--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 03 April 2001 15:10 UTC ** KEMBALI PECAH KERUSUHAN ETNIS DI KALIMANTAN TENGAH ** AMERIKA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS TABRAKAN PESAWAT DI CINA ** BEOGRAD TIDAK BERSEDIA BEKERJASAMA DENGAN TRIBUNAL PBB ** TOPIK GEMA WARTA: KOMPROMI BAGI KURSI KABINET, SEKARANG TERGANTUNG PDI-P ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR ANJURKAN IKUTI JEJAK SOEKARNO TAHUN 1948 * KEMBALI PECAH KERUSUHAN ETNIK DI KALIMANTAN TENGAH Selasa ini, satu warga keturunan Madura dan satu warga keturunan Melayu tewas sewaktu kerusuhan berlatar belakangn etnik di Kalimantan Tengah. Para penduduk keturunan Dayak dinyatakan bertanggung jawab atas kedua pembunuhan tersebut, yang terjadi di Pangkalan Bun, ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur. Polisi menahan lebih dari 80 orang. Sewaktu penahanan polisi mendapat bantuan dari seratus polisi dan lebih dari 1000 tentara yang didatangkan dari propinsi-propinsi lain. Kerusuhan antara penduduk asli Dayak dengan para transmigran Madura di Kalimantan Tengah berlangsung sejak Februari lalu. Hingga saat ini sekitar 500 orang, terutama penduduk asal Madura tewas. Lebih dari 50.000 orang Madura lainnya terpaksa melarikan diri. * AMERIKA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS TABRAKAN PESAWAT DI CINA Presiden Cina Jiang Zemin menyatakan, Amerika Serikat harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tabrakan yang terjadi antara dua pesawat terbang militer di atas wilayah Cina, Sabtu lalu. Menurut Presiden Jiang, ada cukup bukti bahwa pesawat Amerika menjadi biang tabrakan tersebut. Selain itu Presiden Cina juga menyerukan kepada pemerintah Washington untuk langsung menghentikan penerbangan-penerbangan spionase di sepanjang wilayah pantai Cina. Setelah tabrakan, pesawat militer Amerika ini harus melakukan pendaratan darurat di Pulau Hainan milik Cina. Sementara pesawat lainnya, sebuah pesawat tempur Cina, masih belum ditemukan. Insiden tersebut kembali menegangkan hubungan kedua negara. Sementara para diplomat Amerika, setelah beberapa kali ditolak sebelumnya, akhirnya diberikan ijin untuk bertemu dengan 24 awak pesawat spionase Amerika. * BEOGRAD TIDAK BERSEDIA BEKERJASAMA DENGAN TRIBUNAL PBB Yugoslavia tidak akan menyerahkan mantan Presiden Slobodan Milosevic yang saat ini berada di rumah tahanan, kepada Tribunal Yugoslavia di Den Haag. Demikian dikatakan Presiden Yugoslavia, Vojislav Kostunica kepada harian The New York Times. Dengan ini Kostunica menentang pernyataan Perdana Menteri Serbia Zoran Djinjic, bahwa Beograd bersedia bekerja sama dengan Tribunal. Kostunica berpendapat bahwa Milosevic harus dihukum dengan tuduhan kejahatan perang, tetapi oleh pengadilan di Yugoslavia. Sementara Menteri Luar Negeri Serbia Dusan Mihajlovic menyatakan Selasa ini sewaktu kunjungan resmi di Austria, bahwa Milosevic dapat diajukan ke pengadilan dengan tuduhan tindakan kejahatan sangat berat, dengan kemungkinan hukuman mati. Tetapi ia menolak memberikan rincian lebih lanjut. Perdan Menteri Serbia memberikan reaksi atas ancaman tidak langsung Amerika Serikat, untuk memboikot konperensi negara-negara donor bulan depan, apabila Beograd tidak menyerahkan Milosevic kepada Tribunal. Sementara itu Senat Amerika menyetujui hanya akan memberikan bantuan kepada Yugoslavia, termasuk pinjaman dari Dana Moneter Internasional, dengan persyaratan ketat. Pemerintah Jerman juga mengeluarkan ancaman finansial yang sama ke arah Beograd. * PARTAI DEMOKRAT ALBANIA ANCAM KELUAR DARI PEMERINTAHAN KOALISI MAKEDONIA Partai Demokrat Albania yang beraliran moderat mengancam akan keluar dari pemerintahan koalisi pimpinan Presiden Boris Trajkovski, apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan warga minoritas Albania. Sementara partai Albania lainnya yang beraliran radikal dan duduk di oposisi, memboikot pembicaraan politik yang dilangsungkan Senin kemarin mengenai krisis di Makedonia. Pihak oposisi Albania menuntut perubahan undang-undang dasar Makedonia, dan adanya perantaraan asing. Koordinator urusan hubungan luar negeri Uni Eroipa, Javier Solana di ibukota Skopje, setelah berbicara dengan berbagai pemimpin Makedonia mengatakan, UUD merupakan masalah yang harus diputuskan oleh warga Makedonia sendiri, dan tidak dengan campur tangan asing. Selain itu Solana dan Komisaris Eropa Chris Patten, bersama Presiden Trajkovski membicarakan rencana penandatangan resmi persetujuan kerjasama Makedonia dengan Uni Eropa, minggu depan. Berbagai pemimpin Albania menyatakan akan memboikot penandatanganan tersebut, apabila hak-hak warga keturunan Albania tidak dimasukkan ke dalam UUD Makedonia. * BELANDA BICARAKAN PERSETUJUAN KYOTO DENGAN JEPANG Menteri Muda Luar Negeri Belanda, Dick Benschop, di ibukota Jepang Tokyo berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Kawaguchi, mengenai cara-cara meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat agar menepati persetujuan lingkungan yang ditandatangani di Kyoto. Minggu lalu Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan, bahwa pemerintahnya tidak akan menepati persetujuan 1997 tersebut. Saat ini baik Belanda maupun Jepang menyatakan bersedia membantu Amerika membicarakan masalah-masalah khusus negara tersebut. Baik Benschop maupun Kawaguchi menyatakan, sangatlah penting apabila Washington tetap terlibat dalam kebijakan untuk mengurangi limbah gas rumah kaca. Apabila tidak maka banyak negera-negara sedang berkembang yang akan mengikuti jejak Washington. Sewaktu Konperensi Iklim PBB terakhir di Den Haag, Belanda, para peserta gagal membuat persetujuan mengikat mengenai pengurangan limbah gas rumah kaca. * DITEMUKAN KASUS PMK PERTAMA DI JERMAN Di sebuah peternakan babi di Jerman kemungkinan ditemukan ternak yang menderita penyakit mulut dan kuku PMK. Demikian pemerintah negara bagian Noord-Rijnland Westfalen, yang terletak di perbatasan dengan Belanda. Sebagai tindakan pencegahan 200 ternak dibunuh, dan untuk sementara masih dirahasiakan di mana letak peternakan tersebut. Jumat lalu pemerintah Jerman menyatakan menemukan sebuah peternakan yang diduga menderita PMK di Goch, di dekat kota Venray, Belanda. Sementara Selasa ini Belanda dan Jerman meminta Komite Permanen Peternakan Uni Eropa di Brussel untuk memvaksinasi semua hewan di kebun-kebun binatang. Kedua negara juga ingin meminta Dewan Pertanian Eropa di Swedia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan vaksinasi Eropa. * NATO DITUDUH TIDAK HORMATI PERSETUJUAN INTERNASIONAL Presiden Rusia Vladimir Putin sewaktu pidato tahunan di hadapan para anggota majelis tinggi dan rendah Rusia menyatakan bahwa Pakta Pertahanan NATO tidak menghormati persetujuan dan pendapat internasional. Menurut Putin hanya PBB yang dapat memutuskan untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah internasional. Presiden Rusia mengambil contoh campur tangan NATO di Kosovo. Putin menekankan pemerintahnya bersedia bekerja sama lebih baik dengan Uni Eropa. Sementara Presiden Putin juga khawatir akan situasi ekonomi di Rusia. Walaupun ekonomi negara tersebut tumbuh pesat, tetapi hilangnya modal dan situasi keuangan dunia yang tidak pasti, dapat mempengaruhi secara negatif pihak investor. Selanjutnya ditambahkan Rusia juga akan melanjutkan penarikan mundur pasukannya dari Chechnya. * MARY ROBINSON TUNDA PENGUNDURAN DIRINYA Komisaris Tinggi PBB bidang hak asasi manusia Mary Robinson mencabut kembali keputusannya untuk meletakkan jabatan. Bulan lalu tiba-tiba ia memutuskan untuk mengundurkan diri, dengan alasan tidak puas akan sumbangan keuangan yang diberikan kepada komisi pimpinannya. Tetapi berbagai pemimpin negara dunia meminta Robinson untuk tetap memegang jabatannya. Saat ini Mary Robinson mengajukan permintaan kepada PBB untuk memperpanjang masa kontraknya selama satu tahun. Dalam periode ini PBB dapat mencari penggantinya. Sekretaris Jendral Kofi Annan masih harus memutuskan perpanjangan sementara tersebut. * UTUSAN HAM PBB BERKUNJUNG DI BIRMA Utusan PBB bidang hak asasi manusia yang baru, Paulo Sergio Pinheiro, Selasa ini memulai kunjungan resmi tiga hari di Birma. Pinheiro akan berbicara dengan berbagai anggota pemerintah rejim militer Birma. Belum diketahui apakah ia mendapat ijin untuk berbicara dengan pemimpin partai oposisi Aung San Suu Kyi. Para diplomat menganggap kunjungan utusan PBB ini sebagai tanda dari rejim militer bahwa mereka akan memulai arah politik baru. Akhir pekan lalu pemerintah Birma membebaskan 14 anggota partai oposisi yang di penjara. * KOMPROMI BAGI KURSI KABINET, SEKARANG TERGANTUNG PDI-P Setelah Presiden Abdurrahman Wahid menolak kompromi yang membagi-bagi wewenang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang diusulkan oleh Golkar, sekarang PDI-Perjuangan sebagai partai terbesar harus memilih berkoalisi dengan PKB dan partai-partai kecil, atau macet terus. Demikian pendapat pengamat politik Arbi Sanit: Arbi Sanit [AS]: Titik-titik untuk kompromi itu sudah ada, artinya sudah semakin banyak orang berbicara. Saya kira itu indikasi bahwa kata kompromi itu semakin memberikan harapan. Nah ujud fisiknya tentu bisa macam-macam. Bisa melalui pola yang sudah dicoba sejak Ciganjur, dimulai dari tokoh top elit empat, lalu menyebar ke bawah, baik di lembaga negara maupun kepada masyarakat. Melalui fraksi dan melalui DPP masing-masing. Pola yang lain adalah Sidang Istimewa MPR itu menjadi tempat kompromi. Di situ dipercakapkan, dan disetujui apa yang diinginkan masing-masing. Bisa juga BP MPR sebagai penengah, lalu DPR dan presiden bertemu melakukan kompromi untuk memecahkan kebekuan sekarang dan menyelesaikan masalah. Saya kira itu bentuk-bentuk yang bisa dikembangkan Lalu apa substansinya? Substansinya bisa mulai dari yang paling besar, apakah sistem pemerintahan dulu diubah, sistem presidensial ke sistem parlementer, dengan segala resikonya. Artinya sampai mengubah undang-undang dasar dulu. itu salah satu bentuk substansi kompromi. Substansi kompromi kedua adalah kebijaksanaan seperti yang dilakukan oleh IMF terhadap pemerintah Indonesia melalui LOI (Letter of Intent, Red.). Nah lalu berarti bahwa dikompromikan apa yang harus dilakukan pemerintah. Dalam jangka waktu tertentu, mislanya sampai Sidang Tahunan atau sampai ke Sidang Tahunan yang akan datang, atau Sidang Istimewa yang akan datang lagi. Atau satu tahun misalnya. Misalnya dikatakan, bahwa KKN kakap-kakap semua disikat. Misalnya begitu. Lalu birokrasi dibersihkan sampai level mana, jadi direformasi. Lalu hukum ditegakkan, pelaksanaan hukumnya diperbaharui, diganti hakim-hakim yang korup dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagi-bagi kekuasaan. Menteri mana untuk partai mana, itu harus disepakati. Itu saya kira pola-pola kompromi yang dapat dikembangkan. Radio Nederland [RN]: Sebagian besar kalangan DPR tampaknya seperti haus kekuasaan. Jadi boleh jadi mengarah ke pembagian kekuasaan, pembagian kursi menteri bukan? AS: Ya itu yang paling praktis, yang paling cepat. Kalau ubah kabinet, bagi-bagi kursi menteri, itu yang paling cepat. RN: Bagaimana kedudukan Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri? AS: Ibu Mega itu kan posisinya ada dua. Dia sebagai Ketua PDI-P memerlukan sesuatu, kemudian sebagai Wakil Presiden dia dapat membuat sesuatu. Saya kira tidak menjadi masalah. Yang penting bagaimana dia memainkan posisi dan kekuasaannnya. RN: Nah kalau dalam hal ini Poros Tengah yang tempo hari mendukung lalu sekarang membelot dan merangkul PDI-P, apakah mau berkompromi dengan cara membagi-bagi kursi lalu mendukung presiden? AS: Mungkin kalau dengan kursi mereka tidak mau. Kalau tidak mau biarkan saja dia di luar menjadi oposisi. Ada suatu kerjasama partai koalisi yang lebih sistematik atau yang lebih terikat secara programik. Yang mungkin dilakukan adalah diantara PKB, PDI-Perjuangan dan ditambah beberapa partai kecil, satu dua partai kecil. Sehingga jumlah total kursi di DPR di antara kalangan koalisi itu terdapat lebih dari 51%. Kalau sudah seperti itu, Poros Tengah biar saja di luar. RN: Tapi cara hitungan seperti itu, seolah-olah sistem kita parlementer. Aneh pula ini? AS: Ya, tapi kan hanya perhitungan saja tetap dalam presidensiil. Dalam saat ini, kalau bagi-bagi kursi yah begitu. Masalahnya adalah ini kan implikasi dari presiden yang tidak berdaya, partainya kecil. Kalau presidennya partainya mayoritas, yah tidak perlu dia bagi-bagi kursi, diborong sendiri saja. Kalau saya presiden, dan dilihat dari segi reformasi, Golkar itu harusnya di luar, tidak masuk dalam pemerintah. Mengganjal pemerintah. Karena Golkar itu sepanjang tahun akan di demo orang. Itu partai lepra itu. Masyarakat tidak mau menyentuh. Begitulah kira-kira. * GUS DUR DIANJURKAN IKUTI JEJAK SOEKARNO TAHUN 1948 Kalau tadinya Gus Dur merasa di atas angin setelah menjawab Memorandum I di DPR, kini ia merasa tekanan terhadapnya mulai ditingkatkan oleh lawan-lawan politiknya. Fraksi Utusan Golongan MPR mengajukan beberapa alternatif di antaranya mengundurkan diri, cuti atau beristirahat.Tetapi intinya mereka mau agar ia mengundurkan diri saja. Ketua DPR Akbar Tanjung yang anggota-anggota partainya mulai ditahan Gus Dur, menyatakan Memorandum II akan digelar. Dan mantan Sekjen Suripto akan menggugat Gus Dur. Ikuti laporan rekan Syahrir dari Jakarta: Hanya pemerintah yang dipercaya rakyat yang bisa memerintah dengan efektif. Demikian pendapat Fraksi Utusan Golongan MPR setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Karena itu diharapkan pemerintah menyikapinya dengan mengambil langkah yang konkrit agar bisa dipercaya rakyat. Menurut Siswono, mantan Menteri semasa Soeharto, yang hadir pada konsultasi informal tersebut, Presiden nampaknya sudah bertekad bulat mempertahankan kekuasaannya sampai 2004. Siswono Yudhohusodo, Wakil Ketua Fraksi Utusan Golongan yang juga anggota tim perumus fraksi tersebut, Presiden meragukan apakah situasi negara akan lebih baik jika ia diganti Megawati. "Presiden meragukan kemampuan Wapres Megawati apakah pembagian tugas antara kepala pemerintahan dan kepala negara bisa berjalan dengan baik," ujar Siswono Yudhohusodo. Presiden menjelaskan walaupun telah dibekali Keppres 121/2000 tentang pembagian kekuasaan, nyatanya Megawati tidak bisa menjalankan tugasnya. "Dan harus bolak-balik kembali kepada saya," ujar presiden seperti dikutip Siswono. Sehubungan dengan itu Gus Dur mempertanyakan kelangsungan tugasnya jika kewenangan diberikan kepada Megawati. Dalam kesempatan konsultasi ini Fraksi Utusan Golongan juga menyampaikan sejumlah alternatif menyangkut posisi presiden di tengah maraknya tuntutan mundur saat ini. Apakah presiden harus tetap bertahan, beristirahat, ataukah cuti sampai berakhirnya masa jabatannya tahun 2004. Nyatanya Gus Dur mau bertahan. Kemarin Ketua DPR Akbar Tandjung memperkirakan, berdasarkan suara-suara yang ia dengar dari kalangan anggota Dewan dan masyarakat, DPR kemungkinan akan mengeluarkan Memorandum II yang ditujukan kepada Presiden Abdurrahman Wahid, sewaktu Rapat Paripurna DPR 30 April mendatang. Mantan Sekjen Dephutbun Soeripto menyatakan kemarin di Semarang, selain menggugat secara hukum, ia juga akan mengadukan masalahnya ke DPR agar DPR lebih tajam dan kritis dalam mengawasai jalannya pemerintahan terutama presiden. Dengan demikian, seorang presiden tidak akan terjebak dalam masalah seperti di zaman Orde Baru, yaitu menjadi seorang tiran dan zalim. Lebih jauh, Soeripto mengatakan akan segera melayangkan gugatan hukum terhadap Gus Dur."Saya tidak apa-apa dipecat dari Sekjen Dephutbun, tetapi saya mengimbau agar lain waktu jika melakukan pemecatan disertai fakta dan data yang akurat sehingga tidak merugikan semua pihak," katanya. Melihat posisi Gus Dur yang sudah terjepit baik di DPR maupun MPR karena Megawati hingga kini belum mengeluarkan pernyataan untuk membela Gus Dur, maka di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kini mulai dipersiapkan pasukan-pasukan berani mati untuk membela Gus Dur. Di Surabaya PKB, partainya Gus Dur menampung ratusan massa yang bersedia mati syahid membela presiden yang syah. Hingga kemarin sudah ada 5000 orang di seluruh Jawa Timur yang menandatangani formulir mati syahid untuk Gus Dur. Demikian pula di Semarang dan di Jakarta. Tetapi apakah langkah ini bisa menyelamatkan Gus Dur masih patut dipertanyakan. "Begitu Megawati menjadi Presiden, kita langsung menangkap pimpinan-pimpinan Ansor-Banser.Maka massanya akan taat", kata seorang pendukung Megawati. Kalangan pengamat melihat bahwa kompromi adalah hal yang tidak mungkin dilakukan Presiden karena Gus Dur sebenarnya tidak suka dengan kompromi, apalagi bagi-bagi kekuasaan dipemerintahan. Keengganannya untuk melakukan kompromi dibuktikan dengan pernyataan Gus Dur yang menilai Wapres Megawati tidak mampu menjalankan pemerintahan. Para pengamat berpendapat, kompromi tidak mungkin dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid, karena sifat kepemimpinannya yang tidak membuka peluang terjadinya kompromi. Pakar hukum tatanegara Prof. Sri Soemantri menceritakan, kompromi juga pernah dilakukan presiden pertama Indonesia Soekarno pada 1948. Ketika itu berdasarkan kesepakatan, urusan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri. Contohnya sudah ada, kini tergantung pada Gus Dur. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
