---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Kamis 14 September 2000 13:10 UTC



** SOEHARTO TIDAK HADIR DALAM SIDANG KAMIS INI

** PEMERINTAH BICARAKAN KASUS ATAMBUA DENGAN PBB

** SELURUH PERBATASAN BELGIA DIBLOKADE SUPIR TRUK ANGKUTAN

** SENAT AMERIKA MENYETUJUI NORMALISASI DAGANG DENGAN CINA

** TOPIK GEMA WARTA: HARI SABARNO TOLAK KETERLIBATAN TNI DALAM
MASALAH PELEDAKAN BOM

** TOPIK GEMA WARTA: NETRALITAS HAKIM PERADILAN SOEHARTO
DIPERTANYAKAN



* SOEHARTO TIDAK HADIR DALAM SIDANG KAMIS INI

Mantan Presiden Soeharto tidak hadir dalam sidang kedua yang dimulai
Kamis ini. Menurut pengacaranya, Soeharto terlalu sakit, lagipula
sidang hanya membicarakan pernyataan para dokter. Dua minggu lalu
Soeharto juga tidak hadir dalam sidang pertama dengan alasan
kesehatan. Karena tertuduh wajib hadir sewaktu pembacaan tuduhan,
maka hakim memutuskan untuk mewajibkan kehadiran Soeharto dalam
sidang berikut, yang direncanakan tanggal 28 September mendatang.
Ketua tim jaksa penuntut umum, Muchtar Arifin mengatakan tim dokter
baru yang bertugas memeriksa kesehatan Soeharto, akan dibentuk
secepat mungkin sebelum 28 September. Penasehat hukum Soeharto
menyatakan, datang atau tidaknya Soeharto akan ditentukan dari hasil
pemeriksaan tim dokter baru.

Sementara jumlah korban tewas akibat ledakan bom di gedung Bursa Efek
Jakarta menjadi 10 orang. 27 orang lainnya cedera. Ledakan tersebut
dihubungkan dengan sidang kasus Soeharto Kamis ini. Polisi menahan
lima orang yang diduga terlibat. Pihak Kepolisian melaporkan menerima
ancaman bom palsu terhadap gedung Bank Mandiri di Jakarta dan gedung
bursa efek di Surabaya. Tim gegana sudah melakukan pemeriksaan tetapi
tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.


* PEMERINTAH BICARAKAN KASUS ATAMBUA DENGAN PBB

Menko Polkam dan Sosial Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Bali
Kamis ini, untuk bertemu dengan para pejabat PBB dan pemimpin Timor
Timur, mengenai pembunuhan tiga pegawai PBB di Atambua minggu lalu.
Menko Polkam memimpin delegasi pemerintah yang beranggotakan Kepala
Staf TNI Laksamana Widodo AS dan sejumlah menteri kabinet. Juru
bicara istana  mengatakan, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri akan
menggabungkan diri di Bali Kamis siang, setelah sidang kabinet
selesai. Kepala Tim UNTAET, Sergio Viera de Mello direncanakan akan
bertemu dengan delegasi Indonesia Kamis sore ini. De Mello akan
didampingi Direktur UNHCR untuk Asia, wakil komandan Pasukan
Perdamaian PBB di Timor Timur dan ketua CNRT. Pemerintah Jakarta
sebelumnya menolak kehadiran misi Dewan Keamanan PBB, dengan alasan
dapat menyelesaikan sendiri masalah di Timor Barat. Amerika Serikat
dan Prancis menyatakan, Dewan Keamanan harus bertindak hati-hati dan
sebaiknya menunggu kedatangan Menko Polkam Sabtu ini di markas besar
PBB di New York, untuk memberikan kejelasan.


* SELURUH PERBATASAN BELGIA DIBLOKADE SUPIR TRUK ANGKUTAN

Akibat aksi blokade para supir truk angkutan Belgia, negara tersebut
tidak bisa dimasuki dari negara-negara tetangga. Blokade tersebut
tidak hanya menutup jalan-jalan masuk terpenting di perbatasan,
tetapi juga berbagai rute alternatif lainnya. Tidak diberitakan
adanya kemacetan yang panjang, karena para pengendara mobil memang
menghindari rute-rute tersebut. Di Belanda tidak diberitakan aksi
blokade, tetapi akibat aksi para supir truk yang sengaja mengemudi
sangat lamban, terbentuk kemacetan di sana-sini yang panjangnya
beberapa kilometer. Sementara itu walaupun diberitakan adanya
kemajuan dalam perundingan dengan pemerintah Brusssel mengenai aturan
kompensasi, para supir Belgia tetap menolak mengakhiri aksi mereka.
Saat ini juga diumumkan rencana aksi blokade di Spanyol, Jerman,
Norwegia dan Polandia.

Aksi blokade di Inggris akhirnya berakhir secara bertahap. Para supir
truk menghormati seruan Perdana Menteri Tony Blair, bahwa aksi mereka
membahayakan sektor pelayanan kesehatan dan sektor-sektor terpenting
lainnya.


* SENAT AMERIKA MENYETUJUI NORMALISASI DAGANG DENGAN CINA

Senat Amerika Serikat menyetujui normalisasi hubungan dagang dengan
Cina. Sebuah usulan yang diajukan Partai Republik mengenai sanksi
terhadap Cina karena menjual senjata kepada Iran, Libya dan Korea
Utara, ditolak. Ketiga negara tersebut dituduh sedang membangun
tehnologi senjata nuklir. Usulan Partai Republik sempat memperlambat
proses dicapainya persetujuan perdagangan dengan Cina, yang
disepakati Presiden Bill Clinton. Hingga saat ini setiap tahunnya
Kongres Amerika harus memberikan ijin apa yang dinamakan status
perdagangan khusus dengan Cina.


* PAKAR NUKLIR AMERIKA DIBEBASKAN DARI TUDUHAN MATA-MATA

Seorang pakar nuklir yang pernah bekerja di pusat penyelidikan nuklir
Los Alamos di California, Amerika Serikat, dibebaskan dari tuduhan
mata-mata oleh hakim yang mengadilinya. Wen Ho Lee, pakar keturunan
Taiwan, dituduh bertahun-tahun lamanya memberikan informasi nuklir
rahasia kepada Cina. Ia diajukan ke pengadilan dengan 59 macam
tuduhan. Ho Lee hanya mengaku teledor dengan semua informasi yang
diterimanya. Sebelumnya ia dijatuhi hukuman penjara sembilan bulan,
sama panjang dengan masa tahanan awal. Menurut hakim kasus ini
mempermalukan bangsa Amerika. Berbagai organisasi HAM Asia menuduh
pihak kehakiman Amerika bertindak rasis.


* ORGANISASI MALUKU DI BELANDA MENENTANG PERNYATAAN KELOMPOK RADIKAL
PEMUDA

Lima belas organisasi masyarakat Maluku Tenggara di Belanda, secara
terbuka menyatakan menentang rencana aksi-aksi kekerasan kelompok
radikal pemuda Maluku, Vrije Molukse Jongeren. Pernyataan ini cukup
mengejutkan, karena berbagai organisasi lainnya secara tidak langsung
mendukung rencana aksi tersebut. Mereka memang menentang aksi-aksi
kekerasan tetapi dapat mengerti pendirian para pemuda. Ke-15
organisasi Maluku Tenggara menambahkan ancaman-anacaman aksi
kekerasan dapat membahayakan sesama manusia dan merusak bangunan, hal
ini  menunjukkan tidak ada rasa hormat terhadap hak asasi manusia
serta norma-norma demokrasi.


* BANTUAN KEUANGAN UNTUK KORBAN BANJIR DI ASIA TENGGARA

Palang Merah Internasional meminta bantuan lebih dari tiga juta dolar
untuk menolong para korban bencana banjir di Asia Tenggara. Saat ini
Kamboja, Laos dan Vietnam dilanda bencana banjir akibat musim hujan
yang berkepanjangan. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta
masyarakat internasional untuk memberikan bantuan, karena luapan air
Sungai Mekong sebentar lagi mencapai ibukota Phnom Penh. Hingga
sekarang bencana banjir di Kamboja dan Vietnam telah menuntut nyawa
96 orang. Lebih dari satu juta penduduk terpaksa mengungsi.


* KOREA UTARA MINTA BANTUAN PANGAN DARI SELATAN

Korea Utara meminta kepada pemerintah Korea Selatan untuk memberikan
bantuan pangan. Menurut juru bicara pemerintah Seoul, Pyonyang
meminta bantuan satu juta ton beras dan gandum. Belum lama ini PBB
memperingatkan adanya ancaman krisis pangan baru di Korea Utara.
Panenan gagal, dan 22 juta penduduk terancam kelaparan. Pemerintah
Seoul menyatakan akan mempelajari terlebih dulu permintaan tersebut.
Bantuan pangan bagi Korea Utara memang merupakan masalah peka.
Menurut pihak oposisi bantuan ini terutama ditujukan bagi pasukan
Korea Utara dan bukannya penduduk sipil. Sejak berakhirnya Perang
Korea  kedua negara masih belum menandatangani gencatan senjata,
walaupun hubungan mulai bertambah baik beberapa bulan terakhir.


* JEPANG MENGECAM SANKSI PBB SEHUBUNGAN LARANGAN BERBURU IKAN PAUS

Jepang mengecam keras sanksi yang ditetpkan Perserikatan
Bangsa-bangsa sehubungan konflik pemburuan ikan paus.  Menurut
pemerintah Tokyo keputusan tersebut tidak masuk akan dan sangat
disayangkan. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menyatakan rabu
kemarin, untuk sementara kapal-kapal Jepang tidak boleh menangkap
ikan di wilayah perairan Amerika, apabila rencana untuk menangkap
ikan paus lebih banyak lagi, dilaksanakan. baru-baru ini pemerintah
Tokyo menyatakan akan menangkap dua jenis ikan paus yang dilindungi
undang-undang Amerika Serikat. jepang menyatakan kedua jenis tersebut
diperbolehkan Komisi Ikan Pus Internasional, karena hanya digunakan
untuk penyelidikan.


* HARI SABARNO TOLAK KETERLIBATAN TNI DALAM MASALAH PELEDAKAN BOM

Sekitar 2000 mahasiswa dan masyarakat umum kemarin mendatangi rumah
mantan Presiden Soeharto. Di tempat itu sudah menunggu sekitar 700
tentara berpakaian preman bersenjatakan pisau dan golok yang juga
didukung oleh sejumlah rakyat. Maka bentrokan pun sulit dihindari.
Sementara itu masalah bom Di gedung Bursa Effek sempat dibicarakan
kabinet dengan kesimpulan aparat terlibat.

Mendagri Surjadi Sudirdja mengungkapkan peledakan bom akhir-akhir ini
termasuk di gedung BEJ Rabu lalu menunjukkan adanya kelemahan dalam
sistem pengamanan. Oleh sebab itu sistem keamanan perlu diteliti lagi
untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan di masa datang. "Pasti
ada kelemahan, buktinya terjadi macam-macam peristiwa," ujarnya
sebelum mengikuti Sidang Kabinet di Bina Graha, Kamis pagi. Sidang
kabinet itu sendiri dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. "Ini
suatu tantangan bagi aparat keamanan terutama kepolisian karena satu
peristiwa belum bisa diusut dengan baik terjadi lagi peristiwa
berikutnya," ujar Surjadi.

Di tempat yang sama Jaksa Agung Marzuki Darusman, yang ditanya kenapa
kasus pemboman di Gedung Bulat Kejakgung belum juga terungkap,
mengatakan sudah menanyakan hal itu ke polisi. "Polisi sudah lakukan
segala sesuatu tapi hal itu mandek waktu mau menyelidiki militer,"
katanya. Marzuki mengatakan, beberapa bulan lalu juga terjadi
pemboman kantor Kejaksaan Agung, namun sampai sekarang belum
terungkap identitas pelaku pemboman tersebut. Pemerintah mengambil
kesimpulan bahwa ada unsur dari aparat yang terlibat dalam berbagai
kasus pemboman belakangan ini. Untuk itu Presiden Abdurrahman Wahid
menginstruksikan Panglima TNI Laksamana Widodo AS untuk membantu
polisi dalam menyelidiki kasus pemboman. Marzuki mengatakan hal itu
usai mengikuti sidang kabinet di Bina Graha, Kamis  siang. "Presiden
menginstruksikan panglima untuk membantu polisi masuk ke
lembaga-lembaga yang tidak bisa terjangkau oleh polisi. Instruksi
Presiden adalah untuk mengambil prakarsa utama menyelidiki, tapi
terpisah dari polisi."

Sehubungan dengan itu  Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/Polri Letjen
Hari Sabarno marah-marah. Dia protes berat keterangan Jaksa Agung
itu. "Saya mempertanyakan kepada orang yang menyampaikan anggapan
itu, apakah mereka punya data atau tidak," tanya Hari sebagaimana
dikutip wartawan di  DPR, kamis kemarin. "Bila ada anggapan militer
menjadi hambatan harus dibuktikan," tandas Hari Sabarno. "Kalau soal
TNI jadi hambatan, itu harus dibuktikan, TNI yang mana. Saya kira,
TNI dengan paradigma baru, takkan menutupi anggota yang terlibat,"
kata Hari Sabarno membela korpsnya.

Menurut sumber di kepolisian bukan rahasia lagi bahwa bom-bom yang
meledak itu umumnya berasal dari Angkatan Darat. Termasuk bom yang
meledak di BEJ yang berasal dari Pindad. Tetapi Hari Sabarno tetap
membela dengan mengatakan: "Jangan sampai dirancukan antara
pengertian TNI sebagai institusi dengan orang-orang bekas TNI yang
sudah tidak di struktur TNI tapi punya kemampuan dan pernah dilatih.
Hal itu jangan dicampuradukkan dan harus dipisahkan betul." "Pemboman
ini jangan langsung dikaitkan seandainya ada suatu kejadian yang erat
hubungannya dengan TNI sehingga langsung dituduhkan pada TNI. Hal itu
sangat tidak betul," papar Hari Sabarno yang dikenal mulai berkiprah
pada saat Soeharto dan TNI berkuasa penuh. Hari Sabarno juga melihat
pentingnya kerjasama antara polisi dan TNI untuk melacak dan
menyelidiki kasus peledakan dan teror. "Dulu ketika polisi masih
tergabung dalam institusi ABRI, setiap terjadi peristiwa, TNI dan
Polri sama-sama melakukan penyelidikan. Sehingga tak ada salahnya TNI
membantu Polri lagi saat ini. Tak ada alasan TNI dianggap menghambat
atau tak mau membantu dalam setiap penyelidikan," ujar Hari. Apa
berbagai teror selama ini karena peran intelijen yang lemah? tanya
wartawan. "Sebetulnya intelejen sangat tergantung dari usaha
membangun suatu jaringan sistem intelijen. Karena yang dibangun dalam
jaringan itu adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi atau
data. Jadi, tidak bisa intelejen melakukan tugasnya sendiri. Pada
tingkatan tertentu harus ada orang yang digalang, dibina, dan
dibiayai untuk jadi informan," demikian Hari Sabarno. Anggaran Bakin
menurut suatu sumber hanya 20 milyar rupiah setahun sehingga pasti
tidak mampu membiayai para informan. Ini berbeda dengan Bais semasa
Benny Moerdani dahulu. Anggaran informal kelompok Benny bisa mencapai
Rp. 20 milyar sebulan. Sekarang, jika Gus Dur mau meningkatkan
anggaran  lembaga-lembaga intelijen tentu ia terlebih dahulu harus
membersihkan  lembaga-lembaga itu dari para pendukung Soeharto.

Sementara itu apa yang dikatakan pemimpin Bakin soal pemboman di BEJ?
Kepala BAKIN Letjen Purnawirawan Arie Kumaat hari Rabu mengatakan di
Jakarta, sampai saat ini pihaknya masih mempelajari pola pemboman
yang marak terjadi belakangan ini. "Harus dipelajari dengan teliti
dan jangan berdasarkan perkiraan saja," katanya. Ketika ditanya
tentang kemungkinan keterlibatan asing  dalam aksi-aksi pemboman di
Jakarta, termasuk di gedung BEJ Jakarta, dia mengatakan, membicarakan
adanya keterlibatan pihak asing tidak bisa dilakukan sembarangan.
Ketika disebutkan bahwa TNI sendiri telah mengakui adanya indikasi
keterlibatan terorisme internasional di Indonesia, dia meminta supaya
hal itu ditanyakan langsung kepada Panglima TNI Laksamana Widodo AS.
"Sedang dari Bakin, kita masih terus mempelajarinya. Jangan kita
langsung membayangkan hal yang besar," kilahnya. "Tetapi yang dibom
sudah pusat bisnis, Pak!" desak wartawan. Mantan kroni Soeharto ini
menjawab, ia mengetahui itu pusat bisnis. "Karenanya, Bakin sedang
mempelajarinya dengan teliti," katanya. Memang sebagaimana seorang
tokoh Golkar semacam Marzuki Darusman sulit mendakwa  mantan pembina
Golkar Soeharto, demikian pula Arie Kumaat, Rusdihardjo dan Widodo
sulit melacak asal muasalnya bom-bom Pindad yang meledak setiap dua
bulan sekali.

Yang jelas Gus Dur kurang tegas dan tidak mampu mengendalikan
perkakas atau aparatnya, baik itu polisi, militer maupun intelijen.
Maka, sebagaimana dikatakan seorang aktivis mahasiswa: "Tampaknya
masyarakat harus belajar untuk hidup di tengah ledakan-ledakan bom
selama Gus Dur berkuasa sampai tahun 2004". Tetapi bisakah Gus Dur
bertahan sampai tahun 2004?


* NETRALITAS HAKIM PERADILAN SOEHARTO DIPERTANYAKAN

Intro: Tidak mengejutkan bahwa terdakwa HMS kembali tidak hadir di
ruang sidang pada pengadilan Kamis ini. Padahal menurut Sri Bintang
Pamungkas, yang berpengalaman berurusan dengan Kejaksaan dan juga
hadir di sana, yakin terdakwa bisa diwajibkan hadir. Wawancar dengan
radio Nederland:

Sri Bintang Pamungkas [SBP]: Seharusnya Soeharto itu dihadirkan oleh
jaksa penuntut umum.Tetapi dua minggu yang lalu pada sidang hari
pertama, seakan-akan jaksa penuntut umum itu tidak mengetahui
kehadiran Soeharto sehingga dia bertanya-tanya kepada pengacara Pak
Harto, apakah Pak Harto akan datang atau tidak. Yang kedua bahwa Pak
Harto pada waktu itu dan sekarang ini sebetulnya sedang di dalam
tahanan rumah oleh kejaksaan. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal
apabila jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan Pak Harto ke
pengadilan. Jadi ini menurut saya ada suatu permainan. dan saya
melihat bahwa selain jaksa penuntut umum yang kelihatan lemah dalam
soal ini, juga hakim kelihatannya sangat berpihak kepada Pak Harto
dengan melakukan tindakan yang bertele-tele.

Dua minggu yang lalu ketika majelis hakim mendengar bahwa Pak Harto
tidak bisa hadir karena sakit, itu majelis hakim langsung berpikir
bahwa Soeharto memang sedang sakit berat. Sehingga tidak bisa hadir.
Akan tetapi mestinya majelis hakim itu bisa bertanya, apakah Pak
Harto itu sakit betul atau sekadar sakit yang tidak terlampau berat.
Artinya Pak Harto itu bisa berdiri, bisa berjalan, bisa diajak
bicara, bisa mendengar dan bisa duduk. Saya kira dengan kondisi
semacam itu, kalau hakim segera mengetahui pada waktu itu, mestinya
hakim tidak perlu mengundurkan sampai dua minggu. Cukup misalnya saja
hari Senin berikutnya, Pak Harto harus hadir. Dan segeralah kemudian
dilakukan proses pembacaan dakwaan kepada Pak Harto.

Perkara bahwa Pak Harto nanti mengerti atau tidak mengerti tentang
dakwaan, itu soal lain. Jadi menurut pendapat saya di sini majelis
hakim telah memperlakukan Pak Harto secara istimewa, dan juga
penuntut umum kurang pandai menjalankan tugasnya sebagai seorang
jaksa.

Radio Nederland [RN]: Kalau sudah terjadi kesalahan semacam ini,
kalau ada iktikad baik, apakah masih bisa dibenahi?

SBP: Saya kira mestinya bisa. Bahkan sebetulnya dengan mendengar
penjelasan tim dokter, bahwa sebetulnya penyakit Pak Harto itu
sekedar tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan memang ada semacam
kekhawatiran bahwa stroke atau serangan jantung itu bisa berulang
kembali, mestinya hakim bisa memutuskan bahwa hari Senin minggu
depan, Pak Harto bisa hadir. Dan memerintahkan segera kepada jaksa
penuntut umum untuk menghadirkan Pak Harto. Saya melihat ini bukan
suatu kesalahan yang tidak disengaja, ini kesalahan yang disengaja,
dan itu merupakan bagian sebuah sandiwara besar.

RN: Jadi mereka itu punya wewenang untuk mewajibkan terdakwa hadir?

SBP:  Oh ya. Mereka harus menghadirkan terdakwa, karena proses
pengadilan baru bisa dimulai dengan baik, kalau dakwaan itu dibacakan
di hadapan terdakwa. Dan menurut pendapat saya tidak ada alasan bahwa
Pak Harto tidak bisa hadir. Akan tetapi di dalam proses peradilan,
setelah dakwaan itu dibacakan, maka sebetulnya proses selanjutnya
adalah memeriksa bukti dan saksi. Dalam hal ini Pak Harto tidak perlu
diajak berkomunikasi. Saya memberikan acungan jempol kepada para
pengacara Pak harto yang mencoba menekankan bahwa meskipun Pak Harto
itu bisa hadir di pengadilan secara fisik, akan tetapi mereka mencoba
menekankan bahwa ada kekhawatiran akan timbulnya serangan jantung.
Selain ini merupakan sebuah sandiwara besar, juga perlu diketahui
bahwa yang diadili sekarang ini bukan Pak Harto sebagai mantan
Presiden. Ia hanyalah sebagai ketua yayasan. Bagi saya memang penting
sekali mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut
umum di depan Pak Harto. Karena dari surat dakwaan tersebut akan
menjadi jelas bahwa sebetulnya yang diadili sekarang ini bukan
Soeharto mantan Presiden.

RN: Bapak tidak menyembunyikan bahwa ini adalah sebuah sandiwara.
Lalu apa perlunya dilanjutkan?

SBP: Sandiwara ini memang harus ada akhirnya. Jadi betapapun buruknya
sandiwara tersebut, harus diakhiri. Bahkan menurut pendapat saya,
memang ini bisa dipotong di tengah jalan kalau kemudian hakim bisa
diyakinkan oleh pihak pengacara bahwa memang Soeharto ini sedang
sakit, sedang pikun dan tidak layak untuk diadili. Saya kira sekarang
ini sandiwara tersebut sedang mengarah ke sana.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke