Forum Membangun Budaya Pertanian Oleh Rochadi Tawaf
Sampai saat ini pembangunan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian pedesaan masih dirasakan belum pulih. Membangun petani tidak identik dengan membangun industri. Membangun petani bukan membangun komoditas, melainkan membangun suatu usaha pertaniannya di atas lahan hamparan. Kesalahan persepsi dasar para penentu kebijakan terhadap pengertian pembangunan pertanian ini melahirkan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada petani, tetapi lebih banyak kepada konsumen. Selain itu, membangun petani berarti pula membangun karakter budayanya. Oleh karena itu, membangun petani di negeri agraris merupakan pilihan yang sangat strategis dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan beberapa kajian, peran usaha kecil masih mengandalkan sektor pertanian ketimbang sektor nonpertanian. Selain itu, sektor pertanian pun mampu memberikan tambahan kesempatan kerja tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pertanian mampu menciptakan peluang kerja sebanyak 140 orang per Rp 1 miliar tambahan permintaan akhir, atau lebih besar daripada sektor industri yang hanya 79 orang. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa nilai manfaat pengembangan sektor pertanian lebih banyak dinikmati masyarakat ketimbang sektor industri (LP3E Fakultas Ekonomi Unpad, 2002). Sepertinya, masih sangat layak jika sektor pertanian dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian rakyat yang perlu diangkat dan diberdayakan, bahkan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Membangun budaya pertanian Dalam sistem agrobisnis, sebagian besar petani masih hidup di subsistem budidaya dengan risiko yang paling besar dibandingkan dengan subsistem lainnya. Rata-rata penghasilan petani masih di bawah UMR karena skala usahanya tidak ekonomis. Satu-satunya sektor riil yang sangat kental dengan budaya bangsa adalah pertanian. Kata pertanian atau agriculture (berasal kata dari agri dan culture) bermakna pertanian sangat erat kaitannya dengan budayanya. Artinya, pertanian tidak akan berkembang tanpa mengembangkan budayanya. Seperti diketahui bahwa tidak ada sektor lain yang menggunakan kata culture. Oleh karena itu, pilihan membangun petani berarti pula harus membangun budayanya. Kondisi petani saat ini sebenarnya merupakan korban keganasan sifat masyarakat homo economicus yang selalu tidak pernah puas dengan apa yang dikonsumsinya, atau juga sebagai korban dari pesatnya pembangunan sektor industri dan jasa. Tidak sedikit berbagai alasan dilontarkan untuk menghindari berbisnis dengan petani sehingga selalu petani yang menjadi korban. Bisa dibayangkan, pertambahan penduduk yang cukup pesat mengakibatkan perluasan lahan industri dan permukiman yang banyak mengorbankan lahan usaha pertanian. Membangun petani hakikatnya juga membangun pilar yang paling dasar dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Kita dapat melihat contoh keberhasilan di berbagai negara, misalnya, Jepang bangkit dengan kebesaran budayanya, demikian pula halnya dengan China maupun negara-negara lainnya. Artinya, membangun karakter budaya merupakan jaminan bagi keberhasilan membangun bangsa. Krisis ekonomi saat ini pun sebenarnya merupakan manifestasi dari krisis karakter budaya masyarakat kita sendiri. Penghancuran karakter budaya secara tidak disadari dapat terjadi dan dilakukan masyarakat sendiri sebagai akibat terjadinya penetrasi budaya global. Dengan kata lain, merasuknya budaya global di negeri ini telah mengakibatkan bergesernya masyarakat meninggalkan budaya aslinya. Artinya, budaya pertanian telah digeser dengan cepat ke arah budaya industri dan jasa. Dalam konteks Indonesia sebagai negeri agraris, jika budaya pertanian yang ada di negeri ini ditinggalkan, sama halnya masyarakat telah menghancurkan budayanya sendiri. Fenomena ini tampak jelas dengan menyusutnya areal usaha pertanian dan berpindahnya tenaga kerja muda di pedesaan ke perkotaan. Jika kondisi ini tidak segera dikendalikan atau dicegah, sepertinya akan terjadi penghancuran budaya bangsa (genocide). Hal ini dimungkinkan terjadi jika pemimpin bangsa tidak mengerti atau tidak mau mengerti kehidupan sebagian besar rakyat yang dipimpinnya, di mana mereka hidup di pedesaan dan di sektor pertanian. Perlindungan petani Sekitar tahun 1980-an negeri ini telah mampu menjaga swasembada beras. Begitu arah pembangunan dialihkan ke sektor industri, terjadi keterpurukan yang cukup mengerikan, dan puncaknya terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997, di mana ketangguhan petani tidak terjaga. Akibat selanjutnya, negeri ini menjadi ajang dan korban permainan perang ekonomi dunia, khususnya bagi negara-negara adidaya. Akibatnya, masyarakat negeri ini menggantungkan hampir seluruh komoditas pertanian dari hasil pertanian negara lain, mulai dari beras, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, sampai hortikultura. Padahal, negeri ini adalah negeri agraris. Upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan citra sebagai negeri agraris, tidak ada pilihan lain adalah dengan melakukan perlindungan terhadap petani. Melindungi petani adalah melindungi kehidupannya secara total. Artinya, melindungi kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya. Jika kita berbicara mengenai kebutuhan petani, seluruh aspek kehidupan penunjangnya perlu dilihat. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian harus memiliki rasa keberpihakan kepada petani. Bagaimana kita melindungi petani dari ancaman globalisasi ekonomi jika berbagai kebijakan yang ada tidak berpihak kepada petani? Banyak contoh kebijakan yang justru tidak berpihak kepada petani sebagai produsen, malahan lebih ke arah melindungi konsumen secara berlebihan. Melindungi petani di era pasar bebas berarti memberikan kesamaan perlakuan yang diberikan pemerintah terhadap petani di dalam negeri dengan petani di negara-negara lainnya. Sepertinya banyak ketidakadilan yang dirasakan petani di negeri ini bila dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan pemerintah terhadap petani di negeri orang. Misalnya, lemah dan lambannya introduksi dan perkembangan penggunaan teknologi serta permodalan bagi usaha pertanian. Akibatnya, produk pertanian kita tidak memiliki daya saing. Buktinya, sebagian besar kebutuhan masyarakat terhadap produksi hasil pertanian masih dipenuhi produk impor. ROCHADI TAWAF Wakil Ketua HKTI Jawa Barat
