--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 14 September 2000 13:10 UTC ** SOEHARTO TIDAK HADIR DALAM SIDANG KAMIS INI ** PEMERINTAH BICARAKAN KASUS ATAMBUA DENGAN PBB ** SELURUH PERBATASAN BELGIA DIBLOKADE SUPIR TRUK ANGKUTAN ** SENAT AMERIKA MENYETUJUI NORMALISASI DAGANG DENGAN CINA ** TOPIK GEMA WARTA: HARI SABARNO TOLAK KETERLIBATAN TNI DALAM MASALAH PELEDAKAN BOM ** TOPIK GEMA WARTA: NETRALITAS HAKIM PERADILAN SOEHARTO DIPERTANYAKAN * SOEHARTO TIDAK HADIR DALAM SIDANG KAMIS INI Mantan Presiden Soeharto tidak hadir dalam sidang kedua yang dimulai Kamis ini. Menurut pengacaranya, Soeharto terlalu sakit, lagipula sidang hanya membicarakan pernyataan para dokter. Dua minggu lalu Soeharto juga tidak hadir dalam sidang pertama dengan alasan kesehatan. Karena tertuduh wajib hadir sewaktu pembacaan tuduhan, maka hakim memutuskan untuk mewajibkan kehadiran Soeharto dalam sidang berikut, yang direncanakan tanggal 28 September mendatang. Ketua tim jaksa penuntut umum, Muchtar Arifin mengatakan tim dokter baru yang bertugas memeriksa kesehatan Soeharto, akan dibentuk secepat mungkin sebelum 28 September. Penasehat hukum Soeharto menyatakan, datang atau tidaknya Soeharto akan ditentukan dari hasil pemeriksaan tim dokter baru. Sementara jumlah korban tewas akibat ledakan bom di gedung Bursa Efek Jakarta menjadi 10 orang. 27 orang lainnya cedera. Ledakan tersebut dihubungkan dengan sidang kasus Soeharto Kamis ini. Polisi menahan lima orang yang diduga terlibat. Pihak Kepolisian melaporkan menerima ancaman bom palsu terhadap gedung Bank Mandiri di Jakarta dan gedung bursa efek di Surabaya. Tim gegana sudah melakukan pemeriksaan tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. * PEMERINTAH BICARAKAN KASUS ATAMBUA DENGAN PBB Menko Polkam dan Sosial Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Bali Kamis ini, untuk bertemu dengan para pejabat PBB dan pemimpin Timor Timur, mengenai pembunuhan tiga pegawai PBB di Atambua minggu lalu. Menko Polkam memimpin delegasi pemerintah yang beranggotakan Kepala Staf TNI Laksamana Widodo AS dan sejumlah menteri kabinet. Juru bicara istana mengatakan, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri akan menggabungkan diri di Bali Kamis siang, setelah sidang kabinet selesai. Kepala Tim UNTAET, Sergio Viera de Mello direncanakan akan bertemu dengan delegasi Indonesia Kamis sore ini. De Mello akan didampingi Direktur UNHCR untuk Asia, wakil komandan Pasukan Perdamaian PBB di Timor Timur dan ketua CNRT. Pemerintah Jakarta sebelumnya menolak kehadiran misi Dewan Keamanan PBB, dengan alasan dapat menyelesaikan sendiri masalah di Timor Barat. Amerika Serikat dan Prancis menyatakan, Dewan Keamanan harus bertindak hati-hati dan sebaiknya menunggu kedatangan Menko Polkam Sabtu ini di markas besar PBB di New York, untuk memberikan kejelasan. * SELURUH PERBATASAN BELGIA DIBLOKADE SUPIR TRUK ANGKUTAN Akibat aksi blokade para supir truk angkutan Belgia, negara tersebut tidak bisa dimasuki dari negara-negara tetangga. Blokade tersebut tidak hanya menutup jalan-jalan masuk terpenting di perbatasan, tetapi juga berbagai rute alternatif lainnya. Tidak diberitakan adanya kemacetan yang panjang, karena para pengendara mobil memang menghindari rute-rute tersebut. Di Belanda tidak diberitakan aksi blokade, tetapi akibat aksi para supir truk yang sengaja mengemudi sangat lamban, terbentuk kemacetan di sana-sini yang panjangnya beberapa kilometer. Sementara itu walaupun diberitakan adanya kemajuan dalam perundingan dengan pemerintah Brusssel mengenai aturan kompensasi, para supir Belgia tetap menolak mengakhiri aksi mereka. Saat ini juga diumumkan rencana aksi blokade di Spanyol, Jerman, Norwegia dan Polandia. Aksi blokade di Inggris akhirnya berakhir secara bertahap. Para supir truk menghormati seruan Perdana Menteri Tony Blair, bahwa aksi mereka membahayakan sektor pelayanan kesehatan dan sektor-sektor terpenting lainnya. * SENAT AMERIKA MENYETUJUI NORMALISASI DAGANG DENGAN CINA Senat Amerika Serikat menyetujui normalisasi hubungan dagang dengan Cina. Sebuah usulan yang diajukan Partai Republik mengenai sanksi terhadap Cina karena menjual senjata kepada Iran, Libya dan Korea Utara, ditolak. Ketiga negara tersebut dituduh sedang membangun tehnologi senjata nuklir. Usulan Partai Republik sempat memperlambat proses dicapainya persetujuan perdagangan dengan Cina, yang disepakati Presiden Bill Clinton. Hingga saat ini setiap tahunnya Kongres Amerika harus memberikan ijin apa yang dinamakan status perdagangan khusus dengan Cina. * PAKAR NUKLIR AMERIKA DIBEBASKAN DARI TUDUHAN MATA-MATA Seorang pakar nuklir yang pernah bekerja di pusat penyelidikan nuklir Los Alamos di California, Amerika Serikat, dibebaskan dari tuduhan mata-mata oleh hakim yang mengadilinya. Wen Ho Lee, pakar keturunan Taiwan, dituduh bertahun-tahun lamanya memberikan informasi nuklir rahasia kepada Cina. Ia diajukan ke pengadilan dengan 59 macam tuduhan. Ho Lee hanya mengaku teledor dengan semua informasi yang diterimanya. Sebelumnya ia dijatuhi hukuman penjara sembilan bulan, sama panjang dengan masa tahanan awal. Menurut hakim kasus ini mempermalukan bangsa Amerika. Berbagai organisasi HAM Asia menuduh pihak kehakiman Amerika bertindak rasis. * ORGANISASI MALUKU DI BELANDA MENENTANG PERNYATAAN KELOMPOK RADIKAL PEMUDA Lima belas organisasi masyarakat Maluku Tenggara di Belanda, secara terbuka menyatakan menentang rencana aksi-aksi kekerasan kelompok radikal pemuda Maluku, Vrije Molukse Jongeren. Pernyataan ini cukup mengejutkan, karena berbagai organisasi lainnya secara tidak langsung mendukung rencana aksi tersebut. Mereka memang menentang aksi-aksi kekerasan tetapi dapat mengerti pendirian para pemuda. Ke-15 organisasi Maluku Tenggara menambahkan ancaman-anacaman aksi kekerasan dapat membahayakan sesama manusia dan merusak bangunan, hal ini menunjukkan tidak ada rasa hormat terhadap hak asasi manusia serta norma-norma demokrasi. * BANTUAN KEUANGAN UNTUK KORBAN BANJIR DI ASIA TENGGARA Palang Merah Internasional meminta bantuan lebih dari tiga juta dolar untuk menolong para korban bencana banjir di Asia Tenggara. Saat ini Kamboja, Laos dan Vietnam dilanda bencana banjir akibat musim hujan yang berkepanjangan. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta masyarakat internasional untuk memberikan bantuan, karena luapan air Sungai Mekong sebentar lagi mencapai ibukota Phnom Penh. Hingga sekarang bencana banjir di Kamboja dan Vietnam telah menuntut nyawa 96 orang. Lebih dari satu juta penduduk terpaksa mengungsi. * KOREA UTARA MINTA BANTUAN PANGAN DARI SELATAN Korea Utara meminta kepada pemerintah Korea Selatan untuk memberikan bantuan pangan. Menurut juru bicara pemerintah Seoul, Pyonyang meminta bantuan satu juta ton beras dan gandum. Belum lama ini PBB memperingatkan adanya ancaman krisis pangan baru di Korea Utara. Panenan gagal, dan 22 juta penduduk terancam kelaparan. Pemerintah Seoul menyatakan akan mempelajari terlebih dulu permintaan tersebut. Bantuan pangan bagi Korea Utara memang merupakan masalah peka. Menurut pihak oposisi bantuan ini terutama ditujukan bagi pasukan Korea Utara dan bukannya penduduk sipil. Sejak berakhirnya Perang Korea kedua negara masih belum menandatangani gencatan senjata, walaupun hubungan mulai bertambah baik beberapa bulan terakhir. * JEPANG MENGECAM SANKSI PBB SEHUBUNGAN LARANGAN BERBURU IKAN PAUS Jepang mengecam keras sanksi yang ditetpkan Perserikatan Bangsa-bangsa sehubungan konflik pemburuan ikan paus. Menurut pemerintah Tokyo keputusan tersebut tidak masuk akan dan sangat disayangkan. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menyatakan rabu kemarin, untuk sementara kapal-kapal Jepang tidak boleh menangkap ikan di wilayah perairan Amerika, apabila rencana untuk menangkap ikan paus lebih banyak lagi, dilaksanakan. baru-baru ini pemerintah Tokyo menyatakan akan menangkap dua jenis ikan paus yang dilindungi undang-undang Amerika Serikat. jepang menyatakan kedua jenis tersebut diperbolehkan Komisi Ikan Pus Internasional, karena hanya digunakan untuk penyelidikan. * HARI SABARNO TOLAK KETERLIBATAN TNI DALAM MASALAH PELEDAKAN BOM Sekitar 2000 mahasiswa dan masyarakat umum kemarin mendatangi rumah mantan Presiden Soeharto. Di tempat itu sudah menunggu sekitar 700 tentara berpakaian preman bersenjatakan pisau dan golok yang juga didukung oleh sejumlah rakyat. Maka bentrokan pun sulit dihindari. Sementara itu masalah bom Di gedung Bursa Effek sempat dibicarakan kabinet dengan kesimpulan aparat terlibat. Mendagri Surjadi Sudirdja mengungkapkan peledakan bom akhir-akhir ini termasuk di gedung BEJ Rabu lalu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan. Oleh sebab itu sistem keamanan perlu diteliti lagi untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan di masa datang. "Pasti ada kelemahan, buktinya terjadi macam-macam peristiwa," ujarnya sebelum mengikuti Sidang Kabinet di Bina Graha, Kamis pagi. Sidang kabinet itu sendiri dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. "Ini suatu tantangan bagi aparat keamanan terutama kepolisian karena satu peristiwa belum bisa diusut dengan baik terjadi lagi peristiwa berikutnya," ujar Surjadi. Di tempat yang sama Jaksa Agung Marzuki Darusman, yang ditanya kenapa kasus pemboman di Gedung Bulat Kejakgung belum juga terungkap, mengatakan sudah menanyakan hal itu ke polisi. "Polisi sudah lakukan segala sesuatu tapi hal itu mandek waktu mau menyelidiki militer," katanya. Marzuki mengatakan, beberapa bulan lalu juga terjadi pemboman kantor Kejaksaan Agung, namun sampai sekarang belum terungkap identitas pelaku pemboman tersebut. Pemerintah mengambil kesimpulan bahwa ada unsur dari aparat yang terlibat dalam berbagai kasus pemboman belakangan ini. Untuk itu Presiden Abdurrahman Wahid menginstruksikan Panglima TNI Laksamana Widodo AS untuk membantu polisi dalam menyelidiki kasus pemboman. Marzuki mengatakan hal itu usai mengikuti sidang kabinet di Bina Graha, Kamis siang. "Presiden menginstruksikan panglima untuk membantu polisi masuk ke lembaga-lembaga yang tidak bisa terjangkau oleh polisi. Instruksi Presiden adalah untuk mengambil prakarsa utama menyelidiki, tapi terpisah dari polisi." Sehubungan dengan itu Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/Polri Letjen Hari Sabarno marah-marah. Dia protes berat keterangan Jaksa Agung itu. "Saya mempertanyakan kepada orang yang menyampaikan anggapan itu, apakah mereka punya data atau tidak," tanya Hari sebagaimana dikutip wartawan di DPR, kamis kemarin. "Bila ada anggapan militer menjadi hambatan harus dibuktikan," tandas Hari Sabarno. "Kalau soal TNI jadi hambatan, itu harus dibuktikan, TNI yang mana. Saya kira, TNI dengan paradigma baru, takkan menutupi anggota yang terlibat," kata Hari Sabarno membela korpsnya. Menurut sumber di kepolisian bukan rahasia lagi bahwa bom-bom yang meledak itu umumnya berasal dari Angkatan Darat. Termasuk bom yang meledak di BEJ yang berasal dari Pindad. Tetapi Hari Sabarno tetap membela dengan mengatakan: "Jangan sampai dirancukan antara pengertian TNI sebagai institusi dengan orang-orang bekas TNI yang sudah tidak di struktur TNI tapi punya kemampuan dan pernah dilatih. Hal itu jangan dicampuradukkan dan harus dipisahkan betul." "Pemboman ini jangan langsung dikaitkan seandainya ada suatu kejadian yang erat hubungannya dengan TNI sehingga langsung dituduhkan pada TNI. Hal itu sangat tidak betul," papar Hari Sabarno yang dikenal mulai berkiprah pada saat Soeharto dan TNI berkuasa penuh. Hari Sabarno juga melihat pentingnya kerjasama antara polisi dan TNI untuk melacak dan menyelidiki kasus peledakan dan teror. "Dulu ketika polisi masih tergabung dalam institusi ABRI, setiap terjadi peristiwa, TNI dan Polri sama-sama melakukan penyelidikan. Sehingga tak ada salahnya TNI membantu Polri lagi saat ini. Tak ada alasan TNI dianggap menghambat atau tak mau membantu dalam setiap penyelidikan," ujar Hari. Apa berbagai teror selama ini karena peran intelijen yang lemah? tanya wartawan. "Sebetulnya intelejen sangat tergantung dari usaha membangun suatu jaringan sistem intelijen. Karena yang dibangun dalam jaringan itu adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi atau data. Jadi, tidak bisa intelejen melakukan tugasnya sendiri. Pada tingkatan tertentu harus ada orang yang digalang, dibina, dan dibiayai untuk jadi informan," demikian Hari Sabarno. Anggaran Bakin menurut suatu sumber hanya 20 milyar rupiah setahun sehingga pasti tidak mampu membiayai para informan. Ini berbeda dengan Bais semasa Benny Moerdani dahulu. Anggaran informal kelompok Benny bisa mencapai Rp. 20 milyar sebulan. Sekarang, jika Gus Dur mau meningkatkan anggaran lembaga-lembaga intelijen tentu ia terlebih dahulu harus membersihkan lembaga-lembaga itu dari para pendukung Soeharto. Sementara itu apa yang dikatakan pemimpin Bakin soal pemboman di BEJ? Kepala BAKIN Letjen Purnawirawan Arie Kumaat hari Rabu mengatakan di Jakarta, sampai saat ini pihaknya masih mempelajari pola pemboman yang marak terjadi belakangan ini. "Harus dipelajari dengan teliti dan jangan berdasarkan perkiraan saja," katanya. Ketika ditanya tentang kemungkinan keterlibatan asing dalam aksi-aksi pemboman di Jakarta, termasuk di gedung BEJ Jakarta, dia mengatakan, membicarakan adanya keterlibatan pihak asing tidak bisa dilakukan sembarangan. Ketika disebutkan bahwa TNI sendiri telah mengakui adanya indikasi keterlibatan terorisme internasional di Indonesia, dia meminta supaya hal itu ditanyakan langsung kepada Panglima TNI Laksamana Widodo AS. "Sedang dari Bakin, kita masih terus mempelajarinya. Jangan kita langsung membayangkan hal yang besar," kilahnya. "Tetapi yang dibom sudah pusat bisnis, Pak!" desak wartawan. Mantan kroni Soeharto ini menjawab, ia mengetahui itu pusat bisnis. "Karenanya, Bakin sedang mempelajarinya dengan teliti," katanya. Memang sebagaimana seorang tokoh Golkar semacam Marzuki Darusman sulit mendakwa mantan pembina Golkar Soeharto, demikian pula Arie Kumaat, Rusdihardjo dan Widodo sulit melacak asal muasalnya bom-bom Pindad yang meledak setiap dua bulan sekali. Yang jelas Gus Dur kurang tegas dan tidak mampu mengendalikan perkakas atau aparatnya, baik itu polisi, militer maupun intelijen. Maka, sebagaimana dikatakan seorang aktivis mahasiswa: "Tampaknya masyarakat harus belajar untuk hidup di tengah ledakan-ledakan bom selama Gus Dur berkuasa sampai tahun 2004". Tetapi bisakah Gus Dur bertahan sampai tahun 2004? * NETRALITAS HAKIM PERADILAN SOEHARTO DIPERTANYAKAN Intro: Tidak mengejutkan bahwa terdakwa HMS kembali tidak hadir di ruang sidang pada pengadilan Kamis ini. Padahal menurut Sri Bintang Pamungkas, yang berpengalaman berurusan dengan Kejaksaan dan juga hadir di sana, yakin terdakwa bisa diwajibkan hadir. Wawancar dengan radio Nederland: Sri Bintang Pamungkas [SBP]: Seharusnya Soeharto itu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.Tetapi dua minggu yang lalu pada sidang hari pertama, seakan-akan jaksa penuntut umum itu tidak mengetahui kehadiran Soeharto sehingga dia bertanya-tanya kepada pengacara Pak Harto, apakah Pak Harto akan datang atau tidak. Yang kedua bahwa Pak Harto pada waktu itu dan sekarang ini sebetulnya sedang di dalam tahanan rumah oleh kejaksaan. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan Pak Harto ke pengadilan. Jadi ini menurut saya ada suatu permainan. dan saya melihat bahwa selain jaksa penuntut umum yang kelihatan lemah dalam soal ini, juga hakim kelihatannya sangat berpihak kepada Pak Harto dengan melakukan tindakan yang bertele-tele. Dua minggu yang lalu ketika majelis hakim mendengar bahwa Pak Harto tidak bisa hadir karena sakit, itu majelis hakim langsung berpikir bahwa Soeharto memang sedang sakit berat. Sehingga tidak bisa hadir. Akan tetapi mestinya majelis hakim itu bisa bertanya, apakah Pak Harto itu sakit betul atau sekadar sakit yang tidak terlampau berat. Artinya Pak Harto itu bisa berdiri, bisa berjalan, bisa diajak bicara, bisa mendengar dan bisa duduk. Saya kira dengan kondisi semacam itu, kalau hakim segera mengetahui pada waktu itu, mestinya hakim tidak perlu mengundurkan sampai dua minggu. Cukup misalnya saja hari Senin berikutnya, Pak Harto harus hadir. Dan segeralah kemudian dilakukan proses pembacaan dakwaan kepada Pak Harto. Perkara bahwa Pak Harto nanti mengerti atau tidak mengerti tentang dakwaan, itu soal lain. Jadi menurut pendapat saya di sini majelis hakim telah memperlakukan Pak Harto secara istimewa, dan juga penuntut umum kurang pandai menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa. Radio Nederland [RN]: Kalau sudah terjadi kesalahan semacam ini, kalau ada iktikad baik, apakah masih bisa dibenahi? SBP: Saya kira mestinya bisa. Bahkan sebetulnya dengan mendengar penjelasan tim dokter, bahwa sebetulnya penyakit Pak Harto itu sekedar tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan memang ada semacam kekhawatiran bahwa stroke atau serangan jantung itu bisa berulang kembali, mestinya hakim bisa memutuskan bahwa hari Senin minggu depan, Pak Harto bisa hadir. Dan memerintahkan segera kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Pak Harto. Saya melihat ini bukan suatu kesalahan yang tidak disengaja, ini kesalahan yang disengaja, dan itu merupakan bagian sebuah sandiwara besar. RN: Jadi mereka itu punya wewenang untuk mewajibkan terdakwa hadir? SBP: Oh ya. Mereka harus menghadirkan terdakwa, karena proses pengadilan baru bisa dimulai dengan baik, kalau dakwaan itu dibacakan di hadapan terdakwa. Dan menurut pendapat saya tidak ada alasan bahwa Pak Harto tidak bisa hadir. Akan tetapi di dalam proses peradilan, setelah dakwaan itu dibacakan, maka sebetulnya proses selanjutnya adalah memeriksa bukti dan saksi. Dalam hal ini Pak Harto tidak perlu diajak berkomunikasi. Saya memberikan acungan jempol kepada para pengacara Pak harto yang mencoba menekankan bahwa meskipun Pak Harto itu bisa hadir di pengadilan secara fisik, akan tetapi mereka mencoba menekankan bahwa ada kekhawatiran akan timbulnya serangan jantung. Selain ini merupakan sebuah sandiwara besar, juga perlu diketahui bahwa yang diadili sekarang ini bukan Pak Harto sebagai mantan Presiden. Ia hanyalah sebagai ketua yayasan. Bagi saya memang penting sekali mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum di depan Pak Harto. Karena dari surat dakwaan tersebut akan menjadi jelas bahwa sebetulnya yang diadili sekarang ini bukan Soeharto mantan Presiden. RN: Bapak tidak menyembunyikan bahwa ini adalah sebuah sandiwara. Lalu apa perlunya dilanjutkan? SBP: Sandiwara ini memang harus ada akhirnya. Jadi betapapun buruknya sandiwara tersebut, harus diakhiri. Bahkan menurut pendapat saya, memang ini bisa dipotong di tengah jalan kalau kemudian hakim bisa diyakinkan oleh pihak pengacara bahwa memang Soeharto ini sedang sakit, sedang pikun dan tidak layak untuk diadili. Saya kira sekarang ini sandiwara tersebut sedang mengarah ke sana. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------