INDONESIA: BENCANA ALAM ATAU PEMBUNUHAN MASSAL ? Oleh: Andre Vitchek:[1]
Lain hari, terjadi lagi kehilangan nyawa yang sesungguhnya tidak perlu: 16 orang terbunuh dan 16 orang masih hilang pada saat banjir dan longsor di Tahuna, sebuah pulau kecil dekat Sulawesi. Dengan kecepatan yang mengerikan, Indonesia telah menggantikan Bangla Desh dan India sebagai bangsa yang paling rentan bencana di dunia. Jika nama Indonesia muncul pada daftar judul utama di berita Yahoo, besar kemungkinan telah terjadi lagi suatu tragedi besar yang sesungguhnya tidak perlu terjadi di salah satu pulau dari kepulauan yang tersebar luas ini. Pesawat terbang hilang atau tergelincir di landasan pacu, kapal-kapal ferry tenggelam atau rontok di lautan bebas, kereta api bertabrakan atau tergelincir satu kali seminggu, penumpang yang tak berkarcis berjatuhan dari atap yang berkarat. Tumpukan sampah yang berbau busuk dan tidak memperoleh izin telah mengubur kelompok pemulung yang tak berdaya, tanah longsor telah menghanyutkan rumah-rumah kardus ke anak-anak sungai, gempa bumi serta gelombang pasang telah menghancurkan kota-kota serta desa-desa pantai.Kebakaran hutan di Sumatra telah menyesakkan nafas penduduk di daerah yang luas di Asia Tenggara. Ruang lingkup bencana sebesar ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan sungguh aneh jika kita menyepelekannya sekedar sebagai nasib jelek bangsa atau amarah Tuhan ataupun karena keganasan alam belaka. Sebagian besar faktor penyebab bencana ini harus dipersalahkan pada korupsi, inkompetensi atau sekedar ketidakacuhan dari kelompok elite yang sedang berkuasa dan para pejabat peemrintah. Adalah kemiskinan, minimnya proyek untuk kepentingan umum, dan kegemaran [para pejabat untuk ] mencuri yang membunuh ratusan ribu pria, wanita serta anak-anak Indonesia yang tidak berdaya. Sejak kudeta militer dalam tahun 1965 yang disponsori Amerika Serikat yang menjatuhkan Sukarno, dan menaikkan rezim militer yang sangat anti komunis, korup, dan pro pasar dari diktator Suharto, Indonesia terhindar dari pengawasan yang sungguh-sungguh dari media dan pemerintahan negara-negara Barat. Setelah jatuhnya Suharto dalam tahun 1998, Indonesia dipuji oleh media massa sebagai suatu demokrasi yang sedang tumbuh dan semakin toleran. Sebagian dari bencana ini adalah buatan manusia; [dan] hampir semuanya malah bisa dicegah. Dalam penelusuran yang lebih cermat semakin jelas terlihat bahwa orang-orang mati karena hampir tidak ada upaya pencegahan, kurangnya pendidikan (Indonesia merupakan negara yang ketiga paling rendah prosentase GDP anggaran pendidikannya sesudah Equatorial Guinea dan Ecuador) dan suatu sistem ekonomi pro pasar yang buas yang membiarkan sekelompok kecil orang kaya untuk memperkaya dirinya sendiri di atas penderitaan orang banyak yang hidup d engan biaya kurang dari dua dollar sehari. Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap bagaimana berfungsinya masyarakat Indonesia bisa sangat mengerikan. Namun, menghindari pengungkapan hal ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yang berharga dari ratusan ribu manusia. [Kehidupan bernegara di] Indonesia dewasa ini didorong oleh semangat mencari untung dalam bentuknya yang paling ekstrim. Ia juga merupakan salah satu dari bangsa yang paling korup di muka bumi. Dan kelihatannya tidak ada keuntungan cepat yang dapat diperoleh dari mengambil langkah-langkah preventif [terhadap bencana alam ini]. Dimanapun dunia, bendungan dan dinding anti-tsunami dipandang sebagai pekerjaan umum dan justru perkataan umumyang telah hampir lenyap dari kamus mereka yang membuat keputusan di Indonesia. Keuntungan berjangka pendek bagi sekelompok khusus orang diberikan prioritas yang lebih tinggi dari kemanfaatan berjangka panjang bagi seluruh bangsa. Keruntuhan moral dari bangsa ini terbayang dalam skala nilai, yaitu: orang korup tapi kaya memperoleh penghormatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang jujur tapi miskin. Tenggelamnya kapal-kapal ferry bukanlah "karena angin kencang dan ombak"; kapal-kapal itu tenggelam karena penuh sesak oleh penumpang dan karena perawatan yang buruk. Semuanya bisa dijadikan uang, bahkan keselamatan ribuan penumpang. Perusahaan-perusahaan hanya ingat terhadap keuntungannya sendiri, sedangkan para pengawas dari pemerintah hanya memperhatikan uang suap belaka. Tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dengan ratusan kurban dan disiarkan secara luas itu hanyalah salah satu dari ratusan kecelakaan laut yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Walaupun tidak bisa diperoleh angka statistik yang pasti (dengan alasan yang dapat diduga, yaitu karena pemerintah Indonesia berusaha sekeras-kerasnya untuk mencegah dipublikasikannya statistik komparatif secara lengkap), beberapa rute pelayaran kehilangan lebih dari tiga kapal setiap tahun. Catatan keamanan dari industri penerbangan Indonesia merupakan salah satu yang paling buruk di dunia. Sejak tahun 1997, sekurang-kurangnya 666 orang telah meninggal dalam delapan kecelakaan pesawat di Indonesia. Latihan terhadap beberapa orang pilot sedemikian buruknya sehingga pesawat sering tergelincir di landasan pacu atau sama sekali tidak bisa menemukan landasan, atau [malah] mendarat di bagian tengah landasan. Pemeliharaan pesawat adalah masalah lainnya: flaps sering tidak berfungsi sama sekali; roda tidak dapat dimasukkan setelah take-off, ban yang jarang diganti cenderung meletus pada saat mendarat. Sungguh merupakan suatu keajaiban bagaimana beberapa pesawat khususnya pesawat tua Boeing 737 yang diterbangkan oleh hampir semua perusahaan penerbangan Indonesia bisa lolos dari inspeksi. Setelah mewawancarai pejabat penerbangan sipil lokal (nama yang bersangkutan jelas tidak mau disebutkan) wartawan Anda mengetahui bahwa sistem navigasi dari beberapa bandar udara Indonesia berada dalam keadaan yang amburadul, terutama bandar udara Makasar di Sulawesi dan Medan di Sumatra. Rata-rata, telah terjadi satu kecelakaan kereta api setiap enam hari di Indonesia, umumnya disebabkan karena kurangnya penjagaan pada 8000 lintasan kereta api. Sebagai perbandingan, kereta api Malaysia tidak pernah mengalami kecelakaan fatal selama 13 tahun sampai tahun 2005 (satu kecelakaan terjadi tahun 2006, yang statistiknya bisa diperoleh). Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia secara relatif mempunyai jumlah mobil per kapita yang kecil, namun jalan-jalannya merupakan jaringan jalan yang "paling banyak digunakan" di dunia (hanya nomor dua setelah Hongkong yang justru bukan merupakan negara): 5.7 juta kend eraan-km per tahun dari jaringan jalan. (2003, The Economist World in Figures, 2007 Edition). Menurut The Financial Times, walaupun kepadatan yang luar biasa serta lalu lintas yang bagaikan merangkak ini, lebih dari 80 orang tewas setiap hari di jalan-jalan Indonesia, umumnya disebabkan oleh karena amat buruknya infrastruktur dan amat lemahnya penegakan hukum. Gempa bumi belaka tidaklah membunuh manusia. Faktor penyebab banyaknya jatuh korban adalah buruknya konstruksi rumah serta bangunan, bersamaan dengan kurangnya upaya preventif dan pendidikan preventif. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia rentan terhadap bencana; bahwa ia berada di kawasan yang disebut sebagai 'lingkaran api' (ring of fire). Namun kaum miskin tidak bisa mengharapkan adanya proyek perumahan umum yang mampu menahan gempa (seperti yang diban gun di negara tetangga, Malaysia). Hampir setiap keluarga harus mengurus nasibnya sendiri: mereka harus merancang dan mendirikan tempat tinggalnya sendiri. Gempa besar membunuh ratusan orang, kadang-kadang ribuan orang, dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan rumah mereka. Sekurang-kurangnya 5.800 orang meninggal dan 36.000 luka-luka pada tanggal 27 Mei 2006 sewaktu gempa berkekuatan 6.2 skala Richter menghantam daerah Jawa Tengah dekat kota bersejarah Yogyakarta. Infrastruktur yang primitif, fasilitas media yang tidak memadai, dan korupsi yang terjadi pada saat pendistribusian bantuan merupakan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah korban pada saat terjadinya goncangan. Pembabatan hutan secara tidak sah (illegal logging) dan penggundulan hutan merupakan alasan utama terjadinya tanah longsor. Semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan di tempat-tempat lain, tetapi para pejabat pemerintah enggan sekali melakukan penangkapan, oleh karena mereka yang bertanggung jawab terhadap penggundulan hutan tersebut biasanya kaya raya dan mempunyai koneksi dengan [pejabat] negara dimana bahkan keadilan bisa dijual. Demikian banyak bentuk penyelesaian terhadap masalah-masalah ini, termasuk penegakan hukum, inspeksi dan upaya untuk mencari nafkah alternatif bagi masyarakat yang sedemikian putus asanya, sehingga mereka secara harfiah terpaksa ikut serta menggali lubang kuburnya sendiri dengan menghancurkan lingkungan, yang selanjutnya menghancurkan seluruh masyarakat itu sendiri. Namun hampir tidak ada yang dilakukan sama sekali, oleh karena pembabatan hutan secara tidak sah merupakan bisnis raksasa dan sangat menguntungkan, yang dapat mengisi demikian banyak telapak tangan yang menunggunya dengan sukacita. Bulan lalu, beberapa puluh orang terbunuh kaena tanah longsor dan banjir bandang di bagian utara pulau Sumatra, yang memaksa 400.000 oang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Pada bulan Juni 2006, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hutan lebat telah menewaskan lebih dari 200 orang di provinsi Sulawesi Selatan. Gelombang raksasa, yang terkenal sebagai tsunami, telah menewaskan lebih dari 126.000 orang di provinsi Aceh pada bulan Desember 2004. Bukan saja reaksi dari pemerintah Indonesia dan militernya amat lamban, sebagian besar dari bantuan luar negeri yang amat banyak itu lenyap karena korupsi. Jangankan membantu korban, banyak anggota tentara Indonesia memeras sogokan dari lembaga-lembaga bantuan dan merusak perbekalan atau air minum yang berharga jik a sogokan tidak dibayar. Dalam suatu kasus menyolok tentang perampasan tanah oleh pemerintah, banyak korban dihambat pulang ke tanahnya sendiri, sedangkan anak-anak dipisahkan secara paksa dari orang tuanya (karena kehilangan sertifikat kelahiran) dan 'diadopsi' oleh organisasi-organisasi keagamaan; beberapa di antaranya menjadi korban perdagangan manusia (human traficking). Lebih dari dua tahun setelah terjadinya tragedi yang menghancur-luluhkan Aceh ini, ratusan ribu orang masih tinggal di rumah-rumah darurat. Masih banyak korban tsunami lainnya, yang menghantam pantai Jawa selatan pada tanggal 17 Juli 2006 yang masih menunggu bantuan yang berarti. Menurut angka-angka resmi, sebanyak 600 orang tewas, namun angka yang sebenarnya hampir pasti jauh lebih tinggi. Pejabat-pejabat Indonesia< /SPAN> telah menerima peringatan dini dari Jepang namun tidak mau bertindak, kemudian mengatakan bahwa tidak banyak yang dapat diperbuat karena daerah tersebut tidak dilengkapi dengan sirene atau pengeras suara. Indonesia sering menderita berbagai jenis bencana buatan manusia yang sungguh sukar untuk dimengerti dan diperbandingkan dengan apapun juga. "Banjir lumpur" baru-baru ini telah menenggelamkan demikian banyak desa di luar Surabaya. Bencana itu terjadi karena tidak dipatuhinya prosedur secara wajar oleh suatu perusahaan eksplorasi gas (yang sebagian sahamnya dimiliki oleh salah seorang menteri kabinet). "Kecelakaan" ini telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang menjadi pengungsi, dan merendam lebih dari 1.000 are tanah dengan lumpur panas, menghancurkan satu-satunya jalan raya dari Surabaya serta jalan kereta api utama. Sampah telah menguburkan suatu desa pemulung miskin pada sebuah penimbunan sampah tanpa izin di luar kota Bandung. Banyak lagi kejadian seperti itu, tapi daftar lengkap akan memenerlukan banyak sekali halaman surat kabar, bahkan mungkin suatu buku yang khusus ditulis tentang hal itu. Masalahnya adalah: kapankah rakyat Indonesia akan berkata bahwa sudah cukup apa yang terjadi itu dan kapankah mereka akan menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, angka-angka statistik yang benar, dan 'cetak biru' yang konkrit untuk menyelesaikannya? Hampir di semua negara, dua bencana yang terjadi baru-baru ini peristiwa tenggelam yang mengerikan dari kapan 'Satria Nusantara" dan 'hilang'-nya pesawat Boeing 737 Adam Air dengan 102 penumpang sudah lebih dari cukup untuk memaksa menteri kabinet untuk mengundurkan diri. Di Indonesia, kedua tragedi ini dipandang (atau ditampilkan) ha nya sebagai suatu nasib buruk lainnya belaka tanpa meminta pertanggungjawaban atau akuntabiltas siapa pun juga. Pers dan media massa Indonesia telah melaporkan secara detail masing-masing dan setiap bencana itu. Tetapi mereka gagal untuk menegaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah suatu keadaan luar biasa dan tidak dapat ditoleransi, bahwa mungkin tidak ada negara besar lainnya di dunia yang mengalami demikian banyak korban manusia yang tidak semestinya terjadi karena bencana buatan manusia atau bencana yang sesungguhnya bisa dicegah. Upaya mengaitkan demikian banyak bencana dengan korupsi dan sistem sosial ekonomi telah ditolak sama sekali. Surat kabar Indonesia terkemuka J akarta Post, baru-baru ini memberangus komentar ini, dan menolak menerbitkannya di halaman-halamannya. Sejak Desember 2004, Indonesia telah kehilangan sekitar 200 ribu orang rakyatnya dalam berbagai bencana, tidak termasuk kecelakaan kenderaan bermotor di jalan raya dan konflik bersenjata yang terjadi di seluruh kepulauan Indonesia. Jumlah itu lebih besar dari jumlah korban di Irak pada saat yang sama, juga lebih besar dari korban yang jatuh di Sri Langka atau di Peru selama perang saudara yang demikian lama. Sungguh, banyak orang Indonesia yang hidup dalam keadaan berbahaya dan penuh risiko seperti mereka yang hidup di daerah yang tercabik-cabik oleh perang. Sebagian besar mereka tidak menyadarinya, oleh karena statistik komparatif atau tidak tersedia atau telah ditekan. Indonesia adalah miskin, tetapi masih berada dalam posisi untuk melindungi sebagian dari warganya yang rentan. Masalah utama adalah tidak adanya kehendak politik (political will). Cukup banyak semen dan batu bata untuk membuat bendungan dan dinding untuk menghambat tsunami, untuk memperkuat bukit-bukit di sekitar kota-kota, yang terancam akan dikuburkan oleh tanah longsor. Suatu penglihatan sekilas di sekitar Jakarta berlusin-lusin shopping malls baru dibangun di beberapa tempat, dimana istana-istana mewah dari pejabat-pejabat yang korup telah memakan berhektar-hektar tanah. Keengganan untuk menyelesaikan masalah mempunyai akarnya pada korupsi. Badan-badan usaha serta pejabat-pejabat lokal telah mengemban gkan kemampuan khusus untuk mengeruk keuntungan dari apa pun juga, bahkan dari bencana dan dari penderitaan berjuta-juta rakyatnya sendiri. Dalam kalimat sederhana, korupsi adalah pencurian dari publik. Tetapi jika korban yang harus dibayar harus dihitung dengan hilangnya ratusan ribu nyawa, ia menjadi pembunuhan massal.
