--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 04 Agustus 2000 14:50 UTC ** RIBUAN WARGA KRISTEN MALUKU DIUNGSIKAN ** PEMIMPIN PEMBERONTAK FIJI KE PENGADILAN SABTU ** GEORGE W. BUSH BERJANJI KEMBALIKAN KESOPANAN DALAM POLITIK ** TOPIK GEMA WARTA: PERUBAHAN DASAR NEGARA: SIAPA BERHAK MELAKUKANNYA? ** TOPIK GEMA WARTA: DELEGASI PAPUA TOLAK BERTEMU GUS DUR, APA DAMPAKNYA BAGI PERJUANGAN TANAH PAPUA? * RIBUAN WARGA KRISTEN MALUKU DIUNGSIKAN Ribuan warga kristen Ambon yang melarikan diri dari kekerasan ekstrimis muslim, diungsikan ke tempat yang lebih aman oleh polisi hari ini. Sekitar 4000 penduduk desa Waai yang masih tinggal sesudah serangan kelompok mulsim, melarikan diri ke hutan-hutan Ahad lalu menyusul serangan baru. Di pulau Seram, ribuan warga kristen juga melarikan diri ke hutan sesudah desa-desa mereka diserang oleh milisi muslim. Kota Ambon sendiri dalam keadaan tenang tapi mencekam. Sementara, daerah-daerah lain bersikap sangat hati-hati dalam menerima para pengungsi dari Maluku. Di samping masalah kekurangan fasilitas penampungan, mereka juga mengkhawatirkan bahwa kekerasan akan menjalar ke daerah mereka. * PEMIMPIN PEMBERONTAK FIJI KE PENGADILAN SABTU Tentara Fiji pekan lalu telah menahan sedikitnya seratus pengikut pemimpin pemberontak George Speight. Kelompok pemberontak pribumi itu sampai sekarang menolak untuk menyerahkan diri kepada penguasa militer, walaupun pemimpin mereka telah ditahan 10 hari yang lalu. Operasi militer terhadap para pemberontak ini dimaksudkan untuk mengakhiri teror terhadap para pemilik perkebunan tebu yang kebanyakan adalah minoritas India. Speight yang mendekam di sebuah penjara di pulau itu, telah dibawa ke ibukota Suva untuk menghadap ke pengadilan Sabtu besok. Pertengahan Mei lalu Speight dan para pendukungnya menyandera sejumlah menteri dan anggota parlemen sebagai protes terhadap besarnya peran minoritas India dalam politik. Tentara, yang kemudian mengambil alih kekuasaan menjanjikan amnesti bagi Speight tapi menangkapnya sesudah aksi penyanderaan berakhir. Pemimpin pemberontak itu menyatakan bahwa dirinya disiksa selama di penjara. * GEORGE W. BUSH BERJANJI KEMBALIKAN KESOPANAN DALAM POLITIK Gubernur Negar Bagian Texas George W. Bush, dalam pidatonya di depan konvensi Partai Republik di Philadelphia resmi menerima pencalonannya sebagai presiden Amerika. Dalam pidato tersebut, Bush mengatakan dialah orang yang akan memulihkan kesopanan dalam politik Amerika. Bush menyebut perlunya awal baru sesudah berbagai skandal dan kegetiran selama delapan tahun di bawah Presiden Bill Clinton. Bush mengatakan bahwa kalau terpilih, ia akan memperhatikan masalah pendidikan, kesehatan, penurunan pajak, dan memperkuat pertahanan. Dengan pidato tersebut, Bush mengakhiri konvensi empat hari Partai Republik. Dalam dua pekan lagi tibalah giliran Partai Demokrat untuk menggelar Kongresnya di Los Angeles. * KASUS PENYAKIT RADANG OTAK MENINGKAT DI INGGRIS Semakin banyak warga Inggris yang meninggal karena penyakit radang otak Creutzfeldt-Jacob, yaitu versi penyakit sapi gila pada manusia. Dari penelitian nampak bahwa jumlah korban meninggal setiap tahunnya bertambah sebanyak sepertiga sejak tahun 1995. Secara angka mutlak, jumlah kasus tersebut di Inggris masih rendah. Sejak ditemukannya penyakit itu enam tahun lalu, sebanyak 69 orang telah meninggal. Para peneliti menyatakan bahwa laju peningkatan yang cukup besar tersebut menjadi alasan untuk prihatin. Walaupun secara ilmu pengetahuan masih belum bisa dibuktikan, tapi penyakit radang otak Creutzfeldt-Jacob itu diduga ada kaitnnya dengan konsumsi daging sapi yang telah tercemar. * INGGRIS PROTES KERAS PENAHANAN WARGANYA OLEH YUGOSLAVIA Inggris bereaksi keras terhadap penahanan dua warganya oleh tentara Yugoslavia. Bersama dengan dua warga Kanada, keduanya ditangkap di Montenegro. Menurut pemerintah Beograd ke empat orang itu memiliki senjata dan bahan peledak dan dicurigai sebagai anggota satuan teroris khusus. Pemerintah London segera memanggil kuasa usaha Yugoslavia di Inggris. Kementrian Luar Negeri menyebut penahanan itu tidak bisa diterima karena kedua warga Inggris itu dipertontonkan kepada media internasional sebagai teroris atau mata-mata tanpa adanya bukti. Sementara Kanada juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap penahanan warganya kepada duta besar Yugoslavia di Ottawa. Ke dua warga Inggris itu adalah instruktur polisi yang bekerja pada Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa. Sedangkan kedua warga Kanada itu adalah prajurit KFOR di Kosovo. Dua pekan lalu, sebanyak empat warga Belanda juga ditahan oleh tentara Yugoslavia dengan tuduhan berencana membunuh Presiden Slobodan Milosevic. * AKSI MOGOK LUMPUHKAN KOLOMBIA Hari ini, hampir seluruh kehidupan sehari-hari di Kolombia lumpuh akibat aksi mogok memprotes kebijakan politik ekonomi Presiden Andres Pastrana. Sekitar 700 ribu warga Kolombia termasuk pegawai negeri, guru, dan karyawan kesehatan, mogok kerja selam satu hari. Di berbagai kota, pecah kerusuhan antara para demonstran melawan polisi anti huru hara. Kolombia memiliki jumlah penganggur paling banyak di Amerika Latin. Jumlah itu mencapai lebih dari 20% di kota-kota. Serikat-serikat buruh menyatakan bahwa aksi mogok ini sekedar peringatan kepada pemerintah. Minggu depan, mereka akan bertemu dan mengumumkan tanggal aksi mogok nasional selama waktu tak tebatas. * PERUBAHAN DASAR NEGARA: SIAPA BERHAK MELAKUKANNYA? Setiap kali menjelang perhelatan penting seperti Sidang Istimewa, Sidang Umum dan Sidang Tahunan militer yang pensiun maupun yang masih bertugas berkumpul untuk membulatkan tekad mereka. Militer kembali ingin muncul sebagai pembawa panji Pancasila dalam menghadapi kubu Islam. Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta. Pengamat politik dan sejumlah pemerhati menyesalkan dan menilai sebagai langkah mundur kesepakatan yang dicapai oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam melakukan amendemen UUD 1945. Alasannya masih mengakomodasi TNI dalam MPR dan menghidupkan kembali pasal-pasal yang bisa menjadi titik rawan perpecahan bangsa. Demikian kesimpulan pengamat politik Mochtar Pabottingi dan pernyataan bersama Koalisi Ornop untuk Amendemen UUD 1945 di Jakarta. Kelemahan amendemen tersebut, kata Mochtar, tidak terlepas dari peran Ketua MPR Amien Rais. Ketua MPR itu dinilai tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pimpinan lembaga tertinggi negara, terbukti dia tidak memberikan pengarahan dalam melakukan amandemen terhadap UUD 45. "Saya kecewa dan sangat menyayangkan mengapa tidak ada konsentrasi ke situ, konsentrasi pada upaya menghasilkan konstitusi yang berkualitas dan bukan mahal," katanya kepada pers seusai berbicara dalam sebuah seminar di Jakarta. Menurut dia, Ketua Umum PAN terlalu banyak mengurusi orang lain, terutama Gus Dur, dan melupakan tugas dan tanggung jawabnya yang utama. "Paling tidak dengan adanya pengarahan itu itu tidak akan muncul lagi pasal-pasal UUD yang masih mengakomodasi TNI di MPR. Jadi apa artinya kedaulatan rakyat? Reformasi ini kan tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat," katanya. Selain itu, dalam proses amandemen juga ada upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 45. Padahal, menurut Mochtar, titik itu bisa menjadi awal dari perpecahan di kalangan umat beragama. Berkaitan dengan itu, upaya pertama yang bisa dilakukan adalah menebar jaringan lobi di antara kekuatan-kekuatan yang ada di tengah masyarakat seperti komunitas atau lembaga keagamaan atau kelompok mahasiswa yang masih mempunyai idealisme dan motivasi untuk bergerak. Sedangkan Koalisi Ornop dalam siaran persnya tadi malam mengatakan sangat prihatin dan gusar dengan masuknya rumusan Pasal 2 serta Peraturan Peralihan yang memberi peluang bagi keanggotaan TNI/Polri dalam MPR. Hasil ini, kata mereka, bertentangan dengan agenda reformasi untuk menghapus dwifungsi TNI dan memberikan legitimasi bagi keterlibatan militer dalam urusan sosial politik. Selain itu disebutkan pula rumusan pasal-pasal mengenai HAM tidak konsisten, tidak mewajibkan negara memberikan jaminan atau perlindungan HAM. Pasal-pasal mengenai HAM hanya mencantumkan tanggung jawab pemerintah dan bukan negara. Artinya pasal-pasal HAM yang ada tidak bisa ditegakkan. Dalam pada itu, partai-partai Islam meminta agar Piagam Jakarta masuk dalam amandemen pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan, "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya." Sementara dalam Piagam Jakarta disebutkan "negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Demikian salah satu bunyi pernyataan sikap partai-partai Islam dalam acara Sarasehan dan Silaturahmi Partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar, kemarin. Yang ikut menandatangani pernyataan sikap adalah Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, Yusril Ihza Mahendra (PBB), Hidayat Nur Wahid (PK), Abdullah Hehamahua (Masyumi), Asnawi Latif (PKU), Imam Syafii (PNU), Deliar Noer (PUI) dan Ohan Sudjana (PSII 1905). Menurut mereka hal ini penting sebab ada kecenderungan elite politik telah kehilangan akhlak dalam beragama. Agama hanya dijadikan kendaraan untuk kepentingan sesaat. Mereka juga mengecam acara-acara yang berbau mistik dan irrasional yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti acara ruwatan yang menurut mereka dikatagorikan sebagai perbuatan musyrik. Pernyataan sikap itu juga mengkritik kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid. "Abdurrahman Wahid bukan hanya tidak berdaya melakukan perbaikan, tapi juga tidak berdaya mempertahankan apa yang sudah dicapai pada masa-masa lalu," tulis mereka. Misalnya, dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum, budaya korupsi bukan berkurang tapi justru semakin merajalela di tingkat elite kekuasaan seperti dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. "Kami sangat sedih dengan rusaknya citra dan wibawa elite terutama lembaga kepresidenan dan jajaran eksekutif lainnya," tulis mereka. Oleh karena itu partai-partai Islam mengimbau agar MPR secara tajam, adil dan obyektif memgevaluasi kerja lembaga-lembaga negara, khususnya presiden. Partai-partai Islam mencatat tidak ada kemajuan yang berarti selama Abdurrahman Wahid memegang kekuasaan. Selain pernyataan partai-partai Islam ini, sesuai rencana hari Sabtu ini di Yogyakarta akan dikeluarkan pula pernyataan yang hampir sama 50 mantan tapol dan napol Islam. Mereka sering dianggap sebagai tokoh-tokoh keras gerakan-gerakan Islam. Diantara yang akan menghadiri pertemuan tersebut antara lain ialah Rani Yunsih dan Mawardi Noor, kasus Mubalig Tanjung Priok, Chaerul Alim dan Irfan Muslimin, kasus Komando Jihad, Habib Husein Al Habsyi, kasus peledakkan candi Borobudur, Iqbal, kasus Imron dan lain-lain. Sekitar 1000 jamaah pimpinan Eggy Sudjana juga ikut meramaikan pertemuan yang akan mendeklarasikan kembali Piagam Jakarta yang dahulu dicoret oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sehubungan dengan itu, kemarin pihak TNI dan purnawirawan TNI yang diwakili Sekjen Forum Perwira Purnawirawan TNI/Polri telah mengeluarkan sikap mereka. Dalam suatu wawancara televisi Syaiful Sulun menyatakan perlu dibentuk Komite Nasional yang khusus untuk mengkaji amandemen UUD 45. Undang-undang dasar punya nilai integrasi bangsa, katanya. "Boleh saja dirubah tetapi harus ada aturan mainya," kata Syaiful yang menjelaskan pertremuan para perwira pensiunan dengan perwira effektif yang diselenggarakan oleh Mabes TNI-AD kemarin pagi. Negara ini milik kita bersama . Sehingga TNI/Polri pun harus diajak serta, katanya. Dia mengemukakan bahwa didaerah-daerah sudah muncul reaksi-reaksi yang mendukung sikap militer dan polisi. KSAD Jenderal Tyasno Sudarto sudah membaca saran-saran yang dikemukakan para perwira punawiran itu. Dan ia meminta agar pokok-pokok pikiran para perwira senior itu disebarluaskan. Fraksi KKI pun sudah menerima pokok-pokok gagasan tersebut. Fraksi KKI sendiri sudah menyatakan jika menyangkut hal-hal penting yang bisa membahayakan bangsa dan negara maka perlu diadakan referendum bagi amandemen pasal-pasal UUD 45 yang mendasar. Fraksi PDI Perjuangan dan beberapa fraksi lain menginginkan agar pembahasan Pasal 29 ditunda sampai tahun 2004. Bagi TNI-Polri perlu ditegaskan siapa yang berhak menilai lemah tidaknya UUD. Yang berhak haruslah seluruh rakyat dan bukan hanya MPR. Haruslah ditanya pada yang berhak yaitu rakyat, kata Syaiful. Kita tidak perlu cepat-cepat. Situasi bangsa yang terkoyak-koyak sekarang belum memungkinkan mengamandemen pasal-pasal yang bisa menimbulkan perpecahan. Sikap arogan MPR/DPR tidak tepat untuk persatuan dan kesatuan. Melihat pelbagai aktivitas golongan-golongan masyarakat baik sipil maupun militer akhir-akhir ini, maka tidak sulit untuk memperkirakan bahwa militer atas nama persatuan dan kesatuan akan menempuh jalan lintas "Pakistan". * DELEGASI PAPUA TOLAK BERTEMU GUS DUR, APA DAMPAKNYA BAGI PERJUANGAN TANAH PAPUA? Di luar dugaan, delegasi Papua yang sudah tiba di Jakarta menolak bertemu Presiden Abdurrahman Wahid. Hingga berita ini diturunkan, Gus Dur tetap menunggu, namun presidium Papua memutuskan untuk tetap menolak bertemu. Kami menghubungi Sekjen Presidium Dewan Papua, Toha Alhamid, dan menanyakan mengapa pertemuan itu dibatalkan? Toha Alhamid [TA]: Sebenarnya sampai pada detik ini, Presiden sedang dalam keadaan siap karena istana tadi juga tadi baru 30 menit yang lalu, saya mendapat klarifikasi yang terakhir dengan ibu Sri, itu staf dari sekretaris kepresidenan menjelaskan bahwa delegasi yang akan diterima berjumlah 51 orang. Akan tetapi satu jam yang lalu itu ada rapat di tingkat presidium dan delegasi. Saya baru saja menerima klarifikasi bahwa pertemuan itu dibatalkan. Kenapa dibatalkan karena kita melihat ada banyak sekali kepentingan yang mau merekayasa pertemuan ini, yang ikut menitipkan kepentingan-kepentingan dia. Radio Nederland [RN]: Siapa yang membatalkan pertemuan ini sebenarnya, delegasi Papua atau Presiden Gus Dur? TA: Saya melihat ini rapat presidium dewan Papua, rapat yang sekarang ini sedang berlangsung. Saya sebenarnya dalam perjalanan menuju ke rapat itu. RN: Mungkin boleh bisa dipastikan keputusan presidium nanti apakah terus bertemu Gus Dur atau tidak? TA: Saya mendapat berita, dalam perjalanan ini juga, kurang lebih lima menit sebelum anda menelpon saya, bahwa pertemuan itu tidak jadi. Artinya akan segera ada moderator presidium yang mengkonfirmasi ke istana bahwa kita keberatan melakukan pertemuan itu. RN: Siapa yang membatalkan pertemuan ini terlebih dahulu, Gus Dur ataukah delegasi Papua? TA: Yang pasti bukan Gus Dur, pasti delegasi Papua. Delegasi Papua karena delegasi Papua baru mengetahui bahwa ada sejumlah nama....begini kongres telah menetapkan presidium maupun panel yang sah sehingga mandat kongres itu ada di tangan presidium. Maka presidiumlah yang berwenang mewakili rakyat Papua. Tiba-tiba kami mendapatkan ada satu daftar yang melibatkan begitu banyak orang yang tidak representatif dan kami pandang bahwav karena itu adalah lebih baik kami tidak datang bertemu dengan bapak presiden jika kami berada pada komposisi yang tidak legitime. Kami mau datang bicara tentang kehendak rakyat, maka kami harus datang sebagai wakil-wakil sah yang memiliki mandat dari rakyat. RN: Daftar-daftar yang di luar yang dikehendaki oleh delegasi yang sah itu siapa yang susun, Pak Toha? TA: Ya, ini yang jadi pertanyaan juga bagi kami. Tetapi yang pasti, jam 12 tadi siang. Ini kan presidium, kami khusunya ketua presidium, kemudian dua moderator dan sekjen baru dari perjalanan dari Vanuatu. Kami dari Port Villa dari Papua Nugini, sehingga begitu kami tiba di Jakarta, kami mendapat konfirmasi bahwa ada daftar itu. Terus terang saja kami agak khawatir bahwa daftar itu yang terlalu naif apabila harus duduk bersama dengan presidium di hadapan presiden. RN: Dengan gagalnya bertemu Gus Dur, apakah ini punya dampak negatif besar terhadap perjuangan Papua? TA: Saya kira tidak. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akan memberikan dampak luar biasa. Tetapi ini menunjukkan bahwa sebaiknya proses demokrasi dilaksanakan secara transparan. Tidak boleh lagi ada rekayasa-rekayasa. Kita mau berdemokrasi, kita mau proses demokrasi dalam penyelesaian masalah Papua, maka mari kita bicara secara terbuka dan transparan. Tetapi kalau ada intervensi lain yang bertujuan mengarahkan aspirasi itu ke mana-mana maka hasilnya bisa seperti ini. RN: Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Gus Dur. Delegasi Papua sudah mengirimkan ucapan selamat buat Gus Dur? TA: Sudah. Kami sudah mengirimkan ucapan selamat dan sebenarnya hari ini kami menyiapkan satu doa kepada Gus Dur, akan tetapi pertemuan itu gagal. Demikian Toha Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
