Kearifan Bernegara dan Beragama Abdul Munir Mulkhan
Bangsa ini membutuhkan kearifan saat atas nama negara dan Tuhan, seseorang harus terbunuh seperti kasus Poso beberapa hari lalu. Sementara wakil rakyat merasa berhak meraup rupiah saat jutaan rakyat kelaparan akibat bencana dan kemiskinan. Di saat yang sama orang berdebat mengenai siklus lima tahunan demokrasi dan hak rakyat memakzulkan sang pemimpin. Hanya kearifan yang bisa memaksa seorang aparat mempertanyakan tindakannya di lapangan meski telah memenuhi prosedur. Pertanyaan serupa untuk kesediaan mati melawan aparat atas nama kebenaran dan kehormatan agama yang dipeluknya. Seperti labirin Jika atas nama Tuhan seseorang merasa berhak melawan dengan senjata aparat yang hendak menegakkan hukum, bubarlah negeri ini sebagai bangsa dan negara. Jika polisi seperti tanpa pilihan menangkap orang yang diduga melawan hukum kecuali dengan senjata, hilanglah rasa aman di negeri ini. Jutaan rakyat menderita kelaparan dan penyakitan, tapi wakil rakyat berpesta pora menilap uang rakyat atas nama Peraturan Pemerintah (Nomor 37 Tahun 2006). Apa yang tersisa dalam hidup berbangsa, bernegara, berdemokrasi, dan beragama di negeri ini? Tanpa etika dalam praktik berbangsa, bernegara, dan beragama, kesatuan bangsa negeri ini hanyalah mimpi. Peraturan dan perundang-undangan seharusnya disusun guna memenuhi fungsi negara dan tugas lembaga kenegaraan. Tanpa kearifan, ayat, dan pasal dalam undang-undang dan peraturan, itu hanya kertas dan huruf tanpa ruh sehingga bisa ditafsir sesuai kepentingan tiap orang. Kita seperti hidup dalam labirin (lorong tanpa ujung) demokrasi dan ketuhanan absolut. Pemimpin dan rakyat tersandera demokrasi siklus lima tahunan dan terbius janji-janji surgawi. Wakil rakyat tersandera kepentingan pribadi dan politik kekuasaan yang atas nama rakyat berhak mendapat apa saja yang dibutuhkan. Siklus lima tahunan membuat pemakzulan (cabut mandat) pemimpin bisa dianggap tindakan inkonstitusional (makar?) Kedaulatan rakyat tersandera peraturan perundangan yang tak memihak rakyat. Jatuhnya beberapa korban tewas dalam baku tembak polisi dan gerombolan bersenjata di Poso beberapa hari lalu amat menyedihkan. Tetapi lebih menyedihkan saat gerombolan bersenjata itu melakukan perlawanan terhadap aparat negara atas nama Tuhan. Ironinya, semua berlangsung saat wakil rakyat bersitegang dengan rakyat yang diwakilinya tentang imbalan atas jasa mewakili rakyat yang berhak mereka terima. Aneh bin luar biasa, saat beberapa orang yang berstatus DPO (daftar pencarian orang) hendak ditangkap polisi, sejumlah orang melakukan perlawanan dengan senjata api dan bom. Atas nama keadilan dan kebenaran agama, mereka (yang berstatus DPO) memobilisasi warga untuk bersedia mati melindungi, seperti benteng hidup. Ironi, saat warga yang tidak menjadi target operasi polisi itu bersedia menjadi pagar betis perlindungan. Simbol kesemrawutan Adakah yang salah dalam memahami ayat-ayat kitab suci dan tradisi kenabian? Adakah yang salah dalam memahami fungsi negara, makna demokrasi, dan tugas wakil rakyat? Apa yang salah dalam peristiwa Poso itu? Itulah mungkin bentuk kesemrawutan bernegara, berbangsa, dan dalam beragama. Jadilah polisi berseragam dengan tugas resmi menangkap orang yang bagi negara telah melawan hukum itu harus bersitembak dengan warga yang melindungi orang yang ditetapkan sebagai bersalah. Peristiwa Poso mungkin wajar dalam sebuah negara di mana wakil rakyat tidak lagi peduli nasib rakyat yang diwakilinya. Bagaimana mungkin bisa terjadi wakil rakyat berpesta pora mengambil uang rakyat saat jutaan rakyat menderita? Masih segar dan berlangsung berbagai bencana yang membuat jutaan rakyat negeri ini menderita. Gempa bumi akhir Mei lalu masih berbekas dalam kehidupan warga Yogyakarta dan Jawa Tengah, menambah derita akibat gempa dan tsunami dua tahun sebelumnya di Aceh dan Nias. Ribuan orang mengungsi beratap langit akibat semburan lumpur panas, tanah longsor, dan banjir. Air mata tak lagi tersisa saat ratusan penumpang belum ditemukan akibat kapal tenggelam, AdamAir hilang, kereta api anjlok, dan flu burung menghantui kehidupan rakyat. Bencana demi bencana datang silih berganti, membuat hati teriris. Tetapi, lebih menyakitkan jantung saat semua berlangsung di tengah ketidakpedulian wakil rakyat atas nasib rakyat yang diwakilinya dan ketidakpedulian birokrat atas pelayanan warganya. Bagaimana Tuhan mau berpihak saat tidak ada lagi setia kawan, tak ada lagi ta'awun (saling tolong) antarwarga bangsa. Inilah mungkin bencana yang lebih besar daripada segala bencana alam yang terjadi di negeri ini. Atas nama Tuhan di satu pihak dan atas nama negara di pihak lain warga negeri seribu tempat ibadah ini saling baku bunuh. Masih pedulikah kita terhadap nasib sesama saat dalam tafsir keyakinan iman, semua orang lain itu tidak lagi bernilai? Abdul Munir Mulkhan Guru Besar UIN Yogyakarta
