--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 11 Januari 2001 15:50 UTC ** LIMA ORANG TEWAS AKIBAT BETROKAN SENJATA DI ACEH ** PN JAKARTA UTARA AWALI SIDANG KASUS ATAMBUA ** TENTARA ISRAEL DAN POLISI PALESTINA AKAN JANJUTKAN PATROLI BERSAMA ** TOPIK GEMA WARTA: PENGADILAN KASUS ATAMBUA DIGELAR DI JAKARTA, TUDUHAN JAKSA TERLALU LEMAH ** TOPIK GEMA WARTA: FORUM DEMOKRASI PRIHATIN ATAS PERSETERUAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF * LIMA ORANG TEWAS AKIBAT BETROKAN SENJATA DI ACEH Di Aceh lima orang meninggal dunia akibat betrokan senjata antara TNI dan AGAM. Di Aceh Timur dua orang anggota TNI/POLRI tewas akibat serangan AGAM, dan di Aceh Utara tiga orang anggota AGAM terbunuh pada sebuah serangan polisi di sebuah gudang senjata. Insiden ini terjadi tidak lama setelah pemerintah RI dan GAM mengumumkan untuk memperpanjang jeda kemanusiaan selama satu bulan. Bulan depan kedua belah pihak akan bertemu lagi untuk membicarakan masalah status wilayah tersebtu kedepan. Presiden Abdurrahman menawarkan Aceh otonomi luas, tetapi menutup kemungkinan untuk merdeka. * PN JAKARTA UTARA AWALI SIDANG KASUS ATAMBUA Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) mengawali sidang pengadilan enam orang tersangka pembunuhan staf UNHCR di Atambua, Timor Barat. Kalau mereka ternyata bersalah, maka mereka bisa diberi hukuman 34 tahun. Peristiwa tersebut terjadi September tahun lalu di mana tiga orang staf UNHCR, warga Amerika, Kroasia dan Ethiopia terbunuh akibat serangan massa yang menggunakan pisau dan batu. Massa tersebut terdiri dari warga Timor Timur pro Indonesia. Proses peradilan ini diikuti dengan cermat oleh dunia internasional. Tidak lama setelah peristiwa pembunuhan itu, PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional lainnya keluar dari Timor Barat. * TENTARA ISRAEL DAN POLISI PALESTINA AKAN JANJUTKAN PATROLI BERSAMA Patroli bersama antara tentara Israel dan polisi Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat akan dilanjutkan lagi dalam waktu singkat ini. Keputusan itu merupakan hasil pertemuan Rabu malam kemarin antara para pejabat keamanan Israel dan Palestina. Patroli bersama, yang merupakan salah satu butir keputusan perjanjian Oslo, dihentikan tiga bulan lalu setelah berkobarnya kekerasan antara Israel dan Palestina. Sementara itu, kunjungan juru runding Amerika Serikat Dennis Ross ke Timur Tengah kembali ditunda. Menurut Menlu AS, Madeleine Albright, misi perdamaian itu untuk sementara dibatalkan karena alasan keamanan. Ross semestinya bertolak ke Timur Tengah Kamis ini untuk melakukan upaya terakhir melancarkan kembali proses perdamaian yang macet. Semula pihak Palestina melaporkan bahwa kunjungan itu batal sama sekali. Namun Gedung Putih membantah hal itu dan menyatakan bahwa misi itu masih termasuk dalam agenda pada hari-hari mendatang. * BILJANA PLAVSIC BANTAH TERLIBAT KEJAHATAN PERANG Mantan presiden Serbia Bosnia Biljana Plavsic menyatakan di depan Tribunal Yugoslavia di Den Haag, Belanda, bahwa dirinya tidak terlibat melakukan kejahatan perang. Plavsic pagi tadi muncul untuk pertama kali di depan Tribunal setelah ia kemarin menyerahkan diri. Plavsic merupakan pemimpin Serbia Bosnia pertama yang diadili di Tribunal Yugoslavia. Ada tiga dakwaan dijatuhkan kepada Plavsic. Antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusian. Biljana Plavsic pada awal tahun sembilan puluhan adalah pengikut setia Radovan Karadzic, salah seorang pemegang peranan penting dalam perang Bosnia. Pernyataan-pernyataan Plavsic diduga bakal memberatkan Karadzic dan mantan pemimpin tentara Ratko Mladic. * MANTAN SEKRETARIS GEREJA PEROTESTAN BELANDA TUTUP USIA Mantan sekretaris Hervormd Kerk dr. A. Kuiper tutup usia di rumahnya di Leiderdorp. Kuiper terutama aktif di misi dan zending. Dari 1956 sampai 1976 ia menjadi pendeta zending di Indonesia. Dari 1991 sampai 1996 ia bekerja di Sekola Tinggi Teologia di Jakarta. Sampai meninggal dunia ia menjabat supervisor proyek Terjemahan Bible Baru. Kuiper meninggal dunia dalam usia 70 tahun. * ENAM ORANG TEWAS AKIBAT TEMBAK MENEMBAK DI MASJID DI YAMAN Akibat peristiwa tembak menembak di sebuah masjid di Yaman enam orang warga meninggal dunia. Sepuluh orang warga lainnya mengalami luka-luka. Dua orang pria di sebuah desa di sebelah utara ibu kota Sanaa, mengeluarkan tembakan di tengah berlangsungnya diskusi sengit tentang pemilihan umum yang dijadwalkan 20 Februari mendatang. Pemilihan umum lokal ini merupakan yang pertama sejak reunifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan. * DUA TERSANGKA ETA TERTANGKAP Polisi Barcelona, Spanyol, menangkap dua orang yang diduga anggota gerakan Basque ETA. Di kendaraan mereka ditemukan sejumlah besar bahan peledak. Para tertangkap itu diduga adalah tokoh penting satuan elit ETA di Barcelona. Penangkapan ini terjadi menyusul keputusan Prancis untuk mengeksradisikan mantan pemimpin sayap militer ETA, Jose-Luiz Arizkuren-Ruiz. Ekstradisi itu dituntut Spanyol sehubungan dengan enam kasus serangan teror yang menewaskan tujuh orang politisi. Arizkuren-Ruiz juga otak di balik upaya pembunuhan Raja Spanyol Juan Carlos, lima tahun tahu. * PENGADILAN KASUS ATAMBUA DIGELAR DI JAKARTA, TUDUHAN JAKSA TERLALU LEMAH Intro: Perkara pembunuhan terhadap tiga staf UNHCR 5 September 2000 atau lebih dikenal sebagai kasus Atambua mulai disidangkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan menghadirkan enam terdakwa. Menurut pengacara terdakwa, Suhardi Sumomulyono, tuduhan jaksa terlalu mengambang. Berikut ini, dia sampaikan beberapa keberatannya: Suhardi Sumomulyono (SS): Keberatan-keberatan yang kami minta itu satu di antaranya mengenai tempa kejadian perkara. Karena tempat kejadian perkara itu ada di Atambua, maka sesuai dengan fasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya yang mengadili ini Pengadilan Negeri Atambua, bukan pengadilan negeri Jakarta Utara. Ini pertama keberatan kami. Kemudian keberatan kedua itu juga mengenai teknis dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Sebenarnya ini kan persoalan massa. Ada massa yang marah, sedemikian banyaknya. Kemudian jumlahnya juga tidak diketahui oleh jaksa. Identitas massa itu juga tidak diketahui oleh jaksa. Tetapi tiga minggu setelah itu ada orang yang menyerahkan diri, mengaku sebagai pembunuh. Oleh karena itulah kita akan pertanyakan dasar-dasar pikiran jaksa dalam membuat dakwaan itu. RN: Pada intinya karena insiden Atambua itu karena serangan massal sehingga sulit diidentifikasi pelaku-pelakunya? Begitu? SS: Ya betul. Seharusnya kalau betul-betul jaksa itu konsekwen dengan dakwaannya. Dalam dakwaan itu dia mengatakan bahwa ada ribuan massa begitu besar dan emosional kemudian tidak diketahui identitas massa itu. Pada saat terjadi logikanya harus ada orang yang tertangkap basah, sehinggak begitu ditangkap, diperiksa dan diadili. Bagi kami yang menjadi persoalan para tersangka itu ternyata tidak tertangkap basah, sehingga orang-orang ini menyerahkan diri tiga minggu setelah kejadian itu. Oleh karena itu dalam satu bahasa dakwaan yang seperti ini perlu juga kita pertanyakan: 'Apakah betul-betul para tersangka itu pelakunya? " RN: Sebagai penasehat hukum apakah anda juga melihat bahwa dalam kasus ini muatan politisnya jauh lebih besar daripada muatan hukum? SS: Saya melihat bahwa siapa pun yang melakukan pembunuhan terhadap staf UNHCR harus kita kutuk. Kita tidak terima dan harus dihukum. Itu prinsip dari penasehat hukum. Karena penasehat hukum itu pada dasarnya kehadirannya bukan menghilangkan orang yang salah menjadi benar, tapi kita akan meringankan. Tetapi problem yang saya rasakan kelihatannya pemerintah rasa-rasanya terlalu tergesah-gesah dalam menangkap orang ini. Saya agak khawatir jangan-jangan bukan orang-orang ini. RN: Kembali kepada beberapa orang terdakwa seperti Pareira, Simenes dan Naisama. Kalau mereka itu terbukti termasuk dalam gerombolan massa yang menyerang UNHCR, tentu alasan pembelaan anda dengan sendirinya gugur kan? SS: Makanya itu ada satu pertanyaan hukum yang sangat mendasar. Kalau itu ada massa yang demikian banyak mengamuk dan kemudian jaksa mendakwakan tidak bisa mengidentifikasi jumlah massa. Seorangnya ada orang yang tertangkap basah. Tapi kok tiga minggu setelah itu baru ada yang menyerahkan diri. Jadi saya sebenarnya hanya khawatir. Mudah-mudahan jaksa benar kalau memang orang-orang itulah sebenarnya pelakunya. Tapi tentu kami sebagai penasehat hukum kan harus membuktikan hal-hal yang sangat objektif, hal-hal yang paling benar, hal-hal yang faktual dan aktual di lapangan. RN: Anda secara psykologis bersedia untuk dicap sebagai orang yang membela orang-orang yang bersalah, karena bagaimana pun dalam kasus insiden ini banyak orang-orang yang di sana yang dipersalahkan? Anda kan membela mereka. SS: Justru itulah pertanyaan saja dan itulah problem saya. Makanya saya minta dengan sangat kepada polisi Indonesia dan juga jaksa Indonesia agar harus benar-benar menangkap orang-orang ini harus betul-betul tepat pada subyeknya. Saya kan hanya mengkhawatirkan jangan-jangan ada orang lain yang sebenarnya lebih merupakan pelaku utama. Kalau orang-orang ini memang terbukti bersalah, harus dihukum. Tidak bisa tidak. Kan ini menyangkut nama baik bangsa Indonesia. Apalagi petugas-petugas UNHCR itu di mata kami itu kan petugas kemanusiaan yang harus kita hormati. Jadi yang menjadi pertanyaan saya kan hanya mengengai bagaiaman meringankan orang-orang ini. Karena setelah lihat track recordnya, enam orang ini tidak ada latar belakang pernah melakukan kejahatan sekecil apa pun. Oleh karena itu di dalam pembelaan nanti saya tentu hanya ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menurut saya memang janggal dalam dakwaan itu. Tetapi yang paling utama bagaimana saya meringankan para terdakwa ini. * FORUM DEMOKRASI PRIHATIN ATAS PERSETERUAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF Intro: Situasi politik belakangan ternyata bukan hanya mengkhawatirkan kalangan politik, tetapi malahan, menariknya, Forum Demokrasi. Lembaga yang dibentuk sendiri oleh Gus Dur ini sekarang berbalik terhadapnya. Mengapa Forum Demokrasi Fordem menjadi khawatir? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Marsillam Simanjuntak tokoh Fordem yang kini duduk sebagai Sekretaris Kabinet mendamping Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Fordem menurut suatu sumber dalam waktu dekat akan digantikan oleh Menteri Khofifah Indar Parawansa yang berasal dari PKB, partainya Gus Dur. Selanjutnya Marsillam akan menjabat suatu posisi penting yang menentukan di dalam kabinet. Fordem nampaknya sedang menuju pada perpecahan. Kemarin Badan Pekerja Fordem atau Forum Demokrasi mengeluarkan suatu pernyataan tentang Situasi Tanah Air. Forum yang antara lain didirikan Gus Dur dan Marsillam Simanjuntak ini setelah menyaksikan perangai maupun kinerja presiden selama setahun setuju bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid cenderung buruk. Presiden pun sudah mengakui kelemahan-kelemahan pemerintahannya. Kita kini sudah berada dalam keadaan yang penuh kekacauan. Perkembangan keadaan bahkan sudah mengarah pada konstelasi stateless society, yaitu suatu masyarakat yang nyaris tanpa negara. Menurut Chris Siner Key Timu, Gus Dur sendiri mengakui bahwa ia tidak berkuasa untuk mengatasi keadaan saat ini. Padahal sesungguhnya sebagai Presiden ia berkuasa penuh. Tetapi ia tidak berani mengambil langkah-langkah yang tepat. Akibatnya reformasi yang seharusnya berarti perayaan kemenangan kemenangan civil society, kini justru berubah menjadi sorak sorai uncivil society. Negara gagal menjalankan fungsi primernya. Konperensi pers Badan Pekerja Fordem yang kemarin tidak dihadiri Marsillam Simanjuntak dan Bondan Gunawan itu dimonopoli Rahman Tolleng, Mulya Lubis dan Chris Siner Key Timu. Yang masih bersikap netral ialah Rocky Gerung, Awad Bahasoan dan Fajrul Rachman. Namun mereka sependapat bahwa sebab utama konstelasi nyaris tanpa negara ini bersumber dari kenyataan bahwa kita memasuki masa transisi tanpa pemutusan hubungan nyang tajam dengan masa lampau. Konsekuensinya adalah kekaburan standar moral untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam kehidupan bernegara. Konsolidasi demokrasi semakin sulit diwujudkan karena karena semakin bercampurnya elemen-elemen reformasi dengan elemen-elemen Orde Baru di dalam perkembangan politik saat ini. Beberapa masalah fundamental seperti pengaturan hubungan eksekutif legislatif, perlakuan terhadap tokoh-tokoh Orde Baru pelaku pelanggaran HAM dan KKN, penataan hubungan sipil militer yang berbasis supremasi sipil dan hubungan rasional dalam soal pusat-daerah, semua itu diabaikan untuk didahulukan. Sebagai gantinya elit politik justru memilih cara amandemen, pembuatan TAP MPR dan Undang-Undang, yang karena tanpa landasan paradigma yang jelas akhirnya hanya bersifat tambal sulam saja. Inilah yang membawa bangsa Indonesia masuk ke dalam kekacauan politik dan kerancuan ketatanegaraan. Maka Indonesia pun menyaksikan kemacetan konstitusional yang luar biasa yang kini tercermin dalam perseteruan eksekutif dan legislatif. Konflik ini sebenarnya lumrah dalam kehidupan demokrasi. Tetapi di Indonesia sekarang ini lebih bersifat antagonistis yang tidak menyumbang pada proses peningkatan kualitas demokrasi. Masing-masing pihak berpijak pada pada landasan yang berbeda. Kelemahan-kelemahan mendasar kepemimpinan Gus Dur antara lain ialah sering memecahkan masalah-masalah mendasar secara ad-hoc, tanpa meletakkannya dalam suatu kerangka wawasan yang luas. Akibatnya banyak kebijakannya masih bersifat coba-coba. Ucapan-ucapan presiden pun seringkali turut memprovokasi ketidakstabilan politik. Hal ini turut menyumbang pada terbentuknya kondisi politik nyaris tanpa negara dan kemacetan konstitusional saat ini. Tetapi diakui bahwa selama aturan ketatanegaraan dan pelembagaan politik tidak dibenahi dasar filosofi serta deduksi konstitusionalnya, maka tidak akan ada suatu pemerintahan yang efektif, siapa pun juga yang kelak menduduki jabatan presiden. Fordem selanjutnya mendesak suatu terobosan politik harus diupayakan agar keadaan tidak berlanjut menjadi anarki sosial yang destruktif. Fordem menyesalkan bahwa para elit parpol kini lebih memusatkan perhatian mereka menghadapi pemilu 2004. Dalam kegiatan penggalangan itu telah diakibatkan perbuatan korupsi dan kolusi termasuk menampung kroni-kroni Orde Baru. Untuk jangka panjang Fordem mengusulkan suatu Komisi Konstitusi baru. Untuk jangka pendek membubarkan parlemen. Tetapi kalangan politik lain menduga Gus Dur akan meremahkan desakan Fordem ini. Dan pada akhirnya Gus Dur lagi-lagi akan menempuh jalan kompromi dengan legislatif dan menyusun kabinet baru berdasarkan koalisi dengan melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada di DPR termasuk Golkar. Maka praktek-praktek politik gaya lama akan kembali dipraktekkan: otoriter dan korup. Dan pada akhirnya rakyatlah yang akan mengambil alih kendali pemerintahan dari Gus Dur. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
