? Perkembangan kehidupan di Irak yang tidak pernah berhenti diwarnai berbagai aksi kekerasan dan korban jiwa, terutama di kalangan rakyat biasa, semakin menunjukkan bahwa keberadaan pasukan AS dan aliansinya sebagai pencipta masalah di Irak tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Upaya Pemerintah AS menghadirkan pemerintahan yang demokratis di Irak tidak pernah berhasil sebagaimana ditunjukkan dengan minimnya pengakuan berbagai elemen masyarakat di Irak terhadap pemerintahan itu. Bahkan sebaliknya, obyek-obyek pemerintahan dan mereka yang memiliki kaitan dengan Pemerintah Irak menjadi target serangan berbagai kelompok pelaku kekerasan di Irak karena dianggap sebagai representasi dari kepentingan AS. Rekonsiliasi yang diupayakan di Irak sangat sulit akan bisa meredam berbagai aksi kekerasan selama AS dan aliansinya tetap berada di negara itu. Wajarlah apabila di kalangan masyarakat Irak sendiri kini semakin kuat suara yang menginginkan AS dan aliansinya segera angkat kaki dari Irak, dan biarkan rakyat Irak menyelesaikan persoalannya sendiri. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai tiga jalur penyelesaian masalah Irak, yang disampaikan saat mengadakan jumpa pers bersama dengan Presiden George Walker Bush, di Istana Bogor, pekan lalu, memang sempat membuat banyak pihak terkaget-kaget. Beberapa kalangan berpandangan, gagasan yang disampaikan Presiden Yudhoyono itu adalah titipan AS yang didesakkan kepada Pemerintah RI, dengan iming-iming bantuan finansial tertentu, sehingga dinilai RI telah masuk dalam perangkap kepentingan AS. Beberapa kalangan lain juga mempersoalkan, mengapa Indonesia mau bersusah payah membantu menyelesaikan masalah Irak, sementara AS sang pembuat masalah angkat kaki dari Irak. Ada juga kalangan yang bisa memahami itikad baik Pemerintah RI membantu penyelesaian masalah Irak, tetapi menyayangkan kesediaan RI itu tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan timbal balik lebih besar dari AS. Terkesan kuat, Indonesia yang dulu sangat menentang penyerbuan AS ke Irak kini telah berbalik arah dan seolah-olah ikut membela AS untuk menyelesaikan persoalan di Irak. Disuarakan di OKI Wajarlah kalau beberapa kalangan kemudian mempertanyakan dan meminta Presiden Yudhoyono mengklarifikasi pernyataannya itu. Presiden kemudian menjelaskan bahwa perlu sebuah set-up yang baru untuk Irak, di mana pasukan AS dan aliansinya ditarik untuk kemudian diganti pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berunsurkan utama pasukan dari negara-negara Islam. Pemikiran mengenai perlunya PBB lebih berperan dalam menyelesaikan masalah Irak sesungguhnya sudah disampaikan pada pertemuan luar biasa ketiga negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Mekkah, Desember 2005. Dalam Pernyataan Akhir pertemuan itu disebutkan, pertemuan mendorong lebih jauh pentingnya peran PBB di Irak dengan bekerja sama dengan OKI. Pemikiran itu pulalah yang kemudian disuarakan lagi beberapa ulama Indonesia pada pertemuan sumbang saran di Departemen Luar Negeri. Keprihatinan yang mendalam terhadap nasib umat di Irak menjadi alasan utama, selain memperbaiki citra Islam di tengah sebagian masyarakat dunia yang melihat aksi kekerasan berdarah antarumat satu dengan umat lainnya, yang sering digambarkan sebagai konflik antara penganut Syiah dan penganut Sunni. Padahal, baik wakil Sunni maupun wakil Syiah Irak pada pertemuan di Mekkah telah menegaskan bahwa konflik di Irak bukanlah konflik Sunni-Syiah, melainkan konflik politik yang mengendarai agama. Dorongan dari dalam Irak sendiri, serta perubahan lanskap politik di AS pascapemilu sela yang memunculkan Partai Demokrat sebagai kekuatan utama politik AS menggusur Partai Republik, memang membuka peluang untuk mendorong peran PBB di Irak itu. Terlebih lagi Iran dan Suriah sebagai dua tetangga Irak juga sudah bergerak mendekat, dengan membuka hubungan dengan Irak. Maknanya, di kawasan Timur Tengah sendiri memang tengah terjadi gerakan untuk mendorong peran negara-negara di kawasan itu yang mayoritas adalah negara-negara Islam. Tentu saja upaya-upaya itu dilakukan di luar kerangka strategis AS yang hingga kini tampak malas untuk melibatkan Iran dan Suriah dalam proses mewujudkan perdamaian di Irak. Di tengah perkembangan seperti itu, upaya Indonesia mempromosikan tiga pendekatan yang harus dilakukan secara simultan di Irak memberikan warna lebih tegas lagi terhadap peran negara-negara Islam di tengah konflik Irak. Kini saatnya negara-negara Islam menunjukkan solidaritas dan juga kemampuannya untuk mengatasi konflik yang terus merenggut nyawa manusia di Irak. Pihak AS kabarnya memang pernah mempertanyakan, apakah pasukan negara-negara Islam di Irak akan punya hak untuk menembak, memiliki kemampuan untuk menembak? Hal itu kemudian dijawab, yang penting adalah bukan punya hak menembak atau tidak, karena kehadiran pasukan Islam seperti dari Indonesia kecil kemungkinan akan dimusuhi. Akan tetapi syaratnya tentu saja pasukan itu bukan menjadi bagian dari pasukan koalisi pimpinan AS yang ada di sana sekarang ini. Di sisi lain, upaya itu juga harus diawali upaya proses rekonsiliasi penuh tanpa keterlibatan AS dan sekutunya, yang melibatkan semua kekuatan yang ada di Irak, khususnya Syiah, Sunni, dan Kurdi. Di bawah payung PBB dan didukung OKI, rekonsiliasi di Irak itu berpeluang besar bisa dicapai sebagaimana pandangan wakil-wakil kelompok kekuatan di Irak saat mereka menghadiri pertemuan darurat OKI di Mekkah. Tidak mudah Bagi AS, keluar dari Irak bukanlah keputusan yang mudah, meski semakin banyak warga AS menginginkannya. Selain menyangkut harga diri bangsa yang akan kembali dipermalukan setelah dipaksa mundur dari Vietnam, AS juga sudah menanamkan miliaran dollar uangnya di Irak dengan harapan akan memperoleh kembali dana "modalnya" itu dari hasil penjualan minyak Irak yang kini praktis lebih dikuasai AS. Pergi begitu saja dari Irak, karena itu, berarti juga kehilangan prospek memperoleh kembali miliaran dollar uang rakyat AS yang sudah digelontorkan ke Irak. Bagaimana uang itu akan dipertanggungjawabkan? Di sisi lain, AS pun tentu tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan Irak dalam kehancuran. Negara itu masih memiliki tanggung jawab utama untuk ikut merehabilitasi dan mengonstruksi kembali Irak yang hancur lebur karena perang berkepanjangan. Ini, tentu saja, adalah soal uang dalam jumlah besar yang belum tentu bisa diperoleh kembali oleh AS dalam jangka pendek. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada yang sangat diuntungkan dengan situasi di Irak sekarang ini. Negara-negara Islam yang ketiban susah akibat ulah AS di Irak kini harus terjun langsung memadamkan api yang dibuat AS. Akan tetapi, bagi AS, mereka pun tidak bisa pulang dengan menegakkan dada, bahkan mungkin berdarah-darah. Sekarang tinggal kita tunggu, apakah AS mau dengan legawa mundur dari Irak dan menerima digantikan perannya oleh PBB dan negara-negara Islam.
