ndeks Pembangunan Manusia Razali Ritonga
Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM. Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif. Alasannya, pertama, IPM jangan dijadikan komoditas politik, tetapi tak terwujud. Kedua, target IPM selayaknya selaras potensi dan kemampuan dalam pencapaian, tidak terlalu rendah atau tinggi. Jika terlalu rendah, segala daya dan dana menjadi tidak efektif, boros. Jika terlalu tinggi, itu sama dengan ilusi. Maka, target IPM harus obyektif dan rasional. Maka, perlu dipahami fenomena yang mendasari IPM, yaitu angka umur harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Untuk meningkatkan umur harapan hidup sebesar satu poin selama satu tahun, baru bisa diperoleh jika selama setahun tak seorang penduduk pun di Nusantara meninggal. Ini tidak mungkin terwujud. Yang paling mungkin dilakukan, meminimalkan risiko kematian. Kita tahu, kematian paling tinggi dari kelompok bayi. Sekitar 35 kematian bayi terjadi tiap tahun per 1.000 kelahiran hidup (BPS, 2002). Jika angka kematian bayi bisa ditekan, ini amat berarti dalam meningkatkan umur harapan hidup. Angka umur harapan hidup kian meningkat jika ada upaya menekan angka kematian ibu yang kini masih tinggi. Sekitar 307 kematian ibu terjadi untuk tiap 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2002). Untuk pendidikan, sulit meningkatkan satu poin. Komponen pendidikan pada IPM terdiri dari dua aspek: angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mean years schooling). Suatu daerah yang telah mencapai angka melek huruf di atas 90 persen akan kian sulit diharapkan bisa memberi kontribusi besar terhadap peningkatan pendidikan. Untuk rata-rata lama sekolah, kontribusinya bergantung tingkat partisipasi sekolah. Suatu daerah dengan partisipasi sekolah 40 persen untuk semua umur, maksimal akan memperoleh kenaikan rata-rata lama sekolah 0,4 poin. Berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan yang kontribusinya sulit diperbesar, komponen kemampuan daya beli dapat memberi kontribusi tinggi terhadap IPM. Bahkan, kontribusi daya beli itu bisa berlipat seiring keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Celakanya, pertumbuhan ekonomi kita masih dalam skala medium dengan kisaran 5-6 persen, sedangkan pemerataan pendapatan masih timpang. Ketimpangan itu, antara lain, terindikasi dari pengeluaran. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, terlihat 20 persen penduduk teratas menurut Bank Dunia, pada 2002 tercatat 38,98 persen terhadap seluruh total pengeluaran rumah tangga, naik menjadi 40,43 persen tahun 2005. Sebaliknya, 40 persen penduduk terendah, pengeluarannya memburuk dari 22,83 persen tahun 2002 menjadi 21,84 persen tahun 2005 (BPS, 2005). "Opportunity loss" Celakanya lagi, penduduk pada kelompok pengeluaran terkecil umumnya memiliki peluang yang juga kecil untuk mendapat berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah. Hilangnya peluang itu kerap disebut opportunity loss. Fenomena opportunity loss terjadi karena ketidaktersediaan fasilitas pelayanan publik, seperti listrik, air bersih, telepon, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memiliki layanan publik mengalami opportunity loss meski mereka mampu mengaksesnya. Opportunity loss banyak menimpa daerah yang belum tersentuh pembangunan, seperti pedalaman, terisolasi, atau pulau terpencil. Berdasarkan hasil Potensi Desa 2005, dari 69.957 desa, kelurahan atau nagari, yang mendapat aliran listrik PLN baru 57.186 desa. Untuk fasilitas pendidikan, yang memiliki SD 62.658 desa, SMP 23.320 desa, dan SMA di 9.854 desa. Untuk kesehatan, ada 8.256 desa memiliki puskesmas, puskesmas pembantu di 21.924 desa, posyandu di 63.198 desa, dan polindes di 26.455 desa. Meski pelayanan publik tersedia, opportunity loss masih bisa terjadi, antara lain karena ketakmampuan masyarakat mengakses pelayanan publik. Ketidakmampuan itu karena tempat pelayanan yang jauh dan kemiskinan. Banyak kasus kematian, drop out, dan anak yang tidak bersekolah karena kemiskinan. Khusus kematian, terjadi karena terlambat mendapat layanan dan pengobatan. Kasus kematian seperti itu adalah contoh ekstrem opportunity loss. Bahkan, opportunity loss kini juga berdampak pada peningkatan kelahiran karena tak ada sarana dan prasarana KB atau ketidakmampuan mengakses sarana dan prasarana dimaksud. Pembangunan manusia timpang Fenomena opportunity loss diperkirakan mengakibatkan ketimpangan pembangunan manusia antardaerah. Daerah-daerah dengan layanan publik yang kian lengkap umumnya kian diuntungkan dalam pembangunan manusia. Keuntungan itu kian bertambah jika diiringi subsidi yang kian beragam, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan listrik. Pembangunan manusia di daerah kian terakselerasi jika ditambah kemampuan masyarakat yang kian meningkat untuk mengakses aneka layanan publik yang disediakan pemerintah. Sebaliknya, daerah yang tidak memiliki peluang akibat opportunity loss akan mengalami ketertinggalan dalam pembangunan manusia. Ketimpangan pembangunan manusia antardaerah antara lain terekam dari capaian tiap komponen IPM. Tahun 2005, misalnya, angka umur harapan hidup tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan (74,2 tahun), yang terendah di Kabupaten Lombok Timur (58,3 tahun). Angka tertinggi melek huruf di Kota Pekanbaru (99,7 persen) dan terendah di Kabupaten Asmat (30,9 persen). Untuk rata-rata lama sekolah tertinggi di Kota Pekanbaru (11,3 tahun), terendah di Kabupaten Pegunungan Bintang (2,2 tahun). Untuk kemampuan daya beli, tertinggi di Jakarta Selatan (Rp 640.500 per kapita), terendah di Kabupaten Raja Ampat (Rp 548.600 per kapita). Secara keseluruhan, capaian IPM tertinggi di Jakarta Selatan 77,9 dan terendah di Pegunungan Bintang sebesar 46,9 (BPS, 2006). Sebenarnya, masih banyak ruang untuk meningkatkan IPM secara nasional. Ditilik dari aspek pendapatan per kapita, yang tercatat dalam laporan UNDP tahun 2006 untuk Indonesia sebesar 3.610 dollar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan Georgia. Pendapatan per kapita Georgia (2.844 dollar AS), peringkat 97 dari 177 negara dalam capaian IPM. Menurut laporan itu, Indonesia berada di peringkat ke-108. Kita berharap dapat mengejar kemajuan pembangunan manusia dibandingkan negara yang telah mengalami kemajuan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari kita semua, khususnya pemerintah, dalam melakukan pemerataan pembangunan yang termasuk di dalamnya meniadakan opportunity loss. Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS
