--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 18 September 2000 14:30 UTC ** KAPOLRI RUSDIHARDJO DIGANTI ** AS DESAK INDONESIA TERAPKAN RESOLUSI DK PBB ** TERJADI LAGI PERTEMPURAN DI UTARA SRI LANKA, SEKURANGNYA 100 ORANG TEWAS ** TOPIK GEMA WARTA: SETELAH KAPOLRI, KAPAN KABAKIN AKAN DIGANTI, DAN SIAPA PULA PENGGANTINYA? ** TOPIK GEMA WARTA: PERGANTIAN KAPOLRI TIDAK MENUNJANG PENEGAKKAN HUKUM * KAPOLRI RUSDIHARDJO DIGANTI Jendral (Pol) Rusdihardjo menyatakan menerima keputusan pengunduran dirinya sebagai Kapolri dengan jiwa besar dan penuh keikhlasan, karena keputusan ini merupakan hak prerogratif Presiden dan harus dihormati. Rusdihardjo menuturkan, dia dipanggil Presiden Abdurrahman Wahid Minggu (17/9) malam sekitar pukul 20.00 WIB, dan Presiden memberitahukan perihal pengunduran dirinya sebagai Kapolri. Sehabis menyampaikan pernyataannya, Jenderal (Pol) Rusdihardjo langsung meninggalkan tempat, tanpa membuka kesempatan bagi wartawan untuk melakukan tanya jawab. Sementara Kadispen Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dadang Garnida, mengungkapkan ketidaktahuannya, ketika didesak wartawan mengenai alasan pengunduran diri Rusdihardjo. Sementara itu, pencopotan Kapolri, Jenderal (Pol) Rusdihardjo, dianggap wajar oleh anggota DPR AM Fatwa, mengingat kinerja Kapolri yang bukan saja tidak berhasil mengatasi berbagai kasus tetapi menyelesaikanpun tidak bisa. Namun AM Fatwa menilai presiden melangkahi wewenang, karena pencopotan Kapolri sebenarnya harus mendapat persetujuan DPR, sesuai dengan Tap MPR No VII Tahun 2000. * AS DESAK INDONESIA TERAPKAN RESOLUSI DK PBB Amerika Serikat mendesak pemerintah Indonesia menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB agar segera melucuti para milisi di Timor Barat. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan AS William Cohen yang sedang berkunjung di Indonesia. Dua pekan lalu, tiga orang staf UNHCR tewas di Atambua akibat serangan milisi, salah satunya warga AS. Pihak kepolisian Indonesia hingga kini belum menahan siapa pun dalam kaitan dengan serangan itu. Serangan ini diduga dilakukan oleh milisi pro Indonesia, yang menentang kemerdekaan Timor Timur. Sesudah kunjungannya di Indonesia, Cohen melanjutkan kunjungannya ke Thailand, Korea Selatan dan Jepang. * TERJADI LAGI PERTEMPURAN DI UTARA SRI LANKA, SEKURANGNYA 100 ORANG TEWAS Di utara Sri Lanka terjadi lagi pertempuran antara pasukan pemerintah dengan pemberontak Tamil mengakibatkan sekurangnya seratus orang tewas. Jurubicara pemerintah mengatakan tiga markas pemberontak Tamil berhasil dikepung. Serangan balik pemberontak Tamil terjadi ketika pasukan pemerintah menguasai kota Chavava, kota terbesar kedua di Sri Lanka. Pemberontak Tamil selama 17 tahun terakhir berjuang membentuk negara sendiri, dan dalam perjuangan itu telah menelan korban lebih dari 60 ribu jiwa. * AMIEN RAIS MENGATAKAN PENGGANTIAN KAPOLRI TIDAK SAH Ketua MPR RI Amien Rais menyatakan keputusan untuk mengganti Kapolri Rusdihardjo tidak sah, karena tidak sesuai dengan Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. "Dengan demikian hingga saat ini Roesdihardjo tetap memegang jabatan sebagai Kapolri, sampai dengan DPR memberikan persetujuan tersebut," ujar Amien hari ini. Amien meminta penggantian itu ditunda dahulu dan aturan mainnya ditaati. Berdasarkan ketetapan MPR itu, penggantian dan pengangkatan Kapolri harus dengan persetujuan DPR. * TOKOH PRO INTEGRASI AKAN ADAKAN DIALOG KHUSUS DENGAN TIM WAPRES Tim khusus yang dibentuk Wakil Presiden (Wapres), Megawati Soekarnoputri, menurut rencana, akan melakukan "dialog khusus" dengan tujuh tokoh pro-integrasi terkait insiden pembunuhan di Atambua. "Kami sebanyak tujuh orang yang disebut-sebut sebagai calon tersangka insiden di Atambua akan segera berangkat ke Kupang untuk bertemu Tim Khusus bentukan Wapres atas permintaan mereka," kata Nemecio Lopes de Carvalho, di Atambua, Senin. Dalam dialog khusus itu sesuai rencana juga akan dihadiri Kejaksaan Agung RI dan sejumlah pejabat tinggi militer dan sipil lainnya yang dilibatkan khusus untuk menuntaskan persoalan yang mencuat di Atambua Kabupaten Belu hingga menewaskan tiga staf PBB, beberapa waktu lalu. Diakuinya, meski tidak memahami alasan mendasar hingga menyebabkan ia dan enam orang rekan tokoh pro-integrasi diminta secara khusus untuk berdialog dengan Tim Khusus Wapres namun sebagai tokoh pro-integrasi mereka siap melakukan pembicaraan serius terkait insiden Atambua tersebut. Nemecio yang juga salah satu anggota Dewan Konsultatif Persatuan Ksatria Timor (UNTAS) itu menekankan beberapa hal terkait peristiwa yang terjadi di Atambua hingga menjadi sorotan dunia internasional itu. * SERANGAN MILITER FILIPINA TEWASKAN ENAM ORANG KELOMPOK ABU SAYYAF Pemerintah Filipina dalam serangannya terhadap kelompok Abu Sayyaf di Pulau Jolo dalam dua hari ini telah menewaskan enam anggota kelompok itu dan menahan sekitar 20 lainnya. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Filipina Orlando Mercado saat menyampaikan hasil penyerangan aparat keamanan pemerintah Filipina terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Sejauh ini kelompok Abu Sayyaf masih menahan 22 sandera, termasuk enam warga asing di pulau tersebut. Pemerintah Filipina mengatakan, sejauh ini belum ada informasi yang pasti mengenai keberadaan dan kondisi para sandera, yang terdiri dari warga Filipina, Perancis, Amerika Serikat dan Malaysia. Presiden Joseph Estrada terbang ke Zamboanga pada Minggu kemarin untuk bertemu dengan para pejabat senior militer Filipina untuk membahas serangan tersebut yang dilakukan sebagai upaya pembebasan para sandera. * KUDETA GAGAL DI PANTAI GADING Di Pantai Gading, sebuah upaya kudeta untuk melengserkan penguasa rejim militer Robert Guey, gagal. Tentara kudeta yang memasuki ibu kota Abidjan hari ini berhasil dipukul mundur oleh tentara pimpinan Guey dalam dua jam. Menurut laporan saksi mata, terdengar bunyi saling tembak menembak di dekat rumah kediaman Robert Guey. Belum jelas apakah Guey berada di kediaman waktu terjadi serangan, namun sumber pemerintah menyebutkan, dia luput dari serangan itu. Hingga kini belum ada laporan kemungkinan adanya korban. Meskipun untuk sementara ini suasana ibu kota sudah aman, kedutaan AS, Inggris dan Belanda mengimbau warganya untuk tetap tinggal di rumah. Guey memerintah sesudah kudeta militer Desember 1999. Akhir-akhir ini terjadi ketegangan sesudah Guey mengumumkan pencalonan dirinya menjadi presiden pada pemilu bulan depan. * PALESTINA DAN ISRAEL MEMULAI PERUNDINGAN BARU Delegasi Palestina dan Israel kembali memulai perundingan baru guna dicapai kesepakatan perdamaian. Kedua delegasi bertemu semalam di Yerusalem. Para pengamat kurang begitu optimis pertemuan ini akan menghasilkan terobosan. Dari pernyataan-pernyataan, baik oleh Yasser Arafat maupun oleh PM Israel Ehud Barak, status kota Yerusalem tampaknya akan menjadi ganjalan besar. Arafat menyatakan pendapatnya itu saat menghadiri upacara mengenang para korban pembantaian massal pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatila 18 tahun lalu. * SETELAH KAPOLRI, KAPAN KABAKIN AKAN DIGANTI, DAN SIAPA PULA PENGGANTINYA? Kemarin, Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Kapolri Jenderal Rusdihardjo, dan sebagai pelaksana harian sampai menunggu Kapolri yang baru adalah Wakapolri Komisaris Jenderal S. Bimantoro. KaBakin Arie Kumaat pun akan diganti. Tetapi belum ada rencana mengganti Panglima TNI Laksamana Widodo. Ketiga perwira ini sesungguhnya yang dianggap masyarakat bertanggungjawab atas kegagalan mengungkapkan pelaku dan otak terror bom sebanyak 13 kali yang diduga Gus Dur dilakukan pihak aparat sendiri. Selain faktor keamanan ada pula pertimbangan-pertimbangan lain yang memaksa Gus Dur untuk bertindak agak tegas. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Tekanan terhadap Gus Dur akhir-akhir ini memang meningkat terus. Gus Dur oleh para pendukungnya sendiri dianggap ragu-ragu dan plin plan. Khususnya dalam menghadapi TNI, kelompok pendukung Soeharto dan kelompok terroris. Kalangan-kalangan reformis asli mendesak jangan hanya pengawal Soeharto yang dilucuti tetapi juga milisi-milisi lain di Indonesia. Utamanya milisi di Timor Barat sebagaimana diminta Menteri Pertahanan AS William Cohen kemarin. Pejabat Amerika ini sudah menegaskan, jika gagal melucuti pihak milisi maka Indonesia menghadapi embargo internasional. Utamanya embargo persenjataan. Wiliam Cohen melihat posisi Indonesia makin lama makin sulit. Pendukung Gus Dur dari kalangan non-NU juga menilai Gus Dur lemah dan ragu-ragu. Rocky Gerung , asisten politik Marsillam Simandjuntak, Sekretaris Kabinet dari Fordem (Forum Demokrasi) yang didirikan Gus Dur, kemarin menilai intelejen pemerintah Abdurrahman Wahid sangat lemah. Oleh karena itu ia mengusulkan agar pemerintah dalam menyelesaikan peristiwa Atambua dan pengungsi Timtim perlu bekerja sama dengan pihak internasional. Menurut Rocky Gerung, publik internasional memiliki akses lebih signifikan dari pada intelejen Indonesia tentang peristiwa Atambua dan pengungsi Timtim. Berbicara dengan pers ibukota usai dialog "Menggugat Nasionalisme Indonesia" di Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin, Rocky beranggapan pemerintah Abdurrahman Wahid terkesan kurang tegas. Sebagai contoh, pemerintah pusat tidak cukup kohesif untuk menangani soal-soal itu. Buktinya, sampai sekarang publik menganggap TNI tidak bisa mengontrol anggotanya. Dan anggapan itu telah beredar luas di kalangan internasional, jelasnya. "Menurut saya, seharusnya pemerintah mempelajari kemampuan intelejen Indonesia. Misalnya pekerjaan intelijen Indonesia di perbatasan Timtim, dan bukannya malah menuduh pihak intelijen asing terlibat," jelas Rocky Gerung kepada pers. Sedangkan Abdul Mun'im, peneliti LP3S menilai, Presiden Abdurrahman Wahid kurang tegas dalam menghadapi perusuh. Kekurangtegasan ini menjadikan orang tidak sabar. "Pemerintahan Gus Dur kurang tegas dalam mengambil sikap atas berbagai kasus. Kelihatannya Gus Dur terlalu hati-hati," tuturnya. Dengan sikapnya yang demikian, menjadikan berbagai pihak tidak sabar lagi. Apalagi presiden terlihat lebih melakukan pendekatan politik ketimbang hukum. Sehingga segala sesuatu ditangani secara politis, tidak dilakukan pendekatan secara hukum terlebih dahulu. Yang dilakukannya hanyalah negoisasi. Sedangkan langkah ini kurang bagus dalam penyelesaian berbagai masalah secara tuntas. Selain itu Mun'im melihat, cukup sulit untuk mengungkap tabir, siapa pelaku di balik peristiwa kekerasan di tanah air. Jadi kelihatannya ketika Gus Dur tiba-tiba menyuruh aparat menangkap Tommy seolah-olah ini suatu langkah yang luar biasa, mengingat Gus Dur biasanya ragu-ragu. Seperti diberitakan pers sebelumnya, Presiden kemarin juga memerintahkan Kepala Bakin, Panglima TNI serta Kapolri untuk melucuti pengawal-pengawal bersenjata di kediamanan mantan Presiden Soeharto yang bukan anggota TNI/Polri. Tetapi karena ketiga pejabat ini dahulu dekat dengan keluarga Soeharto maka instruksi Gus Dur itu dilaksanakan setengah hati. Maka tidaklah mengherankan jika Gus Dur patah hati dengan ketiga pejabat ini. Justru KSAD Tyasno Sudarto yang cepat-cepat menyambut dengan mengatakan bahwa ijin pemilikan senjata hanyalah institusi resmi saja. Karena itu Tyasno menyetujui pelucutan senjata para pengawal Soeharto dan Tommy. Yang mencolok, soal pergantian Panglima TNI Widodo yang berasal dari Angkatan Laut itu Gus Dur lagi-lagi nampak ragu-ragu. Ia berkilah dengan mengatakan bahwa Widodo tidak akan diganti karena Widodo berasal dari kalangan yang profesional. Padahal Widodo selama ini dianggap kalangan pendukung Gus Dur sebagai teman dekatnya Wiranto, orang yang berada di belakang Tommy Soeharto cs. Gus Dur kemarin dulu, mengatakan, untuk mempertahankan kesatuan negara, mau tidak mau pemerintah sekarang harus bersikap keras. Semua senjata yang tidak legal harus diserahkan kepada pemerintah dalam waktu seminggu. Menurut pengacara keluarga Soeharto, Juan Felix Tampubolon, di Cendana dia tidak pernah melihat petugas keamanan selain yang diberikan pemerintah. Kelompok "Macan Hitam" yang bersenjata dan selama ini berjaga-jaga di Jalan Cendana dan berani mengejar para demonsntran mahasiswa tampaknya tidak pernah terlihat oleh pengacara Soeharto itu. Dalam pada itu penggantian Kapolri Jenderal Rusdihardjo kemarin menurut suatu sumber telah direncanakan beberapa waktu lalu. Alasan pemboman di gedung BEJ hanya digunakan sebagai waktu yang tepat oleh Presiden untuk mengganti Rusdihardjo. Wakapolri baru pun menurut suatu sumber sudah dipersiapkan jauh sebelumnya.Yaitu mantan Kapolda Metro Jaya Noegroho Djajusman. Noegroho yang dahulu dekat dengan Wiranto dan Habibie kini merangkul Gus Im adiknya Gus Dur yang ditugaskan menggarap TNI dan Polri. Gus Im juga memproyeksikan Waka Bakin Farid Djainudin sebagai pengganti Kepala Bakin Arie Kumaat. Rencana ini konon sudah dimatangkan jauh sebelum Sidang Tahunan MPR yang lalu. Diisyukannya nama Rachman Tolleng dari Fordem sebagai Ka Bakin menurut suatu sumber sesungguhnya hanyalah dalam rangka mengimbangi rencana Gus Im saja. Tetapi naiknya Kapolri baru Bimantoro pun tidak lepas dari rencana Gus Im beberapa bulan yang lalu. Sebagaimana halnya dengan Noegroho Djajusman, Bimantoro pun dikenal dekat dengan para pengusaha Jakarta. "Jadi pergeseran-pergeseran di intelijen dan polri jelas tidak lepas dari pelbagai kepentingan bisnis kekuasaan" ujar suatu sumber NU yang tetap kiritis. Pengganti Rusdihardjo Letjen Bimantoro sekarang ini menjabat Wakapolri. Bimantoro sendiri termasuk perwira polri yang dulu disebut-sebut bersaing ketat dengan Rusdihardjo. Ia gagal karena ada yang melaporkan kepada Gus Dur bahwa Bimantoro pernah beragama Kristen ketika masih di Akedemi Kepolisian. Bagi banyak pengamat, penggusuran Rusdihardjo ini mengandung banyak dimensi. Baru beberapa hari lalu ia "mengkotakkan" beberapa perwira senior seperti Nugroho Djajusman, dan Chaeruddin, jenderal polisi yang berperan banyak dalam pemeriksaan kasus 27 Juli. Ia dalam kasus Tommy Soeharto, sepertinya tidak mengindahkan perintah Presiden Gus Dur, untuk menangkap anak bungsu mantan Presiden itu. Tommy hanya diperiksa untuk klarifikasi. Kebetulan Rusdihardjo adalah kerabat Cendana. Pers kemarin memberitakan, selain mengganti Kapolri, Presiden juga sedang mempertimbangkan menempatkan Rachman Toleng, tokoh Fordem menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelejens Nasional. Bila Toleng jadi menggantikan Kabakin sekarang, Letjen Arie Kumaat, maka jelas ini merupakan sebuah terobosan sekaligus sensasi. Karena inilah peristiwa pertama dalam sejarah dunia intelejens Indonesia di tiga dekade terakhir ini bahwa seorang sipil mengendalikan Bakin. Bahkan semasa Soekarno pun Bakin yang ketika itu bernama BPI, dipimpin seorang polisi, Brigjen Polisi Soetarto. Rachman Tolleng tidak pernah bertugas di dunia intelejen tetapi kemampuan politiknya sebagai mantan aktivis gerakan bawah tanah menghadapi Soekarno dan kemudian Soeharto pasti dapat diandalkan Gus Dur. Presiden membutuhkan orang-orang yang loyal kepadanya. Dua isyu besar ini disampaikan Presiden Gus Dur dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin pagi. Secara resmi dikemukakan sebagai alasan bahwa Rusdiharjo diganti karena dianggap tidak mampu menangani keamanan dalam negeri. Sedangkan penunjukan Bimantoro, karena ia sudah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Wakapolri. Tetapi banyak anggota DPR meragukan kemampuan Bimantoro membongkar kasus-kasus pemboman akhir-akhir ini. MengenaI pergantian kepala Bakin, menurut Jaksa Agung Marzuki Darusman sudah dibicarakan di Sidang Kabinet. "Namun, kata Marzuki, alasan pergantian itu adalah untuk mencari cara agar intelijen dapat mengumpulkan informasi sebanyaknya dan seaktual mungkin. Masalah intelijen itu yang perlu kita hadapi," ujar dia. Mengenai pergantian Kapolri, Marzuki hanya menyatakan, pergantian itu merupakan tekad dari pemerintah untuk meningkatkan jaminan keamanan kepada masyarakat. Menurut Marzuki, pergantian ini merupakan isyarat bahwa penyelidikan harus ditingkatkan ke hal yang baru. Karena, pemerintah sudah mempunyai cukup bukti. Langkah eksekutif ini kemarin ditentang pihak legislatif. Ketua MPR Amien Rais kemarin meminta pemerintah menunda pergantian Kapolri itu sampai ada persetujuan dari DPR. Ini sesuai dengan Tap MPR No VII tahun 2000. "Kalau kita terjebak pada permainan kekuasaan yang tidak ada pigura itu, maka berarti kita sudah melangkahi wewenang DPR," katanya. Wakil Ketua DPR, A.M. Fatwa kemarin pun mengatakan DPR akan mempermasalahkan tindakan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. Maka konflik eksekutif dan legislatif tampaknya akan bergulir kembali. Presiden sendiri sudah mengatakan ketetapan MPR tersebut belum berlaku karena Undang-Undang pelaksanaannya belum ada. Syaifullah Jusuf, Ketua Ansor NU belum lama ini juga mengakui, ketika Sidang Tahunan MPR sedang digelar dan orang sibuk soal wewenang Wakil Presiden, diam-diam ketetapan MPR yang mengharuskan presiden meminta persetujuan DPR bagi pergantian Kapolri dan Panglima TNI telah diloloskan. Itulah antara lain yang menjadi dasar bagi seorang seperti Indro Tjahyono, mantan aktivis tahun 1978 untuk memastikan bahwa reformasi sesungguhnya sudah terhenti. * PERGANTIAN KAPOLRI TIDAK MENUNJANG PENEGAKKAN HUKUM Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Jenderal (Pol) Rusihardjo sebagai Kapolri dan mengangkat wakilnya Bimantoro sebagai pejabat Kapolri. Menurut pelbagai pihak pemberhetian Rusdihardjo ini karena ia dianggap tidak becus menjalankan tugasnya. Namun menurut seorang anggota Polri, Sersan Satu (Pol) Fadillah, pergantian itu mekanisme biasa. Fadillah [F]: Kalau untuk versi kami sebagai anggota, itu bisa saja. Dalam jabatan sebagai kapolri tidak akan selamanya, cepat atau lambat, karena beberapa yang telah kami amati sebelum-sebelumnya, jabatan ini tidak ditentukan berapa lama beliau itu menjabat, kemudian tidak menutup kemungkinan meskipun sudah pensiun karena punya keahlian di bidangnya, bisa diperpanjang jabatan tersebut. Kecuali mungkin kapolrinya diambil dari luar polri, ya itu barangkali aneh. Tapi karena kapolrinya dari polri sendiri, buat kami, itu adalah hal wajar, dan kami pun akan dukung siapa pun kapolri kami. Radio Nederland [RN]: Kesulitan-kesulitan apa sebenarnya yang dihadapi oleh kepolisian terutama Reserse itu ya untuk umpamanya menyelesaikan kasus yang terjadi ini? [F]: Selama ini, kesulitan kita adalah kekompakan dari beberapa komponen bangsa, dari Polri sendiri, dari TNI dan dari masyarakat sipil. [RN]: Apakah tidak mungkin dari oknum-oknum TNI yang mungkin menyulitkan atau menjad kendala? [F]: Menurut pengamatan saya dan penyidikan tersebut, belum tahu sampai sejauh mana koordinasi penyidikan dalam hal ini menangani kasus bom. Karena dalam konteks keamanan negara kita, polri bertanggungjawab sepenuhnya. Apabila diperlukan, TNI bisa membantu. Nah dalam konteks ini harus ada permohonan dari Polri secara formal kepada satuan tersebut untuk mendukung, karena apabila ada kecurigaan dari mereka, tentunya tidak main serang langsung tapi harus secara formal karena itu institusi, karena kewenangan polri kan masih belum sepenuhnya lepas seperti halnya kepolisian bisa secara lain memeriksa langsung, tapi harus ada prosedur. [RN]: Bagaiamana Anda melihat Pak Bimantoro, apakah kasus pemboman ini akan segera terbuka? [F]: Ya itu harapan kita semua, mudah-mudahan siapa pun kapolrinya, kalau memang kita dukung secara keseluruhan, saya rasa mudah-mudahan kita bisa ungkap kasu-kasus yang selama ini sulit ditangani dan diungkap dan sebagainya. Sementara itu Budi Witjaksono, pakar kepolisian di Undip mengatakan pergantian ini lebih bersifat politik. Ia khawatir kalau polisi terlalu banyak dicampuri, polisi tidak akan mampu membenahi diri, yang akibatnya akan muncul anarki di tanah air. Budi Witjaksono [BW]: Saya belum tahu alasannya dari presiden. Mungkin karena ini ada berbagai rentetan, bom-bom ini nggak bisa diselesaikan, mungkin itu ya. [RN]: Tapi dengan memberhentikan dia, akan diatasi kesulitan yang dihadapi sekarang ini oleh polisi seperti kasus pemboman? [BW]: Nggak. Karena waktu polri masih digabung dengan ABRI, kalau pembonan ini terjadi, juga tidak bisa diselesaikan, karena dinas intelijen kita sangat lemah. Cuma sekarang merebak, karena semuanya sekarang dibuka toh, sangat dibebaskan gitu ya, jadi dengan demokrasi dibebaskan, orang seolah-olah lakukan apa saja, dan memang kita terdidik secara lama, secara sistematis tidak menghargai hukum selama pemerintahan Soeharto itu, jadi kelihatannya ini mewujud gitu ya, akibatnya itu ya, akibat jelek dari ketidaktaatan hukum, lalu anarki gitu ya. Kalau terjadi kemarin-kemarin maka tidak diatasi, pasti tidak bisa, tidak diatasi. Jadi, ini bukan masalah kapolri, ini masalah sistem. Dan sistem ini malah diluar hukum, sistem ini adalah sistem politik. Jadi, karena politiknya itu tidak menggunakan hukum secara baik sehingga hukum menjadi korban. Pak Bimantoro juga bisa kasihan ini, kalau dipaksa selesaikan masalah keamanan. Mana polisinya sedikit. Bapak tahu, saya ini dari Pusat Studi Kepolisian, saya menganjurkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar memperhatikan polisi, membiayai polisi, ya untuk mengatasi hal ini. Tapi belum ini diatasi, sudah disikat begini. Saya ini agak pesimis ini, jadi saya jadi takut ini, keadaannya kok jadi gini. Itu nanti saya khawatirnya, orang menyudutkan polisi lagi. Jadi bagi saya, menyudutkan polri juga kesalahan besar. Secara tak langsung, orang meminggirkan hukum di Indonesia. Tapi paradigma kekuasaan akan berjalan lagi. Karena yang digunakan polri itu adalah paradigma moral dan akal budi, terlepas dari polri sendiri banyak melakukan kekeliruan, tapi bagaimana pun juga, polri itu harus bekerja melalui hukum. Demikian Budi Witjaksono dari Undip, Semarang. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
