---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Senin 11 September 2000 14:20 UTC



** DUA TERSANGKA BERAT PELANGGARAN HAM TIMTIM DIPERIKSA

** INDONESIA SEGERA LUCUTI SENJATA MILISI PRO INDONESIA DI ATAMBUA

** PEMILU DI HONGKONG HANYA DIIKUTI 44 PERSEN PEMILIH

** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH GUS DUR SUDAH GAGAL MENGENDALIKAN TNI?

** TOPIK GEMA WARTA: PERLUCUTAN SENJATA MILISI TIMTIM TERGANTUNG
KESERIUSAN TNI



* DUA TERSANGKA BERAT PELANGGARAN HAK TIMTIM DIPERIKSA

Hari ini Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dua orang
tersangka pelaku dan seorang saksi kasus pelanggaran berat HAM Timor
Timur (Timtim) pasca Jajak Pendapat yang diselenggarakan pada 31
Agustus 1999.
Tersangka yang hari ini diperiksa mulai jam 10 pagi tadi adalah
Kolonel M Noer Muis, mantan Komandan Korem 164 Wiradharma.
Sebelum pemeriksaan, Noer Muis mengatakan dirinya sebagai pejabat
yang bertugas di Timtim, harus bertanggungjawab dan itu telah
dilaporkannya pada pemeriksaan penyelidikan yang lalu.
Sedangkan tersangka lain, Kolonel Yayat Sudrajat, mantan Komandan
Satgas Tribuana datang ke Kejaksaan Agung didampingi dua pengacaranya
Hotma Sitompul dan Ruhut Sitompul. Seorang saksi kasus pelanggaran
berat HAM Timtim juga hadir ke Kejaksaan Agung adalah Kolonel
Mujiono, mantan Wakil Danrem 164 Wiradharma.
Sementara Mayjen Adam Damiri dipastikan tidak akan hadir menjalani
pemeriksaan di Kejaksaan Agung karena sedang berada di luar negeri.


* INDONESIA SEGERA LUCUTI SENJATA MILISI PRO INDONESIA DI ATAMBUA


Kapolri Jenderal Rusdiharjo berjanji akan melakukan segala upaya
sesuai kewenangannya untuk melucuti milisi pro Indonesia di Timor
Barat.
Tentara dan polisi sudah diperintahkan untuk segera secara
besar-besaran melacak semua senjata di kawasan perbatasan Timor
Timur.
PBB mendesak Indonesia agar mengambil tindakan menyusul tewasnya tiga
pegawai sipil UNHCR di Atambua Rabu lalu.
Karena takut akan serangan susulan, sekitar 300 pekerja UNHCR
diungsikan dari Timor Barat.


* TERSANGKA PEMBUNUH OLIVIO MENDOSA MORUK DI ATAMBUA SUDAH DIKETAHUI

Para tersangka pelaku pembunuhan mantan Danyon Laksaur, Olivio
Mendosa Moruk (45) telah diketahui oleh tim investigasi gabungan
TNI-Polri yang dipimpin Senior Superintendent, THL Tobing.
Menurut Tobing, jumlah mereka lebih dari lima orang dan semuanya
adalah orang lokal.
Tobing yang juga Kadit Reserse Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) ini
menegaskan pihaknya tidak menemukan adanya indikasi keterlibatan
pihak luar dalam kasus pembunuhan Olivio, yang juga salah satu dari
19 tersangka pelanggar HAM berat Timtim itu.
Ia mengatakan para tersangka pelaku pembunuhan itu diduga kuat
dilakukan oleh anak buahnya Aloysius Bere, salah seorang preman
Atambua yang sempat digebuk Olivio bersama anak buahnya karena
melakukan tindakan pemerasan terhadap sopirnya Olivio.
Sementara itu, menghangatnya kasus pembunuhan tiga orang staf Komisi
Tinggi urusan pengungsi PBB mengakibatkan rupiah mendapat tekanan
pasar.
Pelaku pasar lebih suka melepas rupiah ketimbang dollar AS, meski
pemerintah Indonesia berhasil melakukan penandatanganan LoI dengan
IMF.
Rupiah di pasar spot antarbank Jakarta pukul 10.30 pagi mencapai
8.400/8.410 per dollar AS dibanding hari sebelumnya 8.370/8.410 per
dolar AS.
Reaksi internasional terhadap kasus pembunuhan di Atambua, NTT yang
melemahkan kredibilitas Indonesia di mata internasional mendorong
pelaku lebih suka menjual rupiah.



















Berita Terbaru :
11/9/2000, 13:55 wib
Sutiyoso Diperiksa di Puspom TNI

11/9/2000, 13:50 wib
Kasus Atambua Tekan Rupiah Sesi Pagi Merosot

11/9/2000, 13:42 wib
Pengemudi Taksi Citra Unjukrasa

11/9/2000, 13:19 wib
PDIP Minta Pemerintah Hentikan Penyaluran Dana Rp 1,1 Trilyun

11/9/2000, 12:30 wib
Dua Tersangka Pelanggaran Berat Ham Timtim Diperiksa Kejagung


* TIGA ORANG WARGA BARAT DISANDERA DI MALAYSIA

Tiga orang warga Barat yang sedang melancong di Malaysia, disandera
oleh beberapa orang bersenjata. Menurut kepolisian Malaysia, ketiga
warga Barat, yang belum diketahui kebangsaannya, tengah berwisata
selam di Malaysia Timur ketika tiba-tiba mereka diculik beberapa
orang bersenjata.
Kelompok bersenjata itu mendarat di kawasan wisata Pantai Padanan,
negara bagian Sabah, pada Minggu malam dan kabur hanya dalam waktu 10
menit setelah mereka berhasil menyandera ketiga turis asing itu,
demikian polisi seperti dikutip sebuah laporan hari ini.
Letak Padanan tidak terlalu jauh dari Pulau Sipadan dimana sebelumnya
21 wisatawan, sebagian besar warga asing, disandera oleh kelompok
bersenjata, oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Namun
seluruh sandera tersebut kini telah dibebaskan.


* PERTEMPURAN DI SRI LANKA, SEKITAR 98 ORANG TEWAS

Tentara Sri Lanka melakukan gempuran lagi terhadap pejuang Tamil
sehingga mengakibatkan sekitar 98 tewas di kedua belah pihak.
Tentara yang didukung oleh pesawat tempur dan kapal-kapal Angkatan
Laut berhasil merangsek maju tiga kilomter ke dalam wilayah yang
dikuasai pejuang Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) di semenanjung Jaffna,
demikian sumber kantor kementerian pertahanan Sri Lanka.
Sementara itu 11 pejuang lainnya tewas dalam pertempuran malam
sebelumnya, ujar pemerintah dalam pernyataan yang terpisah.


* PEMILU DI HONG KONG HANYA DIIKUTI 44 PERSEN PEMILIH

Pemilu parlemen di Hong Kong yang dilaksanakan Minggu kemarin diikuti
oleh sedikit pemilih. Dilaporkan, hanya 44 persen warga yang berhak
memilih memberikan suaranya.
Meskipun demikian, PM Tung Chee-hwa menilai pemilu kemarin sebagai
pemilu yang sukses.
Inilah pemilu kedua kalinya ketika koloni Inggris itu diserahkan
kepada China sejak tahun 1997.
Anggota parlemen Hong Kong terdiri dari 60 anggota. 24 anggotanya
dipilih langsung dan 36 kursi sisanya ditentukan oleh organisasi
profesi dan terutama ditentukan oleh komite pemilu pro China.
Diharapkan hasil perhitungan akhir dapat diketahui malam ini juga.


* SEKITAR 100 SOPIR TRUK BELGIA PROTES KENAIKAN HARGA BENSIN

Sekitar 100 sopir truk di Belgia melakukan aksi mogok massal di
Brussel pagi tadi. Mereka memblokir sejumlah jalan utama sebagai
protes naiknya harga bensin. Mereka menuntut pemerintah Belgia
menurunkan harga bensin.
Perundingan antara pemerintah dan organisasi truk angkutan tidak
berhasil mencapai terobosan.
Aksi protes serupa juga dilaksanakan di Inggris menentang kenaikan
harga bensin. Hingga berita ini diturunkan, para sopir truk di
Inggris memblokir sekurangnya sepuluh pompa bensin dan Minggu
kemarin, mereka memblokir sejumlah jalan utama. Di utara Inggris,
sekitar seratus pompa bensin sudah kehabisan cadangan bensin.
Selain itu, sopir truk Irlandia dan nelayan Italia juga sudah
mengancam akan melakukan aksi serupa pekan ini kalau harga minyak
tidak dikurangi.


* NEGARA-NEGARA OPEC SEPAKAT TINGKATKAN PRODUKSI MINYAK

Arab Saudi menegaskan akan meningkatkan produksi minyak kalau harga
minyak tetap tinggi.
Para menteri negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam
OPEC, dalam kesepakatan pertemuannya di Wina, menyebutkan, produksi
minyak akan dinaikkan kalau harga minyak tetap berkisar di atas 28
dolar per barrel selama 20 hari mendatang.
Akhir pekan lalu, OPEC memutuskan menaikan produksi delapan ratus
ribu barrel per hari, itu berarti kenaikan sekitar tiga persen.
Para pengamat mengatakan, kenaikan itu tidak membawa dampak
substansial pada harga minyak.
Akhir pekan ini, harga minyak mencapai tingkat termahal dalam 10
tahun terakhir, yaitu lebih dari 35 dolar per barrel.


* RIBUAN DEMONSTRAN DI KOLUMBIA PROTES AKSI KEKERASAN


Di berbagai kota di Kolumbia, ribuan warga turun ke jalan memprotes
tindak kekerasan perang saudara yang melanda negeri itu selama hampir
40 tahun.
Demonstrasi di ibukota Bogota dihadiri sekitar 10 ribu orang.
Diantaranya hadir para politisi, pemimpin organisasi dan kaum ibu.
Mereka menyerukan segera diadakan gencatan senjata antara pasukan
pemerintah, gerilyawan sayap kiri dan milisi sayap kanan.
Mereka juga menuntut pihak-pihak yang bertikai agar menghentikan
serangan dan penyanderaan, yang hanya mengakibatkan korban warga
sipil.


* BENCANA BANJIR DI ITALIA SELATAN, 12 ORANG TEWAS

Banjir yang melanda Calabria, Italia selatan, Minggu kemarin, telah
menewaskan 12 orang. Sekurangnya lima orang masih hilang.
Kebanyakan korban adalah anggota kelompok tuna netra yang sedang
melakukan kamping di kawasan itu.
Kawasan itu digenangi banjir Minggu malam menyusul turunnya hujan
lebat dalam beberapa hari terakhir.
Sekitar 40 orang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan.
Menteri Dalam Negeri Italia Enzo Bianco yang mengunjungi kawasan
bencana itu, mengatakan, tidak boleh diadakan kamping di kawasan
berbahaya itu.


* BENARKAH GUS DUR SUDAH GAGAL MENGENDALIKAN TNI?

Pemerintah Indonesia akan menaati Resolusi Dewan Keamanan PBB yang
mendesak pemerintah melucuti milisi, menangkap dan menyeret ke
pengadilan para pembunuh karyawan UNHCR di Atambua. Namun ada
beberapa titik-titik yang memerlukan kalarifikasi. Jakarta nampaknya
tidak menghadapi pilihan lain, sementara Gus Dur sendiri jelas harus
menyesuaikan pendiriannya tentang posisi Susilo Bambang Yudhoyono.
Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta:

Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyatakan, setelah
dicek ke daerah ternyata insiden baru sebagaimana tertera dalam
resolusi Dewan Kemanan PBB tersebut tidak benar.Tidak ada insiden
lain selain insiden tanggal 6 September yang menewaskan tiga staf
UNHCR. Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan Indonesia ingin
menyelesaikan sebaik-baiknya permasalahannya. Dan Indonesia mengajak
semua pihak duduk bersama untuk mencari jalan secara kolektif. Perlu
diketahui kerangka penyelesaian seperti apa yang harus ditumpuh.
"Kita dapat mencari solusi bersama yang dapat diterima dunia
internasional," tegasnya. Ditegaskannya juga bahwa milisi
pro-Indonesia sudah dibubarkan tahun 1999 dan sekitar 600 pucuk
senjata telah diserahkan oleh milisi.

Pers ibukota kemarin memberitakan bahwa tewasnya tiga pekerja UNHCR
atau Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi di Atambua, Timor
Barat, pekan lalu dilatarbelakangi oleh perasaan curiga  yang
kemudian berubah menjadi dendam. Para pengungsi Timor Timur sudah
sejak lama tidak percaya kepada lembaga-lembaga internasional. Karena
dalam persepsi para pengungsi Timor Timur yang  pro Indonesia itu,
pasukan CNRT (Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor) pimpinan Xanana
Gusmao, paling mudah menggunakan lembaga internasional untuk
penyusupan.

Harian Kompas kemarin mengulas latar belakang terbunuhnya Olivio
Mendosa Moruk. Pembunuhan pemuda pro-integrasi ini berbuntut
pembunuhan terhadap tiga anggota staff kantor perwakilan Urusan
Pengungsi PBB di Atambua. Gara-gara pembunuhan tersebut, Indonesia
dikecam di masyarakat internasional. Menurut harian yang sejak zaman
Orde Baru sering condong pada pihak militer itu, sebetulnya
keberadaan Pemerintahan Transisi PBB (UNTAET) di Kupang, sudah
dinilai oleh para pengungsi Timtim sebagai tidak ada relevansinya.
Pusat konfliknya ada di Timor Timur dan bukan di Timor Barat.

Para pengungsi Timor Timur yang pro-Indonesia itu juga menganggap
keberadaan lembaga tersebut mempunyai agenda tersembunyi.  Saat ini
di NTT atau Timor Barat bermukim sekitar 100.000 pengungsi, dan sudah
lebih dari setahun mereka hidup menderita karena tinggal di tenda
terpal dengan fasilitas kehidupan yang sangat memprihatinkan.
Kerusuhan bisa meletus setiap saat di tengah orang yang tengah
menderita dan putus asa itu. Almarhum Olivio sendiri, bekas Komandan
Batalion Laksaur, organisasi di bawah payung Pasukan Pejuang
Integrasi.

Berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Pangdam Udayana Mayjen Kiki
Syahnakri secara tidak langsung mengakui bahwa milisi itu masih
bersenjata. Kepada para wartawan kemarin dulu ia mengatakan pihaknya
akan mulai melucuti milisi bersenjata di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tapi perlucutan senjata, tak bisa seperti membalikan telapak tangan,
katanya. Perlu rencana, aksi intelejen yang hati-hati agar tidak
menimbulkan insiden baru. "Untuk melucuti senjata itu, tak bisa
langsung action. Kami perlu menyusun rencana, karena pengungsi di
Atambua jumlahnya lebih besar dari penduduk lokal. Bila tak hati-hati
menghadapi pengungsi, kami khawatir penduduk lokal akan menjadi
korban kebrutalan milisi," kata Kiki.

Pangdam ini menurut suatu sumber bisa lolos dari daftar tersangka
pelanggar HAM di Timor Timur berkat karena kedekatannya dengan Jaksa
Agung Marzuki Darusman yang sebelumnya sebagai Ketua Komnas HAM
berhasil menyingkirkan nama Kiki Syahnakri dari laporan Komnas HAM.
Menurut Kiki, pihaknya tak bisa menyebutkan kapan aksi perlucutan
dilakukan untuk menghindari upaya itu menjadi prematur atau gagal.
"Sebetulnya, dengan insiden Atambua, memberi legitimasi bagi kami
melucuti senjata. Soalnya mereka masih cukup banyak memegang senjata
organik maupun rakitan, yang dibawa dari Timtim," tuturnya.
Dijelaskannya, tidak seluruh pengungsi asal Timtim yang tinggal di
NTT dapat dituduh sebagai penyebab terjadinya insiden Atambua. Karena
dari pengamatan dan temuan di lapangan, sebenarnya ada beberapa
kategori pengungsi dan pimpinan pengungsi Timtim di NTT itu.

Pertama disebutnya sebagai Kelompok Realistis. Yaitu kelompok yang
mampu melihat kenyataan. Kelompok Realistis ini, memilih menggunakan
kesempatan untuk berada di NCC, yaitu National Consultation Council
di Timtim, lewat Partai Popular Timorense, yang haluan politinya
tetap berkiblat pada Indonesia. Kelompok ini berada di bawah pimpinan
Hermenio da Silva da Costa. Kelompok kedua adalah Kelompok
Konservatif. Kelompok ini punya garis perjuangan, tidak mau kompromi
sebelum PBB mengakui kecurangan yang telah dilakukannya dalam Jajak
Pendapat Agustus 1999 lalu. Jika PBB mengakui kecurangan dalam Jajak
Pendapat itu, mereka akan menuntut 21% haknya atas teritorial Timtim.
Kelompok ini dimotori oleh mantan Gubernur Timtim Abilio Soares dan
mantan Bupati Dili Domingos Soares. Sedangkan kelompok ketiga adalah
Kelompok Oportunis yang menggunakan kehadiran pengungsi Timtim di
Timor Barat (NTT) untuk mencari uang. Sehingga ada diantara mereka
yang tidak suka dengan kehadiran UNHCR. Karena UNHCRlah yang
mendukung pemulangan pengungsi dari Timor Barat ke Timtim. Kelompok
ini dipimpin antara lain oleh Eurico Guterres. Kelompok ini, kata
Kiki, sangat pandai membuat agitasi dan propaganda. Mereka juga masih
melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Walau kelompok oportunis tadi
berpeluang besar sebagai pemicu insiden Atambua, namun menurut Kiki,
UNHCR sendiri turut menjadi pemicu insiden tersebut. Beberapa
perlakuan UNHCR kepada pengungsi ikut memicu insiden Atambua.
Misalnya, bagi kelompok pengungsi yang dianggap bermasalah, merasa
kurang mendapat bantuan dari UNHCR.

Sementara itu terbunuhnya tiga karyawan PBB di Atambua itu
membenarkan perkiraan politik sejumlah diplomat di Jakarta beberapa
saat setelah Gus Dur membentuk kabinetnya yang kedua. Bahwa sejumlah
elemen perwira dan mantan perwira TNI tidak akan puas dengan kabinet
yang disusun Gus Dur itu. Mereka akan mendorong timbulnya kekacauan
di Aceh dan perbatasan Timor Timur, kata para diplomat tersebut
ketika itu.

Pendapat ini telah dimuat pers Eropa dan sekarang terbukti
kebenarannya. Kini terbantah pula pendapat Gus Dur bahwa hanya Susilo
Bambang Yudhoyono yang mampu mengatasi perpecahan dalam tubuh TNI
mengingat Dialah menurut Gus Dur satu-satunya perwira yang bisa
diterima pelbagai faksi yang sedang bertikai. Kenyataannya Bambang
hanya mampu menarik perhatian Gus Dur tanpa mampu meyakinkan para
pemimpiun faksi di TNI.Terutama mereka yang ingin berkuasa kembali
dan sekitar 200 perwira TNI yang kini menganggur.

Sementara itu pihak barat kini terpecah antara yang mau terus
mendukung Gus Dur dan yang mau menghentikan dukungan pada Gus Dur.
Yang menarik justru Xanana Gusmao giat melobby agar barat tetap
membantu Gus Dur. Namun sebagaimana ditulis oleh seorang pengamat
harian Amerika The International Herald Tribune: "Kegagalan
pemerintahan sipil Abdurrahman Wahid mengendalikan Angkatan
Bersenjata  dan gagalnya para pemimpin militer untuk melaksanakan
perintah-perintah Gus Dur, telah meningkatkan provokasi kemarahan dan
frustrasi di PBB dan di kalangan negara-negara yang selama ini telah
menyediakan pelbagai pinjaman dan dana bantuan bagi Indonesia". Maka
perlukah Gus Dur mengganti Susilo Bambang Yudhoyono yang oleh sesama
menterinya sering dianggap sebagai pendukung Gus Dur yang
hampir-hampir mirip seorang "penjilat" itu?


* PERLUCUTAN SENJATA MILISI TIMTIM TERGANTUNG KESERIUSAN TNI

Pemerintah RI bertekad melucuti senjata milisi Timtim pro Jakarta di
Timor Barat. Untuk itu pemerintah ingin bekerjasama dengan UNTAET di
Timor Lorosae. Mampukah pemerintah melakukan niat baiknya itu?
Berikut komentar Muhajir Darwin, pakar politik di UGM.

Muhajir Darwin [MD]: Itu soal keseriusan saja dari TNI. Kalau TNI
serius melakukannya, seharusnya bisa. Karena milisi itu bentukan TNI.
Apa sih letak kekuasaan milisi, mereka itu kan orang sipil pada
dasarnya.
Dan saya kira tidak ada manfaatnya lagi TNI memelihara milisi. Untuk
tujuan politik apa? Timor Timur kan sudah menjad negara sendiri.
Jadi, saya mendukung upaya TNI melakukan pelucutan senjata milisi.

Radio Nederland [RN]: Kalau dilihat dari segi kemampuannya karena
Panglimanya bukan Angkatan Darat. Bagaimana itu?

[MD]: Ini adalah kepentingan Angkatan Darat sendiri. Dalam arti,
kemampuan mengadakan untuk mengendalikan lapangan dan pasukan di
lapangan itu, akan meningkatkan citra TNI yang sangat terpuruk. Kalau
itu disadari, mestinya mereka melakukannya dengan serius.

[RN]: Anda menyadari masih ada kendala, mungkin kekuatan seperti
Wiranto umpamanya yang masih punya pengaruh?

[MD]: Betul juga ya, saya kira ini soal ketegasan dan keberanian TNI.
Saya kira kita perlu dukung upaya TNI seperti itu. Siapa pun yang
memimpin TNI atau Menko Polkam seperti Bambang Soesilo pun akan
menghadapi masalah yang sama.Jadi, kita tidak bisa menyalahkan
Bambang Soesilo dalam hal ini. Kita hanya bisa menganjurkan supaya
TNI harus menyadari situasi kritis sekarang dan mengambil tindakan
tegas. Kasus Atambua seharusnya menjadi pelajaran bagi militer bahwa
sebenarnya ongkos sosial sikap tidak simpati militer itu justru
menimbulkan nama lebih jelek lagi bagi militer. Sekarang tekanan
internasional lebih kuat lagi ke Indonesia, dan tampaknya Dewan
Keamanan PBB menyalahkannya kepada militer, bukan menyalahkan
pemerintahan sipil Gus Dur. Artinya, secara internasional, militer
itu sudah terpojok. Ini juga indikasi bahwa Gus Dur dan pemerintahan
sipilnya tidak mampu mengendalikan militer.

[RN]: Apa mampu militer mengontrol diri, apakah memang ada komando
sekarang yang cukup kuat di militer?

[MD]: Sistem militer itu sendiri kan sistem komando. Kalau sistem itu
berjalan baik, tentunya hal-hal semacam itu bisa dikendalikan.
Mungkin memang butuh waktu supaya militer itu bisa terkontrol. Bagi
TNI sendiri tidak ada jalan lain selain tunduk kepada pemerintahan
sipil sebab kalau nggak, mereka harus menentang secara frontal,
misalnya dengan kudeta, dan itu saya kira itu juga hopeless juga
melakukan kudeta sekarang. Saya kira sekarang TNI harus perbaiki
citranya yang buruk. Panglima TNI harus lebih tegas lagi
mengendalikan bawahannya.

Demikian Muhajir Darwin, pengamat politik dari UGM.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------
010009000003730000000300140000000000050000000B0200000000050000000C021
1014E02030000001E00050000000C0213015002050000000B0200000000030000001E
00050000000C0213015002050000000B0200000000050000000B02000000000700000
0FC020000000000000000040000002D01000009000000FA0200000000000000000000
2200040000002D01010014000000FB020C00090000000000000000000000000202024
D532053616E73205365726966000049040000002D0102000600000021050000B2FFA8
00040000002701FFFF040000002701FFFF030000000000

Kirim email ke