30 Juni, 2009 - Published 15:58 GMT
Email kepada teman Versi cetak
BUMN dan kampanye presiden
Dewi Safitri, Produser BBC Indonesia - Jakarta
Komisaris Utama Pertamina sempat masuk dalam tim sukses capres
Aliran dana dari BUMN disinyalir mengalir ke para calon capres baik langsung
atau tidak langsung.
Banyak pihak mengatakan bukti aliran dana BUMN itu bisa dilihat dari
keterlibatan 45 pejabat BUMN dalam tim kampanye pemenangan para calon presiden.
Angka ini dikeluarkan oleh Kantor BUMN yang membenarkan keterlibatan para
pejabat perusahaan milik negara itu dalam upaya memenangkan calon presiden
dalam pemilihan bulan depan.
Keterlibatan para pejabat BUMN dalam tim pemenangan atau tim calon presiden
bertentangan dengan Undang-Undang politik.
Anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi dan sumber daya mineral,
Alvin Lie, yakin dengan keterlibatan BUMN dalam pendanaan kampanye capres.
Alvin Lie mengatakan indikasi kuat yang tampak adalah keterlibatan Komisaris
Utama Pertamina di tim relawan calon presiden SBY dan Boediono.
"Sangat mungkin Komisaris Utama ini bisa mempergunakan pengaruhnya untuk
mengarahkan sumber daya perusahaan, baik langsung atau dari rekanan miaslnya,
bagi capres yang didukungnya," ujar Alvin Lie.
Dia menjelaskan bahwa pendanaan calon presiden tidak selalu langsung
mempergunakan dana BUMN.
Laporan khusus Pemilu
Laporan Dewi Safitri
"Bisa dari rekanan BUMN yang nanti meminta imbalan jasa dari BUMN tersebut,
sehingga proyek tertentu atau alokasi pengadakaan diberikan kepada rekanan yang
membantu para calon presiden tersebut," tambah Alvin Lie.
Sejauh ini, semua tim kampanye capres sudah menyatakan mereka sama sekali tidak
menerima dana haram dari instansi pemerintah maupun BUMN.
Kantor Menteri BUMN juga mengumumkan, akan memecat komisaris maupun Direksi
BUMN, yang masih terdaftar sebagai anggota tim sukses calon presiden.
Sementara LSM anti korupsi, Indonesian Corruption Watch, ICW, sistem pendanaan
oleh BUMN ini sulit dibuktikan karena dialirkan melalui tim lain yang tidak
masuk ke dalam tim resmi pemenangan calon presiden.
Divisi korupsi politik ICW Fahmi Badoh, mengatakan praktek semacam ini terjadi
dalam pemilihan presiden tahun 2004.
"Tahun 2004 pilpres juga diikuti oleh sponsor dan pendukung yang dilluar tim
pemenangan. Jika mereka mendklerasikan pendukung dan dalam catatan terbukti
menerima uang, sulit dibuktikan secara langsung.
"Model seperti ini sangat lazim terjadi dan keterlibatan pejabat instansi
indikasi kuat, karena sifatnya tidak terkait langsung aliran dana ke tim
capres," ujar Fahmi Badoh.
Dan kasus inilah yang membuat mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin
Dahuri diadili dan dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana bujeter
departemennya.
