--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 30 November 2000 15:40 UTC ** POLISI TANGKAP PEMIMPIN PAPUA DON FLASSY ** BENTROKAN BARU AMBON RENGGUT 50 KORBAN JIWA ** ISRAEL BERSEDIA KEMBALIKAN 10% KAWASAN TEPI BARAT ** TOPIK GEMA WARTA: ADA SKENARIO BESAR JAKARTA UNTUK 1 DESEMBER DI PAPUA BARAT ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR DAN MEGA SIAP GUNAKAN KEKERASAN DI PAPUA DAN ACEH * POLISI TANGKAP PEMIMPIN PAPUA DON FLASSY Pemimpin Papua Barat Don Flassy ditangkap polisi. Flassy dipandang sebagai salah seorang pencetus perlawanan terhadap Jakarta. Awal pekan ini polisi juga telah menangkap dua pucuk pimpinan Dewan Presidium Rakyat Papua. Ketiga tokoh tersebut dituduh melancarkan aksi sparatisme dan pengkhianatan negara. Mereka bisa dikenai hukuman penjara maksimal, seumur hidup. Ketiganya ditangkap sehari menjelang HUT kemerdekaan Papua Barat yang diploklamirkan tahun 1961. Polisi dan tentara dikerahkan untuk mencegah kerusuhan sehubungan rencana upacara pengibaran bendera Papua, Bintang Kejora, Jum'at besok. Indonesia bersedia memberi Papua Barat otonomi luas tapi menentang keras kemerdekaan propinsi, yang kaya hasil bumi itu. * BENTROKAN BARU AMBON RENGGUT 50 KORBAN JIWA Dipastikan 50 orang tewas akibat bentrokan SARA di pulau Ambon Maluku. Menurut kepolisian sekelompok muslim menyerbu dusun limapuluh kilometer timur laut Ambon. Insiden ini mengejutkan karena beberapa saat terakhir di Maluku justru mulai tenang. Selama dua tahun terakhir kekerasan SARA Maluku menewaskan sekitar empat ribu jiwa. * ISRAEL BERSEDIA KEMBALIKAN 10% KAWASAN TEPI BARAT Perdana Menteri Israel Ehud Barak menyatakan bersedia mengembalikan 10% lagi kawasan Tepi Barat ke Palestina. Pengembalian tanah itu merupakan bagian dari kesepakatan antara Palestina dan Israel, untuk tidak membahas konflik kota Yerusalem. Selanjutnya Israel juga bersedia mengakui negara Palestina merdeka apabila kesepakatan baru ini ditandatangani. Menurut Barak masalah kota Yerusalem dan kepulangan pengungsi Palestina harus dibicarakan belakangan. * AKSI UNJUK RASA FILIPINA DESAK PRESIDEN ESTRADA MUNDUR Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di muka istana presiden ibukota Filipina Manila. Mereka mendesak Presiden Joseph Estrada mundur. Meskipun hari ini Filipinan memperingati hari pahlawan, namun aksi unjuk rasa terus dilanjutkan. Selama ini Presiden Estrada dituduh menerima uang suap dari sindikat judi. Sang presiden sendiri menyangkal keras keterlibatannya. Ia yakin upaya impeachment terhadap dirinya akan gagal. * JEPANG ADILI PENDIRI GERAKAN TEROR KIRI Pengadilan Jepang akan mengadili pendiri gerakan teroris Tentara Merah. Organisasi ini dituduh menduduki kedutaan besar Prancis di Den Haag Belanda tahun 1974. Sang pendiri, nyonya Fusako Shigenobu dicari polisi selama dua dasawarsa. Baru bulan ini ia berhasil ditangkap di sebuah hotel di Jepang barat. Selama dupuluh tahun ini Shigenobu diperkirakan bersembunyi di Libanon, basis operasi gerakan teror Jepang Tentara Merah. Organisasi kiri ini dinyatakan bertanggungjawab atas sejumlah aksi berdarah, penculikan dan pembajakan di tahun 70-an. Aksi penyanderaan di kedutaan besar Prancis di Den Haag tersebut dilakukan empat anggota tentara merah. Mereka menyandera 11 karyawan termasuk sang duta besar sendiri. Para sandera bebas setelah pemerintah Prancis melepas seorang anggota Tentara Merah yang mendekam di penjara Paris. * SENJATA GELAP BERJUMLAH BESAR DITEMUKAN DI KOSOVO Pasukan NATO menemukan sejumlah besar senjata di Kosovo. Pada sebuah patroli rutin, tentara NATO asal Norwegia menemukan truk penuh peluru, granat, peluncur mortir dan ranjau anti tank. Angkutan tersebut diduga untuk pemberontak Albania di bukit Presevo, Serbia Selatan. Hari-hari belakangan bukit tersebut menjadi kancah kontak senjata antara warga etnik Albania dengan polisi Serbia. Milisia etnik Albania ingin merebut kawasan bukit Presevo dengan alasan hampir semua penduduknya adalah warga etnik Albania. Selasa silam pemerintah Serbia dan warga keturunan Albania menyepakati gencatan senjata di Kosovo. * PARLEMEN PRANCIS TAMBAH BATAS USIA ABORTUS Parlemen Prancis menyetujui kebijakan baru mengatur abortus atau penguguran kandungan. Mayoritas partai kiri Prancis mendukung UU penambahan usia kandungan yang dapat digugurkan, dari 10 menjadi 12 minggu. UU tersebut ditentang partai kanan Prancis. Setiap tahun sekitar 5000 perempuan Prancis terpaksa mengugurkan kandungan di luar negeri karena usia kandungannya sudah di atas sepuluh minggu. Rancangan UU baru ini masih harus disetujui dewan perwakilan rakyat. Selanjutnya Prancis juga akan membahas UU penguguran kandungan pada remaja bawah umur. * SEJUTA KARTU SUARA FLORIDA DIANGKUT KE PENGADILAN Sekitar sejuta kartu suara dua distrik Florida harus diangkut ke kantor pengadilan Tallahassee. Demikian keputusan pengadilan Tallahassee dalam proses naik banding yang diajukan calon Presiden partai Republik, George W. Bush. Sebelumnya kubu Demokratnya Al Gore menghendaki pengangkutan 14 ribu suara ke pengadilan. Sebagai tanggapanya pihak Bush menuntut semua suara dibawa ke pengadilan. Polisi akan mengawal ketat transportasi kartu-kartu suara itu. Barang tersebut akan dijadikan bukti. Masih belum jelas apakah benar-benar akan diadakan penghitungan ulang. Saat ini baik Bush maupun Gore tengah mempersiapkan kepindahan mereka ke Gedung Putih. * ARISTIDE MENANGKAN PEMILU HAITI Seperti diduga semula pemilu Haiti dimenangkan Jean-Bertrand Aristide. Menurut dewan pemilu, Aristide meraih 92 % suara. Sebelumnya Aristide pernah dua kali menjabat presiden. Hasil pemilu Haiti ini sudah bisa diduga sebelumnya karena pihak oposisi tidak turut serta dalam pemilu. Gabungan oposisi menuduh partai berkuasa Lavalas-nya Aristide ingin berkuasa sendiri. Sejumlah besar pemilih Haiti tidak menggunakan mereka karena disamping aksi boykot oposisi, pemilu ini diwarnai kekerasan. Beberapa saat menjelang pembukaan tempat pemungutan suara, sebuah bom meledak di ibukota Port-au-Prince dan menewaskan dua warga. * ADA SKENARIO BESAR JAKARTA UNTUK 1 DESEMBER DI PAPUA BARAT Intro: Sekitar lima sampai 10 ribu pasukan TNI dan Brimob dikerahkan ke berbagai kabupaten di Irian Jaya sehubungan dengan peringatan pernyataan kemerdekaan Papua Barat 1 Desember hari ini. Di Jakarta Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan penambahan kekuatan tersebut tanpa merincikan jumlahnya. Hal itu karena ada kekuatan-kekuatan yang bermaksud memisahkan diri dari Negara Kesatuan, katanya. Berikut laporan rekan Aboeprijadi Santoso dari Jayapura yang sekarang oleh warganya dinamai Port Numbay: Tiga hari lagi Aceh akan menyambut ulang tahun pernyataan kemerdekaan yang dilakukan oleh Gerakan Atjeh Merdeka, GAM pada tahun 1976. Sedangkan Irian Jaya hari ini mengibarkan bendera Bintang Kejora di semua pelosok negeri. Jayapura atau Port Numbay akan menggelar pengerekan bendera tersebut di Taman Imbi Jalan Martin Indei di pusat kota, yang menurut penguasa harus merupakan pengibaran yang terakhir kalinya. Sampai saat ini bendera tersebut masih berkibar di lima kabupaten, tetapi mulai tanggal 2 Desember besok, Bintang Kejora hanya boleh dikibarkan di rumah ketua Lembaga Masyarakat Adat. Jadi di rumah Theys Hylo Eluay di Sentani, pemimpin Papua yang kemarin dulu di tahan itu. Jadi bendera yang mengekspresikan kesadaran dan identitas politik rakyat Papua ini tidak boleh menjadi simbol politik, tetapi dikebiri menjadi simbol budaya bahkan seolah dikerdilkan menjadi simbol pribadi Theys Eluay selaku ondofolo atau kepala suku. Tetapi barang siapa mengira bisa menggusur begitu saja suatu simbol yang bermakna identitas historis dan yang populer itu pasti keliru belaka. Wajah orang Papua boleh jadi seolah-olah acuh, tetapi di setiap sanubarinya tersimpan hati kecil ingin merdeka dan rindu Bintang Kejora, demikian kata orang di Port Numbay sini. Di Irian Jaya tak ada lagi yang meragukan sang Bintang Kejora pasti akan berkibar terus. Kota Fakfak yang menjadi konsentrasi tentara boleh jadi sepi, tetapi di Serui ada rencana untuk mengerek 200 bendera sekaligus di satu tempat. Apalagi di pedalaman sampai Merauke, di mana semangat kemerdekaan Papua tidak dapat dilecehkan dan dihabisi begitu saja dengan sebuah larangan. Presidium Dewan Papua yang memotori perjuangan kemerdekaan Papua tentu menyadari hal itu. Jadi mengapa Presidium ini pada 9 November yang lalu sepakat dengan Muspida (Musyawarah Pemerintah Daerah) untuk menurunkan bendera itu mulai tanggal 2 Desember besok. Pertanyaan inilah yang dikaitkan dengan hubungan akrab beberapa anggotap presidium dengan elit politik di Jakarta, juga dengan penambahan pasukan di Irian Jaya. Dan siapa pula yang bulan-bulan belakangan ini telah menyebarkan kepada seluruh rakyat Papua bahwa hari ini 1 Desember 2000 benar-benar akan diumumkan kemerdekaan Papua Barat. Walhasil tidaklah mengherankan banyak spekulasi di Jayapura dewasa ini, bahwa ada kalangan garis keras di Jakarta yang mau merekayasa kerusuhan pada 1 Desember ini. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembusukan nama Presidium Dewan Papua sekaligus dalam rangka menggusur Presiden Gus Dur di Jakarta. John Rumbiak salah satu pemimpin LSM yaitu LSM ELSHAM di Jayapura, misalnya amat cemas dan telah menyiapkan pos-pos pemantauan dan bantuan, John Rumbiak [JR] : " Ditangkapnya dua pemimpin Presidium Dewan Papua, Theys H Eluay dan Thoha Al Hamid, saya merasa bahwa ini suatu tindakan provokatif yang dilakukan oleh aparat kemanan terhadap pendukung dua pemimpin. Dikehendaki supaya menimbulkan kemarahan dari masyarakat untuk kemudian terjadi konflik yang bisa mengalami eskalasi. Yang kemudian bisa menjustifikasi aparat keamanan untuk intervensi. Saya melihat bahwa ada satu setting skenario besar diberlakukan secara nasional oleh garis keras, lawan-lawan dari Presiden Gus Dur yang sedang mengeksploitasi kasus Papua termasuk juga Aceh dengan mengirimkan ribuan pasukan ke Papua Barat, mengabaikan semua kemungkinan dialog yang dilakukan oleh Dewan Presidium Papua yang selama ini memperjuangkan aspirasi perjuangan rakyat Papua. Lalu mengkandaskan semua kemungkinan-kemungkinan proses damai yang untuk mencapai penyalesaian persoalan Papua secara damai demokratis dan adil. Radio Nederland [RN] : Jadi anda mengkhawatirkan kerusuhan yang cukup besar ya, ini cukup membahayakan bagi semua pihak ? JR: Saya lihat setting skenario itu sedang menargetkan konflik yang bisa digarap pada tingkat rakyat Papua dengan masyarakat pendatang. Yang kedua antara masyarakat Papua sendiri terutama antara masyarakat di wilayah pegunungan dan masyarakat wilayah pesisir pantai. Kondisi itu sudah sangat muncul nampak sekali pada sebuah persetujuan untuk menurunkan bendera Papua pada tanggal 2 Desember nanti. Itu antara Presidium Dewan Papua dengan Muspida setempat pada tanggal 9 November lalu. Saya lihat ini adalah taktik yang ditempuh penguasa untuk menciptakan konfrontasi antara rakyat Papua dengan Presidium Dewan Papua, dengan mengeluarkan suatu persetujuan. Demikian John Rumbiak yang mengakhiri laporan rekan Aboeprijadi Santoso dari Port Numbay alias Jayapura. * GUS DUR DAN MEGA SIAP GUNAKAN KEKERASAN DI PAPUA DAN ACEH Warga Australia harus menunda kepergiannya ke Irian Jaya, Nusatenggara Timur, Maluku dan Aceh. Dikhawatirkan, dalam pekan ini setiap waktu bisa saja pecah kekerasan, kata pemerintah Australia, Kamis. Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Sidang Kabinet yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri di Bina Graha, Jakarta, Kamis, berlangsung selama 3,5 jam, diakhiri tanpa keterangan resmi hasil sidang itu, padahal selama ini selalu diberikan keterangan. Presiden KH Abdurrahman Wahid sendiri sudah meninggalkan sidang dua jam sebelum berakhir. Namun menjawab pertanyaan wartawan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kalau ada gerakan di Aceh dan Irian "akan kita tindak". Tentunya sebelumnya dengan tindakan-tindakan persuasif, jelas Bambang. Pemerintahan Gus Dur nampaknya kini sudah siap berperang. Ada yang mengatakan "mungkin ini dapat disamakan dengan kerajaan Belanda yang dahulu melancarkan perang atau aksi polisionalnya terhadap koloni-koloninya yang memberontak. "Namun gereja-gereja di Irian kemarin meminta agar Papua tidak disamakan dengan Aceh mengingat rakyat Papua sama sekali tidak menggunakan senjata dalam menghadapi Indonesia. Seorang pengamat melihat bagaimana pemerintahan Gus Dur-Mega ini kembali akan melakukan tindakan-tindakan yang dahulu dilakukan Soekarno pada tahun-tahun 50an. Ketika itu pemerintah bertindak lebih represif lagi. Daerah-daerah yang menuntut otonomi luas langsung di bom oleh AURI meski tidak bersenjata. Akibatnya rakyat-rakyat di daerah, utamanya Permesta di Sulawesi Utara, cepat-cepat mempersenjatai diri dengan meminta bantuan senjata dari luar negeri. Hal yang sama nampaknya akan terjadi di Irian Jaya. Begitu pembunuhan meluas maka bisa saja negara-negara di Pasifik diam-diam membantu rakyat Papua dengan senjata, katanya. Karena itu kemarin para pimpinan gereja di Irian Jaya berseru kepada aparat keamanan TNI dan Polri serta Tentara Nasional Papua/Organisasi Papua Merdeka agar menahan diri, untuk menghindarkan terjadinya konflik vertikal dan horisontal yang mengakibatkan rakyat kecil menjadi korban. Permintaan itu tertuang dalam seruan bersama pimpinan gereja yang dibacakan Sekjen Badan Pekerja Am Sinode Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, Pdt. Corinus Berotabuy, M.Th kepada pers di Jayapura. Kemarin Menteri Pertahanan Mahfud sudah berjanji tidak akan memerintahkan penembakan di tempat. "Apa akan ada perintah tembak di tempat atau lainnya," tanya wartawan. "Kalau cuma untuk itu, aparat di Aceh maupun Irian Jaya yang akan melakukan tindakan. Itu cukup dengan tindakan kepolisian biasa. Tindakan keamanan biasa, tanpa harus tembak di tempat," katanya. Ia menjelaskan, pemerintah tetap pada keputusannya untuk mengedepankan sikap persuasif melalui cara-cara damai dan perundingan dalam menghadapi masalah di Propinsi Irian Jaya dan Aceh daripada mengedepankan tindakan represif. Jadi pemerintah tetap bersandar pada keputusan sidang kabinet yang lalu, dan berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR tanggal 28 November lalu. "Tetapi terhadap siapa pun yang melakukan deklarasi kemerdekaan secara sepihak, tanggal 1 Desember di Irian dan tanggal 4 Desember di Aceh akan dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana mestinya," kata Menhan. Soal penangkapan ketua Dewan Papua dan Ketua SIRA ia menjelaskan sudah ada bukti-bukti hukum bahwa mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dengan penangkapan-penangkapan di Aceh dan Irian Jaya itu, menurut seorang aktivis LSM, nampak bahwa pemerintahan Gus Dur kembali telah menghalalkan penangkapan-penangkapan politis. Langkah pemerintah ini jelas hanya akan memperkuat posisi kelompok garis keras di Aceh maupun Papua. Para pemimpin rakyat yang ditahan saat ini adalah tokoh-tokoh anti kekerasan di daerah. Gelar konvoi 2000 pasukan dan panser di Jayapura dan enam ribu pasukan TNI/Polri lainnya diseluruh Irian jaya, serta penggeledahan di jalan-jalan sebagai apa yang disebut sebagai shock therapy belum tentu akan berhasil. Pengalaman TNI selama puluhan tahun di Aceh nampaknya belum juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Namun sebagaimana dikatakan seorang aktivis LSM, dengan duduknya beberapa jenderal Kopasus di kabinet maka orang pun tidak perlu heran melihat sikap kabinet yang kini sudah trigger happy itu. Gus Dur yang kini dalam posisi terjepit mau tak mau harus menyerah pada keinginan Wapres Megawati yang dikelilingi jenderal fasis semacam Theo Syafiie dan Sembiring Meliala, katanya. Seharusnya pemerintah segera menggelar pengadilan-pengadilan HAM di Aceh dan Irian Jaya dan bukannya justru mempersiapkan Kopasus untuk kembali dikirim ke sana. Sekarang pun rakyat mulai mencemooh konvoi tentara yang lewat di jalan-jalan raya Jayapura. Bisa jadi suatu saat kabinet Gus Dur-Mega yang dicemooh rakyat karena dalam keadaan panik lagi-lagi merangkul tentara. Fraksi TNI-Polri pun sudah mengusulkan agar darurat militer diberlakukan di ibukota. Asisten Menko Polsoskam bidang Komunikasi, I Wayan Karya kepada pers usai Rakor Polkam, mengatakan, pemerintah khawatir Jakarta akan terkena imbas peristiwa 1 Desember dan 4 Desember di Irja dan Aceh. "Untuk Jakarta, apapun yang terjadi karena refleks akibat di daerah Aceh maupun Irian, agar dapat segera diatasi" ujar Wayan soal hasil Rakor itu. Sebelas gereja pun kini mencurigai adanya skenario penguasa untuk memperjuangkan darurat sipil dan darurat militer. Sementara itu PDS, Perhimpunan Demokratik Sosialis, yang baru terbentuk melihat ditangkapnya, Ketua dan Sekjen Presidium Dewan Papua Theys Eluay dan Thaha Alhamid serta Ketua SIRA Rakan, Muhammad Nazar, membuktikan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak demokratis. Tindakan polisi ini, dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan seluruh elite politik Indonesia yang duduk di MPR/DPR, tidak memiliki konsep dan sikap politik yang jelas dalam menyelesaikan secara demokratis tuntutan rakyat di kedua daerah tersebut. Hal ini terjadi, lanjut PDS, karena pemerintah dan MPR/DPR hanya sibuk memperebutkan kekuasaan politik semata. PDS, menuding para politisi-politisi di MPR/DPR telah bertindak diskriminatif dan sok ilmiah. Mereka begitu antusias, dan proaktif menyoroti kesalahan Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi, membiarkan saja tindakan brutal aparat keamanan di daerah sambil dengan bangganya meneriakkan jargon persatuan dan kesatuan bangsa. Dikatakannya juga, pemerintahan Gus Dur tahu bahwa persoalan pokok di kedua daerah tersebut adalah persoalan politik yang karenanya harus diselesaikan secara politik pula. Pemerintah malah menyerahkan penyelesaian masalah di kedua daerah tersebut kepada sikap pragmatis dan brutal aparat keamanan. Dengan sikap ini, pemerintah secara sengaja maupun tidak, telah membiarkan bangkitnya kembali watak, metode dan praktek represif rejim Orde Baru. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
