--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 03 Mei 2001 14:30 UTC ** PERTEMUAN PIMPINAN PARPOL DILAKUKAN SEBELUM AKHIR BATAS WAKTU MEMORANDUM II ** PRESIDEN FILIPINA KUNJUNGI ESTRADA DI PENJARA ** AMERIKA SERIKAT BATALKAN SEMUA KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MILITER DENGAN CINA ** TOPIK GEMA WARTA: KEPPRES NO 53 LENYAPKAN HARAPAN KAUM PENCARI KEADILAN ** TOPIK GEMA WARTA: APA SEBENARNYA AKAR PERMASALAHAN ANTARA SURIPTO DAN GUS DUR ? * PERTEMUAN PIMPINAN PARPOL DILAKUKAN SEBELUM AKHIR BATAS WAKTU MEMORANDUM II Pertemuan pimpinan partai politik yang digagas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap akan dilakukan dan mengenai waktu pelaksanaannya diadakan sebelum habis masa berlakunya memorandum II DPR. Hal itu dikemukakan Sekjen PDIP Sutjipto di ruang kerjanya, gedung DPR/MPR, hari ini. Menurut Wakil Ketua MPR itu, penyelenggaraan pertemuan pimpinan partai politik tersebut, masih menunggu perkembangan atau respon dari Presiden Abdurrahman Wahid terhadap memorandum II yang dijatuhkan DPR pada Senin lalu. Menurut Sutjipto, pihaknya belum bisa memastikan tanggal pertemuan tersebut, karena harus berdasarkan kesepakatan dengan partai politik lain. Ditambahkannya, salah satu agenda yang akan diajukan PDIP, seandainya pertemuan itu jadi dilakukan, adalah bagaimana mencegah konflik horizontal yang bisa timbul akibat situai politik yang terjadi saat ini. Sementara itu, dalam menanggapi adanya keinginan atau rekomendasi para menteri agar Presiden Abdurrahman Wahid bersama Wapres Megawati Soekarnoputri mereshuffle kabinet dengan memperhatikan perolehan kursi pada pemilu lalu, Sutjipto dengan tegas menyatakan tidak setuju, karena permasalahannya bukan terletak pada anggota kabinet. Ia berpendapat, dalam respon memorandum II ini semuanya berpulang kepada Presiden sendiri, sebab bila memorandum II diindahkan Presiden, maka kemungkinan tidak akan terjadi Sidang Istimewa MPR. Usul reshuffle juga ditolak oleh Sekretaris Fraksi PDIP, Heri Akhmadi, di mana yang perlu diatasi adalah problem manajemen pemerintahan yang sampai saat ini tidak terselesaikan. * PRESIDEN FILIPINA KUNJUNGI ESTRADA DI PENJARA Presiden Filipina Gloria Arroyo secara mengejutkan mengunjungi pendahulunya Joseph Estrada yang kini disekap dalam penjara di bagian selatan ibukota Manila. Kunjungan ini diadakan dua hari setelah terjadi bentrok kekerasan antara pendukung Estrada dengan pihak keamanan. Insiden itu menewaskan tiga orang. Pemerintah Filipina menegaskan bahwa kunjungan Gloria Arroyo itu tidak punya kaitan dengan kerusuhan yang dilakukan pendukung Estrada. Arroyo hanya ingin melihat dari dekat apakah Estrada diperlakukan secara wajar. Juga tidak terjadi negosiasi apa pun selama pertemuan singkat itu. Estrada dipaksa lengser Januari lalu karena revolusi rakyat. Pekan lalu dia ditahan karena tuduhan korupsi dan penyelewengan dana publik. Kalau terbukti, Estrada terancam hukuman mati. Pengadilan terhadap Estrada akan dimulai tgl 27 Juni. * AMERIKA SERIKAT BATALKAN SEMUA KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MILITER DENGAN CINA Amerika Serikat menunda dengan batas waktu tak terbatas semua kerja sama militer dengan Cina. Keputusan yang diambil pekan ini dan yang belum diumumkan itu mengisyaratkan bahwa kedua negara tidak akan melakukan pertukaran kerjasama militer. Pentagon tidak menjelaskan rinci atas keputusan itu. Bagaimana pun, keputusan ini memiliki kaitan dengan konflik pesawat pengintai Amerika Serikat, yang hingga kini masih ditahan di Pulau Hainan. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat semakin meningkat ketika Presiden Bush baru-baru ini mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menjual senjata canggih ke Taiwan. * PRESIDEN KOREA UTARA SETUJU BICARA TENTANG HAK ASASI Seusai pembicaraan dengan delegasi Uni Eropa, Presiden Korea Utara Kim Jong-Il akhirnya setuju berbicara tentang situasi hak asasi di negaranya. Korea Utara juga dilaporkan sepakat mempertahankan uji coba senjata nuklirnya hingga paling lambat 2003. Kim Jong-Il juga berniat mengunjungi Korea Selatan guna melanjutkan perundingan perdamaian. Presiden Amerika Serikat George W Bush menginginkan agar posisi Kim Jong-Il harus jelas. Upaya mendekatkan kedua Korea hampir rampung sejak Bush menjadi presiden Amerika Serikat. Pertemuan delegasi Uni Eropa dengan Presiden Kim dimaksudkan untuk menggairahkan kembali proses pendekatan antara kedua Korea. * PARLEMEN AMERIKA SERIKAT BERUSAHA GAGALKAN LARANGAN BANTUAN DANA BAGI ORGANISASI PENDUKUNG ABORSI Di Amerika Serikat, komisi hubungan internasional di parlemen berusaha menggagalkan larangan Presiden Bush untuk memberikan dana kepada semua organisasi pendukung aborsi di luar negeri. Komisi itu menentang larangan itu setelah tiga anggota parlemen dari partai Republik bergabung dengan anggota parlemen dari partai Demokrat bersama-sama menentang larangan itu. Semua anggota parlemen diharapkan pekan depan akan sepakat menentang larangan tersebut. Pernyataan presiden Bush Januari lalu bahwa dia melarang sumber dana Amerika Serikat memberikan bantuan kepada semua organisasi pendukung aborsi, telah memancing gelombang kritik, baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri. Uni Eropa juga menyatakan keprihatinannya. Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Eveline Herfkens menganjurkan kepada negara-negara Eropa lain untuk memprotes keputusan itu. * PANAMA TIDAK MENGEKSTRADISI EMPAT TERSANGKA TERORIS KUBA Kuba mengecam pemerintah Panama karena tidak mengekstradisi empat orang pengungsi anti Castro. Keempat orang tersebut dituduh sebagai komplotan teroris. Empat orang tersebut ditahan selama KTT regional di Panama City bulan November lalu setelah Presiden Kuba Fidel Castro menuduh mereka berkomplot membunuhnya. Panama dilaporkan menolak mengekstradisi keempat orang itu karena mereka memiliki bahan peledak dan karena Kuba tidak memiliki bukti yang kuat. Salah seorang tersangka Luis Posada Carriles, berusia 72 tahun, dianggap oleh Kuba sebagai musuh negara nomor satu. Kuba mengklaim bahwa Carriler berusaha membom sebuah pesawat penerbangan Kuba tahun 1976, dengan bantuan dinas rahasia Amerika Serikat, CIA. * DUA ORANG TENTARA MACEDONIA TEWAS DISERANG PEMBERONTAK ALBANIA Tentara Macedonia melaporkan, dua orang tentaranya tewas diserang para pemberontak Albania di bagian utara negara itu. Enam orang tentara pasukan elit Macedonia tewas pekan lalu karena diserang oleh pemberontak etnis Albania. Insiden ini menyulut berbagai aksi kekerasan warga Slavia-macedonia terhadap warga etnis Albania. Lebih dari 20 ribu warga mengungsi sejak terjadinya pertempuran Pebruari lalu. * AIR MINERAL BOTOL MAHAL DAN MERUSAK LINGKUNGAN Penelitian yang dilakukan Dana Cagar Alama Dunia menunjukkan bahwa air minum mineral dari botol mahal dan tidak ramah lingkungan. Meskipun kualitas air minum di negara kaya hampir sama dengan air minum dari botol, perbedaan harga tetap besar. Penggunaan botol plastik merusak lingkungan. Setiap tahun, satu setengah juta ton plastik digunakan untuk menabung air minum mineral. Karena banyak orang lebih suka meminum air mineral dari botol, Dana Cagar Alam menganjurkan kepada perusahaan air minum agar meningkatkan mutu air minum. * KEPPRES NO 53 LENYAPKAN HARAPAN KAUM PENCARI KEADILAN Keppres nomor 53 yang mengijinkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengadili para pelanggar HAM di Timor Timur menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik baik di luar maupun di dalam negeri, karena melarang pengadilan para pelanggar HAM di Timor Timur pra referendum 30 Agustus 1999. Kenapa Presiden mengeluarkan keputusan kontroversial ini dan apa dampaknya bagi penegakan hukum di Indonesia. Berikut Bonar Tigor Naipospos dari LSM Solidamor di Jakarta: Bonar Tigor Naipospos [BTN]: Ini 'kan Keppres No 53 tahun 2001 ya, salah satu bunyi Keppres itu adalah merencanakan untuk melakukan pengadilan ad hoc HAM di Jakarta, jadi melalui Pengadilan Negeri pusat, tapi yang jadi banyak kritikan adalah bahwa Keppres tersebut menjelaskan perkara yang akan digelar dalam pengadilan tersebut adalah perkara atau pelanggaran HAM yang terjadi sesudah jajak pendapat. Jadi, sesudah tgl 31 Agustus 1999. Itu yang menjadi kecaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena dengan demikian, banyak pelanggaran HAM yang terjadi sebelum pelaksanaan jajak pendapat tersebut tidak akan diajukan ke pengadilan. Pihak Kejaksaan Agung sendiri pun juga dalam pertemuannya dengan Solidamor juga menyesalkan keluarnya Keppres tersebut. Mereka sendiri mengatakan bahwa pada tgl 19 Januari 2001, mereka telah mengirim surat kepada Sekretaris Negara sebagai masukan bahwa perkara yang mereka ajukan adalah perkara yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Jadi, ini betul-betul mengherankan, dari mana pihak Sekretaris Negara bisa mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran HAM yang akan diajukan ke pengadilan adalah yang terjadi sesudah jajak pendapat. Ini yang menimbulkan banyak pertanyaan. Radio Nederland [RN]: Jadi, akibat Keppres ini, hanya 12 dari 18 kasus yang telah dipersiapkan Komnas HAM itu akan diproses ya ? [BTN]: Dalam berkas yang dipersiapkan Kejakgung itu mencakup pelanggaran HAM yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Hanya saja pihak Kejakgung mengalami kesulitan, pertama, untuk melakukan penyidikan terhadap empat orang pemimpin milisi. Diantaranya Maximus Bere, dan Maturnus. Sementara di pihak lain, Kejakgung mengatakan bahwa mereka belum berhasil menemukan bukti-bukti valid untuk membawa beberapa jenderal seperti Wiranto, Adam Damiri dan Makarim ke pengadilan karena belum bukti cukup untuk membawa mereka ke pengadilan. Undang-undang No 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM di situ juga memungkinkan diadili mereka melakukan crime by omission, yaitu mereka yang tidak melakukan tindakan efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi Kejakgung mengatakan kita berharap dalam pengadilan nanti akan ditemukan bukti-bukti baru yang memungkinkan mereka diajukan sebagai tersangka. [RN]: Menurut Anda, kenapa presiden mengeluarkan Keppres ini? [BTN]: Ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya. Kita sendiri dalam waktu dekat akan bertemu dengan pihak Sekretariat Negara untuk membicarakan hal ini. Dan hal ini juga didukung pihak Kejakgung. [RN]: Ada kalangan mengatakan, presiden mengeluarkan Keppres ini atas desakan tentara? [BTN]: Mungkin saja. Karena keluarnya Keppres ini 'kan menjelang keluarnya memorandum kedua. Dan kita tahu bahwa sekarang ini ada oportunisme di kalangan partai politik untuk mencoba menarik militer ke posisi yang mendukung mereka. Jadi mungkin saja ini salah satu bargaining tool (Red: alat tawar menawar) terhadap militer. [RN]: Dengan demikian kredibilitas presiden semakin merosot? [BTN]: Tentu saja, dalam arti, di pihak lain kita melihat bahwa DPR mengalami kemerosotan citranya di depan publik, presiden juga jauh lebih merosot lagi citranya, jadi ini memang persoalan khusus bagi kaum reformis murni ya. [RN]: Apa dampak bagi penegakan hukum di Indonesia? [BTN]: Saya melihat bahwa di Indonesia ini, hukum dipergunakan pihak tertentu untuk melindungi mereka. Dan hukum sendiri ternyata penuh manipulasi dan dibuat berdasarkan kepentingan mereka. Jadi, saya betul-betul hopeloss terhadap penegakkan hukum di Indonesia. [RN]: Jadi Indonesia memang membutuhkan Tribunal Timor Timur? [BTN]: Saya pikir iya, walaupun kita berpendirian bahwa seharusnya keadilan ditegakkan di hukum nasional, di mana rakyat ikut menyaksikan dan terlibat dan juga membangun civil society yang kuat. Tapi melihat perkembangan seperti ini, pesimis muncul dan kelihatannya memang Tribunal Internasional akan jauh memberikan rasa keadilan kepada para korban. Demikian Bonar Tigor Naipospos dari LSM Solidamor. * APA SEBENARNYA AKAR PERMASALAHAN ANTARA SURIPTO DAN GUS DUR ? Dakwaan terhadap Suripto ternyata berubah-ubah. Ini membuat masyarakat makin yakin saja bahwa tokoh ini tidak bersalah. Dan memang simpati masyarakat terhadap Suripto terus bertambah, dan makin banyak tokoh yang ingin membelanya. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Meski sudah dibebaskan dari tahanan, Suripto masih bernasib di ujung tanduk. Pemburu konglomerat hitam di bidang kehutanan seperti Bob Hasan dan Prayogo Pangestu, masih tetap diincar Gus Dur. Memang sebagaimana dikatakan seorang tokoh AJI, Jus Sumadipraja: "Bagaimana mungkin Sekjen bisa menang dari seorang Presiden". Tetapi jika seorang Presiden membela yang bathil bisa saja seorang mantan Sekjen yang pada akhirnya menang. Saat ini pun Suripto dari hari ke hari bertambah populer saja. Apalagi Habib Husein Al Habsyi yang juga dikenal sangat menentang Mr. Dur sudah menyatakan bersedia membela Suripto. Ironisnya orang-orang semacam Suripto dan Habib Husein semula merupakan pendukung Gus Dur. Tetapi karena ulahnya sendiri akhirnya Gus Dur ditinggalkan simpatisan-simpatisannya, termasuk Ketua PDI Perjuangan Megawati, kata seorang pengamat. Apa sebenarnya latarbelakang konflik Gus Dur-Suripto? Suripto sempat memegang buku cek Dephutbun sebesar Rp. 7,8 trilyun. Suatu angka yang sangat menggiurkan bagi mereka yang ingin berkuasa terus di Republik ini. Kalau Bakin misalnya hanya mengeluarkan Rp. 20 milyar setahun, maka Sekjen Dephutbun mengelola Rp. 20 milyar sebulan. Tidaklah mengherankan jika orang-orang Gus Dur kini duduk dalam posisi-posisi penting di Dephutbun. Memang ada beberapa departemen penting yang perlu dikuasai parpol-parpol, jika mau menang dalam pemilu berikut. Nurmahmudi yang berasal dari Partai Keadilan sebenarnya telah diberi kesempatan oleh Gus Dur tetapi tidak dimanfaatkannya. Ia pun menolak untuk masuk ke PKB ketika ditawari Gus Dur. Malah Partai Keadilan diketahui sempat menggerakkan massanya mengepung istana belum lama ini. Menurut suatu sumber, setelah Nurmahmudi digeser dari Dephutbun, sebenarnya Gus Dur sudah tidak berminat lagi menggeser Suripto. Karena dianggapnya sudah tidak punya becking menteri lagi.Tetapi ternyata Suripto masih nekad juga. Digugatnyalah Gus Dur di kepolisian. Maka Presiden pun langsung memerintahkan menteri Dephutbun yang baru Marzuki Usman untuk menggusur Suripto. Padahal ketika dilantik Marzuki sempat mengatakan kepada Suripto bahwa dalam benaknya tidak ada pikiran untuk menggeser Suripto. Kalaupun ada, itu pasti di kepalanya presiden, ujar Marzuki ketika itu. Ternyata tidak sampai seminggu Suripto sudah digeser sebagai Sekjen dan beberapa hari kemudian dicopot pula dari Dewan Pengawas Perhutani. Gus Dur menurut kalangan NU memang marah besar karena ada Sekjen yang berani melawan Presiden. Di kalangan Dephutbun sendiri beredar isyu bahwa Prayogo Pangestu sempat menghimpun sejumlah pengusaha kayu di Kalimantan untuk mengumpulkan dana agar Suripto bisa digeser. Menurut seorang teman Suripto , konflik Gus Dur dan Suripto itu bermula sejak awal Suripto bekerja sebagai Sekjen. Dari pelbagai departemen yang ada hanya Dephutbun yang sempat menggiring pelaku KKN ke Kejaksaan Agung ,di antaranya raja kayu Bob Hassan. Ada 14 kasus konglomerat kayu yang diserahkan oleh Suripto kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman. Tetapi Jaksa Agung dari Golkar ini berkali-kali mengembalikan kasus-kasus itu. Suripto berkali-kali didekati orang-orang yang bermasalah itu.Tetapi ia selalu menolak tawaran mereka. Menurut Suripto kepada Radio Nederland, ia pernah ditawari satu juta dolar. Tetapi ia tidak mau menerimanya. Menariknya orang itu mengira ia mau jual mahal dan menawarkan 2 juta dolar. Akhirnya ia pun diintimidasi. "Buat saya apakah ada intimidasi atau terror kepada saya, tidak pernah saya rasakan", katanya dalam suatu wawancara dengan Metro TV kemarin. Tetapi yang paling berat tentu adalah ketika Presiden memanggilnya mendampingi Menthutbun dan menanyakan soal kasus Prayogo Pangestu, teman dagang Gus Dur. Suripto dan Nurmahmudi langsung menanyakan apakah perlu penyidikan terhadap Prayogo Pangestu dihentikan. Gus Dur tentu tidak berani menyuruh menghentikan pengumpulan data KKN Prayogo. "Jelas tidak ada presiden yang akan berani melarang", kata Suripto.Tetapi tak lama kemudian Gus Dur meminta Nurmahmudi untuk memberhentikan Suripto. Ini dilakukan presiden berkali-kali, bahkan juga lewat instruksi per telpon. Namun Nurmahmudi tetap bertahan dan akhirnya kedua-duanya digeser. Gus Dur ternyata lebih senang menggeser orang non-Orde Baru ketimbang para pejabat KKN Golkar. Konglomerat Prayogo lebih penting ketimbang pemeberantasan korupsi. Sementara itu diberitakan bahwa setelah dituduh menjual rahasia negara ke pihak lain, polisi mengembangkannya dengan meminta saran Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Lembaga Kearsipan Nasional (LKN) tentang klasifikasi dokumen yang dinilai sebagai rahasia negara. Selain itu, kemungkinan pihak kepolisian akan membentuk tim konsultasi, untuk bisa menjebak Suripto. Hal ini dilakukan terkait kasus yang dituduh menjual rahasia negara ke pihak lain, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana informasi dan sumber informasi itu didapat secara sah. Sebab, "selama ini kriteria dokumen rahasia negara atau bukan masih menjadi polemik, dan Polda meminta Mabes Polri untuk memback up hal itu. Untuk itu kemungkinan Polri akan membentuk semacam tim konsultasi," kata Kapuspen Mabes Polri Irjen Pol Didi Widayadi, kemarin. Setelah itu, Polri akan memberikan bantuan saksi ahli kearsipan dan lembaga sandi negara kepada Polda. Tujuannya, untuk menilai berita atau informasi sejauhmana sumber-sumber tersebut didapat, apakah sah atau tidak. Kapolri memberikan kepercayaan penuh kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut dengan profesional sesuai prosedur yang berlaku," ujar Didi. Masyarakat sempat mempertanyakan mengapa telah terjadi pergeseran tuduhan dari perakitan bom hingga penjualan rahasia negara. Namun pihak kepolisian menyatakan polisi berangkat dari bukti awal di Hotel Cemara Lt. 3 tentang tiga orang yang diduga akan merakit bom. Kasus ini berlanjut dengan ditemukannya bahan-bahan intelijen Polri, dan terus berkembang hingga akhirnya melibatkan Soeripto, jelas penerangan kepolisian. Suripto sendiri kemarin membantah dirinya menjual informasi kepada pihak luar negeri, seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Lembaga yang dipimpinya, Lesspersi juga sering melakukan observasi lapangan. Karena itu ia menempatkan tiga orang di Hotel Cemara karena menduga akan terjadi konflik horizontal saat itu. Lembaganya pada waktu lampau pun sering melakukan observasi lapangan, misalnya di Banyuwangi pada peristiwa pembunuhan-pembunuhan dukun santet. Menurut Suripto, informasi yang ia himpun sebagai laporan berkala dari hasil penelitian lembaga yang dipimpinnya, Lespersi, Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. "Yang saya lakukan adalah menganalisa data ilmiah yang juga berasal dari data-data lama, tapi sebagian juga berasal dari suatu lembaga studi yang mengumpulkan informasi dari kajian seminar dan literatur," tandasnya. Yang menarik, kemarin ia diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Musi Hutan Persada milik pengusaha Prajogo Pangestu. Menurut Suripto, pihak Kejagung cukup serius menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajogo Pangestu. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
