"Minderwaardigheidcomplex" Emmanuel Subangun
Jika kita sekarang melihat atau mendengar para pejabatresmi atau tidak, petinggi, pusat atau daerahakan amat sering kita dengar adanya selipan kata asing, khususnya Inggris. Setelah mengucapkan kata Inggris itu, wajahnya baru tampak ceria. Mantap. Apa makna Inggrisisasi seperti itu untuk kita, warga negara? "Intellectual gap" Kini kita semua sedang berharap dan cemas melihat apa yang dilakukan pejabat pendidikan, dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau badan hukum pendidikan (BHP). Tindakan yang dimaksud adalah untuk melakukan liberalisasi pendidikan nasional. Betapa tindakan itu akan menimbulkan banyak masalah ketimbang manfaatnya. Dan setiap orang yang mengerti pendidikan tidak lagi berminat menyuarakan pendapatnya. Namun, tiba-tiba, seorang kepala pemerintah menyerukan sebuah keprihatinan. Hal biasa, yang dalam bahasa lama disebut buah simalakama antara asas keadilan dan mutu dalam sistem pendidikan. Namun, kini kepala pemerintahan itu melihat dari sudut kelas sosial. Katanya, ada intellectual gap (ini bahasa Inggris) di antara lapis-lapis masyarakat kita. Apa yang disebut dengan istilah Inggris sebenarnya sederhana, yakni ada banyak orang tidak lagi mendapat kesempatan belajar secara memadai, baik karena fasilitas pendidikan kian langka atau mahal. Dalam bahasa lama, keadaan ini disebut asas pemerataan dalam pendidikan. Dan dalam bahasa lama, soal pemerataan ini menjadi masalah karena dalam strategi link and match soal mutu adalah nomor satu. Maka jika mutu dikedepankan, pemerataan menjadi nomor dua. Sedangkan dengan intellectual gap, kita hanya dalam rasa dan perasaan, tidak dalam arah kebijakan pendidikan mana pun. Ada lagi pernyataan dari pimpinan kita. Mengingat sektor lain dari masyarakat sudah kehabisan modal kepemimpinan politik, kini sektor pengusaha yang menyediakan kepemimpinan politik. Jadi di zaman lama, TNI adalah pemasok, atau di zaman lebih lama lagi, golongan/aliran adalah pemasok, maka kini seperti di zaman kolonial, para pengusahalah yang menjadi pemasok pimpinan politik. Mengingat para pengusaha adalah pemasok politik, hal ini harus diterima sebagai zaman masyarakat sipil, bukan masyarakat militer atau golongan. Hingga di tingkat pemahaman kehidupan, negara dianggap sama dengan kehidupan perusahaan, dengan pemasok, pelanggan, dan pegawai, tidak ada masalah yang pantas dipikirkan. Namun, saat kegiatan politik dijalankan sesuai asas kewiraswastaan oleh para political entrepreneur, pada titik itulah jalan ke neraka dimulai. Orang lupa, negara kita bukan sebuah CV atau perseroan terbatas, tetapi sebuah res publica, sebuah NKRI. Kebajikan dalam negara adalah kewarganegaraan, sedangkan kebajikan dalam perusahaan adalah keuntungan. Sifat keuntungan adalah privat dan berhubungan dengan syahwat. Adapun kewarganegaraan adalah publik, berhubungan dengan peradaban. Karena nalar rancu semacam ini, banyak masalah dasar negara terbengkalai, seperti masalah amandemen konstitusi yang lebih mirip kudeta konstitusional itu! Masalah negara dianggap masalah tak beda dengan ruang privat. Soal perasaan, soal syahwat. Fundamental ekonomi Sebelum krisis 1998, koor para ekonom nasional, swasta atau negeri, sungguh satu paduan suara yang lagunya adalah fundamental ekonomi kita sehat sentosa. Lalu datang musibah dan ekonomi dengan fundamental yang kokoh itu diterjang tsunami, roboh sampai hari ini. Lalu di tengah rekonstruksi tsunami ekonomi itu seorang ibu menteri, orang yang sama di tahun 1998, mengatakan hal yang sama dengan kemantapan yang sama, untuk keadaan yang lain. Stabilitas makro dalam arti fiskal/moneter, neraca perdagangan serta nilai tukar dan inflasi, semua sehat walafiat. Jika omongan tentang stabilitas makro hanya menyangkut nasib antarteman, tentu tidak ada masalah. Namun, jika dalam ekonomi makro, itu adalah volksoekonomie, berarti menyangkut nasib 250 juta manusia, maka omongan yang stabil itu amat ironis. Lihat saja apa produktivitas industri berjalan, apa cukup investasi ketimbang kue yang dimakan, apa cukup pekerjaan yang memungkinkan effective demand, dan kian lemahnya daya beli itu jika 64 persen daya dorong ekonomi nasional berasal dari konsumsi. Lalu, di manakah asal optimisme itu? Optimisme tumbuh sehabis kita makan kenyang dan cemas lagi setelah dapur tak berasap. Sementara ibu menteri meneruskan wawancara TV-nya kurang lebih demikian: "Kita akan terus melanjutkan mesyur-mesyur yang tepat untuk men-stimulus growth ekonomi kita...". Ibu menteri suka tersenyum, mesem-mesem, mesyur-mesyur. Rendah diri Kini, masalah republik lahir dari pertumbuhan keruwetan yang kian jumud, sebuah kompleksifikasi kerumitan! Para pemimpin kita tidak lagi berpikir dan bertindak menurut apa adanya dalam kenyataan, tetapi terus bermimpi tentang keadaan khayaliseperti gambar TV yang nyata, tetapi virtualdibungkus dengan bahasa Inggris atau kata asing lain. Para pemimpin kian bahagiamisalnya dengan PP No 37/2006dan 250 juta rakyat kian menangis sejadi-jadinya. Kenyataan tidak dihadapi sebagai kenyataan. Kenyataan dihadapi, dirasakan, dan dicari jalan keluar dengan kemasan dan bingkai asing. Dengan mesyur-mesyur (maksudnya measures, satu kata saja). Gejala seperti inilah yang oleh Gubernur Jenderal Daendels disebut minderwaardigheidcomplex, alias jiwa inlander. Dan hanya Bung Karno yang membantah: ayam jantan bumiputra sedang berkokok di fajar yang menyingsing. Bumiputra bukan inlander, tetapi ayam jantan! Hoe gaat Uw meneer en mevrouw? Zijn Uw alle echte liberal? Bagaimana dengan Anda, Tuan dan Nyonya? Apakah Anda seorang liberal sejati? Emmanuel Subangun Pemerhati Sosial dan Budaya, Menetap di Yogyakarta
