--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 25 Januari 2001 15:30 UTC ** RATUSAN MAHASISWA SE-JAWA DAN JAKARTA 'SERBU" DPR LAGI ** SEORANG TOKOH OPOSISI MYANMAR DIBEBASKAN ** MENHAN FILIPINA INGIN MUNDUR ** TOPIK GEMA WARTA: MENGAPA PEMERINTAH GANTI RANCANGAN UU PKB MENJADI RUU KEADAAN DARURAT? ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR TIRU STRATEGI BUNG KARNO UNTUK TETAP BERTAHAN ** TOPIK GEMA WARTA: DUNIA TERUS PANTAU PENGADILAN HAM TIMOR TIMUR, KATA RAMOS HORTA ** TOPIK GEMA WARTA: PIHAK ISLAM TUDUH PANGDAM PATTIMURA REKAYASA PENAHANAN MILITER ** TOPIK GEMA WARTA: APAKAH NASIB GUS DUR SAMA DENGAN HABIBIE DAN HARUS TINGGALKAN ISTANA? * RATUSAN MAHASISWA SE-JAWA DAN JAKARTA 'SERBU"DPR LAGI Ratusan mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa dan Jakarta mendatangi gedung DPR/MPR, hari ini. Mereka tetap menuntut reformasi diselamatkan dengan menurunkan Gus Dur dari Presiden. Sementara itu, ketua Pansus Buloggate/Bruneigate DPR Bachtiar Chamsyah membantah telah mengundang massa untuk datang ke DPR menyaksikan Pansus melaporkan hasil penyelidikan penyelewengan dana Yanatera Bulog yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid pada Senin tgl 29 Januari mendatang. Ia menambahkan, tidak setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang ingin melaporkannya ke Rapat Pimpinan DPR karena merasa tidak pernah mengundang massa datang ke DPR. Berkaitan dengan hasil kesimpulan Pansus, Bachtiar menjelaskan, rapat untuk menghasilkan rekomendasi atau kesimpulan itu sendiri berjalan alot, namun menurutnya itu hal biasa. * SEORANG TOKOH OPOSISI MYANMAR DIBEBASKAN Di Burma, yang juga disebut Myanmar, salah seorang tokoh oposisi Tin Oo dibebaskan setelah empat bulan dipenjara. Wakil Ketua Partai oposisi NLD itu ditahan bulan September lalu, bersama-sama dengan pemimpin NLD Aung San Suu Kyi. Kedua berusaha melanggar cekal yang diberikan junta militer negara itu. Tin Oo dipenjarakan dan Aung San Suu Kyi dikenakan tahanan rumah. Dalam beberapa pekan terakhir, junta militer Myanmar bersikap lebih lunak terhadap oposisi. Para pengamat mengatakan, pembebasan Tin Oo merupakan kemauan baik junta militer, persis tiga hari sebelum kunjungan delegasi Uni Eropa ke negara itu. Delegasi Uni eropa tiba di Myanmar hari Minggu mendatang. * MENHAN FILIPINA INGIN MUNDUR Menteri Pertahanan Filipina Orlando Mercado mengajukan pengunduran diri. Mercado dilaporkan tidak setuju dengan pengangkatan mantan jenderal Lisandro Abadia sebagai penasihat keamanan nasional. Presiden Arroyo belum memutuskan apakah menerima pengunduran dirinya. Mercado memainkan peranan penting dalam kejatuhan Presiden Josep Estrada. Dia sebenarnya dikenal sebagai seorang pengikut setia Estrada, namun dalam beberapa pekan terakhir membelot ke oposisi. Menteri Kehakiman Hernando Perez mengatakan bahwa Estrada boleh meninggalkan Filipina. Namun beberapa hari lalu, Estrada yang diduga kasus korupsi itu, dicekal. Estrada sendiri mengatakan tidak punya rencana hengkang ke luar negeri. * PERUNDINGAN ISRAEL-PALESTINA DIMULAI HARI INI Hari Selasa lalu, PM Israel Ehud Barak menarik juru rundingnya dari Taba, Mesir. Tindakan itu diambil menyusul tewasnya dua warga sipil Israel di Tepi Barat. Semalam terjadi kekerasan di Jalur Gaza di mana dua pemuda Palestina tewas ditembak tentara Israel di sekitar pemukiman yahudi. Sementara itu, di ibukota Austria, Wina, penasihat partai Likud Ariel Sharon bertemu pembantu terdekat Yasser Arafat. Rincian pertemuan ini tidak dilaporkan. Sharon akan mencalonkan diri sebagai perdana menteri pada pemilu tgl 6 Pebruari mendatang. Menurut jajak pendapat, calon dari sayap kanan ini unggul dari PM Ehud Barak. * KAPTEN DAN AWAK KAPAL TANKI JESSICA DITAHAN Pemerintah Ekuador menahan kapten dan awak kapal tanki Jessica yang mengitari kepulauan Galapagos pekan lalu. Mereka dituduh melanggar undang-undang kelautan. Kalau terbukti bersalah, mereka bisa dipenjara lima tahun. Sekitar 600 ton tumpahan minyak di lautan, beberapanya sudah mencapai Pulau Santa Cruz. Arah angin akan menentukan nasib jutaan binatang dan tumbuhan langka di Pulau Galapagos. * BANYAK ORANG DITANGKAP DI DIYARBAKIR Polisi Turki menahan banyak orang di kota Diyarbakir menyusul tewasnya kepala kepolisian Gaffar Okkan. Okkan dan lima rekannya tewas hari Rabu lalu karena kendaraan mereka diserang. Gaffar Okkan dikenal sebagai tokoh yang paling keras menentang gerakan hizbollah di Turki. Gerakan ini telah menewaskan ratusan warga. Gerakan ini diduga berada di balik serangan terhadap kepala polisi tersebut. Ratusan demonstran turun ke jalan hari ini di Diyarbakir memprotes pembunuhan atas Gaffar Okkan. Beberapa penjaga toko menutup tokonya guna ikut serta dalam aksi protes. * MENGAPA PEMERINTAH GANTI RANCANGAN UU PKB MENJADI RUU KEADAAN DARURAT? Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra hari Kamis ini di Jakarta mengumumkan tidak akan mengundangkan UU Penanggulangan Keadaan Darurat (PKB) karena undang-undang ini mengembalikan peran tentara seperti jaman Orde Baru, sehingga sangat ditentang masyarakat. Sebagai gantinya maka pemerintah meluncurkan RUU Keadaan Darurat. Direktur PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Hendardi menilai pembatalan UU PKB ini sebagai langkah maju. Berikut tanggapannya: Hendardi [H]: Sepintas saya belum mengerti betul maksud dari ini, tapi saya kira dengan mencopot RUU Keadaan Penanggulangan Keadaan Bahaya dan berusaha membuat Rancangaan UU Keadaan Darurat, ini tentu satu langkah yang tentu harus dikatakan lebih maju. Apalagi saya dengar, ini akan menyertakan partisipasi organisasi non pemerintah untuk ikut merumuskan hal ini. Lebih tepat, supaya tidak terjadi kerancuan, RUU yang nanti ini diajukan, lebih baik disebut dengan RUU Keadaan Darurat Perang, supaya jelas asumsi-asumsi di situ bahwa musuh yang dihadapi adalah musuh, bukan rakyat sendiri. Nah selama ini, yang kita tolak 'kan karena asumsi-asumsinya dalam RUU PKB itu masih menganggap rakyat sebagai musuh yah. Itu salah satunya. Hal lain yang lebih substantif adalah bahwa kita akan melihat dulu apakah RUU yang direncanakan pemerintah ini, nantinya akan merupakan RUU yang akan memberikan kewenangan lagi pada negara secara berlebih atau justru RUU itu justru dapat memberikan perlindungan kepada rakyat. Karena salah satu yang kita tahu bahwa alasan substansial penolakan kita terhdap RUU PKB ini karena RUU ini sekali lagi memberikan kewenangan kepada negara, padahal pada saat era yang berubah, era transisi demokrasi ini, dibutuhkan oleh kita adalah UU atau produk hukum yang justru memberikan perlindungan kepada hak-hak rakyat, bukan peraturan hukum yang justru memberikan kewenangan negara yang sudah jelas itu sangat jelas diproduk pada masa Orde Baru. Radio Nederland [RN]: Jadi Bapak cukup positif menanggapi Rancangan Undang-Undang ini, dan lebih setuju diberi nama lain. Mengapa demikian? [H]: Ya saya lebih setuju, itu disebut RUU Keadaan Darurat Perang supaya cukup tegas di situ diasumsikan bahwa perang itu artinya menghadapi musuh dari luar negara. Bukan menganggap musuh itu adalah rakyat sendiri. Pada UU PKB apalagi pada Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebelumnya, sebelum diubah ke RUU PKB, asumsi-asumsi yang dikandung itu adalah asumsi di mana rakyat adalah musuh; bagaimana meredam gejolak di masyarakat dan sebagainya. Ini tidak bisa diterima lagi dalam era sekarang. Ya kalau soal gejolak di masyarakat, itu sudah cukup dengan KUHP. Kalaupun, katakanlah, ada produk hukum KUHP atau produk hukum lain tidak bisa menjawab suatu keadaan tertentu, itu bisa saja, ini usulan kami adalah dibentuk produk hukum yang bersifat ad hoc, di mana pemerintah men-declare itu dan DPR menyetujui. Tapi tidak perlu bersifat permanen seperti apa yang pernah dilansir dengan RUU PKB ini. Demikian wawancara dengan Hendardi, direktur PBHI Jakarta. * GUS DUR TIRU STRATEGI BUNG KARNO UNTUK TETAP BERTAHAN Rencana pengerahan massa besar-besaran di Jakarta pada 29 Januari mendatang, saat pengumuman Pansus Buloggate, tidak membuat NU khawatir. Ketua PBNU Hasyim Muzadi kemarin mengatakan massa NU akan menunggu dan melihat. Ada tanda-tanda bahwa Gus Dur sendiri senang berada dalam situasi krisis. Demikian pula orang-orang yang berada di sekitarnya. Berikut laporan rekan Syahrir dari Jakarta: Rencana pengerahan massa besar-besaran di Jakarta pada 29 Januari 2001 saat pengumuman pansus Buloggate, tak membuat NU khawatir. Ketua PBNU Hasyim Muzadi kemarin mengatakan massa NU akan menunggu dan melihat. Kalau sampai ada gerakan yang mengancam konstitusi, NU akan mencegahnya. Ketua Tanfidziah NU Jawa Timur H Ali Maschan Musa mengimbau para Nahdliyin dan pendukung Presiden KH Abdurrahman Wahid di Jatim untuk merapatkan barisan. "Rapatkan barisan dan berdoa agar Gus Dur selamat menjalankan tugas-tugasnya hingga 2004," kata Ali Maschan saat dihubungi di Surabaya, Kamis petang. Diingatkan pula agar warga NU dan para pendukung Gus Dur tidak terpancing dengan gelombang aksi demo yang saat ini digelar di Jakarta, menuntut presiden mundur. Gelombang aksi besar jelas akan memancing aksi lebih besar lagi dari NU, katanya. Mereka ini hanya orang-orang bayaran sehingga kita tidak perlu takut, tambahnya. Demo-demo saat ini merupakan "benang merah" dari rencana demo besar-besaran pada 29 Januari mendatang. "Ini baru pemanasan untuk tanggal 29 nanti," tambahnya. Di Jakarta saat ini memang sudah menjadi rahasia umum bahwa lawan-lawan Gus Dur kini sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50 milyar. Dikabarkan pula bahwa Dr. Syahrir dengan didampingi Letkol Purnawirawan ALRI, Fanny Habibie telah mengelilingi kampus-kampus di Ujung Pandang dan Sumatera. Mereka mengumandangkan salam reformasi kedua. Kalangan mahasiswa UI pun akhir-akhir ini sering melakukan pertemuan dengan Fuad Bawazier mantan menteri Soeharto yang juga menjabat Ketua Kahmi. Bukan suatu hal baru pula jika kini disebut adanya suatu jaringan anti Gus Dur yang berporoskan, Golkar-Poros Tengah-HMI dan KAMMI yang dahulu dibina Mbak Tutut. Demonstrasi-demonstrasi pun sudah mulai bermunculan di pelbagai kampus. Setidak-tidaknya sudah ada lima universitas besar yang terlibat aksi-aksi anti Gus Dur. Yakni UI, Trisakti, ITB, Jayabaya Jakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada aksi-aksi Sidang Tahunan tahun lalu, kelompok anti Gus Dur tidak berhasil menggerakkan mahasiswa. Tetapi sekarang ini nampaknya mereka akan sukses. Gus Dur sepintas lalu memang nampak sudah terkepung. Tetapi situasi ini memang yang diingini Gus Dur. Gus Dur konon senang situasi krisis. Apalagi suasana politik seperti ini memang cocok dengan kebiasaan orang-orang seputar Gus Dur seperti Marsillam Simandjuntak, Wimar Witoelar dan Luhut Pangaribuan. Apalagi orang-orang seperti Rachman Tolleng, Rocky Gerung dll yang sudah terbiasa hidup dalam alam represif semasa Soeharto. PRD partai pelopor yang terdiri dari anak-anak muda sejak beberapa hari yang lalu diberitakan pers sudah siap turun ke gelanggang bersama massa NU. Kelompok militer yang kini sudah tidak terpakai seperti perwira-perwira pendukung Prabowo pun sudah siap melatih massa Banser. Kapan lagi mereka bisa berperan kembali, pikir mereka. Sementara itu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar memperingatkan Ketua Pansus Buloggate dan Bruneigate untuk tidak mencoba merekayasa massa di luar gedung DPR untuk datang pada saat Pansus BB memberikan laporannya kepada rapat paripurna 29 Januari depan. NU memang, menurut kalangan intelijen, akan habis-habisan mengerahkan massanya untuk memmpertahankan Gus Dur apa pun hasil akhir Pansus Buloggate dan Bruneigate. Sedangkan Ketua Umum DPP Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Arief Biki mengatakan, Presiden Abdurrahman Wahid adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik Banser GP-Ansor dan NU. Karena itu, rakyat jangan sampai dipecah untuk berhadap-hadapan dengan presidennya sendiri. Demikian Arief Biki, adiknya almarhum Amir Biki yang tewas pada peristiwa pembataian Tanjung Priok tahun 1994, kepada pers kemarin. Ia mengatakan kalangan elit politik yang mendukung kepemimpinan Gus Dur mau pun yang menolak kini sedang saling mencari pengaruh kepada rakyat. Pakar politik dari Amerika Serikat, John Bresnan, menilai Gus Dur meniru dan mengikuti pola Soekarno dalam strategi dan upayanya mempertahankan posisi dan kekuasaan. "Gus Dur ingin menjadi presiden yang kuat, dan untuk mencapai keinginan itu ia memobilisasi dan menggelar sumber daya personalnya," kata Ketua Jurusan Asia Timur Universitas Columbia kepada pers Rabu lalu. Menurut Bresnan, sumber daya personal Gus Dur terdiri atas tiga komponen. Pertama, kekuatan massa NU yang memberikan dukungan kepadanya secara "nyaris otomatis." Kedua, reputasinya sebagai tokoh yang paling pluralis dan agamawan yang paling inklusif di antara semua pemimpin politik Indonesia. Ketiga, pembendungan yang membuat para penentangnya tidak bisa bersatu dalam penggulingannya. Bresnan juga menilai, para musuh politik Gus Dur tidak sepakat siapa yang bakal menggantikannya kalau nanti dia dilengserkan. Satu tujuan dari strategi Gus Dur yang lebih mengandalkan kemampuan personalnya itu, kata Bresnan, adalah menciptakan "iklim krisis" secara permanen sebagaimana dilakukan Soekarno untuk membuat para penentangnya terus bergoyang. "Ia melakukan itu dengan gonta-ganti personil dalam frekuensi tinggi dan gonta-ganti posisi serta sikapnya dengan luar biasa cepatnya," kata Bresnan. Indonesia dinilainya tidak memiliki pusat kekuasaan. Karena khawatir kemungkinan kembalinya presiden yang memerintah laksana kaisar seperti di era Soekarno dan Soeharto, maka kaum reformis di Indonesia telah memperlemah peran lembaga kepresidenan dengan mencolok. Parlemen juga tak lagi sekedar menjadi tukang stempel seperti di era Soeharto, namun para anggotanya kini lebih sibuk melakukan manuver politik ketimbang tugas pokoknya membuat undang-undang." Demikian Bresnan. * DUNIA TERUS PANTAU PENGADILAN HAM TIMOR TIMUR, KATA RAMOS HORTA Menteri Luar Negeri badan PBB UNTAET di Timor Lorosae, Jose Ramos Horta, menekankan bahwa dunia tetap memantau proses hukum terhadap mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat HAM di Timor Timur sekitar referendum tahun 99. Kemungkinan tribunal internasional, juga tidak tertutup, apabila proses hukum tsb tidak berjalan. Tetapi, Ramos Horta mengaku, menaruh kepercayaan pada Presiden Abdurrahman Wahid dan Jaksa Agung Marzuki Darusman ... "Pada hakekatnya kami menyampaikan harapan kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman bahwa pengadilan HAM kasus Timtim akan diteruskan dan berjalan secara adil. Dunia terus memantau, dan kami merasa kagum terhadap keberanian Jaksa Agung dalam meneruskan proses ini ..." kata Ramos Horta. Jose Ramos Horta, juga mengungkap pengertian dari pihaknya terhadap kompleksnya masalah yang dihadapi Kejaksaan Agung Indonesia. Kalau penyelesaian perkara pembunuhan orang saja secara hukum bisa menelan waktu sampai setahun, apalagi betapa rumit bagi Indonesia untuk menuntaskan masalah kejahatan perang di Timor Timur itu. Karena itu dia memahami keterlambatan proses ham Timtim di Indonesia yang belum juga dimulai itu, katanya. Penyelesaian tuntas tanpa impunity, atau pembiaran kesalahan itu, tidak hanya demi kepentingan Timor Timur dan tuntutan dunia, PBB dan pendapat umum internasional, tetapi juga demi kepentingan Indonesia sendiri dalam rangka transisi demokrasi. Kami paham dan bersimpati pada pemerintah Indonesia dalam perjuangannya yang ulet dan sulit dalam menegakkan demokrasi, dan menghadapi kekuatan yang ingin melawan demokrasi ini, demikian tambahnya ... Tetapi, apakah semua ini, berarti Ramos Horta juga percaya kepada sistim hukum dan peradilan Indonesia? Ramos Horta mengatakan: " Saya tidak tahu apakah saya harus percaya, dan percaya sepenuhnya, terhadap sistim peradilan Indonesia, tetapi saya percaya pada Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Presiden Gus Dur ..." Lalu apakah Anda menganggap tribunal internasional tidak diperlukan lagi? Jawab Ramos Horta: "Tidak, Mahkamah Internasional, atau tribunal, tetap mungkin, dan selalu mungkin, yaitu apabila semua opsi di Indonesia sudah dilakukan namun tidak juga menghasilkan keadilan, maka pasti tribunal kejahatan perang dapat digelar. Akan tetapi, sejauh ini semua pihak, kami dan Sekjen PBB, sudah sepakat, bahwa kami harus memberi peluang lebih dulu kepada Indonesia untuk mengadili mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan ham di Timor Timur itu " Ramos Horta mengaku, Jaksa Agung dan pejabat pejabat Indonesia memberi jaminan akan menegakkan keadilan. Mengenai masalah pengungsi Tim-Tim yang dibawaa oleh misi pro-TNI ke Timor Barat, Ramos Horta menilai situasinya membaik. Sekitar empat ribuan pengungsi sudah kembali ke Timor Timur dan dia percaya Indonesia serius akan memperbaiki situasi ini maupun sdituasi perbatasan. Akhirnya, tentang Timor Lorosae, Ramos Horta mengatakan masih banyak masalah. Jadi perlu bersabar sebelum mengumumkan kemerdekaan. Barangkali Agustus ini pemilu untuk memilih dewan konstitusi, lalu pemilu presiden, dan pada akhir tahun atau beberapa bulan kemudian, kemerdekaan. Kami sudah berjuang lima ratus tahunan untuk merdeka, mengapa tak bisa bersabar barang satu atau dua tahun, katanya. * PIHAK ISLAM TUDUH PANGDAM PATTIMURA REKAYASA PENAHANAN MILITER Pihak Batalyon Gabungan di Ambon, mulai Senin kemarin telah menahan 14 anggota TNI dan Polisi yang dituduh terlibat dalam aksi-aksi penyerangan warga Muslim. Kapuspen TNI Marsekal Graito Usodo menyatakan segera mengirim tim pencari fakta, yang harus menyelidiki kasus penangkapan tersebut. Juru bicara Masjid Al Fatah di Ambon, Malik Selang, menuduh Panglima XVI Pattimura merekayasa penahanan tersebut, agar konflik di Ambon tetap langgeng. Malik Selang [MS]: Kalau menurut umat islam Maluku, bukan menurut saya, itu penyeragapan atau penyisiran itu sudah direkayasa jauh-jauh hari sebelumnya oleh Pangdam VI Patimura dalam hal ini Pak Brigjen Made Yasa. Radio Nederland [RN]: Kenapa Pangdam ingin merekayasa? [MS]: Ada indikasi bahwa sebelum Pangdam Made Yasa, kerusuhan Ambon pernah ada operasi Banmil, bantuan militer sebelum darurat sipil. Mereka menginginkan supaya kondisi Ambon lebih kacau balau sehingga mereka mengharapkan dillakukan daerah operasi militer. [RN]: Seperti di Aceh ? [MS]: Seperti di Aceh. Berbagai koordinasi kami lakukan dengan warga muslim lainnya tidak mendapatkan jawaban pasti dari Pangdam VI Patimura. Dan ini masyarakat muslim se-Maluku dan kota Madya secara khususnya menganggap Yongab (Batalyon Gabungan --Red)datang bukan untuk menyelesaikan kerusuhan Ambon tetapi malahan mereka masyarakat muslim Maluku menduga ada skenario besar dibalik itu dengan konspirasi RMS internasional, mereka mau menjebak atau membuat kerusuhan Ambon tetap langgeng. Sementara berita ini saya laporkan, kondisi Ambon rawan mencekam. Masyarakat takut keluar rumah, sampai pada pukul sembilan malam. Demikian wawancara dengan Malik Selang, Sementara itu pengamat Maluku dari Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola menyambut gembira tindakan YonGab dan berharap agar TNI tetap bersikap netral dengan menangkap mereka yang bersalah baik dari pihak Kristen, Islam maupun militer: Thamrin Thomagola [TT]: Saya pikir itu langkah baru yang ckup surprise bagi saya bahwa pada akhirnya mereka bertindak cukup tegas terhadap unsur-unsur yang di luar komando. [RN]: Menurut Malik Selang, ini semua rekayasa dari Pangdam di sana? [TT]:Saya kira masing-masing pihak yang terlibat di sana mempunyai penafsiran berbeda-beda. Tapi kita yang tidak terlibat, seperti kita yang dari Jakarta, kalau kita lihat, sebenarnya langkah seperti yang tegas dari suatu kesatuan gabungan terhadap unsur-unsur yang dari militer dan polisi yang memang di luar komando, memang, mustinya dilakukan. Dan kalau itu benar-benar suatu kebijakan yang baru, saya pikir, bagus itu. Kalau memang ada unsur di luar komando, ya ditindak saja. [RN]: Jadi, orang-orang yang ditangkap kemarin itu, orang-orang yang kemungkinan terlibat. Apa bisa mereka membuktikannya? [TT]: Itu tugas dari mereka yang menangkapnya. Tapi terlepas dari mereka mapu membuktikan atau tidak, saya pikir langkah itu bagus, untuk memperlihatkan bahwa ada satuan yang bisa bertindak atas nama republik dan tidak partisan, tidak memihak ke mana - mana, benar-benar menegakkan hukum. Nah itu yang ditunggu-tunggu, karena cara-cara ketegasan penegakkan hukum itu yang selama ini kita nggak lihat. Mudah-mudahan ini bukan satu manuver yang hanya untuk beberapa saat, tapi suatu garis kebijakan yang berkesinambungan. [RN]: Menurut pihak muslim, sejak kedatangan Batalyon Gabungan (Yongab) itu, keadaan di Ambon semakin parah? [TT]: Nah itu, saya kira sah-sah saja penafsiran dari pihak muslim begitu ya. Tapi kita lihat dulu beberapa saat ini apakah Batalyon Gabungan itu hanya menindak pihak muslim atau juga pihak kristen yang melanggar hukum, atau menyerang yang lain, atau juga dia menindak kelompok militer atau polisi yang berada di luar komando. Kalau dia secara konsisten menindak semua pihak yang seperti itu, saya pikir, justru itu yang ditunggu-tunggu. Demikian wawancara dengan Thamrin Thomagola, sosiolog UI asal Maluku. * APAKAH NASIB GUS DUR SAMA DENGAN HABIBIE DAN HARUS TINGGALKAN ISTANA? Akumulasi unsolved problems dari zaman Soeharto dan Habibie, yang tidakbisa dipecahkan Gus Dur pada akhirnya akan menyeretnya jatuh. Permasalahan-permasalahan yang tak terpecahkan ini merupakan sumber ketegangan yang sangat besar yang akan meledak tahun ini. Permasalahan itu antara lain adalah soal ketidakpastian politik maupun usaha. Ikuti laporan rekan Syahrir dari Jakarta: Meski kemarin masih ada ulama-ulama Jawa Timur yang menghadap Ketua DPR Akbar Tanjung dan membela Gus Dur tapi pers yang 95% masih dikuasai ex-pendukung Soeharto bisa menunjukkan bahwa Gus Dur kini sudah terkepung. Kalau dahulu pada saat-saat terakhir kekuasaan Habibie, putra Gorontalo itu tinggal didukung rakyat Indonesia Timur terutama di Sulawesi Selatan, maka kini pun Gus Dur nampak hanya didukung sebagian besar rakyat Jawa Timur. Tetapi Gus Dur jelas tidak bisa mengandalkan dukungan hanya dari propinsi paling Timur pulau Jawa itu. Hal yang sama juga disadari mantan Presiden Joseph Estrada yang akhirnya menyerah kepada keadaan dan keluar dari Istana. Kelompok-kelompok anti Gus Dur di Jakarta menyadari posisi Gus Dur yang terjepit. Kemarin ribuan mahasiswa Trisakti melakukan mimbar bebas. Mereka mengundang 3 bekas menteri Gus Dur,yakni Jusuf Kala,Kwik Kian Gie dan Bambang Sudibyo. Ketiga mantan menteri sangat gembira melihat semangat mahasiswa yang mendukung Pansus Buloggate dan Bruneigate. Mahasiswa memang meminta pertanggungjawaban Gus Dur soal macetnya reformasi. "Kita harus setia pada reformasi", kata para pembicara kalangan mahasiswa. Yell-yell 'reformasi sampai mati' kembali dikumandangkan kemarin. Gus Dur pun dituntut untuk mundur. Bersamaan dengan itu daerah-daerah pun mel;ancarkan demonstras. Di antaranya di Makassar, basisnya Golkar Habibie, dan Palembang. Mahasiswa di Palembang menuntut dilangsungkannya suatu Sidang Istimewa MPR dengan segera. Sementara pengamat memperkirakan Gus Dur sudah jatuh sebelum bulan April, atau setidak-tidaknya bulan April mendatang, mengingat kabinet sudah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Organisasi-organisasi buruh non-pemerintah sudah bersiap-siap menggerakkan pemogokan buruh di seluruh Jawa. Pemogokan ribuan supir bis di Jawa Timur baru-baru ini hanyalah merupakan semacam gladi resik lokal. Seorang intelektual pendukung Gus Dur melihat kini ada semacam poros baru yang sedang menggoyang Gus Dur. Yakni Golkar-Poros Tengah dan HMI. Namun kalangan kyai NU sudah mengancam, Jakarta akan terbelah dua dan akan ada banjir darah jika Gus Dur dilengserkan. Dalam pembicaraannya dengan para kyai Jember, Banyuwangi dan Bondowoso, Akbar Tanjung menjelaskan DPR tidak akan menjatuhkan Presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi. Yang menarik para menteri dalam kabinet, kecuali Yusril dan Ryas Rasyid masih saja asyik dengan pekerjaan rutin mereka. Seorang pembantu Gus Dur percaya bahwa bossnya akan tetap bertahan. Bukankah Gus Dur sudah memerintahkan Profesor Harun Al Rasyid untuk menyusun dekrit pembubaran DPR? Ini sesungguhnya sama dengan apa yang pernah dilakukan Bung Karno dahulu ketika ia menyuruh Prof. Dr. Djokosutono menyusun dekrit 5 Juli 1959 yaitu kembali ke UUD 45. Bung Karno kemudian bisa membentuk kabinet presidensial. Untuk pertama kali perwira-perwira TNI yang sudah kebelet berkuasa masuk ke dalam kabinet. Tetapi kini apakah tentara akan mendukung Presiden Abdurahman Wahid? Akankah mereka berbaris di belakang Gus Dur seperti ketika Soekarno membacakan dekritnya tahun 1959? Langkah Gus Dur yang lain adalah mengumumkan penyediaan dana trilyunan rupiah bagi partai-partai peserta pemilu. Pemilu pun akan dipercepat. Tetapi seorang mantan gurubesar Fakultas Ekonomi UI bertanya: "darimana uang itu? Pemerintah ini adalah suatu pemerintahan yang miskin. Seratus milyar rupiah saja sudah sulit untuk dihimpun", katanya. Lalu apa yang dapat dilakukan lebih lanjut? Seorang tokoh Petisi 50 mengatakan, dari pada Gus Dur mendekritkan pembubaran DPR yang dasar hukumnya kurang kuat, lebih baik jika ia menangkap 1000 penjahat Orde Baru. Termasuk penjahat politik seperti Sarwono Kusumaatmaja, yang pernah menjabat Sekjen Golkar, Marzuki Darusman serta Sofyan Wanandi yang pernah menjadi pentolan-pentolan Opsus dan CSIS, dapur pemikir Orde Baru selama 20 tahun. Kalau 1000 penjahat politik dan ekonomi Orde Baru itu sudah ditahan Gus Dur, pasti rakyat bisa memaafkan korupsi "kecil-kecilan" Gus Dur seperti dalam Buloggate dan Bruneigate. Tetapi kalangan diplomat umumnya meragukan kesungguhan Gus Dur untuk ini. Faktor obyektif menunjukkan bahwa Gus Dur sama saja dengan Habibie. Keduanya tidak mampu menyelesaikan permasalahan utama yang sudah menumpuk sejak pemerintahan Soeharto. Seperti misalnya pengangguran, kerapuhan sistem hukum, korupsi dll. Maka pada akhirnya Gus Dur sama halnya dengan Habibie, harus turun karena tidak menyadari sepenuhnya besarnya persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. "Karena tidak mengerti faktor obyektif maka Gus Dur akan gagal", katanya. Yang akan muncul nanti adalah orang-orang yang revolusioner, bersih dari orde baru, punya konsep yang jelas, dan punya otak. Militer dan dunia luar terutama Amerika Serikat akan mendukung pemerintahan baru ini karena mereka berkepentingan melihat Indonesia yang tenteram. Militer kini sudah menyadari untuk anggaran pertahanan saja Gus Dur sudah tidak bisa menyediakan lagi. Itulah salah satu sebab mengapa keamanan sekarang kacau balau. Faktor subyektif saat ini didorong oleh kemauan subyektif partai-partai dan elit politik,khususnya yang terorganisir termasuk kemauan pihak luar negeri. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
