--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 06 Desember 2000 15:20 UTC ** PEMERINTAH INDONESIA MENILAI GERAKAN PAPUA SEBAGAI UPAYA LEPASKAN DIRI DARI INDONESIA ** KELOMPOK RADIKAL MALUKU BELANDA SERANG KERETA DENGAN BOM MOLOTOV ** PRESIDEN BARU MEKSIKO AJUKAN UNDANG-UNDANG BARU DENGAN KELOMPOK PEMBERONTAK ZAPATISTA ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR MAKIN TERDESAK, GOLKAR MAKIN TEGAK ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH ACEH DIRAYU, TAPI IRIAN JAYA DIGEBRAK * PEMERINTAH INDONESIA MENILAI GERAKAN PAPUA SEBAGAI UPAYA LEPASKAN DIRI DARI INDONESIA Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, gerakan politik di Irian Jaya telah melampaui batas yang tidak bisa ditolerir karena bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Niat baik pemerintah disalahgunakan untuk tujuan politik guna memproklamirkan Negara Papua Merdeka," kata Menko Sospolkam pada acara silaturrahmi para pimpinan majelis agama di Jakarta, hari ini. Menurutnya, pelaksanaan Kongres Rakyat Papua serta pembentukan Dewan Papua, Presidium Dewan Papua dan Satuan Tugas Papua semula dimaksudkan sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia untuk mempersiapkan otonomi khusus di Irian Jaya. Namun hal itu ternyata disalahgunakan untuk tujuan politik yang jelas-jelas tidak dapat ditolerir, katanya. Bukti penyalahgunaan itu antara lain mengundang delegasi, perorangan dari luar negeri pada saat pelaksanaan Kongres Rakyat Papua serta menyusun agenda yang bermuara pada proklamasi kemerdekaan Negara Papua. Anggota Presidium Dewan Papua melakukan berbagai kegiatan ke luar negeri guna mendapatkan bantuan dan dukungan bagi kemerdekaan Negara Papua, kata Susilo. Selain itu, dilakukannya kerjasama dengan beberapa negara Pasifik antara lain Vanuatu dan Nauru yang kemudian kedua negara itu memberikan dukungan terhadap rencana kemerdekaan Papua. Satgas Papua yang semula dibentuk sebagai mitra Pemda Propinsi Irja dalam berbagai kegiatan telah dibelokkan sebagai embrio dari angkatan bersenjata negara Papua. * KELOMPOK RADIKAL MALUKU BELANDA SERANG KERETA DENGAN BOM MOLOTOV Kelompok militan Maluku di Belanda kembali melakukan aksi penyerangan. Mereka mengklaim telah menyerang sebuah kereta api, jurusan Elst - Arnhem, Senin malam. Serangan menggunakan dua buah bom molotov yang mengenai gerbong paling depan kereta tersebut. Kelompok militan ini adalah bagian dari kelompok aksi People Against Genocide (PAG), yang merupakan kelompok sempalan mantel RMS (Republik Maluku Selatan). Pekan lalu jurubicara PAG mengingatkan satu kelompok sempalan yang berniat melakukan aksi kekerasan. Kelompok radikal ini menuntut pemerintah Belanda agar mengutuk tindak kekerasan di Maluku yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. * MALUKU RICUH LAGI Di Maluku, dua orang lagi korban tewas. Seorang tentara tewas di Ambon saat sebuah bom dilemparkan di kawasan penduduk kristen. Sekurangnya tujuh orang cedera. Seorang warga muslim tewas dalam suatu aksi kerusuhan yang menyusul dan empat lainnya cedera. * PRESIDEN BARU MEKSIKO AJUKAN UNDANG-UNDANG BARU DENGAN KELOMPOK PEMBERONTAK ZAPATISTA Presiden Meksiko yang baru Vicente Fox mengusulkan rancangan undang-undang untuk menggalang perdamaian di kawasan krisis bagian selatan Chiapas. Ini merupakan salah satu tuntutan kelompok pemberontak Zapatista, EZLN. Kesepakatan mengenai otonomi antara kelompok Zapatista dan pemerintah Meksiko telah dicapai empat tahun lalu. Namun pemerintahan presiden Ernesto Zedillo tidak melaksanakan kesepakatan itu dan perundingan damai akhirnya gagal tahun 1996. Kelompok pemberontak Zapatista sekarang menuntut pelaksanaan kesepakatan itu, pembebasan sekitar 100 orang napi dan penarikan pasukan pemerintah dari kawasan itu, sebelum mereka maju ke meja perundingan. * PENGADILAN TINGGI TOKYO TOLAK GUGATAN GANTI RUGI PEREMPUAN FILIPINA MANTAN PEKERJA SEKS Pengadilan Tinggi Tokyo menolak gugatan 46 perempuan Filipina yang dipaksa menjadi pekerja seks selama Perang Dunia Kedua. Perempuan ini menuntut ganti rugi 8,4 juta dolar dari pemerintah Jepang. Pengadilan Tinggi ini menerima keputusan pengadilan rendah di Jepang yang memutuskan bahwa individu tidak bisa menuntut ganti rugi dari sebuah negara yang mengakibatkan kerugian terhadap pribadi-pribadi. Perempuan Filipina ini akan naik banding dan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung. Tentara pendudukan Jepang di Asia selama perang dunia kedua memaksa banyak perempuan sebagai pekerja seks. * IMF BERIKAN DANA PINJAMAN DARURAT 10 MILIAR KEPADA TURKI Dana Moneter Internasional, IMF memberikan pinjaman darurat kepada Turki sebesar 10 miliar dolar. Turki sedang dilanda krisis berat keuangan. Awal pekan ini, Uni Eropa berjanji memberikan pinjaman dana darurat sebesar setengah miliar dolar. Krisis keuangan di Turki diakibatkan karena korupsi di sejumlah banyak swasta. Banyak bank di negara itu sekarang berada di bawah pengawasan pemerintah. Akibatnya, banyak investor asing menarik diri dari Turki, nilai mata uangnyaTurki anjlok dan banyak warga mulai menukarkan mata uang dalam jumlah besar ke dolar. Inflasi pun melonjak dan bank sentral Turki berusaha menurunkan tingkat suku bunga. Indeks bursa saham Turki turun lebih dari 50 persen, tetapi hari ini diberitakan agak naik ketika tersiar berita bahwa IMF akan menyalurkan dana pinjaman. * RIBUAN AKSI DEMO MENGAWALI KTT UNI EROPA DI NICE Awal KTT Uni Eropa di Nice, Prancis hari ini, banyak demonstran melakukan unjuk rasa menuntut undang-undang sosial lebih baik di Eropa. Konfederasi Uni Eropa yang mengorganisir demonstrasi ini mengharapkan sekurangnya 60 ribu demonstran akan ambil bagian. Aksi protes lain di hari-hari mendatang akan dilakukan antara lain oleh kelompok hak asasi, aktivis lingkungan dan kelompok anti globalisasi. Namun permintaan kelompok ekstrim kanan Front Nasional yang melakukan demonstrasi menentang integrasi Eropa ditolak oleh pemerintah setempat. Sebanyak lima ribu orang polisi akan mengamankan KTT Uni Eropa di Nice. * SEORANG DIPLOMAT ISRAEL DITEMBAK DI AMMAN Seorang diplomat Israel menderita cedera saat ditembak di ibukota Jordania, Amman. Kakinya cedera dan segera dilarikan ke rumah sakit. Inilah serangan kedua terhadap diplomat Israel dalam 14 hari terakhir. Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Timur Tengah Terje Roed-Larsen mendesak Israel dan Palestina agar kembali lagi ke meja perundingan. Roed-Larsen mengatakan, kalau kekerasan tidak dihentikan, konflik akan meledak menjadi perang di berbagai kawasan. Di Ramallah, Tepi Barat, dua warga Palestina tewas dalam suatu insiden kekerasan Selasa kemarin. * MAHKAMAH AGUNG CHILI TUNDA TAHANAN RUMAH MANTAN DIKTATOR PINOCHET Mahkamah Agung Chili menunda tahanan rumah mantan diktator Augusto Pinochet. Tahanan rumahnya diputuskan Jumat lalu oleh jaksa Juan Guzman. Pengacara Pinochet menolak tahanan rumah tersebut karena mantan diktator itu harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Presiden Chili Ricardo Lagos dengan pimpinan militer hari Selasa kemarin membicarakan mengenai tahanan rumah tersebut. Dalam tubuh militer sendiri terjadi ketegangan sejak mantan diktator itu dijebloskan ke dalam tahanan rumah. Pinochet dituduh bertanggungjawab terhadapo hilangnya dan tewasnya lebih dari 70 orang lawan politiknya menyusul kudeta militer tahun 1973. * GUS DUR MAKIN TERDESAK, GOLKAR MAKIN TEGAK Sekitar 150 aktivis Konsorsium Mahasiswa Indonesia (KMI) dan Forum Silahturahmi Mahasiswa Indonesia (FSMI) mendatangi DPR. Mereka datang, membawa spanduk besar bertuliskan "Tuntaskan Kasus Bulog Gate sebelum Lebaran", untuk menyatakan dukungan kepada Pansus untuk menuntaskan kasus Bulog Gate. Kasus Bulog Gate memang merupakan salah satu dari sekian banyak jalan masuk untuk menggoyang kursi kekuasaan Gus Dur. Sedangkan Golkar disinyalir merupakan kekuatan utama yang berada di belakang Bulog Gate. Dalam operasi di lapangan Golkar berlindung di belakang orang-orangnya dipelbagai fraksi. Lebih lanjut berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Akhir-akhir ini pers ibukota memberitakan mengenai kesiapan Golkar untuk berkuasa lagi. Gus Dur yang kini dalam posisi terdesak harus memilih Muladi, seorang loyalis Golkar sebagai ketua Mahkamah Agung. Muladi memiliki nilai fit and proper test lebih tinggi dibanding Baqir Manan. Karena itu Akbar Tandjung hari Minggu malam, pekan lalu ketika bertemu dengan Gus Dur berani mendesak agar presiden memilih Muladi. Syahril Sabirin sejak kemarin lepas dari tahanan dan kalau ia sudah berkantor kembali, maka Golkar akan bertepuk tangan sebab ia akan memimpin Bank Indonesia bersama Aulia Pohan deputy Gubernur pilihan Golkar. Sampai sekarang meski telah melakukan pelbagai kesalahan Marzuki Darusman tetap dipertahankan oleh Gus Dur. Padahal sebagai Jaksa Agung, ia memegang kunci berhasil atau tidaknya menangani orang-orang Orde Baru yang terlibat KKN. Gus Dur sudah berkali-kali menggertak akan memejahijaukan orang-orang lama yang terlibat puluhan kasus korupsi besar di zaman Orde Baru. Marzuki berhasil membatalkan atau menundanya dengan berbagai dalih. Sementara itu konflik antar elite politik dewasa ini telah ikut menguntungkan posis Golkar. Golkar menjadikan konflik antar kekuatan reformasi sebagai liang lahat untuk mengubur dosa-dosanya di masa lalu. Akibatnya masyarakat menganggap krisis multi dimensi sekarang ini serta serangkaian mega skandal di bidang keuangan bukanlah tanggung jawab Golkar. Sebagaimana halnya dengan TNI, Golkar pun tidak pernah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Di samping itu dapat dikatakan bahwa 95% surat kabar dan televisi masih dikuasai orang-orang Golkar. Termasuk di dalamnya surat-surat kabar besar, seperti Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia dan Pos Kota. Para pemiliknya umumnya pernah menerima penghargaan dari Soeharto dan Golkar. Televisi terbaru, Metro TV juga milik Golkar. Tidaklah mengherankan bahwa media pers kini ramai-ramai mengeroyok Gus Dur. Budiman Sudjatmiko, ketua PRD menyesalkan bahwa DPR hanya membentuk pansus Brunei Gate dan Bulog Gate. Mereka lupa membicarakan masalah Yayasan Dakab, manipulasi yang dilakukan oleh Golkar selama berpuluh-puluh tahun dan juga masalah korupsi yang dilakukan Golkar ketika masih berkuasa. Pembusukan politik terhadap pemerintahan Gus Dur dimaksudkan untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang lama, yang jauh lebih besar dari segi kuantitas dan kualitas. Peran sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar dalam kegiatan Pansus Bulog Gate, dan Forum Curah Pendapat Kwik Kian Gie serta upaya untuk membuat memorandum DPR kepada MPR untuk menuju Sidang Istimewa adalah dalam rangka strategi mengubur dosa Golkar itu. Kini Fraksi Partai Golkar dinilai rakyat sejajar dengan partai-partai reformis lainnya. Sementara itu, Rodjil Ghufron dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengakui jika para politikus Golkar sangat lihai dalam perebutan pos-pos penting melalui orang-ornagnya di DPR. Hampir di setiap komisi yang membahas pengisian pos-pos penting pemerintahan Golkar berani bersaing dengan PDIP yang merupakan fraksi terbesar. Dan biasanya PDIP kalah dalam perdebatan dan lobby-lobby hingga pemunggutan suara. Masalah Golkar ini hanyalah satu dari tujuh permasalahan utama yang dihadapi Gus Dur. Sesungguhnya, Golkar merupakan salah satu bagian dari pelbagai sisa-sisa kekuatan Soeharto. Kekuatan ini selama pemerintahan Gus Dur telah berperan sebagai negara di dalam negara. Sejumlah kebijakan atau instruksi presiden dapat mereka gagalkan. Sehingga sulit bagi Gus Dur untuk menciptakan suatu Clean Government dan Good Government. Masalah kedua yang dihadapi Gus Dur ialah kebobrokan sistem hukum yang korup yang jelas-jelas dikuasai jaringan Golkar. Masalah ketiga, adalah co-operate system yang menyangkut BUMN dan konglomerat-konglomerat serta berbagai bisnis besar, yang juga dikuasai orang-orang Golkar, seperti Manimarem, wakil bendahara Golkar, Sinivasan dan lain-lain. Permasalahan keempat, menyangkut pemerintahan mulai dari menteri, gubernur, bupati, camat sampai lurah masih dikuasai orang-orang Golkar yang banyak di antaranya bermasalah. Permasalah kelima ialah kedaerahan, seperti di Aceh, Irian dan Maluku yang banyak di antaranya dipicu oleh orang-orang Golkar. Mereka berharap dapat mengubur dosa mereka lewat aksi-aksi kedaerahan, sebagai contoh Theys Eluay, yang mantan tokoh Golkar yang kini menjadi ketua Dewan Presidium Papua. Demikian pula dengan Theo Sambuaga yang menggerakan brigade Manguni dan Dewan Minahasa raya di Sulawesi Utara. Sementara itu di Riau, Syarwan Hamid diketahui sangat mendukung gerakan Riau Merdeka. Masalah keenam adalah sistem keuangan dan perbankan. Hingga kini Menko Perekonomian Rizal Ramli masih belum mampu menembus benteng Golkar di sektor ini. Masalah terakhir yang menjadi permasalahan Gus Dur ialah masalah TNI. Secara lambat tetapi pasti kelompok loyalis Soeharto mulai merebut kembali posisi strategis di TNI. Ini nampak dari jabatan KSAD dan Wakasad. Agaknya masih sulit untuk mengharapkan TNI bisa berfungsi seperti tentara di negara-negara yang didominasi sipil. Nampaknya sulit bagi pihak pesantren untuk memimpin bangsa ini dalam mengatasi tujuh permasalahan utama tersebut dalam satu tahun mendatang ini. Sedangkan banyak pengamat memperkirakan bahwa Gus Dur sudah akan jatuh dalam kurun waktu satu tahun ke depan. * BENARKAH ACEH DIRAYU, TAPI IRIAN JAYA DIGEBRAK Di balik kesibukan mudik lebaran yang mulai ramai di Jakarta, pemerintah pusat tampaknya ingin cepat-cepat menutaskan masalah disintegrasi nasional, yaitu segera menyelesaikan kasus Aceh dan Irian Jaya. Sepintas seolah-olah Aceh tengah dirayu dengan undang-undang Syariah Islam dan uang Rp. 100 miliar. Sedangkan gebrakan terhadap terhadap para pemimpin pro kemerdekaan Papua malahan dipacu. Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid yang sedianya singgah ke Aceh sekembalinya dari Bangkok 15 Desember mendatang telah membatalkan rencana itu dan akan menuju ke Aceh tgl 19 Desember untuk meresmikan pemberlakuan undang-undang Syariah Islam dan menyampaikan dana Rp 100 miliar guna memulihkan perekonomian Aceh. Perubahan itu menurut juru bicara kepresidenan Wimar Witoelar adalah agar tidak mengesankan bahwa kepala negara cuma mampir saja. Jadi perlu diadakan suatu kunjungan khusus dengan berangkat dari ibukota negara Jakarta. Semua itu mencerminkan bahwa Jakarta kini memberlakukan Aceh dengan amat lunak dan hati-hati. Sementara itu menyusul perebutan gedung kesenian yang menjadi markas satgas pro kemerdekaan Papua di Taman Imbi, Jayapura Ahad lalu, para tokoh presidium Dewan Papua tampaknya siap-siap untuk digiring ke penjara. Dengan penahanan pendeta Herman Awom, maka lengkaplah sudah lima buron gelombang pertama, dan sekarang telah beredar tujuh nama lain yang khabarnya akan segera diperiksa. Ketujuh nama itu adalah wakil ketua presidium Dewan Papua Thom Beanal, moderator presidium Willy Mandowen, Agus Aluya, Beatrix Kordur, Laurens Maitu, Dicky Iwanggi dan Jusuf Tanawane, semuanya kader-kader penting presidium dewan Papua. Rupanya presidium yang merupakan motor gerakan pro kemerdekaan Papua ini bermain terbuka dan rapih. Kelima buron pertama itu mendatangi kantor polda, jadi mereka tidak mau disebut ditangkap dan tidak pula mau menandatangani surat penahanan. Dengan demikian sulit bagi kapolda untuk mendiskreditkan mereka secara politik, apalagi justru pihak Polda, yang menurut pengacara tahanan, tidak menuruti aturan main, yaitu tanpa memberikan surat panggilan dan sebagainya. Anehnya kelima tahanan itu masing-masing sudah diperiksa lima kali pada Maret yang lalu dan tanpa ditahan. Tapi sekarang yang katanya pemeriksaan lanjut, mereka itu malah dikenakan tahanan. Jadi sekarangpun tidak jelas kapan mereka dilepas. Oleh karena itu pengacara Anum Siregar menyimpulkan rupanya ada intervensi politik yang tinggi. Sumber kami di Jayapura menambahkan Kapolda Wenas rupanya telah beberapa kali ditegur karena dinilai tidak efektif sehingga wewenangnya sekarang diintervensi langsung dari Jakarta. Tampaknya melalui pemeriksaan tokoh Papua Jakarta mencoba mengkriminalkan mereka melalui proses hukum dalam rangka menghentikan kegiatan pro kemerdekaan Papua oleh presidium dewan Papua tersebut. Akan tetapi sulit melakukan hal itu terhadap suatu gerakan terbuka dan didukung oleh masyarakat luas. Apalagi sekarang para mahasiswa Universitas Cendrawasih juga sudah menyambut gayung dengan meneruskan aksi menuntut referendum bagi Papua. Kalau di Aceh, yang tampak, gunung saljunya saja, yang bernama GAM atau Gerakan Atjeh Merdeka itu, di Papua, semuanya tampak. Tapi karena Aceh sudah merupakan suatu perang yang terbuka maka politik melalui proses hukum yang dilakukan di Papua tidak mungkin lagi diterapkan untuk Aceh. Jadi kalau Jakarta seolah-olah merayu, itu sebenarnya tahapan tarik ulur belaka sebelum gebrakan. Harian The Jakarta Post kemarin menulis bahwa kabinet sudah memutuskan akan menghentikan jeda kemanusiaan di Aceh dan menyetujui darurat sipil dan darurat militer apabila pertemuan Jenewa pertengahan bulan depan belum juga membuka pembicaraan substansi masa depan politik. Jadi apabila paruh pertama tahun depan pihak GAM seperti diduga tetap menolak tawaran otonomi khusus maka dikhawatirkan gebrakan darurat sipil, kemudian darurat militer akhirnya toh akan datang juga ke Aceh. Demikian laporan rekan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
