--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 19 September 2000 14:10 UTC ** PENCOPOTAN RUSDIHARDJO TIMBULKAN POLEMIK DI MPR/DPR ** PEMERINTAH AUSTRALIA MENGETAHUI PEMBUNUHAN REPORTER DI TIMTIM TAHUN 1975 ** DELTA MEKONG DILANDA BANJIR YANG BERKELANJUTAN ** TOPIK GEMA WARTA: KONFLIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF MENGENAI KAPOLRI TIDAK SEPENTING MASALAH KEAMANANNYA SENDIRI ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH GUS DUR MEMBUTUHKAN SEORANG JURU BICARA? * PENCOPOTAN RUSDIHARDJO TIMBULKAN POLEMIK DI MPR/DPR Rapat pimpinan MPR hari ini menyimpulkan Presiden Abdurrahman Wahid melanggar Tap VII/MPR/2000 dengan pencopotan Kapolri Rusdihardjo, Senin kemarin. Presiden, demikian Rapim MPR, seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR sebelum mengangkat Kapolri Bimantoro. Tetapi menurut Ketua DPR Akbar Tandjung keputusan Gus Dur mencopot Rusdihardjo bisa dimaklumi. Anggota DPR Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Slamet Effendy Yusuf mengatakan pelanggaran Gus Dur tidak akan menghantarnya ke Sidang Istimewa MPR. Tetapi anggota Fraksi PP, Aisyah Amini berpendapat DPR kemungkinan akan membuat memorandum kepada Gus Dur atas kesalahannya mencopot Rusdihardjo dengan pertimbangan kondisi keamanan dalam negeri. * PEMERINTAH AUSTRALIA MENGETAHUI PEMBUNUHAN REPORTER DI TIMTIM TAHUN 1975 Pemerintah Australia dari awal sudah mengetahui pembunuhan tim reporter televisi di Timor Timur pada tahun 1975. Hal ini terbukti dari dokumen-dokumen Australia yang baru dipublikasikan. Seusai pembunuhan reporter televisi asal Australia, Selandia Baru dan Inggris itu, pemerintah di Canberra bersikeras menyangkal tidak mengetahui bagaimana para wartawan itu terbunuh. Mereka ditangkap oleh satuan pengintaian yang mempersiapkan invasi Indonesia di Timor Timur. Pekan lalu terungkap bahwa Australia sebelumnya juga sudah mengetahui rencana Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Timur. Tetapi Australia tidak berbuat apa-apa. Dokumen-dokumen yang baru dipublikasikan itu menunjukkan bahwa pemerintah Australia melakukan surat menyurat dengan pemerintah Jakarta mengenai pembunuhan dan invasi tersebut. Tetapi selama bertahun-tahun pemerintah Australia membohongi rakyat dan parlemen, serta memberikan informasi salah atau tidak lengkap seputar pembunuhan kepada para sanak saudara para wartawan yang terbunuh tersebut. * DELTA MEKONG DILANDA BANJIR YANG BERKELANJUTAN Lebih dari empat juta orang menjadi korban banjir yang berkelanjutan di delta Mekong, Asia Tenggara. Sebagian besar Kamboja, Vietnam Muangthai dan Laos tergenang air selama berminggu-minggu akibat musim hujan yang berkepanjangan. Diperkirakan curah hujan masih akan tetap melanda delta Mekong selama sedikitnya satu bulan. 180 orang dipastikan tewas, 119 di antaranya meninggal dunia di Kamboja. Di samping itu 200an orang di Vietnam meninggal dunia akibat berbagai wabah. Menurut Palang Merah internasional banjir yang melanda delta Mekong adalah yang terparah selama 40 tahun belakangan. * PAKISTAN LAGI-LAGI DIKEJUTKAN AKSI TEROR Dipastikan 16 orang tewas akibat ledakan bom di sebuah pasar buah di Islamabad, ibukota Pakistan. Puluhan orang luka-luka. Bom yang disembunyikan di sebuah keranjang buah meledak ketika pasar mulai ramai. Sejauh ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab atas aksi itu. Bulan-bulan belakangan Pakistan dilanda serangkaian aksi pemboman. Bulan ini dua aksi teror di Lahore menewaskan delapan orang. Pemerintah Pakistan menuduh dinas rahasia India terlibat dalam aksi-aksi teror tersebut. * KORBAN PENYELUNDUPAN MANUSIA ASAL CINA TELAH DIIDENTIFIKASI Polisi Inggris berhasil mengidentifikasi 58 warga Cina yang ditemukan mati di sebuah truk di kota Dover, Inggris, Juni lalu. Dengan truk itu mereka diselundupkan ke Inggris. Identifikasi para korban dilakukan bersama polisi Cina. Untuk melakukan identifikasi, polisi Inggris khusus bertolak ke Cina. Seorang agen polisi Inggris mengatakan identifikasi para korban cukup sulit, karena, demikian polisi Inggris itu, penyelundupan sejenis ini, tidak pernah dilengkapi daftar penumpang. Sehubungan dengan penyelundupan ini sopir truk asal Belanda masih ditahan di Inggris. * SIMPANGSIUR SEPUTAR NASIB MONTESINOS Nasib kepala dinas rahasia Peru, Vladimiro Fernandez Montesinos, masih belum jelas. Sebelumnya diumumkan bahwa Montesinos telah ditangkap, tetapi hal ini disangkal oleh Menteri Kehakiman Alberto Bustamante. Montesinos adalah tokoh utama dalam skandal korupsi yang menyebabkan Presiden Alberto Fujimori mundur. Sabtu lalu Fujimori mengumumkan akan mempercepat pemilu. Melalui sebuah rekaman video terbukti bahwa Montesinos memberikan 15 ribu dolar kepada seorang anggota parlemen yang menjanjikan dukungan kepada pemerintahan Fujimori. Menurut Menteri Kehakiman Bustamante, Fujimori tidak akan mencalonkan diri pada pemilu yang dipercepat. Kemungkinan pemilu akan digelar Maret tahun depan. Dengan demikian presiden baru bisa dilantik bulan Juli. * JUGUN IANFU GUGAT PEMERINTAH JEPANG Lima belas perempuan yang disebut Jugun Ianfu atau budak seks mengajukan dakwaan terhadap pemerintah Jepang di sebuah pengadilan di Washington, Amerika Serikat. Mereka berasal dari Cina, Korea Selatan, Taiwan dan Filipina. Mereka menuntut ganti rugi dan permintaan maaf dari pemerintah Jepang atas nama semua korban pelecehan seksual secara sistematis yang dilakukan tentara Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Jumlah korban pelecehan seksual diperkirakan 200.000 orang. Untuk pertama kalinya para budak seks itu menggugat Jepang di sebuah pengadilan Amerika. Meraka menggunakan sebuah undang-undang dari abad ke-19. Undang-undang itu memungkinkan orang asing menjalankan proses peradilan berdasarkan pelanggaran hukum internasional. * POLISI SPANYOL TEMUKAN CADANGAN SENJATA ETA Polisi Spanyol menemukan cadangan senjata ETA pada aksi penggerebekan rumah di Galdakano, dekat Bilbao. Polisi menyita senjata, amunisi, bahan peledak dan berkas-berkas. Polisi berhasil melacak cadangan senjata ETA menyusul kematian empat orang anggota ETA awal Agustus lalu. Mereka meninggal dunia karena mobil yang mereka tumpangi meledak ketika mentranspor amunisi. * TIM RENANG ESTAFET BELANDA MERAIH MEDALI PERUNGGU Pada Pesta Olimpiade Sydney tim renang estafet pria Belanda cabang 4x200 gaya bebas menggondol medali perunggu. Kwartet Belanda itu mencatat waktu 7.12,70. Australia menggondol medali emas dengan rekor dunia baru. Tim Amerika meraih medali perak. Atlit renang Belanda Pieter van den Hoogeband kembali mencatat rekor dunia pada semi final cabang 100 meter gaya bebas dengan waktu 47,84. Berarti tiga persepuluh detik lebih cepat ketimbang rekor dunia atlit renang Australia Michael Kim. Final 100 meter gaya bebas berlangsung Rabu besok. Tim polo air perempuan Belanda memasuki babak semi final setelah mengalahkan Kanada. * KONFLIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF MENGENAI KAPOLRI TIDAK SEPENTING MASALAH KEAMANANNYA SENDIRI Konflik antara lembaga legislatif dengan pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid mengenai pengangkatan dan pemecatan Kapolri, sebenarnya tidak sepenting masalah keamanan yang sekarang dihadapi bangsa Indonesia. Bisa saja pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu dibawa menjadi masalah politik, tetapi dengan demikian masalah keamanan yang mendesak akan terabaikan. Demikian pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, pakar polisi dari Universitas Diponegoro di Semarang. Satjipto Rahardjo [SR]: Memang Polri mengalami tekanan yang berat. Terutama sekali karena beberapa kali pemboman yang tidak kunjung dapat diungkap. Dan kemudian yang terakhir juga peristiwa Atambua. Dan ini sangat membebani polisi. Secara umum orang akan menilai bahwa kinerja polisi menjadi sangat tercoreng. Sebetulnya kalau kita lihat Kapolri sendiri sebagai satu figur gitu ya, beliau memang cukup diharapkan untuk bisa mendongkrak citra polisi sesudah keluar dari militer, karena beberapa tindakannya itu memang memberikan harapan. Tetapi itulah yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Dan itu tentu saja bagi Presiden Abdurrahman Wahid juga merupakan satu beban yang berat, terutama sekali karena beliau mendapat tekanan masyarakat internasional. Dan kemudian kita melihat bahwa sesudah keluar dari militer maka polisi Indonesia itu langsung ditempatkan di bawah Presiden. Dan Kapolri bertanggungjawab kepada Presiden. Jadi kalau kita melihat latarbelakang seperti ini, maka masalah penggantian Kapolri dari jabatannya sebelum masa jabatan umumnya selesai, memang tidak begitu menimbulkan masalah begitu lho. Hanya saya tidak tahu mungkin DPR atau MPR merasa terlampaui karena mereka tidak diminta konsultasi. Itulah yang sekarang kemudian berkembang menjadi masalah kewenangan dan sebagainya yang sebetulnya sudah terlepas dari permasalahan yang sebenarnya mengenai keinginan untuk segera merubah apa yang bisa dilakukan oleh Polri menghadapi masalah-masalah yang akhir-akhir ini memang merupakan tekanan yang berat. Radio Nederland [RN]: Dengan kata lain sebenarnya konflik yang nampaknya akan terjadi antara Presiden dengan lembaga legislatif itu, baik DPR maupun MPR itu sebenarnya tidak sepenting tugas-tugas yang dihadapi Polri, begitu menurut bapak? SR: Ya, saya kira begitulah. Itu kalau mau dilarikan ke masalah politik, dalam hal ini melalui pintu kewenangan, ya itu tentu saja kalau mau dijadikan debat politik ya bisa-bisa saja. Tetapi saya kira untuk sementara ini sebaiknya bangsa kita ini bersatu untuk menghadapi persoalan yang memang berat ini. RN: Kalau misalnya memang seorang Kapolri itu harus ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, maka apakah langkah yang ditempuh Gus Dur itu dengan memberhentikan Rusdihardjo dan mengangkat Bimantoro sebagai pejabat, itu sudah tepat atau memang harus dikoreksi, Pak? SR: Yang jelas itu pengangkatan Kapolri itu dengan persetujuan DPR. Tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak dan sebagainya itu, maka memang ya sebetulnya, apalagi Kapolri itu di bawah Presiden dan kalau kita melihat suasana di tanah air itu, juga suara-suara di dalam DPR sendiri itu sudah mengarah untuk melihat bagaimana prestasi Kapolri yang sekarang dianggap agak kurang memuaskan, memang di sini Presiden itu mengambil satu langkah yang sebetulnya tidak usah lah dipersoalkan secara politik mengenai kewenangannya seperti itu. RN: Slamet Efendy Yusuf dari Fraksi Partai Golkar mengatakan yang seharusnya dilakukan oleh Presiden itu adalah terlebih dahulu menonaktifkan Kapolri yang lama, dalam hal ini Rusdihardjo, kemudian Bimantoro itu diangkat menjadi Pelaksana Harian Kapolri sebelum dia disetujui oleh DPR untuk menjadi Kapolri penuh. Dari Tap MPR memang harus seperti itu atau memang harus ada undang-undang sebelum semua ini bisa dijalankan dengan baik? SR: Sebetulnya secara tidak langsung ya, yang dilakukan oleh Presiden juga seperti itu. Karena saya kira Pak Bimantoro itu menurut pengamatan saya beliau itu caretaker juga, pemegang jabatan Kapolri sementara sebelum ada pengangkatan Kapolri yang baru. Jadi kalau pengangkatan Kapolri yang baru memang oleh Presiden saya kira agak berlebihan kalau beliau tidak berkonsultasi dengan DPR. Jadi sebetulnya yang sekarang terjadi itu sudah secara garis beras seperti itu. Karena Pak Bimantoro itu sebetulnya juga caretaker saja. RN: Tadi bapak sebetulnya sudah menyinggung sedikit Polri sekarang sudah dilepas dari ABRI dari TNI gitu ya Pak, itu bagaimana bapak menilai perkembangannya sejauh ini? SR: Ya, maka itu saya katakan karena saya agak mengenal juga Pak Rusdihardjo, agak dekat begitu. Pada waktu beliau diangkat sebetulnya saya melihat bahwa ada harapan yang besar karena sejak langkah-langkah beliau yang pertama itu sudah jelas-jelas Rusdihardjo itu ingin membersihkan atau secara cepat memulihkan citra Polri sebagai satu institusi keamanan yang bekerja secara profesional dan otentik. Seperti pada waktu menghadapi warisan korupsi di Polri yang melibatkan mantan Kapolri yang lalu, beliau mengatakan bahwa 'kalau saya harus memilih antara teman dan kebenaran maka saya lebih memilih kebenaran'. Beliau juga sudah mulai menciptakan keadaan di mana melayani masyarakat itu lebih penting daripada urusan-urusan yang sifatnya itu seremonial. Oleh karena itu kalau kita melihat sekarang ini pagi hari itu polisi hampir tumpah di jalan untuk mengatur lalulintas. Karena pagi hari itu dianggap masyarakat membutuhkan bantuan polisi pada waktu lalulintas itu menjadi sedikit lebih padat. Itu simbol memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat. Jadi kalau misalnya ada acara upacara-upacara, undangan upacara yang lain dan sebagainya, itu menurut instruksi Pak Rusdihardjo itu bisa dikesampingkan, karena itu tidak perlu. Rakyat lebih memerlukan pelayanan daripada polisi yang mengikuti upacara di pagi hari. Demikian Prof. Satjipto Rahardjo, pakar polisi dari Universitas Diponegoro di Semarang. * BENARKAH GUS DUR MEMBUTUHKAN SEORANG JURU BICARA? Gus Dur dalam waktu dekat ini lagi-lagi harus membenahi TNI/Polri meski ia harus berkonfrontasi dengan pihak DPR. Sehubungan dengan itu para pembantunya menginginkan seorang jurubicara kepresidenan yang bisa meluruskan pelbagai pernyataan Gus Dur yang kontroversial. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Wakapolri Komjen Pol Drs. S. Bimantoro menyatakan, Polri segera melakukan penertiban bagi sipil bersenjata, termasuk melucuti senjata yang dimiliki para pengawal di kediaman mantan Presiden Soeharto, tanpa seizin Kepolisian. "Polri akan melakukan pengecekan terhadap warga sipil yang memegang senjata tanpa izin, dan bila ditemukan jelas akan ditindak," kata Wakapolri Bimantoro, kepada wartawan di Jambi, Selasa kemarin. Ia menjelaskan, ada ketentuan dan syarat tertentu bagi warga sipil yang diizinkan memegang senjata beserta jenis dan ukurannya. Dalam upaya pelucutan sipil bersenjata tanpa izin itu, Polri sudah mengambil langkah-langkah menjaring dan menangkap pelakunya. Ia tak menutup kemungkinan, adanya sipil bersenjata tanpa izin yang telah digunakan atau dijadikan alat teror dan melakukan tindak kejahatan. Menyikapi perintah Presiden Abdurrahman Wahid agar Polri menangkap Tommy Suharto dan Habib Ali Baagil, Bimantoro yang untuk sementara dipercaya menduduki jabatan Kapolri itu menyatakan, Polri sudah merespons perintah itu dan memanggil kedua orang dimaksud serta sudah diperiksa. "Dengan kembali dilepasnya Tommy dan Habib Ali Baagil, berarti belum ditemukan bukti kuat keterlibatan kedua orang itu dalam berbagai aksi pemboman dan kasus lainnya yang terjadi akhir-akhir ini," katanya. Jika sudah ada bukti kuat jelas kedua orang itu akan ditangkap dan ditahan, guna pengusutan lebih lanjut, demikian Komjen Pol Bimantoro. Ia menambahkan, Polri dengan segenap kemampuan berupaya mengungkap dalang di balik kasus pemboman itu. Sementara itu, rencana Presiden Wahid mengangkat seorang juru bicara dianggap bisa berimplikasi buruk. Dikhawatirkan juru bicara Presiden hanya akan menjadi ajang klarifikasi. Rencana ini menurut para pengamat mengindikasikan ada miskomunikasi antara presiden dengan masyarakat. Itu menunjukkan pengakuan Gus Dur bahwa dia tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat. "Jadi harus ada corong lain untuk memperbaiki bahasa-bahasa Gus Dur," ujar Kastorius Sinaga, seorang pengamat politik. Keberadaan juru bicara presiden, lanjutnya, hanya akan menjadi ajang klarifikasi dan menjadi tempat sampah dan bumper komunikasi. Bekas sekretaris Gus Dur, Al Zastrow menilai upaya mengangkat seorang juru bicara ini menunjukkan bahwa Gus Dur mau menuruti kemauan masyarakat. Sehingga problem komunikasi antara negara dan masyarakat bisa diatasi. Tetapi, efektif tidaknya juru bicara presiden tergantung kredibilitas dan integritas para juru bicara. Dari sisi komunikasi politik, Wimar Witoelar, salah seorang dari lima calon juru bicara yang akan diangkat Gus Dur menyatakan, dirinya memahami cara kerja Presiden Gus Dur dan bagaimana Gus Dur berkomunikasi. "Cuma selama ini, tidak ada yang memback up ucapan-ucapan Gus Dur, dan mengkomunikasikannya secara baik, dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat," ujar Wimar Witoelar. Dalam pandangan Wimar, walaupun Gus Dur mengetahui persoalan, dan pintar berkomunikasi, tetapi sangat sedikit yang bisa membantu menyampaikannya. Tugas juru bicara pimpinan nasional, sangat berat. Perlu ada juru bicara yang baik untuk itu, kata Wimar kepada pers. Kalangan-kalangan LSM mengatakan, keinginan Gus Dur mengangkat Wimar Witoelar sebagai juru bicara, adalah sebuah bukti bahwa Gus Dur telah melakukan introspeksi diri. Pelbagai kritik menuduh bahwa memburuknya berbagai kondisi sosial dan ekonomi politik saat ini akibat ketidakdewasaan para politisi dalam menyikapi berbagai pernyataan dan perkembangan yang terjadi. Aktivis LSM, Shanty Warouw menyatakan: "Para elite politik, termasuk presiden, dianggap cenderung saling lempar kesalahan dan tanggung jawab terhadap berbagai keadaan yang terjadi. Bahkan Gus Dur sering dianggap sebagai orang yang terlalu peka bahkan reaksioner dalam menanggapi berbagai pernyataan yang sebenarnya tidak perlu ia tanggapi. Akibatnya pernyataan Gus Dur bukan memperbaiki keadaan, malah justru memperburuk situasi. Eki Syahrudin, Ketua DPP Golkar dan Satya Arinanto, Pakar Hukum Tata Negara, telah jauh-jauh hari mengusulkan agar Gus Dur memiliki seorang juru bicara. Bahkan Amien Rais pernah menyuruh Gus Dur melakukan puasa bicara. Kendati Gus Dur telah merespons positif usulan memiliki juru bicara, tak urung banyak juga suara yang menentang keinginan tersebut. "Lantas apa kerja Gus Dur bila dalam berbicarapun ia harus diwakili?" demikian salah satu dari ratusan suara yang tidak setuju. Lalu, apakah benar Gus Dur membutuhkan seorang juru bicara? Tanya Direktur Eksekutif Justice Fellowship tersebut. Jawabannya, ya. Gus Dur memang sangat memerlukan seorang juru bicara. Bahkan itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak, katanya. Sebagai seorang presiden, Gus Dur acapkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang presiden. Gus Dur dalam watak egaliternya, acapkali kebablasan. Keegaliteran Gus Dur, sebenarnya haruslah sesuai dengan posisinya dia saat ini. Karena berkali-kali Gus Dur terperangkap oleh ucapannya sendiri, dan itu agaknya merupakan watak dasar seorang Gus Dur. Maka sepantasnyalah ia memiliki seorang juru bicara yang akan menerjemahkan keinginan-keinginannya dengan bahasa politik yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Juru bicara yang telah ditawarkan kepada Wimar Witoelar cs, harus mampu meluruskan ucapan dan pernyataan Gus Dur yang kurang pas. Dengan demikian pernyataan Gus Dur bukan hanya dipahami oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang banyak. Soeharto dulu juga dijurubicarai oleh Mensesneg Moerdiono dan pasar ternyata menerimanya. Demikian Direktur Eksekutif Justice Fellowship tersebut. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
