--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 03 Agustus 2000 14:10 UTC ** KEJAKSAAN AGUNG MENYERAHKAN BERKAS DAN TERDAKWA SOEHARTO ** INDIA MEMULAI OFENSIF DI JAMMU DAN KASHMIR ** SEMENTARA BELUM ADA KEPUTUSAN KASUS ANWAR IBRAHIM ** GEORGE W. BUSH RESMI CALON PRESIDEN DARI PARTAI REPUBLIK ** TOPIK GEMA WARTA: SOEHARTO RESMI JADI TERDAKWA, BERANIKAH PENGADILAN JAKARTA MENGADILINYA? ** TOPIK GEMA WARTA: APAKAH TNI BERADA DI BALIK KERUSUHAN BERDARAH? * KEJAKSAAN AGUNG MENYERAHKAN BERKAS DAN TERDAKWA SOEHARTO Tim Kejaksaan Agung Kamis pagi ini, di Jalan Cendana Jakarta, melimpahkan berkas barang bukti dan tersangka dari Kejagung ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI. Mantan Presiden yang didampingi penasihat hukumnya Juan Felix Tampubolon menyatakan, mengetahui maksud kedatangan para jaksa ke rumahnya, dan tahu bahwa status dia sudah berubah menjadi terdakwa. Selain itu diberitakan masa tahanan rumah diperpanjang 20 hari. Soeharto akan disidang berdasarkan tujuh perkara penyalahgunaan uang negara, dengan jumlah sedikitnya 150 juta dolar. Bulan ini juga pengadilan harus menetapkan kapan sidang akan dimulai. Menurut para penasihat hukum Soeharto, mantan presiden ini mengalami kerusakan otak yang cukup parah. Karena itu ia tidak dapat hadir di pengadilan, dan segala jawabannya tidak bisa dipertanggung jawabkan. * SUMATERA UTARA AKAN MENGAJUKAN 18 PERUSAHAAN PEMEGANG HPH KE PENGADILAN Pemerintah daerah Sumatera Utara menyatakan akan mengajukan paling sedikit 18 perusahaan pemegang HPH ke pengadilan, dengan tuduhan sengaja membakar ribuan hektar lahan hutan tropis. Ke 18 perusahaan ini secara ilegal menggunakan metode pembabatan dan pembakaran, untuk membuka ribuan hektar lahan. Menurut Pemda Sumut lima perusahaan besar bahkan tidak mempunyai ijin ekspolitasi hutan, dan telah membakar sekitar 160.000 hektar. Akibat pembakaran tersebut, selama beberapa bulan terakhir kabut menutupi sebagian besar wilayah Indonesia, Singapura dan Malaysia. Apabila terbukti bersalah para pelaku bisa dijatuhkan hukuman penjara lima tahun dan denda 1,5 milyard rupiah. * KOMNASHAM INGIN BANTUAN ASEAN DI MALUKU Kamis ini KOMNASHAM mendesak pemerintah Jakarta untuk meminta bantuan masyarakat internasional guna menyelesaikan pertikaian antara kaum muslim dan Kristen di Maluku. Ditambahkan hingga sekarang pemerintah tidak berhasil memecahkan masalah tersebut, maka tiba saatnya untuk mempertimbangkan kerjasama dengan pihak internasional. Kerjasama ini sebaiknya datang dari ASEAN, dan kalau perlu dari Jepang dan India. Apabila dibutuhkan pengawasan tentara perdamaian PBB, maka mereka harus datang dari berbagai negara anggota ASEAN, agar lebih mudah diterima penduduk setempat. * INDIA MEMULAI OFENSIF DI JAMMU DAN KASHMIR Pemerintah India mencapai persetujuan dengan kelompok muslim militan terpenting di negara bagian Jammu dan Kashmir mengenai gencatan senjata. Gerakan Hizbul Mujahidin minggu lalu menyatakan gencata senjata, tetapi Kamis ini ditambahkan gencatan senjata akan diakhiri dalam lima hari mendatang apabila pemerintah India tidak memberikan konsesi. Kedua belah pihak memulai pembicaraan Kamis ini di Srinagar. Bersamaan dengan itu, pasukan India memulai ofensif besar-besaran di berbagai tempat persembunyian pejuang muslim di negara bagian Jammu dan Kashmir. Gelombang kekerasan sudah seminggu lamanya menghantui wilayah Kashmir. Anggota muslim militan Selasa lalu membunuh lebih dari 90 orang penduduk, sebagian besar umat Hindhu. Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee mengunjungi wilayah tersebut Kamis ini, dan berbicara dengan anggota keluarga para korban. * SEMENTARA BELUM ADA KEPUTUSAN KASUS ANWAR IBRAHIM Untuk sementara Mahkamah Agung Malaysia tidak mengambil keputusan sehubungan kasus mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pihak kehakiman Malaysia menyatakan, pengumuman keputusan yang serencananya Jumat besok, akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Anwar Ibrahim antara lain dituduh melakukan homoseksualitas, dan dapat dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Sebelumnya para pendukung Anwar menyatakan akan datang secara massal ke ibukota Kuala Lumpur dan menentang keputusan tersebut. Tahun lalu Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman penjara enam tahun dengan tuduhan korupsi. * GEORGE W. BUSH RESMI CALON PRESIDEN DARI PARTAI REPUBLIK Gubernur Texas George W. Bush resmi ditunjuk sebagai calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Sewaktu putaran ketiga pemilihan suara yang dilangsungkan bersamaan dengan konvensi Partai Republik di kota Philadelphia, Bush mengumpulkan lebih dari cukup suara untuk ditunjuk sebagai calon resmi. Kamis ini Bush akan menerima pencalonannya, disertai dengan pidato penutupan. Rabu kemarin mantan Menteri Pertahanan Dick Cheney resmi ditunjuk sebagai "running mate" Bush dan sekaligus calon wakil presiden. Hari ketiga konvensi diwarnai berita serangan jantung tiba-tiba mantan Presiden Gerald Ford. Ford yang berusia 87 tahun sekarang dirawat di rumah sakit, dan menurut para dokter dalam keadaan cukup baik. * TENTARA YUGOSLAVIA MENAHAN EMPAT WARGA INGGRIS Tentara Yugoslavia menahan empat orang turis Inggris dengan tuduhan melakukan tindak mata-mata. Menurut sebuah pernyataan, mereka adalah anggota pasukan perdamaian KFOR dan anggota pimpinan PBB di Kosovo. Keempat warga Inggris ini ditangkap di perbatasan antara Montenegro dengan Kosovo, ketika sedang melakukan misi mata-mata. Ditambahkan tentara Yugoslavia juga menyita sejumlah senjata api. Tidak lama setelah pengumuman penahanan, Organisasi Kemanan dan Kerjasama Eropa, OSCE, mengumumkan dua warga Inggris dan dua warga Kanada hilang di Kosovo. Mereka bekerja untuk OSCE dan organisasi pemberi bantuan lainnya. Masih belum jelas apa hubungan antara kedua kasus. ebelumnya minggu ini pemerintah Yugoslavia menahan empat orang pria Belanda di perbatasan antara Serbia dan Kosovo. Menurut Beograd keempat orang tersebut berencana menculik Presiden Slobodan Milosevic dan kemudian menyerahkannya kepada Amerika Serikat, yang berjanji memberikan hadiah jutaan dolar. Rabu kemarin pemerintah Yugoslavia menyatakan, pegawai kedutaan besar Belanda di Beograd boleh mengunjungi keempat warga mereka di rumah tahanan. * BURSA EFEK AMSTERDAM MEMINTA MAAF KEPADA WARGA YAHUDI Kamis ini lewat pernyataan di sejumlah harian Belanda, Bursa Efek Amsterdam meminta maaf atas cara kerja mereka selama dan sesudah Perang Dunia II. Di dalam pernyataan disebutkan Persatuan Pedagang Bursa dan Efek Amsterdam mengakui, cara kerja ini menyebabkan penderitaan besar bagi warga Yahudi Belanda. Sebagai contoh disebutkan penerimaan bank Jerman Liro, yang merampas harta ribuan warga Yahudi Belanda serta perdagangan berbagai bursa dan efek milik warga Yahudi. Pernyataan ini merupakan bagian persetujuan antara pihak bank dan bursa Belanda dengan Badan Masyarakat Yahudi. Kedua belah pihak juga telah mencapai kesepakatan mengenai pembayaran kerugian kepada para korban Yahudi dan anggota keluarganya. * KEPUTUSAN KASUS PINOCHET AKAN DIUMUMKAN MINGGU DEPAN Mahkamah Agung Chile akan mengumumkan keputusan sidang pencabutan hak kekebalan hukum mantan diktator Augusto Pinochet, minggu depan. Sebelumnya Mahkamah Agung akan mengumumkan Selasa lalu, tetapi ditunda hingga saat terakhir, dengan alasan tidak jelas. Selanjutnya sebagian besar media Chile menyatakan 20 orang hakim agung memutuskan untuk mencabut hak kekebalan hukum Pinochet, tetapi pihak Mahkamah Agung tidak mau memberikan reaksi atas pemberitaan tersebut. Pinochet menjabat sebagai senator seumur hidup sejak akhir masa pemerintahan di tahun 80-an. Awal tahun ini sebuah pengadilan lebih rendah memutuskan hak imunitas tersebut harus dicabut, sehingga memungkinkan Pinochet diadili atas segala pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahannya. * SOEHARTO RESMI JADI TERDAKWA, BERANIKAH PENGADILAN JAKARTA MENGADILINYA? Intro: Soeharto dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa. Kepastian itu disampaikan pihak kejaksaan Agung di rumah kediamannya di Jln Cendana Jakarta. Menurut Muhammad Assegaf, kuasa hukum Soeharto, peningkatan status terdakwa Soeharto tak lebih dari hanya untuk konsumsi politik. Muhammad Assegaf [MA]: Pada hari Kamis ini, jam 10.00 tadi telah dilakukan acara serah terima tanggung jawab dari penyidikan, yaitu yang dilakukan oleh jaksa penyidik kepada jaksa penuntut. Acara tadi dilakukan di Cendana dengan membuat semacam proses verbal, atau berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penasihat hukum dan ditandatangani juga oleh para jaksa penyidik dan penuntut. Setelah itu kemudian Pak Harto keluar menemui jaksa penyidik, jaksa penuntut dan kita, dan kepada mereka dijelaskan maksud kedatangannya hari ini. Radio Nederland [RN]: Anda sudah bertemu Pak Harto. Bagaimana reaksi spontan beliau waktu statusnya dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa? MA: Beliau tidak banyak komentar. Beliau hanya mengatakan, "saudara-saudara jaksa ini hanya melaksanakan tugas dan saya menghormati tugas-tugas saudara". Itu hanya komentar Pak Harto. RN: Lalu anda sebagai kuasa hukum bagaimana? Apakah dengan peningkatan status ini juga wajar secara hukum? MA: Tidak. Tentunya kita tetap pada stand-point kita dari awal, bahwa perkara ini terkesan sangat dipaksakan. Hanya untuk sekedar bisa dijadikan laporan oleh Presiden Abdurahman Wahid pada acara sidang tahunan MPR yang akan berlangsung pada tanggal 7. Salah satu bagian dari laporan atau progress report dari presiden adalah mengenai penanganan kasus-kasus yang ditangani selama ini oleh pihak Kejaksaan Agung. Nampaknya kasus Soeharto merupakan salah satu bagian dari laporan tadi. Sehingga kita lebih melihatnya sebagai satu pemaksaan melakukan proses hukum demi ambisi politik. RN: Khusus mengenai kesehatan Pak Harto, anda melihatnya bagaimana? MA: Dari hasil kesimpulan dokter terakhir ketika dilakukan pemeriksaan yang disebut sebagai pemeriksaan "brains pact", itu dokter berpendapat bahwa memang ada kelainan-kelainan di dalam jaringan-jaringan otak Pak Harto. Baik jaringan otak di depan, di samping kiri dan kanan. Atas dasar kesimpulan dokter tadi kemudian dokter mengatakan kepada kita, bahwa tidak ada perubahan kemajuan dari kondisi kesehatan Pak Harto, dari hasil pemeriksaan terdahulu sampai sekarang. Artinya kondisinya sama saja bahwa Pak Harto mengalami kendala di dalam berkomunikasi, Pak Harto mengalami kendala di dalam memori, dan kata-katanya sulit untuk bisa ditangkap. RN: Sekarang kita ke proses hukum. Dari peningkatan status dari tersangka menjadi terdakwa dan dengan pengalihan pemberkasan kasus KKN Soeharto dari Kejagung ke Kejakting DKI Jakarta, itu berarti dalam tempo singkat Soeharto akan diadili. Begitu bukan? MA: Betul, ya. Jadi setelah jaksa membuat surat dakwaan , kemudian dia akan melimpahkan atau meneruskan berkas perkaranya kepada pengadilan. dan pengadilanlah yang kemudian akan mengambil alih tanggung jawab bahwa dengan menentukan hari-hari sidangnya. Itu sangat bergantung kepada pengadilan dan jaksa sudah lepas dari pada tanggung jawab. RN: Kalau anda melihat sekarang kondisi kesehatan Pak Harto, bisa dia ke muka pengadilan? MA: Tidak . Kita berpendapat bahwa dengan kondisi kesehatan sebagaimana dijelaskan dokter, kita berpendapat bahwa Pak Harto tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk menjalani proses pemeriksaan di muka persidangan. RN: Apakah keberatan hukum ini juga anda sampaikan ke Kejaksaan Agung atau ke pengadilan tinggi? MA: Keberatan itu sudah kita sampaikan kepada pihak kejaksaan. Tetapi karena pihak kejaksaan menganggap bahwa kondisi kesehatan Pak Harto itu masih memungkinkan untuk dilakukan persidangan, sehingga nanti akhirnya adanya kontroversi antara jaksa dengan pihak lawyer, pengadilanlah yang akan menetapkan atau memutuskan apakah mantan Presiden Soeharto ini layak atau tidak untuk disidangkan. Demikian Muhammad Assegaf, kuasa hukum Soeharto. Apakah peningkatan status terdakwa Soeharto merupakan suatu kemajuan? Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Mulyana Kusumah kepada Radio Nederland. Mulyana Kusumah [MK]: Ini ada kemajuan, artinya perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya kira statement dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri menyatakan bahwa mereka tidak takut untuk menyidangkan kasus ini. Jadi harapan kita bahwa dengan diserahkannya Soeharto sebagai tersangka dengan barang buktinya, ini saya kira sebuah progress-lah. Tentu ini harus didorong oleh komitmen politik pemerintah yang kuat untuk mengadili Soeharto. Dan juga harus didukung saya kira oleh kekuatan-kekuatan politik. Karena memang pengadilan Soeharto ini tentu tidak sama dengan pengadilan para tersangka biasa. RN: Kuasa hukum Soeharto mengatakan bahwa Soeharto mengalami otak rusak permanen. Apakah kesehatan ini menjadi kendala untuk diadili nanti? MK: Saya kira itu akan memang menjadi masalah. Seperti juga pada proses hukum sebelumnya. Proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Tapi saya kira ini sebetulnya bisa saja, kalau si tersangka ternyata tidak bisa hadir dengan alasan yang cukup, saya kira seharusnya pengadilan bisa diteruskan juga dengan tanpa kehadiran dari tersangka. Jadi semacam pengadilan in-absentia. RN: Menurut anda apakah memang pemerintahan Gus Dur ini serius untuk mengusut KKN Soeharto? MK: Begini yah, kalau saya mencoba menganalisis bahwa pemerintahan Gus Dur ini sebagaimana dinyatakan oleh Gus Dur, pada proses finalnya itu akan ada semacam pengampunan politik untuk Soeharto. Tapi bukan berarti bahwa proses hukum yang mungkin dijalankan terhadap Soeharto khususnya yang menyangkut kasus-kasus KKN, ini tidak berjalan. Jadi proses hukumnya tetap berjalan, mungkin sampai pada sebuah keputusan pengadilan. Dan walaupun kemudian misalnya setelah itu Gus Dur bisa memberikan keringanan hukuman atau sampai kepada pengampunan politik, bisa sampai ke sana. Tapi proses hukumnya menurut Gus Dur sendiri diharapkan dapat terus berjalan. Saya kira juga ada target-target lainnya misalnya kalau dalam kasus-kasus KNN itu, pengembalian harta kekayaan negara yang dihasilkan oleh kejahatan KKN itu. Itu juga saya kira suatu target lain dari pengadilan Soeharto ini. * APAKAH TNI BERADA DI BALIK KERUSUHAN BERDARAH? Intro: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tyasno Sudarto membantah keras jika insiden berdarah tersebut dikait-kaitkan dengan keterlibatan lembaga TNI. "Jangan ada sinyalemen seperti itu. TNI dibentuk oleh rakyat bukan untuk melakukan hal semacam itu. TNI dibentuk untuk mempertahankan eksistensi negara dan bangsa dari berbagai ancaman," katanya kepada para wartawan di Makasar Kamis kemarin. Oleh karena itu, pihaknya meminta segenap komponen bangsa agar mencermati setiap kabar-kabar yang berkembang karena tujuannya hanya memecah belah kesatuan bangsa. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Kehadiran jenderal berbintang empat ini di Makassar untuk menyeerahterimakan tongkat komando Pangdam VII Wirabuana Mayjen Slamet Kirbiantoro kepada penggantinya Mayjen TNI Achmad Yahya. Pihaknya juga mengatakan, bahwa dalam rangkaian pemboman terakhir, segalanya kemungkin bisa saja dilakukan oleh sindikat dalam dan luar negeri. Di Jakarta memang berkembang dugaan bahwa dalam rangka memperkuat posisi tawar TNI, maka sejumlah perwira dan perwira purnawirawan yang terkena kasus HAM maupun KKN berkepentingan untuk menimbulkan kekacauan agar kasus-kasus mereka dapat di peti eskan. Selain itu ada pula dugaan bahwa "demi kepentingan sesaat meraih dukungan dari suara TNI/Polri di MPR dalam SU Tahunan MPR, Presiden Abdurrahman Wahid merestui pencopotan bekas Pangkostrad Letjen Agus Wirahadikusumah. Hal ini pun ditegaskan oleh pengamat politik Kusnanto Anggoro kepada pers kemarin. Menurut dia, dukungan kepada Abdurrahman Wahid menjelang Sidang Tahunan kian merosot. Ini terbukti dari 277 tandatangan anggota DPR yang menyetujui hak interpelasi. Jumlah ini termasuk dari 373 suara MPR ketika memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada SU Oktober 1999. Untuk memulihkan dukungan, Abdurrahman Wahid berusaha menarik dukungan 38 suara TNI/Polri. Hal yang sama akan ditempuh Abdurrahman dengan menggaet dukungan dari Utusan Daerah dan Golongan. Sedangkan PKB dipastikan akan tetap "setia" di belakang dia. Abdurrahman menghadapi dilema. Di satu sisi Agus dikenal sebagai jenderal reformis. Di sisi lain masih banyak kalangan TNI yang pro status quo. Presiden membutuhkan dukungan mereka. "Pencopotan Agus sangat politis," ujarnya. Dikemukakan pula bahwa Abdurrahman hingga kini belum menjelaskan, latar belakang pencopotan Agus. Sementara itu, dalam rangka mendukung kepemimpinan Gus Dur, ratusan demonstran dari Jarkot (Jaringan Kota), sejak Rabu sore mendemo Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Mereka menuntut pengadilan Soeharto dan pembubaran Partai Golkar, yang menyengsarakan rakyat. Mereka juga mendemo kantor DPD Golkar DKI Jakarta, di jalan Pegangsaan Barat. Selama aksi mereka meneriakkan yel-yel pembubaran Partai Golkar. Mereka membawa beberapa poster yang menghujat Golkar dan kroni Soeharto. Aksi demosntrasi ini diikuti KAM Jakarta, LMD Jakarta, Forbes, Front Nasional, dan Forkot. Polisi nampak hanya berjaga-jaga. Setelah membacakan tuntutan dan orasi penuntuntutan dan penangkapan terhadap Soeharto, demonstran akhirnya meninggalkan Kantor DPD Golkar DKI dengan damai. Sehubungan denga tuduhan bertubi-tubi bahwa Ketua Fraksi PDIP Arifin Panigoro kini sedang berkolusi dengan Golkar untuk menumbangkan Gus Dur, maka temannya Ginanjar Kartasasmita ini menegaskan pihaknya tidak akan melakukan manuver politik, mencari kesempatan dalam kesempitan Sidang Tahunan (ST) MPR. Dikatakannya pula "pada dasarnya kami mengikuti ST MPR untuk menilai progress report pemerintahan Gus Dur. Kami tidak memaksakan ST menjadi Sidang Istimewa. Tidak ada keinginan dari partai atau Ketua Umum untuk melakukan manuver politik," kata Panigoro kepada pers di Jakarta, Kamis kemarin. Dijelaskannya, sikap ini bukan berarti PDIP tidak konsern pada masalah yang terjadi tapi hanya memberi rekomendasi untuk perbaikan managemen pemerintah dan perbaikan gaya manajemen dan perombakan tim ekonomi. "Dalam konteks ini harus ada perampingan atau perubahan kabinet karena jumlah kementerian terlalu banyak," tukasnya. Dalam kesempatan ini, Arifin mengingatkan, ST harus mengeluarkan keputusan politik mendasar agar ST yang menghabiskan biaya sampai Rp 100 milliar tidak sia-sia. "Harus ada dukungan fraksi mayoritas pada pemerintah sekarang bukan lagi fraksi minoritas yang mendukung. Karena jika tidak ada fraksi mayoritas yang mendukung jalannya pemerintahan bisa terganggu," jelas Panigoro. Misalnya, lanjut Panigoro, dalam penyusunan UU dan rapat-rapat kerja di DPR suara fraksi minoritas akan kalah oleh yang mayoritas. Keterangan Arifin Panigoro itu nampaknya dimaksudkan untuk meredakan ketegangan antar partai. Amien Rais sendiri kepada sejumlah tokoh politik Islam sudah mengatakan untuk sementara ini kita akan tetap mempertahankan Gus Dur karena sikap Mega belum jelas. Akbar Tanjung pun sudah mengatakan ST MPR hanya dimaksudkan untuk mengoreksi progress report presiden dengan memberikan beberapa catatan perbaikan dan penyempurnaan manakala ditemukan kinerja pemerintah yang buruk. Meski sudah ada suara-suara yang menyejukkan seperti itu, namun kalangan pendukung pemerintahan Gus Dur nampaknya sudah sulit dibendung untuk menyerang kantor-kantor Golkar diberbagai propinsi. Radio-radio swasta di Jakarta kemarin melaporkan masuknya ribuan anggota Ansor ke Jakarta. Padahal pihak Ansor Jawa Timur sudah melarang mereka berangkat ke Jakarta. Dengan latarbelakang ini dapat dimengerti mengapa Adi Sasono, R.Hartono dan Gus Dur berlomba-lomba merayu para ulama di Banten. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
