--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 22 November 2000 15:10 UTC ** JAKARTA ANCAM AKAN BERLAKUKAN DARURAT SIPIL DI ACEH ** PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG FLORIDA ADALAH KEMENANGAN BAGI KUBU DEMOKRAT ** INSIDEN PEMUKULAN DUTA BESAR MCCARTHY TIMBULKAN KEMARAHAN AUSTRALIA ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH KONON AKAN MEMBERLAKUKAN DARURAT SIPIL DI ACEH DAN PAPUA BARAT ** TOPIK GEMA WARTA: KINI GILIRAN KETUA UMUM PKB MENUDING FUAD BAWAZIER KORUP ** TOPIK GEMA WARTA: KONFERENSI IKLIM DI DEN HAAG MEMASUKI MINGGU MENENTUKAN * JAKARTA ANCAM AKAN BERLAKUKAN DARURAT SIPIL DI ACEH Pemerintah di Jakarta mengancam akan memberlakukan darurat sipil di Aceh kalau Gerakan Atjeh Merdeka GAM tetap menolak bekerjasama dalam proses perdamaian. Pertemuan pemerintah Indonesia dan GAM seharusnya dimulai lagi di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Tetapi pertemuan itu dibatalkan menyusul gelombang kekerasan baru di wilayah itu. Sedikitnya 10 orang ditembakmati oleh TNI ketika mereka menuju Banda Atjeh untuk melakukan demonstrasi menuntut kemerdekaan. Jakarta bersedia memberikan otonomi luas kepada Aceh, tetapi menolak kemerdekaannya. Organisasi urusan hak-hak asasi manusia, Amnesty International, pekan lalu menyatakan prihatin akan keadaan hak asasi manusia di Aceh. Baik TNI maupun GAM, demikian Amnesty, turut bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. * PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG FLORIDA ADALAH KEMENANGAN BAGI KUBU DEMOKRAT Mahkamah Agung Florida secara unanim memutuskan bahwa penghitungan ulang suara dengan menggunakan tangan harus dimasukkan dalam hasil akhir pemilu kalau hasil penghitungan ulang itu diserahkan selambatnya hari Minggu mendatang. Ke tujuh hakim berpendapat bahwa kepentingan para pemilih agar suara mereka dihitung, harus diutamakan dari segalanya. Putusan Mahkamah ini positif bagi calon presiden kubu Demokrat Al Gore. Kini keunggulan calon Republik George W. Bush agak berkurang. Gore berharap penghitungan ulang di tiga distrik yang mayoritas penduduknya tergolong demokrat bisa memberikannya keunggulan terhadap saingannya. Gore mengatakan putusan Mahkamah Agung itu adalah kemenangan bagi demokrasi. Kubu Republik menilai putusan Mahkamah tidak adil karena menyimpang dari peraturan-peraturan pemilu. Para penasehat hukum Bush mempelajari kemungkinan untuk meniadakan putusan Mahkamah tersebut. * INSIDEN PEMUKILAN DUTA BESAR MCCARTHY TIMBULKAN KEMARAHAN AUSTRALIA Sebuah insiden yang mengakibatkan duta besar Australia untuk Indonesia luka-luka ringan, menimbulkan kemarahan Australia. Pemukulan duta besar, John McCarthy, berlangsung Selasa kemarin ketika ia bersama beberapa warga Australia lainnya menghadiri pembukaan sebuah gedung Australia di Sulawesi Selatan. Mereka diserbu oleh 20an orang Timor Timur. Menurut para saksi mata polisi tidak turun tangan. Presiden Abdurrahman Wahid sementara ini meminta maaf kepada Australia atas insiden tersebut. Hubungan kedua negara tegang sejak satuan perdamaian internasional ditempatkan di Timor Timur menyusul referendum seputar kemerdekaan wilayah tersebut. Pasukan perdamaian internasional itu dipimpin oleh Australia. * MUBARAK DAN ARAFAT BICARAKAN KEKERASAN DI ISRAEL Presiden Mesir Hosni Mubarak hari ini bertemu dengan pemimpin Palestina Yasser Arafat untuk membicarakan kekerasan di Israel yang berkelanjutan terus. Mubarak mengatakan akan tetap berupaya bagi proses perdamaian. Selasa kemarin Mubarak menarik duta besarnya dari Israel sebagai tanggapan atas serangan-serangan rudal yang dilancarkan Israel terhadap sasaran Palestina di Jalur Gaza. Korban kembali berjatuhan di Jalur Gaza hari ini. Menurut para saksi mata sebuah tank Israel melancarkan tembakan terhadap dua mobil Palestina. Setelah Mesir kini giliran Yordania mengecam keras serangan-serangan rudal Israel Senin lalu. Menurut Raja Yordania Abdallah Israel merongrong proses perdamaian di Timur Tengah. Yordania untuk sementara waktu tidak akan mengirim duta besarnya ke Israel. * KONGRES PERU ANGKAT PRESIDEN INTERIM HARI INI Kongres Peru menuntaskan prosedur impeachment atau pencopotan terhadap Presiden Alberto Fujimori yang telah mengundurkan diri Senin lalu. Kongres memilih mencopot Fujimori yang secara moril dinilai tidak mampu mengemban jabatan presiden, ketimbang menyetujui surat pengunduran diri yang dikirim Fujimori dari Tokio. Hari ini Kongres memutuskan siapa yang mengambilalih tugas-tugas presiden sampai pemilu yang dipercepat digelar April tahun depan. Besar kemungkinan ketua parlemen Valentin Paniagua akan ditunjuk sebagai presiden interim. Ahli hukum Paniagua, 64 tahun, dinilai seorang demokrat yang dihormati oleh berbagai kalangan oposisi. Sedianya kedua wakil presiden harus mengambilalih tugas-tugas Fujimori, tetapi keduanya telah mundur. * AMERIKA SERIKAT MEMBERLAKUKAN SANKSI TERHADAP IRAN DAN PAKISTAN Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Pakistan karena kedua negara itu membeli rudal atau onderdilnya diCina. Washington tidak akan memberlakukan sanksi terhadap Cina, karena pemerintah di Beijing berjanji akan merevisi ekspor senjata. Negara-negara yang memproduksi rudal jarak panjang yang bisa mentranspor moncong nuklir tidak bisa lagi menggunakan teknologi Cina. Hal ini terutama penting bagi Iran, karena dengan demikian pemerintah di Washington memperkirakan program rudal Iran bisa sangat terhambat. * SEORANG BEKAS MENTERI KESEHATAN SPANYOL DILIKUIDASI Mantan Menteri Kesehatan Spanyol, Ernest Lluch, dibunuh di Barcelona Selasa kemarin. Pelakunya kemungkinan adalah anggota gerakan separatis Baskia ETA. Para saksi mata mengatakan tokoh politik sosialis itu ditembak dua kali di kepala di garasi rumahnya di Barcelona. Gerakan separatis ETA dinyatakan bertanggungjawab atas 20 pembunuhan yang bersifat politis di Spanyol tahun ini. * PEMERINTAH KONON AKAN MEMBERLAKUKAN DARURAT SIPIL DI ACEH DAN PAPUA BARAT Sementara darurat sipil di Maluku belum dicabut, kini pemerintah konon akan memberlakukan darurat sipil di Aceh dan Papua Barat. Bagaimana tanggapan masyarakat di dua kawasan yang bergejolak itu? Pertama Radio Nederland menghubungi Suraya Kumaruzzaman dari lsm Flower Atjeh di Banda Aceh: Suraya Kumaruzzaman [SK]: Ketika isyu pertama itu diluncurkan beberapa bulan lalu, itu teman-teman, bukan cuma NGO, tapi juga pihak dari organisasi massa dan lain-lain mulai mempersoalkan ini. Tapi kemudian waktu itu Korem mengatakan bahwa tidak akan pernah diberlakukan darurat sipil waktu itu jawabannya. Jadi ada protes, ada kampanya untuk menolak darurat sipil. Tapi kemudian dikatakan tidak akan diberlakukan. Tapi sekarang kita mulai dengar lagi isyu itu. Saya pikir, ya memang dilematis buat pemerintah juga melihat kondisi hari ini. Tetapi sejauhmana kalau darurat sipil diberlakukan bahwa kemudian itu tidak akan melanggar hak-hak asasi manusia lagi. Ini yang jadi pertanyaan saya. Saya bukan soal bahwa boleh atau tidak. Tapi sejauhmana kalau misalnya darurat sipil itu diberlakukan aparat yang dikirim pihak-pihak di tingkat bawah ini bisa betul-betul konsisten memegang aturan yang mereka mainkan. Ini yang sering sekali tidak terjadi. Dari pengalaman selalu apa yang menjadi kesepakatan di atas kertas itu, di lapangan nggak seperti itu. Itu yang terjadi di sini. Orang boleh bilang Gus Dur sudah melakukan beberapa perubahan di Indonesia, misalnya ya mulai dari penggantian Wiranto dulu dan hal-hal lain. Tapi realita di lapangan sekarang di akar rumputnya tidak ada perubahan apapun sampai hari ini terhadap kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh. Nah, jadi ketika kemudian ada rencana darurat sipil lagi, untuk tingkat janji mungkin sebelum Gus Dur Habibie bilang bahwa tidak akan ada lagi kekerasan di Aceh, pada saat yang sama detik yang sama hanya sekitar 15 meter dari tempat dia berbicara ratusan massa digebuk. Itu hal-hal yang sudah dilihat oleh rakyat. Lalu jeda kemanusiaan ya. Selain katakan saja pihak GAM juga melanggar, tetapi dari pihak RI, TNI juga melakukan kekerasan padahal kesepakatan jeda kemanusiaan sudah ditandatangani. Nah, ini hal-hal yang selalu dilihat oleh rakyat. Sehingga ketika ada upaya lain yang sekarang modelnya represif, orang sudah takut duluan. Tingkat yang model jeda kemanusiaan, tingkat janji-janji yang manis-manis itu aja nggak bisa dipenuhi, tetap aja dengan peluru dan pukulan dan tahanan, apalagi dengan darurat sipil. Saya nggak yakin banget. Karena saya lihat di pihak TNI ada dualisme, artinya ada kebijakan di atas kertas itu disepakati. Di lapangan nggak. Nah jadi saya kembali kepada pemerintah ataupun aparat sendiri sejauhmana sekarang mereka akan benar-benar memegang janji atau kesepakatan yang mereka bangun gitu lho. Tidak melanggar dari aturan-aturan yang sudah disepakati. Itu saja. Radio Nederland [RN]: Anda bilang dualisme, tapi apakah tidak demikian bahwa mungkin karena memang TNI di pusat itu tidak bisa mengendalikan mereka yang di daerah? SK: Yang di daerah itu kan yang mereka kirim. Artinya saya pernah dengar bahwa ada pengakuan dari pihak mereka bahwa mereka memang tidak bisa ngontrol. Ada pasukan yang di luar kontrol mereka. Jadi ini yang menjadi problim besar sebenarnya. Dan saya lupa siapa yang pernah mengaku hal itu. Tetapi memang pernah saya dengar hal itu bahwa mereka nggak bisa mengontrol. Nah, kalau memang mereka sudah paham dan sadar, lalu mereka melakukan darurat sipil dan mereka tidak bisa mengontrol pasukannya, yang akan jadi korban rakyat lagi, gitu lho. Kalau misalnya dari kacamata Indonesia menganggap bahwa GAM itu adalah bagian dari separatis yang merongrong kewibawaan Indonesia dan lain-lain, ya mereka tempuh jalur hukum misalnya, tapi tidak kemudian yang sering dibilang dengan imbas itu akan melukai seluruh rakyat Aceh. Sekarang mereka melihat rakyat Aceh semuanya separatis. Ini kan mengerikan. Dan kalau pun misalnya memang separatis, itu kenapa? Kembali lagi ke akar persoalan, soal ketidakadilan. Nah, kenapa ini tidak diselesaikan soal ketidakadilannya. Jangan hanya melihat bahwa ada pemberontak. Tapi kenapa mereka melakukan ini. Itu yang harus dilihat sehingga penyelesaian persoalan tidak dengan menumpas yang memberontak, tetapi memberikan keadilan kepada mereka yang diperlakukan tidak adil di Aceh, gitu lho. Kalau pendekatannya melihat bahwa ini adalah separatis, harus ditumpas. Saya sih lihat mereka kirim pasukan ribuan atau puluhan ribu pun ke Aceh itu nggak akan pernah selesai. Mati satu besok akan muncul yang lain. Karena yang akan ada di sini adalah soal dendam yang menjadi semakin besar. Jadi kalau itu pendekatan dilakukan, rakyat lama-lama kan akhirnya berpikir begini 'kita nggak berontak, kita juga dibunuh koq', nah ini yang saya khawatir sekali gitu lho. Demikian Suraya Kumaruzzaman dari lsm Flower Aceh. Lalu Bagaimana tanggapan Papua Barat. Berikut Tom Beanal dari Presidium Dewan Papua. Tom Beanal [TB]: Saya rasa Jakarta tidak fair terhadap Papua. Di Papua tidak ada apa-apa, hanya Jakarta gara-gara untuk menyatakan bahwa di Papua ada sesuatu. Kami mau supaya dialog dan dialog secara damai untuk memperoleh hasil yang jelas. Ternyata Jakarta takut berdialog. Dan kalau adakan satu darurat sipil, kami rasa tidak tepat. Sebab di sana tidak ada orang Papua yang menentang mereka. Ini hanya kelihatan bahwa mereka cari gara-gara karena tekelan politik. RN: Kalau Jakarta benar-benar menerapkan darurat sipil di Papua, sikap tegas apa yang akan diambil oleh Dewan Presidium Papua? TB: Kami menentang itu. Itu tidak benar. Kami tidak menggunakan kekuatan senjata. Kami selalu mau yang damai dan kami rasa ini tidak benar. Kalau seandainya terjadi kami rasa ini hanya Jakarta cari-cari alasan. RN: Kalau kita melihat posisi masing-masing,ya. Jakarta tidak ingin melakukan dialog sementara Presidium Papua ingin melakukan dialog, bagaimana titik temunya? TB: Ya saya pikir Jakarta tidak boleh terlalu takut akan dialog. Kalau dialog dan dialog menghasilkan sesuatu yang benar, ya kebenaran itu yang patut diterima. RN: Kebenaran itu bahwa warga Papua ingin merdeka begitu? TB: Memang warga Papua benar kami mau dialog itu pelurusan sejarah. Dari pelurusan sejarah ini kalau orang Papua benar, harus diakui oleh Jakarta. Jangan memaksakan kehendak Jakarta. Kalau orang Papua salah, sudah, kami akan tetap jadi warga Indonesia yang baik. RN: Sebetulnya dari dialog ini ujung-ujungnya bukan referendum untuk kemerdekaan Papua saja ya, tapi pelurusan sejarah? TB: Ya kalau ndak, apa artinya dialog itu. Perlu suatu referendum ya baik juga. Serahkan kepada rakyat, tidak boleh dari elit politik itu menentukan apa yang elit politik mau. Semua diserahkan ke rakyat. RN: Beberapa kali anda dan juga rekan-rekan dari Dewan Presidium Papua mengadakan pertemuan dengan Gus Dur. Sikapnya sendiri bagaimana sebenarnya terhadap masalah Papua? TB: Saya lihat kalau Pak Gus Dur sendiri, dia punya kemanusiaan cukup tinggi. Hanya kelihatan bahwa ada dualisme di dalam pemerintahan antara Presiden Gus Dur dengan Wakil Presiden. Wakil Presiden lebih suka pakai metode Orde Baru yang lebih mau tekan rakyat supaya rakyat mengikuti kehendak yang memerintah. Sedangkan kalau Pak Gus Dur lebih demokratis. Mau supaya rakyat menentukan apa yang paling baik untuk rakyat. Itu yang kami lihat. Di dalam pemerintahan kami lihat ada dualisme. RN: Padahal Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan lebih banyak dari Papua kemarin itu ya. Tetapi koq sampai begitu sikapnya. Kenapa? TB: Iya itu yang kami sendiri heran. Kami sendiri lihat bahwa Megawati itu seorang tokoh demokratis, tapi pada saat ini kami lihat bahwa dia lebih pada penekanan. Keinginan atasan itu yang harus didukung, sedangkan suara rakyat itu tidak terlalu diperhatikan. Itu kami heran. Demikian Tom Beanal dari Dewan Presidium Papua. * KINI GILIRAN KETUA UMUM PKB MENUDING FUAD BAWAZIER KORUP PKB tampaknya bersatu dalam menyerang Fuad Bawazier. Setelah anggota FKB Fuad Amin, menuding Fuad Bawazier membiayai sejumlah demo anti Gus Dur, kini giliran Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil menuding Fuad telah korupsi uang negara triliunan rupiah melalui BLBI. Setelah Fuad Amin digugat, lalu Matori yang digugat Fuad Bawazier. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangannya Soeharto, akhir-akhir ini menjadi bulan-bulanan para pengikut Gus Dur, baik di DPR maupun di jalanan. Sebagaimana halnya saat-saat menjelang Sidang Tahunan MPR yang lalu, kini pun Fuad dituduh sebagai salah satu donatur demo massa untuk menggulingkan Gus Dur. Padahal sejumlah sumber lain, misalnya kalangan mahasiswa Jakarta, sudah mengaku bahwa mereka sebenarnya dibiayai Probosutedjo, adik tiri mantan Presiden Soeharto. Tetapi secara lihai Probo diberitakan akan masuk PKB, partainya Gus Dur. Kemarin Kyai Haji Fuad Amien Imron tokoh PKB di Komisi I DPR menantang Fuad Bawazier untuk menggugatnya di pengadilan. Soalnya mantan Menteri Keuangan zaman Soeharto itu merencanakan untuk membawa kasus Fuad Amien ke pengadilan. Fuad Bawazier yang dikenal rajin menyumbang itu, merasa dirinya kuat kembali karena sudah memimpin KAHMI. Ketua Dewan Nasional KAHMI itu berencana menggugat KH Fuad Amin Imron karena Fuad yang satu ini menuduh dirinya sebagai orang yang berada di balik aksi-aksi demo penggulingan Gus dur. "Saya akan menuntut Fuad Amin", katanya kepada pers. "Fuad Amin telah memfitnah saya sebagai motor gerakan anti Gus Dur," jelasnya. Fuad Amin memang menuding Fuad Bawazier bersama Ginandjar Kartasasmita menggerakkan demo anti Gus Dur, agar dengan demikian kasus Orba tidak terungkap. Ginandjar yang selama puluhan tahun mengabdi kepada keluarga Cendana, dan berkali-kali menjadi menteri, kini entah bagaimana, menduduki jabatan Wakil Ketua MPR. Selama satu tahun terakhir ini setiap kali ada demonstrasi anti Gus dur di ibukota, maka kalangan NU dan PKB langsung saja menuduh kedua orang itu bersama Arifin Panigoro sebagai donatur gerakan-gerakan anti Gus Dur. Arifin Panigoro adalah salah satu dari tiga pengusaha Orde Baru yang dahulu dibesarkan oleh Ginandjar. Beberapa saat sebelum Soeharto jatuh Arifin ikut-ikutan berpolitik. Dan kini dengan dukungan dananya sebagaimana halnya dengan Fuad Bawazier ia pun aktif menguasai sebagian besar anggota DPR yang kurang mampu. Pada zaman Soeharto orang pun takut kepada para pengusaha semacam Bob Hasan dan Probosutedjo yang punya jalur politik dan dana yang kuat. Sekarang banyak tokoh mahasiswa dan anggota parlemen yang tunduk pada pengusaha-pengusaha berpolitik semacam Arifin Panigoro dan Fuad Bawazier. Tetapi anggota DPR Fuad Amien Imron sudah menyatakan tidak gentar pada Fuad Bawazier yang banyak dananya itu. Tokoh ulama asal Madura itu yang juga salah satu Ketua Dewan Suro PKB ini justru bermaksud memberi perlawanan. "Saya siap dengan data-data dan saksi-saksi," katanya kemarin. Ada 40 saksi yang bersedia memberikan kesaksian keterlibatan Fuad dalam menggerakkan aksi demo penggulingan Gus Dur, ujarnya. Pemimpin pondok pesantren di Jawa Timur ini menegaskan kepada pers di Jakarta bahwa ia tidak pernah akan mencabut keterangannya. Dan ia tidak akan berdamai jika kasusnya masuk ke pengadilan. Ketua Pengurus Wilayah NU Jakarta Raya Abdul Wahid Azis Bisri menyatakan kalau sudah ada bukti-bukti maka NU akan meminta pihak kepolisian agar menangkap Fuad Bawazier. Sebagai pembina Banser Nasional kyai muda ini mengatakan, "Kami dan kawan-kawan di Banser dan di GP Ansor sebetulnya sudah banyak tahu tentang kegiatan Fuad Bawazier selama ini." Selain kegiatannya di KAHMI (Korps Alumni HMI) saya memperoleh informasi bagaimana kegiatan Fuad di Amerika Serikat dahulu. "Kawan-kawan sedang mencari bukti-bukti atau informasi tambahan mengenai Fuad Bawazir," katanya. Kalau sudah diperoleh akan diserahkan ke aparat hukum karena Banser dan Ansor tidak akan mengambil tindakan. Dari keterangan kedua kyai ini nampak bahwa orang-orang NU mulai kebingungan melihat masuknya ribuan demonstran ke Jakarta. Mereka yang berdemonstrasi di gedung DPR meminta Gus Dur turun jelas mempunyai dukungan dana yang kuat. Sedangkan NU sendiri tidak mampu mengerahkan massanya dari Jawa Timur karena kekurangan dana. Menurut seorang asisten menteri, jika para pemimpin PKB dan NU mau menjual mobil-mobil dan rumah baru mereka yang dibeli dalam satu tahun terakhir ini, maka masalah dana itu gampang dapat diatasi. Tetapi mereka tidak mau melakukan hal itu karena khawatir jika Gus Dur tiba-tiba lengser maka mereka tidak sempat menikmati kekuasaan yang diperoleh di luar perkiraan mereka itu. Namun demikian harus diakui pula bahwa para mantan menteri dan pejabat Soeharto berusaha keras menggulingkan Gus Dur agar dapat terbebas dari segala jeratan hukum atas perilaku mereka selama puluhan tahun memerintah. Munculnya kasus tuntutan merdeka di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Riau, Papua, dan lainnya, ditengarai dibidani oleh tokoh-tokoh Orde Baru yang kini beroposisi. Demikian pun pelbagai pembentukan laskar dan satgas baik di daerah basis Islam maupun Kristen. Maka wajarlah jika orang pun percaya bahwa gerakan-gerakan demonstrasi menjatuhkan Gus Dur pun didalangi tokoh-tokoh Orde Baru yang sama. * KONFERENSI IKLIM DI DEN HAAG MEMASUKI MINGGU MENENTUKAN INTRO: Pada minggu kedua konperensi perubahan iklim COP (Conference of the Parties) keenam di Den Haag, suasana pembicaraan makin bernada keras. Presiden Jacques Chirac dari Prancis yang adalah ketua Uni Eropa, pada pidatonya menuding Amerika Serikat karena adalah emitor, atau penghasil gas rumah kaca paling besar di dunia. Pola pemakaian energi satu orang Amerika sama dengan tiga orang Prancis, katanya. Nada pidato ini pada gilirannya bikin Amerika jengkel. Ketua delegasi Amerika Serikat Frank Loy menangkis tudingan Prancis dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan banyak hal untuk menghemat penggunaan energi, tapi barangkali Presiden Chirac tidak tahu mengenai hal itu. Walaupun demikian, setelah kata-kata tajam itu, Frank Loy sebagai ketua delegasi dari Amerika Serikat sudah berbicara lagi dengan Dominique Voynet, Menteri Lingkungan Hidup Prancis yang sekarang adalah ketua Uni Eropa. Laporan Yanti Mualim dari Den Haag. Minggu kedua ini adalah minggu yang menentukan. Menteri-menteri lingkungan hidup dari sekitar seratusenampuluh negara hadir di Den Haag untuk menentukan nasib Kyoto Protokol yang disepakati pada COP ketiga pada tahun 1997 di Jepang. Ketika itu disepakati negara-negara industri kaya Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang mengurangi gas rumah kaca mereka untuk anggaran tahun 2008-2012 masing-masing dengan delapan persen, tujuh persen dan enam persen kurang dari taraf emisi tahun 1990. Ada enam jenis gas penyebab dampak rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan bumi. Salah satu di antaranya adalah CO2 yang dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Untuk mengurangi gas penyebab dampak rumah kaca itu Kyoto Protokol menyebut beberapa cara antara lain Clean Development Mechanism atau disingkat menjadi CDM, Joint Implementation dan Emissions Trading. Mekanisme-mekanisme ini memungkinkan negara industri yang harus mengurangi gas rumah kaca mendanai pembangunan industri dengan teknologi bersih di negara lain untuk melunasi kewajibannya mengurangi gas rumah kaca. Sedang yang disebut Emissions Trading adalah membeli jatah membuang gas rumah kaca dari negara lain. Ini terutama menyangkut bekas Uni Sovyet yang setelah ambruknya ekonomi di sana banyak pabrik tidak bekerja lagi, maka mereka tidak menghasilkan gas rumah kaca. Itulah yang disebut hot air. Udara goreng ini dengan senang hati ingin dijual oleh Rusia pada Amerika Serikat. Pada COP 6 di Den Haag inilah harus ditentukan bagaimana penerapan mekanisme itu. Dan penafsiran cara penerapan inilah menjadi pangkal pertentangan di antara terutama negara-negara industri kaya Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Amerika Serikat didukung Jepang dan Kanada serta Australia, mengatakan hutan-hutan harus dihitung sebagai pengisap CO2. Hal ini disebut sebagai sinks. Kalau hutan-hutan ikut dihitung, maka kewajiban Amerika Serikat mengurangi CO2 mereka berkurang karena gas itu sudah diisap oleh hutan. Hal ini sangat ditentang oleh Uni Eropa dan organisasi-organisasi lingkungan hidup yang sudah sejak awal mengatakan bahwa memasukkan hutan dalam mekanisme ini adalah menghancurkan integritas konperensi ini. Di dalam Uni Eropa sendiri ada sedikit perpecahan karena negara-negara anggota seperti Finlandia dan Swedia yang punya banyak hutan cukup tergiur dengan cara berpikir Amerika Serikat. Memang benar pohon-pohon mengisap CO2, tapi bagaimana menghitung berapa ton CO2 yang diisap oleh hutan tertentu, belum ada kejelasan. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang punya kepentingan kalau hutan masuk dalam sinks atau dihitung sebagai penyerap CO2? Dengarkan pidato menteri lingkungan hidup Sony Keraf. "Bagi Indonesia Clean Development Mechanism adalah cara pertama yang sangat penting untuk mempercepat perkembangan sistematis. Namun cara ini perlu dianggap sebagai tambahan dalam usaha mengurangi emisi gas rumah kaca. Kami berpendapat bahwa sinks bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca." Indonesia terbuka menerima dimasukkannya sinks atau daya isap CO2 oleh hutan-hutan ke dalam CDM atau Clean Development Mechanism. Namun harus ada persyaratan dan penghitungan yang jelas. Memasukkan hutan harus dilihat sebagai usaha tambahan untuk mengurangi gas rumah kaca, dan bukan sebagai usaha utama. Masuknya hutan dalam penghitungan dan mengurangi gas rumah kaca tidak boleh bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain seperti keaneka ragaman hayati dan kelestarian hutan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
