07 Juli, 2009 - Published 09:20 GMT
Email kepada teman Versi cetak
Muslim Uighur tolak kebijakan Cina
Michael Dillon
Pakar sejarahwan Islam di Cina
Meski ekonomi berkembang, kehidupan sebagian warga Uighur digambarkan lebih
susah.
Tindak kekerasan di Xinjiang tidak terjadi tiba-tiba.
Akar penyebabnya adalah ketegangan etnis antara warga Uighur Muslim dan warga
Cina etnis Han.
Masalah ini bisa dirunut balik hingga beberapa dekade, dan bahkan ke penaklukan
wilayah yang kini disebut Xinjiang oleh Dinasti Qing Manchu pada abad ke-18.
Pada tahun 1940-an, muncul Republik Turkestan Timur di sebagian Xinjiang, dan
banyak warga Uighur merasakan itu menjadi hak asasi mereka.
Namun, kenyataannya, mereka menjadi bagian Republik Rakyat Cina pada tahun
1949, dan Xinjiang dinyatakan sebagai salah satu kawasan otonomi Cina dengan
mengesampingkan fakta bahwa mayoritas penduduk di sana pada saat itu orang
Uighur.
Status otonomi tidak tulus, dan meski Xinjiang dewasa ini dipimpin oleh
gubernur dari kalangan warga Uighur, orang yang memegang kekuasaan riil adalah
sekretaris jenderal daerah Partai Komunis Cina , Wang Lequan, yang orang Cina
etnis Han.
Perpindahan warga
Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat
gencar, namun kehidupan warga Uighur semakin sulit dalam 20-30 tahun terakhir
akibat masuknya banyak warga Cina muda dan memiliki kecakapan teknis dari
provinsi-provinsi di bagian timur Cina.
Para migran ini jauh lebih mahir berbahasa Cina dan cenderung diberi lapangan
pekerjaan terbaik. Hanya sedikit orang Uighur berbahasa Cina.
Tidak mengejutkan, ini menimbulkan penentangan mendalam di kalangan warga
Uighur, yang memandang perpindahan orang-orang Han ke Xinjiang sebagai makar
pemerintah untuk menggerogoti posisi mereka, merongrong budaya mereka dan
mencegah perlawanan serius terhadap keuasaan Beijing.
Dalam perkembangan yang lebih baru, anak-anak muda Uighur terdorong untuk
meninggalkan Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan di belahan lain Cina, dan
proses ini sudah berlangsung secara informal dalam beberapa tahun.
Ada kekhawatiran khusus atas tekanan pemerintah Cina untuk mendoroang wanita
muda Uighur pindah ke bagian lain Cina untuk mendapatkan pekerjaan. Dan, ini
memperkuat kekhawatiran bahwa mereka akhirnya akan bekerja di bar atau klub
malam atau bahkan pelacuran tanpa perlindungan keluarga atau masyarakat mereka.
Islam adalah bagian integral kehidupan dan identitas warga Uighur Xinjiang, dan
salah satu keluhan utama mereka terhadap pemerintah Cina adalah tingkat
pembatasan yang diberlakukan oleh Beijing terhadap kegiatan keagamaan mereka.
Jumlah masjid di Xinjiang merosot jika dibandingkan dengan jumlah pada masa
sebelum tahun 1949, dan institusi keagamaan itu menghadapi pembatasan yang
sangat ketat.
Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak diizinkan beribadah di masjid. Demikian
juga pejabat Partai Komunis dan aparat pemerintah.
Madrasah dibatasi
Sekolah keagamaan -madrasah- juga sangat dibatasi.
Kegiatan warga Uighur di masjid dan madrasah dibatasi
Lembaga-lembaga Islami lain yang dulu menjadi bagian sangat penting kehidupan
kegamaan di Xinjiang dilarang, termasuk persaudaraan Sufi, yang berpusat di
makam pendirinya dan menyediakan jasa kesejahteraan dan semacam kepada
anggotanya.
Semua agama di Cina dikendalikan oleh Administrasi Negara untuk Urusan Agama,
tapi pembatasan terhadap Islam di kalangan warga Uighur lebih keras daripada
terhadap kelompok-kelompok lain, termasuk etnis hui yang juga muslim, tapi
penutur bahasa Cina.
Ketatanya pembatasan itu akibat pertautan antara kelompok-kelompok muslim dan
gerakan kemerdekaan di Xinjiang. Gerakan ini sangat bertentangan dengan posisi
Beijing.
Ada kelompok-kelompok di dalam Xinjiang yang mendukung gagasan kemerdekaan,
tapi mereka tidak diperkenakan mewujudkannya secara terbuka, sebab "memisahkan
diri dari ibu pertiwi" dipandang sebagai penghianatan.
Pada dekade 1990-an, setelah ambruknya Uni Soviet dan munculnya negara-negara
muslim independen di Asia Tengah, terjadi peningkatan dukungan terbuka atas
kelompok-kelompok "separatis", yang memuncak pada unjukrasa massal di Ghulja
pada tahun 1995 dan 1997.
Beijing menindas unjukrasa dengan penggunaan kekuataan luar biasa, dan para
akitvisi dipaksa keluar dari Xinjiang ke Asia Tengah dan Pakistan atau terpaksa
bergerak di bawah tanah.
'Iklim ketakutan'
Penindasan keras sejak digulirkannya kampanye "Strike Hard" (Gebuk Keras" pada
1996 mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama,
pembatasan pergerakan orang dan tidak menerbitkan paspor dan menahan
orang-orang yang didicurigai mendukung separatis dan anggota keluarga mereka.
Polisi Cina memeriksa dan menggeledah warga di Xinjiang
Ini menciptakan iklim ketakutan dan kebencian sangat kuat terhadap pemerintah
Cina dan warga Cina etnis Han.
Mengejutkan bahwa kebencian ini tidak meledak menjadi kemarahan publik, dan
unjukrasa sebelumnya, tapi itu dampak ketatnya kontrol yang diberlakukan Cina
atas Xinjiang.
Ada banyak organisasi kaum pendatang Uighur di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam
banyak kasus mereka mendukung otonomi sejati bagi kawasan tanah asal mereka.
Di masa lalu, Beijing juga mempersalahkan Gerakan Islami Turkestan Timur memicu
kerusuhan, meski tidak ada bukti bahwa gerakan ini pernah muncul di Xinjiang.
Aparat di Beijing tidak bisa menerima bahwa kebijakan mereka sendiri di
Xinjiang mungkin penyebab konflik, dan berupaya mempersalahkan orang luar yang
mereka tuding memicu tindak kekerasan. Itu juga terjadi dalam kasus Dalai Lama
dan Tibet.
Kalau pun organisasi pelarian Uighur ingin menggerakan kerusuhan, tentu sangat
sulit bagi mereka untuk melakukannya, dan ada banyak alasah lokal menjadi
penyebab kerusuhan tanpa perlu ada campur tangan dari luar.
