--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 12 September 2000 15:20 UTC ** PEMERINTAH TIDAK AKAN TERIMA DELEGASI PBB ** AKSI PROTES BAHAN BAKAR DI EROPA MENINGKAT ** PEMERINTAH FILIPINA AKAN TINDAK KERAS GERAKAN ABU SAYYAF ** TOPIK GEMA WARTA: MENTERI PERTAHANAN TOLAK TIM PBB SEMENTARA PARA JENDERAL ADAKAN PERTEMUAN ** TOPIK GEMA WARTA: MENGAPA DEWAN KEAMANAN PBB HANYA MENGIRIM PASUKAN PERDAMAIAN KE TIMOR BARAT, DAN BUKAN KE ACEH, AMBON DAN POSO? ** TOPIK GEMA WARTA: PENOLAKAN KEDATANGAN TIM PBB BISA BERDAMPAK PADA DANA BANTUAN UNTUK INDONESIA * PEMERINTAH TIDAK AKAN TERIMA DELEGASI PBB Menteri Pertahanan Mahfud menyatakan, kabinet RI tidak akan menemui delegasi yang akan dikirim DK PBB minggu depan sehubungan dengan kasus pembunuan karyawan UNHCR di Atambua. Pemerintah RI akan menyelesaikan kasus ini secara interen, tegas Mahfud. Delegasi DK PBB itu akan mendesak Jakarta agar segera melucuti senjata milisi di Timor Barat. Minggu lalu milisi pro Jakarta membunuh tiga sukarelawan UNHCR di Atambua. Jumat lalu PBB mengecam peristiwa tersebut. Direktur Bank Dunia James Wolfensohn mengirim surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid mendesak agar segera menghentikan kekerasan di Atambua atau menghadapi risiko kehilangan dukungan keuangan bagi Indonesia. Demikian dilaporkan Washington Post, Selasa. Senin kemarin pemerintah RI menyatakan akan melucuti senjata para milisi tersebut. Tentara dan polisi sudah diperintahkan untuk mengawali operasi pelacakan senjata. Sementara itu, Kapolri Jenderal Rusdihardjo menyebutkan, saat ini pihak kepolisian telah menahan lima orang yang diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap tokoh pro integrasi Timtim, Olivio Mendoza Moruk. Namun Mahfud menyatakan bersedia menerima kedatatang Menhan Amerika Serikat Wiliam Cohen minggu depan, yang diduga akan mengangkat masalah pembunuhan di Atambua. * AKSI PROTES BAHAN BAKAR DI EROPA MENINGKAT Di pelbagai negara Eropa aksi protes menentang harga bahan bakar yang tinggi akan semakin meningkat. Belanda sudah dua hari dilanda aksi blokade jalan-jalan raya yang dilakukan oleh para supir. Mereka memprotes harga disel yang terlalu tinggi dan penolakan pemerintah Belanda memberi kompensasi. Menurut pemerintah Belanda perusahaan-perusahaan minyaklah yang harus menurunkan harga disel. Organisasi Angkutan Belanda, yang sebenarnya tidak mendukung aksi liar para supir Belanda itu, malam ini akan berembuk tentang kemungkinan untuk mengadakan aksi bersama Jumat mendatang. Di Belgia aksi protes meluas. Pusat kota Brussel sudah dua hari diblokade total. Kota Liege juga bakal diblokade total. Para penggelar aksi menyatakan, jika perlu pihaknya siap untuk mengadakan aksi berminggu-minggu lama. Pompa-pompa bensin di seantero Inggris mulai kehabisan persediaan. Lalu lintas kereta api juga macet akibat kekurangan bahan bakar. Pemerintah Inggris tidak mau mengalah dan malah memberlakukan keadaan darurat untuk mengakhiri blokade dengan kekerasan. Jerman mulai Kamis bakal dilanda aksi blokade jalan juga. Para menteri perhubungan Uni Eropa akhir minggu depan akan membahas harga bahan bakar yang melangit tersebut * PEMERINTAH FILIPINA AKAN TINDAK KERAS GERAKAN ABU SAYYAF Pemerintah Filipina akan menggunakan kekerasan terhadap pemberontak Abu Sayyaf, jikalau gerakan ini akan terus mengadakan aksi penyanderaan. Menurut seorang jurubicara Presiden Joseph Estrada, perundingan tidak ada gunanya lagi kalau pemberontak terus menerus menyandera. Ahad lalu lagi-lagi tiga orang diculik di sebuah pulau tempat liburan di Malaysia. Melalui rute rahasia mereka dibawa ke pulau Jolo, tempat Abu Sayyaf masih menyandera empat orang warga. Salah seorang mantan sandera di pulau Jolo, seorang warga Finlandia, sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemberontak memperkosa para sandera perempuan. Namun kini ia menyangkal ucapannya itu sendiri. Menurut dia, ucapannya disalahfahami oleh televisi Finlandia. * EMPAT ORANG MENINGGAL AKIBAT BANJIR DI JEPANG TENGAH Banjir di Jepang Tengah menewaskan empat orang warga. Empat orang lain hilang. Akibat hujan lebat kota Nagoya dilanda banjir lumpur yang menyeret pohon-pohon dan rumah. Sementara itu hampir 100 ribu warga berhasil dievakuasi. Pemerintah setempat mengeluarkan perintah lagi kepada 150 ribu penduduk untuk meninggalkan kawasan bencana, karena hari-hari mendatang akan turun hujan lebat. Ini merupakan kasus hujan lebat terparah di Jepang sejak abad lalu. * IRAK SELIDIKI DAMPAK SANKSI PBB Irak akan mengadakan penyelidikan independen terhadap krisis kemanusiaan yang melanda negeri itu. Demikian tertera dalam laporan Sekjen PBB. Penyelidikan itu dituntut oleh PBB supaya bisa memutuskan apakah apa yang disebut program minyak untuk pangan bisa diperpanjang atau tidak. Menurut program itu Irak boleh mengekspor minyak terbatas supaya bisa membeli pangan dan obat-obatan. PBB bersedia memperluas program minyak untuk pangan kalau hasil penyelidikan menunjukkan bahwa penduduk Iran terlalu menderita akibat sanksi PBB itu. Namun, menurun Annan, Bagdad tidak bersedia mengizinkan masuk para pakar internasional yang bertugas menyelidiki dampak sanksi PBB bagi warga Irak. * MENTERI PERTAHANAN TOLAK TIM PBB SEMENTARA PARA JENDERAL ADAKAN PERTEMUAN Kalau di satu pihak, Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa rencana kunjungan Tim Dewan Keamanan PBB ke Indonesia tidak tepat, maka di lain pihak, Menteri Pertahanan Mahfud justru menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menyambut tim PBB itu. Mahfud malah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menolak kedatangan missi itu. Banyak kalangan bertanya-tanya, atas nama siapa sebenarnya Mahfud ini berbicara, atas nama kabinet atau atas nama tentara? Mungkinkah ucapan ini berkenaan dengan rencana KSAD mengadakan pertemuan dengan 200an jenderal besok? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Seorang pejuang HAM terkemuka di Amerika Serikat, kemarin dalam surat kabar berpengaruh International Herald Tribune, meragukan kesungguhan janji Gus Dur dan TNI. Adalah bodoh untuk percaya akan jaminan-jaminan Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan 15 orang di Timor Barat pekan lalu termasuk tiga orang karyawan PBB, akan dihukum. Milisi tidak pernah dapat dikontrol sejak Gus Dur mulai berkuasa bulan Oktober tahun lalu. Akan lebih sia-sia lagi untuk mempercayai pihak militer. Tentaralah yang menciptakan milisi yang kemudian menjadi monster itu. Tentara pulalah yang memberi dukungan kepada para milisi, sehingga mereka dapat melakukan penrusakan yang meluas di Timor Timur, September 1999. Akibatnya ratusan ribu rakyat sipil dipaksa untuk pergi ke Timur Barat setelah sebagian besar rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Mayjen Kiki Syahnahkri pemimpin militer di wilayah tersebut sepanjang tahun gagal menjamin keamanan bagi para pengungsi dan pekerja-pekerja kemanusiaan. Kiki membiarkan pasukannya berdiam diri ketika pihak milisi melakukan penyerangan-penyerangan ke Timor Timur. Ia maupun atasannya di Jakarta, tidak berusaha mengambil langkah-langkah melucuti pihak milisi. Karena itu bagi Sidney Jones dari Human Rights Watch kata-kata yang keras sebagimana dilancarkan Dewan Keamanan PBB tidaklah cukup. Pada akhir tulisannya yang dibuatnya bersama Paul van Zael, dari lembaga HAM Universitas Colombia mereka mengemukakan bahwa masyarakat internasional telah terlampau lama memperhatikan kekerasan pihak milisi tanpa berbuat sesuatu. Masyarakat internasional tidak boleh berdiam diri lagi. Sementara itu dari New York diberitakan suatu delegasi Dewan Keamanan PBB segera akan menginvestigasi peristiwa tewasnya tiga karyawan UNHCR, komisi tinggi PBB untuk urusan pengungsi pekan depan. Kabarnya mereka juga akan memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia atas kejadian yang memalukan PBB itu. Delegasi itu dipimpin oleh Dubes Namibia untuk PBB, Martin Andjaba dibantu dari Amerika Serikat dan Inggris. Tahun lalu, Andjaba, berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan pasukan internasional pimpinan Australia masuk ke Timor Timur sebelum wilayah itu secara resmi diserahkan penanganannya kepada PBB. Kedatangan delegasi itu, selain akan melalukan investigasi juga akan menyampaikan pesan keras kepada Pemerintah Indonesia. Delegasi yang dipimpin Andjaba akan "menyampaikan pesan keras kepada pemerintah Indonesia untuk melucuti dan membubarkan milisia di kamp pengungsi Timor Barat serta membawa pelaku penyerangan kantor UNHCR di Atambua itu ke meja hijau". Delegasi Dewan Keamanan PBB itu juga akan mendesak Jakarta untuk memulangkan sekitar 100 ribu pengungsi Timtim dengan selamat. Desakan serupa juga akan dikemukakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen yang juga berkunjung ke Jakarta pekan depan. Dewan Keamanan PBB akan memutuskan lebih lanjut apa yang akan dilakukan setelah kunjungan delegasi itu ke Jakarta dan mungkin juga ke Timor Barat. Ada dua kemungkinan keputusan mereka. Pertama, kemungkinan PBB akan menjatuhkan sanksi embargo senjata terhadap Indonesia. Kedua, menyeret para pelanggar HAM di Timtim ke mahkamah internasional. Namun kemarin, Jakarta selain mengatakan bahwa masalah di perbatasan merupakan perang suku, juga menegaskan embargo pembelian peralatan tempur yang masih diberlakukan negara-negara Barat akan ditembus dengan membeli persenjataan dari negara-negara lain. TNI/AL misalnya, mencari alternatif pembelian ke Rusia. Negara itu dinilai paling siap untuk dijadikan alternatif. Laksamana Achmad Sutjipto menjelaskan, saat ini TNI/AL sudah menyelesaikan kontrak akhir pembelian empat helikopter jenis MI-17 dari Rusia. Ketika ditanya apakah pengalihan pembelian peralatan militer itu tidak justru membuat masalah dengan Amerika Serikat, KSAL mengatakan tidak, karena Indonesia merupakan negara merdeka. Sementara itu diberitakan bahwa Gus Dur marah besar dengan insiden Atambua, yang mempermalukan dirinya di hadapan pemimpin dunia di KTT Millenium di New York. Dua menteri ko-ordinator Susilo Bambang Yudhoyono dan Rizal Ramli dipanggil khusus ke Istana Merdeka Selasa kemarin. Kedua menteri tersebut raut wajahnya sangat tegang. Pers Jakarta melaporkan bahwa pertemuan keduanya dengan Gus Dur tidak tampak dalam suasana bersahabat. Kedua menteri lebih banyak mendengar apa yang dibicarakan Gus Dur. Kepada wartawan Rizal menyebutkan, pemerintah ingin menyelesaikan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya peristiwa Atambua. "Indonesia akan mengambil tindakan yang paling baik," kata Rizal Ramli. Ketika ditanya soal resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke perbatasan Timtim dan NTT, Menko-polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum mendengarnya. Ia berharap dunia percaya atas langkah yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di NTT. Sedang pengiriman misi khusus PBB ke Indonesia dinilainya tak tepat. Sebab, Indonesia sedang menyelesaikan peristiwa Atambua secara sungguh-sungguh dan serius. Pemerintah kini menurutnya juga merespon resolusi 1319 DK PBB, dengan meletakkannya pada kerangka yang telah disusun untuk menyelesaikannya. Dalam pekan ini Indonesia dan Untaet menurutnya akan bertemu membicarakan nasib pengungsi. Pembicaraan menyangkut bagaimana penanganan terhadap mereka yang ingin kembali ke Timtim maupun yang ingin ke Indonesia. Dalam hal ini pihak internasional berkomitmen untuk memberikan kontribusi. Kini sekitar 130.000 pengungsi yang harus ditangani dengan segera. Kepada mereka harus pula dipikirkan jaminan keamanan dan keselamatan jika memilih bergabung dengan Timtim. Susilo menjelaskan, hingga saat ini respons PBB, Untaet dan CNRT positif. Selaku Menko Polsoskam Susilo secara hierarkhis paling bertanggungjawab soal peristiwa di Atambua. Selama ini ia selalu berusaha keras memberi kesan kepada Gus Dur bahwa ia mampu mengendalikan rekan-rekannya yang resah di TNI. Tetapi kenyataannya sesumbarnya itu tidak benar. Bahkan menurut tabloid Detak saat ini ada usaha pihak militer untuk merancang suatu kudeta sistematis kepemimpinan Panglima TNI. Atau analisa lebih jauh berkembang kearah kudeta militer terhadap kepemimpinan nasional. Rabu ini menurut rencana 286 jenderal AD akan berkumpul di Gedung Balai Kartini Jakarta. Pertemuan ini, demikian Detak, berlangsung atas petunjuk KSAD. Ini menunjukkan keseriusan AD terutama KSAD Tyasno Sudarto pribadi untuk menggalang kekuatan sebagai langkah untuk mengantisipasi penggoyangan dirinya dan target-target berikutnya ke depan. Bukan tidak mungkin ada kepentingan dari dua penguasa sebelumnya, Soeharto dan Habibie. Tulis Detak yang mengutip suatu dokumen yang disebut sebagai Bulakrantai bagian dua. * MENGAPA DEWAN KEAMANAN PBB HANYA MENGIRIM PASUKAN PERDAMAIAN KE TIMOR BARAT, DAN BUKAN KE ACEH, AMBON DAN POSO? Intro: Dewan Keamanan PBB akan mengirim delegasi ke Indonesia pekan depan, namun menteri pertahanan Mahfud menolak bertemu delegasi itu. Meski demikian, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi Nomor 1319 Tahun 2000, antara lain Indonesia harus melucuti milisi dan kemungkinan akan dikirim pasukan perdamaian ke Timor Barat. Benarkah resolusi ini melanggar kedaulatan Indonesia? Berikut koordinator KONTRAS, Munir kepada Radio Nederland: Munir (M): Soal resolusi mengarah kepada perlucutan senjata, saya kira suatu hal yang nggak jadi soal. Artinya sah itu. Memang, ada resolusi atau tidak, pemerintah Indonesia mestinya melakukan upaya perlucutan senjata. Akan tetapi kalau berupa sebuah pengiriman pasukan perdamaian, dalam arti kemudian mereka beroperasi di wilayah NTT, saya kira itu akan sangat berbahaya bagi satu soal politik Indonesia dan soal-soal menyangkut kedaulatan. Soal pasukan perdamaian yang akan dikirim, saya kira terbatas kepada batas wilayah dan pengamanan dan pengetatan perbatasan NTT dengan wilayah Timor Timur. Tapi kalau melampaui itu saya kira justru akan menimbulkan soal yang lebih pelik di Indonesia dan di wilayah itu. Radio Nederland (RN): Tetapi anda sepakat dengan adanya resolusi khusus dari DK PBB ini citra militer di mata internasional itu semakin terpuruk? M: Ya, saya sepakat dengan resolusi itu. Karena realitasnya di Indonesia sampai hari ini tidak ada langkah-langkah yang cukup maju. Baik itu untuk mengamankan wilayah perbatasan dari kemungkinan gangguan elemen-elemen yang bersenjata, maupun juga upaya-upaya untuk mencapai progress yang lebih maju terhadap pengusutan kasus Timor Timur sendiri. Dan di Indonesia sendiri juga menimbulkan implikasi bahwa beberapa bulan terakhir sebagian kalangan di Indonesia juga tidak percaya bahwa masyarakat internasional sedang akan mendesakkan proses-proses pengusutan kasus Timor Timur. Akan tetapi resolusi terakhir ini mengingatkan kembali bahwa soal ini adalah soal yang nggak diabaikan begitu saja. RN: Kelihatannya tersirat di dalam resolusi itu DK PBB tampaknya menyalahkan militer. Secara tidak langsung militer itu terlibat. Apakah menurut pengamatan anda di lapangan atau data-data yang anda peroleh juga punya kecendrungan yang sama? M: Ya, saya kira soal itu sampai hari ini sudah tidak diperdebatkan lagi. Artinya clear memang ada kesalahan dari unsur militer dan polisi di Indonesia yang tidak mengambil langkah-langkah jauh sebelumnya untuk menghindari peristiwa semacam itu. Dan saya kira di Indonesia pihak Kapolri secara formal sudah mengakui bahwa peristiwa di Atambua adalah kesalahan di tangan kepolisian. Saya kira ini pengakuan yang cukup jujur bahwa sebenarnya apa yang terjadi di wilayah NTT itu tidak lepas dari dari peran-peran yang selama ini dimainkah oleh TNI/Polri. Demikian Munir, koordinator KONTRAS. Menurut ketua Komisi Hukum Nasional, J Sahetapy, PBB sangat diskriminatif. Mengapa pasukan perdamaian dikirim ke Timor Barat, dan bukan ke wilayah lain di Indonesia, yang pelanggarah HAM-nya mengakibatkan korban ribuan orang. Sahetapy (S): Bagi saya masalah kedaulatan Indonesia itu boleh-boleh saja menjadi kajian. Tapi sangat disayangkan bahwa PBB, menurut hemat saya, sangat diskriminatif. Tiga orang mati diributkan setengah mati, tapi ribuan orang di Indonesia mati tidak diributkan. Apakah harga tiga orang itu melebihi dua ribu orang yang mati di Maluku, di Poso, di Aceh dan sebagainya itu, apa dianggap mereka itu kurang berharga. RN: Apakah bapak melihat dengan adanya resolusi khusus DK PBB ini citra Indonesia di mata internasional semakin terpuruk? S: Bagi saya bukan masalah terpuruk. Biar ini menjadi suatu pelajaran bagi aparat keamanan di negara kita, agar mereka itu tahu bahwa kalau aparat keamanan dengan sengaja atau tidak, atau pun memang tidak becus, maka pasti ini akan mendapat jeweran dari luar negeri. RN: Jadi pak Sahetapy tidak melihat manfaat resolusi ini ya? S: Ya, kalau dilihat manfaat ya hanya sekedar untuk kepentingan PBB saja. Karena tiga orang yang meninggal ributnya setengah mati seperti sebuah rumah kebakaran. Kalau manfaatnya untuk Indonesia barangkali ini menjadi suatu pelajaran pekerjaan rumah bagi aparat keamanan, khususnya tentara, dan barangkali juga polisi untuk mawas diri. RN: Katanya dalam resolusi itu PBB tampaknya akan mengirim semacam pasukan perdamaian ke kawasan perbatasan Timor Barat dan Timor Timur. Bapak melihat ini kemungkinan akibat yang paling parah untuk Indonesia apa? S: Kenapa sih harus mengirim pasukan atau pemantau, atau pengawasannya ke Timor Timur? Kenapa juga tidak dikirim ke Aceh, ke Maluku dan ke Poso? Itu daerah-daerah yang sangat parah yang pelanggaran HAM-nya sangat berat itu. Saya merasa, bukan karena saya tidak memiliki sense of nationalisme. Rasa kebangsaan saya paling tinggi dan paling kuat, tapi di atas itu semuanya rasa kemanusiaan melebihi segala-segalanya Demikian J Sahetapy, ketua komisi hukum nasional. * PENOLAKAN KEDATANGAN TIM PBB BISA BERDAMPAK PADA DANA BANTUAN UNTUK INDONESIA Sidney Jones, Direktur Asia Human Rights Watch di New York yang pernah menjabat Direktur Hak Asasi Manusia UNTAET di Dili, Timor Lorosae, menyatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak kedatangan Tim Diplomat Dewan Keamanan PBB akan berakibat pada bantuan internasional yang diperlukan untuk memperbaiki Indonesia. Berikut Sidney Jones yang pertama-tama menyatakan tidak percaya pada pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam mengurusi masalah milisia di Timor Barat. Sidney Jones (SJ): Karena sejak Gus Dur jadi presiden bulan Oktober tahun lalu keadaan di Timor Barat terus memburuk dan hampir tiap hari ada satu peristiwa di mana ada oang, atau orang pengungsi atau orang UNHCR diancam, diintimidasi terus menerus dan tidak ada satu tahap (tindakan, red) yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghalangi milisi dari kegiatan mereka. Masih tetap ada struktur milisi, masih tetap ada komando dan lain-lain sebagainya. Dan di samping itu ada satu organisasi yang sengaja dibentuk oleh milisi sebagai political front namanya UNTAS dan UNTAS diakui oleh pemerintah daerah sebagai juru bicara semua orang Timtim di sana. Jadi, bukan saja bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat apa-apa. Mereka langsung mendukung milisi di Timor Barat. Radio Nederland (RN): Padahal Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudoyono sudah mengatakan bahwa milisi itu sudah dibubarkan tahun lalu ya? SJ: Saya nggak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bilang sesuatu yang bodoh. Sudah jelas bahwa dunia internasional sangat marah dengan pernyataan itu, sehingga saya kira ada kemungkinan besar bahwa nanti bulan depan waktu ada pertemuan donator di Tokyo mungkin ada akibat untuk Indonesia kalau pernyataan macam itu tidak dicabut kembali oleh menteri. RN: Sementara baik Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudoyono maupun Menteri Pertahanan Mohammad Mahfud sudah menolak kedatangan tim PBB ke Indonesia pekan depan. Ini bagaimana menurut anda? SJ: Itu juga sesuatu yang sangat bodoh kalau Indonesia tetap mau berhubungan baik dengan donator. Tapi sudah jelas bahwa ada semacam reaksi nasionalisme juga di tingkat yang paling tinggi. Tapi, saya kira kalau Gus Dur ada di Jakarta nggak mungkin ada pernyataan macam itu yang dikeluarkan pemerintahannya, tapi itu mungkin juga berarti bahwa Gus Dur tidak begitu banyak menguasai pemerintahannya sendiri. RN: Tapi dalam tulisan anda yang dimuat alam harian International Herald Tribune hari Selasa itu anda nampaknya sedikit membela Gus Dur dan banyak memojokkan tentara sebenarnya. SJ: Ya jadi saya kira tidak mungkin solusi bagi kekerasan di Timor Barat ditemukan atau di pihak TNI atau di pihak pemerintah sipil tanpa intervensi secara langsung, tapi meski dengan persetujuan pemerintah Indonesia baik mencari solusi maupun untuk kasih bantuan supaya solusi itu bisa diimplementasi. Demikian Sidney Jones, Direktur Asia Human Rights Watch di New York. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
