Ahmadiyah Dilarang Dakwah
SKB Ditandatangani Bupati, Kapolres, dan Kajari 

TASIKMALAYA, (PR).-
Penganut aliran Ahmadiyah di Kab. Tasikmalaya dilarang melakukan
dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, semua papan nama
atas nama lembaga Ahmadiyah harus segera dicopot.

Demikian salah satu bagian dari isi surat keputusan bersama (SKB) yang
ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya Syatrisman, Kapolresta
Tasikmalaya, AKBP Suntana, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya AKBP
Adityawarman, dan Dandim Tasikmalaya, Letkol Inf. Puji Cahyono, Rabu
(4/7), di ruang kerja bupati.

Bupati Tatang Farhanul Hakim, didampingi Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya,
H. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, SKB ini dibuat untuk mempertegas SKB
yang pernah dikeluarkan pada tahun 2005. Intinya, semua aktivitas
Ahmadiyah harus dihentikan dan minta pemerintah pusat menutup Ahmadiyah.

"Terlebih lagi, keberadaan Ahmadiyah di daerah Tasikmalaya, belakangan
ini, semakin meresahkan masyarakat. Sehingga, kita semua sepakat untuk
mengambil langkah-langkah strategis, sebagaimana dituangkan dalam SKB
yang ditandatangani pada hari ini," katanya.

Sebelum dilakukan penandatanganan SKB, para pejabat terlibat
pembicaraan serius, menyangkut berbagai aliran keagamaan di
Tasikmalaya. Hadir dalam kesempatan itu, selain para pejabat dari
kepolisian, kejaksaan, juga hadir Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya,
perwakilan ulama, dan pejabat di lingkungan Pemkab Tasikmalaya.
Mereka, selama kurang lebih dua jam, membahas draf akhir SKB. Setelah
disepakati, SKB tersebut langsung ditandatangani oleh pejabat terkait.

Koreksi

Pembahasan yang dilakukan kemarin, kata Tatang, merupakan lanjutan
dari pembahasan sebelumnya. Sehingga, pada pembahasan kemarin, tidak
terlalu alot untuk memutuskannya. "Draf awal sudah dibuat, saat
pembahasan waktu lalu. Hari ini, hanya koreksi sedikit untuk isi SKB,
lalu ditandatangani," katanya.

Sebagaimana diketahui, reaksi terhadap Ahmadiyah di Tasikmalaya,
belakangan ini meningkat. Beberapa kali aksi massa memprotes
keberadaan Ahmadiyah. Termasuk, langsung melakukan aksi di kantor
Ahmadiyah di Singaparna. Lalu, ribuan massa juga mendesak ke dewan,
untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Menurut Tatang, sebenarnya, telah dibuat SKB pada tahun 2005 dengan
isi Ahmadiyah telah diminta untuk tidak melakukan aktivitasnya. Namun,
Ahmadiyah terus melakukan kegiatan. Makanya, SKB yang sekarang
dikeluarkan, menegur kepada Ahmadiyah, yang tidak memerhatikan SKB dua
tahun ke belakang.

Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, selain
Ahmadiyah, ada beberapa aliran di daerah Tasikmalaya, yang meresahkan.

Aliran-aliran itu sekarang sedang dikaji bersama dengan berbagai
pihak. Untuk sementara, dalam SKB ini baru Ahmadiyah yang diminta
menghentikan dakwah. (A-97)***

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/072007/05/0318.htm

Kirim email ke