Operasi PLTN Harus Ditolak

Sumber Energi Alternatif Belum Digarap Optimal

Jakarta, Kompas - Rencana pembangunan reaktor pembangkit listrik
tenaga nuklir harus ditolak. Sebab, sumber energi alternatif yang
lebih bersih dan aman untuk pembangkit listrik masih berlimpah di
Indonesia. Sumber-sumber energi alternatif itu saat ini belum
didayagunakan secara optimal dan terdesentralisasi.

"Indonesia memiliki sumber energi alternatif seperti energi panas bumi
yang lebih bersih dan aman daripada nuklir. Panas bumi kita memiliki
energi potensial untuk pembangkit listrik hingga 29.000 megawatt,
lebih besar daripada kapasitas terpasang PLN sekarang, 20.000
megawatt," kata Nur Hidayati, Juru Kampanye Iklim dan Energi
Greenpeace Asia Tenggara, Minggu (10/12).

Sumber-sumber energi alternatif yang menjamin lebih bersih dan aman
lainnya, lanjut Nur, misalnya mikrohidro, matahari, atau angin yang
dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil sampai
menengah. Potensi sumber energi alternatif ini harus dikembangkan
secara terdesentralisasi atau menyebar.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik yang bersih dan aman secara
terdesentralisasi sangat tepat bagi wilayah kepulauan di Indonesia.
Namun, pemerintah masih enggan mengoptimalkan potensi ini.

"PLTN itu memiliki risiko jauh lebih berat daripada mengoptimalkan
sumber energi alternatif yang didesentralisasikan ke berbagai
wilayah," kata Nur.

Jaminan keamanan

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) Pantoro Tri Kuswardono menilai bahwa PLTN yang akan dibangun
di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, dengan dua reaktor nuklir untuk
pembangkit listrik berkapasitas 1.000 megawatt itu masih memiliki
ketidakpastian jaminan keamanannya. "Kita juga patut mencurigai akan
adanya ketergantungan penggunaan teknologi reaktor nuklir yang akan
dibeli dari negara lain," kata Pantoro.

Ia juga mengemukakan, bantuan dana sebagai bagian dari kerja sama
teknis untuk persiapan PLTN dari Badan Energi Atom Internasional
(IAEA) yang diterima Indonesia sejak 2002 tidak harus diikuti dengan
realisasinya. Untuk membangun PLTN di Indonesia harus dipertimbangkan
masak-masak. Selain masih berlimpah sumber energi alternatif yang
lebih bersih dan aman, juga penggunaan limbah PLTN berupa plutonium
berpotensi dapat dipergunakan untuk senjata nuklir paling mematikan di
dunia.

"Masyarakat Indonesia harus menolak penggunaan teknologi nuklir.
Bantuan dana teknis yang selama ini diterima dari IAEA jangan menjadi
utang Indonesia," kata Pantoro.

Data dari Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, total bantuan
dana IAEA 2002-2005 sebesar 31.324.670 dollar AS. Dilanjutkan
2005-2006 sebesar 667.080 dollar AS dan 680.250 dollar AS untuk
mempersiapkan penggunaan energi nuklir.

"Bantuan-bantuan itu akan menjadi bagian utang Indonesia, yang
akhirnya memaksa realisasi proyek PLTN di Indonesia. Selanjutnya,
tercipta utang lebih besar lagi akibat ketergantungan terhadap
teknologi yang akan digunakan," kata Pantoro. (NAW) 

Kirim email ke