--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 29 November 2000 15:40 UTC ** KETUA DAN SEKJEN DEWAN PRESIDIUM PAPUA RESMI DITAHAN ** DEKLARASI KEPRIHATINAN KOMISI EROPA TERHADAP KEKERASAN DI INDONESIA ** TAHUN DEPAN TIMOR TIMUR AKAN MENJADI NEGARA TERSENDIRI ** TOPIK GEMA WARTA: PENAHANAN THEYS ELUAY MEMPERKUAT TREND DISINTEGRASI ** TOPIK GEMA WARTA: 151 ORANG ANGGOTA DPR INGIN GULINGKAN GUS DUR * KETUA DAN SEKJEN DEWAN PRESIDIUM PAPUA RESMI DITAHAN Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay resmi menjadi tahanan di Polda Irian Jaya. Demikian dikatakan Kasubdit Penum Senior Superitenden Timbul Sianturi, siang tadi di Mabes Polri Jakarta. "Theys ditahan karena dinilai sudah melakukan tindakan makar yang mengarah kepada disintegrasi bangsa," ujarnya usai berbicara dengan Kadit Serse Polda Irian Jaya Senior Superitenden Tukarno. Theys yang datang ke Mapolda Irian Jaya, Jl Sam Ratulangi, Jayapura, sekitar pukul 09.30 WIT, hari ini. Theys tiba dengan mengenakan kaos putih dan topi berhias burung cenderawasih dengan didampingi tim penasihat hukumnya. Sekitar 50 orang anggota Satgas Papua yang membawa bendera Bintang Kejora juga turut mengantarkannya. Sementara itu, sekretaris jenderal (Sekjen) Presidium Dewan Papua (PDP) Toha Alhamid, juga resmi ditahan Mapolda Irja dengan tuduhan melakukan makar memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya. Alasan penahanan dirinya, kata Toha, karena takut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dalam surat penahanan itu disebutkan bahwa Toha ditahan sampai 18 Desember 2000. * DEKLARASI KEPRIHATINAN KOMISI EROPA TERHADAP KEKERASAN DI INDONESIA Komisi Eropa menyatakan keprihatinannya karena semakin meningkatnya ketegangan dan kekerasan di beberapa kawasan di Indonesia, terutama di Aceh, Maluku dan Irian Jaya. Deklarasi yang ditandatangani oleh negara-negara Uni Eropa dan asosiasinya dari Eropa Timur - Eropa Tengah dan negara-negara yang tergabung dalam kawasan Ekonomi Eropa, EFTA, itu menegaskan dukungannya atas keutuhan Indonesia dan mendesak berbagai pihak yang bertikai untuk lebih mengadakan dialog katimbang menggunakan kekerasan. Khususnya kasus Aceh, Komisi Eropa mendukung sepenuhnya jedah kemanusiaan yang dicapai di Jenewa antara pemerintah Indonesia dan GAM. Komisi ini juga mendesak agar para pelanggar hak asasi di Aceh segera diseret ke pengadilan. Hanya dengan cara demikian, kekerasan di Aceh dapat dicegah, demikian bunyi deklarasi itu. Deklarasi ini selanjutnya menegaskan, komisi Eropa akan terus memantau dari dekat perkembangan di Indonesia, khususnya apa yang terjadi di lapangan. * TAHUN DEPAN TIMOR TIMUR AKAN MENJADI NEGARA TERSENDIRI Timor Timur tahun depan bisa menjadi negara tersendiri. Hal itu dikatakan ketua UNTAET, pemerintahan transisi PBB di Timor Timur. Dari sumber UNTAET dikatakan, pemilu berdasarkan konstitusi baru kemungkinan akan digelar pertengahan tahun depan. Kabinet transisi yang dibentuk Juli lalu, pekan ini, akan mengeluarkan peraturan mengenai parpol. UNTAET memperkirakan, Timor Timur tetap membutuhkan perlindungan dan bantuan dana dari organisasi internasional meskipun telah menjadi negara merdeka. Saat ini di Timor Timur masih terdapat 7.700 pasukan perdamaian PBB, yang bertugas melindungi warga setempat dari serangan milisi pro Jakarta. * 12 JUTA DOLAR BANTUAN UNTUK PEREMPUAN KORBAN KONFLIK MALUKU OCHA (Office for The Coordination of Humanitarian Affair), Kantor Untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan yang berada di bawah Sekretariat PBB tahun ini menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Maluku sebesar 12.332.800. dollar AS. Paket bantuan ini tiap tahun diberikan tema khusus. Tahun ini temanya adalah "Perempuan dalam Peperangan." Untuk Indonesia, Maluku dipilih karena selama dua tahun konflik di Maluku telah menimbulkan korban ribuan orang dan sekitar lima ratus ribu orang terpaksa mengungis dan tinggal di kamp pengungsian. Hal ini dikatakan ketua OCHA Indonesia Michael Elmquist dalam acara jumpa pers di Gedung Perwakilan PBB Thamrin. Ia mengatakan perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban yang utama dalam situasi konflik dan krisis di mana pun. Mereka bukan hanya mengalami akibat langsung dari konflik, tapi juga akibat tak langsung seperti terganggunya distribusi makanan dan pelayanan kesehatan. Padahal menurut Elmquist, perempuan memegang peranan penting dalam usaha mencapai perdamaian. Dalam konflik di Maluku yang disebabkan etnis dan agama, satu-satunya kelompok yang tak punya batasan etnis dan agama adalah perempuan. Untuk itu program kali ini dirancang untuk memastikan apakah bantuan ini sampai pada mereka yang membutuhkan yaitu kaum perempuan dan anak-anak. * TOKOH OPOSISI SAYAP KANAN ARIEL SHARON SIAP BENTUK KOALISI DENGAN EHUD BARAK Tokoh oposisi sayap kanan Israel Ariel Sharon setuju mengadakan perundingan dengan PM Ehud Barak untuk membentuk pemerintahan koalisi. Persetujuan itu disampaikannya setelah parlemen Israel sepakat mengadakan pemilu dipercepat. Pemilihan anggota parlemen akan diadakan dalam enam bulan mendatang. Kedua pemimpin dalam beberapa pekan terakhir sering bertemu, membicarakan pembentukan pemerintahan darurat untuk menghadapi aksi kekerasan Palestina. Perundingan akhirnya gagal setelah PM Barak menilai Sharon ingin terlalu meyakinkan pendiriannya. Barak telah menjadi PM selama satu setengah tahun. Dia gagal mencapai perjanjian damai dengan Palestina. * POLISI BELANDA MENAHAN SEORANG TERSANGKA LAGI DALAM KASUS DOVER Dalam kasus Dover, polisi Belanda telah mehanan tersangka lainnya, yaitu seorang sopir truk. Pada bulan Juni lalu, 58 orang imigran gelap asal Cina mati lemas dalam truk barang yang bertolak dari Amsterdam. Tersangka berusia 22 tahun itu yang membawa para imigran ke tempat pemberangkatan di Amsterdam. Truk itu kemudian menuju pelabuhan Dover Inggris melalui Belgia. Menteri Kehakiman Belanda mengatakan penahanan itu adalah titik awal dari seluruh penyelidikan kasus tersebut. Sekarang terdapat 10 tersangka, meskipun gembongnya belum ditangkap. Polisi Belanda juga sedang mencari seorang warga Belanda yang diduga terlibat dalam operasi penyelundupan imigran. * RIBUAN MASSA FILIPINA GELAR DEMO MENDESAK JOSEPH ESTRADA SEGERA LENGSER Di Filipina, ribuan massa turun ke jalan melakukan demonstrasi selama dua hari menentang presiden Joseph Estrada. Mereka mendesak Estrada segera lengser. Estrada dituduh menerima suap jutaan dolar dari bandar-banda judi gelap di Filipina. Sementara itu Estrada menampik semua tuduhan itu. Dia menegaskan, biarkanlah senat Filipina memutuskannya pada sidang impeachment pekan depan. Kemarin senat menolak pernyataan Estrada yang menyatakan dirinya tidak bersalah. * KONFLIK HUKUM PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT BELUM BERAKHIR Di Amerika Serikat, konflik hukum pemilu presiden masih berlanjut. Calon presiden dari Partai Demokrat Al Gore mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung Florida hari ini agar kotak suara yang belum terhitung dengan tangan, harus dilanjutkan perhitungannya selama pekan ini. Sekitar 10 ribu kotak suara di Miami yang tak dapat dihitung dengan mesin. Calon dari Partai Republik George W Bush yang secara resmi mengklaim kemenangan di Florida hari Minggu lalu, menolak tuntutan Al Gore itu. Sampai saat ini, Bush sedang dalam proses pembentukan kabinet. * PENAHANAN THEYS ELUAY MEMPERKUAT TREND DISINTEGRASI Theys Eluay, ketua lembaga masyarakat adat dan ketua Presidium Dewan Papua, dewan yang memotori perjuangan kemerdekaan Papua Barat, mulai kemarin ditahan Polda Jayapura Irian Jaya atas tuduhan melakukan makar. "Saya merasa ditipu oleh Kapolda" ujar Theys yang dielu-elukan puluhan Satgas Papua di depan kantor Polda tersebut. Hari ini Presidium Dewan Papua akan bertemu dengan Gubernur S. Salosa. Sementara itu situasi Papua sempat tegang. Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jayapura alias Port Numbay. Theys Eluay telah resmi ditahan 20 hari mulai 29 November sampai 18 Desember mendatang dengan tuduhan tindak pidana mengancam keamanan negara dan ketertiban umum yaitu sejumlah pasal KUHP yang bernada makar. Sebagai pemimpin besar, kata Theys Eluay, saya menerima kenyataan ini dan harus taat pada hukum Indonesia, bukan taat pada kekerasan, karena situasi dan kondisi telah diciptakan oleh polisi agar menjurus pada hal-hal bersifat fisik, demikian tanggapan Theys seperti ditirukan oleh Hendrik Thomasoa, ketua tim pengacara Theys Eluay. Ketua Presidium Dewan Papua ini merasa dijebak dan diprovokasi. Tak ada surat penahanan ke rumah, tak pernah dipanggil baik-baik tapi langsung ditahan, jelas Thomasoa. Sebaliknya Kapolda Irian Jaya Brigjen Pol. Wenas mengatakan berkas Theys Eluay sudah lama disiapkan, tapi belum lengkap dan Theys selalu menghindar. Jadi sekarang kami tangkap, ujar Wenas. Theys sendiri berusaha menemui Wenas tapi gagal. Pemimpin Papua itu sempat menyerukan kepada puluhan anggota Satgas Papua yang menanti dengan tegang di depan kantor Polda Irian Jaya, di pusat Jayapura agar mereka pulang saja. Dan dengan demikian, Theys sebenarnya telah membantu menjaga ketertiban umum. Tim pengacara Theys dan Dewan Presidium Papua kamis ini akan bertemu dengan Gubernur baru Salosa untuk mengimbau agar penahanan Theys ditunda setelah 1 Desember. Jika permintaan ini gagal, maka tim pengacara akan mempraperadilankan Kapolda. Kapolda Irian Jaya mengakui telah merencanakan pemeriksaan dan penangkapan terhadap lima tokoh presidium yaitu Theys Eluay, Herman Awon, Thaha Al Hamid, John Mambor dan Don Flasi. Theys dan Thaha sekarang sudah diciduk. Awon masih di Yogya, Mambor di dekat Jayapura dan Don Flasi di Jakarta. Di Jakarta direktur PBHI Hendardi kamis ini mengeluarkan surat protes. Menurut pendapatnya, langkah-langkah di Irian Jaya itu sejalan dengan yang sekarang dilakukan di Aceh, yaitu menekan dan memeriksa serta menahan para tokoh dan aktivis masyarakat. Penguasa Jayapura tampaknya memang tidak sensitif lagi terhadap jeritan suara rakyat Papua. Padahal tahun lalu, waktu yang sama, bahkan juga dibawah Kapolda yaitu Brigjen Pol Wenas, situasinya sangat bagus. Penguasa sangat terbuka dan berdialog dengan para pemuka masyarakat Papua, demikian ujar seorang peneliti asing membandingkan situasi ketika Gus Dur menyambut awal tahun baru yang lalu. Bulan madu Papua dengan Gus Dur memang sudah berakhir. Penahanan Theys Eluay yang membuat situasi Jayapura cukup tegang sepanjang hari kemarin, mencerminkan puncak memburuknya hubungan Jakarta - Papua sejauh ini. Bersamaan dengan itu tadi malam beberapa anggota DPR pimpinan Zoelvan dari PDIP menuduh presiden Gus Dur telah melanggar dua kaidah konstitusi. Yaitu pertama, memperbolehkan pengibaran bendera Papua Bintang Kejora dan kedua, mencoba menghidupkan kembali asas dari Partai Komunis Indonesia. Jadi menurut kalangan DPR tersebut, bintang kejora sekarang lebih aib, lebih membawa dosa ketimbang palu arit. Ini berarti Jakarta telah meningkatkan ancaman terhadap Dewan Presidium Papua . Dengan demikian Jakarta malah memberi angin kepada kelompok-kelompok pro-M, kelompok pro kemerdekaan yang lebih radikal dan berada di luar dewan papu, seperti FNP- Front Nasional Papua yang terdiri dari eks tapol- napol Kalisosok, Cipinang Jayapura, pimpinan Herman Wajoy dan kelompok DEMAK yaitu Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka pimpinan Beny Yuwenda. Kedua sayap radikal ini mengirik Dewan Presidium Papua yang dinilai dekat dan lunak terhadap Jakarta. Kalau di Aceh Tengku Hasan Di Tiro pada tahun '75 gagal memenangkan tender perusahaan Amerika Battle untuk menguasai gas bumi di Arun dikalahkan oleh Mobil Oil, lalu mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, para pemimpin Papua di Irian Jaya, lain ceriteranya. Theys Eluay dan Tom Beanal adalah dua pemimpin kharismatis yang pragmatis. Theys seorang pemimpin populis yang dekat dengan Gus Dur dan Memperindag Luhut Pandjaitan. Sedangkan wakilnya Tom Beanal yang belakangan menjadi salah satu komisaris PT Freeport telah memanfaatkan perusahaan Amerika ini demi perjuangan Papua. Tom Beanal juga aktivis LSM yang disegani di Jakarta. Andaikata tidak ada peristiwa 27 Juli yang mengangkat peranan kemanusiaan Romo Sandyawan Sumardi, maka sedianya Tom Beanal-lah yang akan memenangkan penghargaan HAM Yap Thiam Award pada tahun 1996. Sementara itu sekarang ini masalahnya adalah rakyat awam Papua sendiri hanya tahu bahwa tahun silam telah dijanjikan bahwa tahun depan yaitu 1 Desember nanti akan diumumkan proklamasi kemerdekaan. Justru inilah yang tidak direncanakan Dewan Presidium Papua. * 151 ORANG ANGGOTA DPR INGIN GULINGKAN GUS DUR Presiden KH Abdurrahman Wahid kini di ujung tanduk, karena dinyatakan telah melanggar UUD 1945 dan GBHN. Itulah alasan 151 anggota DPR RI menandatangani hak menyatakan pendapat (memorandum) yang diserahkan Rabu kemarin kepada pimpinan DPR di Jakarta. Lebih lanjut berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri membatalkan kunjungannya ke Republik Ceko dan Meksiko, yang semula dijadwalkan mulai pekan ini, sehubungan dengan perkembangan situasi dalam negeri, kata Sekretaris Wapres, Bambang Kesowo di Jakarta, Rabu kemarin. Bambang menjelaskan, pembatalan kunjungan tersebut merupakan keputusan Wapres sendiri karena situasi politik dalam negeri, khususnya pekan ini hingga pekan depan, memerlukan keberadaan dan pemikirannya. "Ibu Wapres juga sempat berkonsultasi dengan Presiden sebelum memutuskan untuk tidak jadi meninggalkan Tanah Air," kata Bambang Kesowo kepada pers. Kunjungan ke Republik Ceko dan Meksiko selama sekitar sembilan hari itu semula merupakan kunjungan kenegaraan dalam rangka peningkatan hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut. Bambang tidak menyebutkan secara khusus masalah-masalah dalam negeri yang memerlukan pemikiran Wapres. Namun ia tidak membantah bahwa hal itu berkaitan dengan gejolak politik di Aceh dan Irian Jaya. Sebelumnya sudah beredar kabar bahwa akan ada deklarasi kemerdekaan di Irian Jaya pada 1 Desember besok, dan di Aceh pada 4 Desember mendatang. Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay resmi dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Irian Jaya. Penahanan Theys ini menyusul Sekjen PDP Thaha M. Hamid yang sebelumnya juga sudah ditahan Pemeriksaan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay oleh Ditserse Polda Irja dan penahanan terhadap Sekjen PDP Thaha M Hamid di Mapolda Irja tidak dibahas secara khusus dalam Rakor Polkam sore ini. Sementara itu kemarin, dari Senayan diperoleh berita bahwa sebanyak 151 tanda tangan anggota DPR berhasil dikumpulkan, terkait dengan usul pernyataan pendapat anggota dewan yang berangkat dari Forum Curah Pendapat Oktober lalu. Ke-151 penandatangan itu berasal dari 12 orang anggota Fraksi PBB, 34 anggota Fraksi Reformasi, 47 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 22 anggota Fraksi PPP dan 37 anggota Fraksi Partai Golkar. 151 tanda tangan yang mendukung usul pernyataan pendapat itu diserahkan ke Ketua DPR Akbar Tandjung, Rabu. Usul pernyataan pendapat itu, agar DPR mengajukan memorandum terhadap presiden. Sedangkan ada pula yang mengatakan, meski usul ini diterima tetap harus mengacu kepada ketentuan dan mekanisme yang ada di DPR, seperti dibentuknya badan musyawarah atau (bamus), atau panitia khusus (pansus) dan akhirnya disetujui paripurna. Dalam penyerahan usulan hak pernyataan pendapat itu di antaranya hadir tokoh-tokoh anti Gus Dur seperti Julius Usman, Meilono Suwondo, Ahmad Sumargono, Bachtiar Chamsyah, Alvin Lie, dan Sofyan Usman. Mereka diterima oleh ketua DPR Akbar Tandjung dan wakil ketua DPR bidang polkam Sutardjo Surjogoeritno. Dalam usulan itu disebutkan bahwa Gus Dur telah melanggar UUD 45, TAP MPR dan UU yang lain. Pelanggaran UUD 45 adalah pasal 35 yaitu menyetujui pengibaran bendera Bintang Kejora di Irian Jaya. TAP MPR di antaranya Gus Dur menentang pelaksanaan TAP MPRS 25/1966 bahkan mengusulkan supaya TAP itu dicabut. Pasal itu tentang pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang dan penyebaran ajaran komunisme. Kemudian TAP MPR 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN. Di mana Gus Dur meminta penundaan proses tiga konglomerat. Gus Dur juga dinilai telah melanggar UU No. 23 Tahun 1999, ketika mendesak gubernur BI agar mundur dari jabatannya. Usul pernyataan pendapat ini akan diproses di Bamus dan selanjutnya di rapat paripurna. Kalau dalam rapat paripurna disetujui, maka bisa menjadi memorandum pertama atau peringatan keras pertama untuk presiden. Menurut tabloid Detak, memang, hak menyatakan pendapat tersebut bisa tidak berarti apa-apa, manakala para elit politik berhasil melakukan kompromi-kompromi dengan kompensasi-kompensasi tertentu. Namun saat ini Gus Dur sudah mengalami kebangkrutan kepercayaan yang luar biasa dari sebagian massa rakyat. Dan bila ini terus berkembang akan menjadi tuntutan yang amat dahsyat untuk meminta Gus Dur segera turun. Dan jika tuntutan itu terus menggelembung, bukan mustahil berbagai kompromi politik akan jebol dengan gerakan rakyat tersebut. Terlebih lagi, popularitas Gus Dur belakangan ini semakin terpuruk berkaitan kasus B.B yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate. Dan utamanya pertemuannya dengan Tommy di Hotel Borobudur. Dengan realitas demikian, bukan tidak mungkin memorandum pertama bakal segera disusul dengan memorandum berikutnya, untuk kemudian berujung pada pelaksanaan Sidang Istimewa MPR menurunkan Gus Dur. Apalagi Megawati sendiri di Rakernas PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, telah mengisyaratkan kesediaannya untuk menjadi presiden. Jadi, sepertinya tidak terlalu dini bila sekarang mengatakan time is up, Gus. Waktu sudah habis, Gus. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
