--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 11 Mei 2001 14:00 UTC ** GUS DUR TIDAK AKAN MENJAWAB MEMORANDUM II DPR ** POLISI MENAHAN 4 ORANG SEHUBUNGAN BOM DI ASRAMA DI JAKARTA ** POLISI MUANGTHAI SITA SENJATA UNTUK ACEH ** TOPIK GEMA WARTA: POLITIK JAKARTA SUDAH MULAI BAGI-BAGI KEKUASAAN ** TOPIK GEMA WARTA: SECARA MEDIS, GUS DUR KONON TIDAK LAYAK MENJABAT PRESIDEN * GUS DUR TIDAK AKAN MENJAWAB MEMORANDUM II DPR Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tidak akan menjawab Memorandum II yang dikeluarkan DPR ataupun menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam konperensi pers di Istana Merdeka Wahid menyatakan, apabila ada jawaban maka itu berarti bencana bagi DPR/MPR. Selain itu menurutnya ia sudah cukup membagi kekuasaan dengan Wapres, sehingga tidak perlu lagi dilakukan. Para anggota DPR akan bersidang 31 Mei mendatang untuk menentukan apakah akan dilangsungkan Sidang Istimewa MPR guna memulai proses pemecatan presiden. * POLISI MENAHAN 4 ORANG SEHUBUNGAN BOM DI ASRAMA DI JAKARTA Polisi menahan 4 orang sehubungan ledakan bom yang menewaskan tiga orang, dan mencederai dua orang, Kamis kemarin di Jakarta. Kedua orang yang cedera juga dianggap sebagai tersangka. Jumat siang tadi Pasukan Gegana mengamankan bom kedua yang tidak meledak dan ditemukan di tempat kejadian. Pakar forensik masih harus menentukan jenis bom pertama di asrama mahasiswa asal Aceh ini. Sebelumnya pihak kepolisian menyatakan, kemungkinan asrama tersebut digunakan sebagai tempat pembuatan bom. Sementara Gerakan Atjeh Merdeka, GAM, menyatakan tidak terlibat dalam peledakan tersebut. * POLISI MUANGTHAI SITA SENJATA UNTUK ACEH Di kota pelabuhan Songkhla, polisi Muangthai menyita sejumlah besar senjata yang kemungkinan ditujukan untuk pihak separatis di Aceh. Perdana Menteri Muangthai, Thaksin Shinawatra memerintahkan penyidikan mendalam mengenai kemungkinan keterlibatan anggota tentara Muangthai dalam penyelundupan senjata ini. Masih belum diketahui dari mana senjata tersebut berasal. Menurut Pangab Muangthai Jenderal Surayud Chulanont, para penyelundup termasuk anggota kelompok teroris yang sudah lama aktif di wilayah tersebut. * AS TIDAK BERHASIL YAKINKAN RUSIA MENGENAI PERISAI ANGKASA Amerika Serikat tidak berhasil meyakinkan Rusia mengenai pentingnya pembangunan perisai anti-rudal angkasa. Delegasi pejabat tinggi Amerika Serikat dipimpina Wakil Menlu Paul Wolfowitz, berbicara dua jam lamanya dengan para wakil pemerintah Moskow. Tetapi pembicaraan tidak membuahkan hasil. Sebaliknya Rusia menyatakan, dari pembicaraan semakin banyak pertanyaan yang harus dijawab Amerika. Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov menekankan, diskusi mengenai perisai angkasa tetap akan dilanjutkan. Untuk itu Ivanonv akan terbang ke Washington minggu depan, dan antara lain akan berbicara dengan rekannya Menlu Colin Powell. * PM CINA MEMULAI KUNJUNGAN KELILING DI LIMA NEGARA ASIA Perdana Menteri Cina Zhu Rongji, Jumat ini memulai kunjungan keliling di lima negara Asia. Pertama-tama ia akan mengunjungi Pakistan, sekutu setia Cina. Pemimpin rejim militer Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf yakin, kunjungan perdana menteri Cina akan memperkuat hubungan bersejarah kedua negara. Setelah itu Zhu Rongji akan mengunjungi Nepal, Maladewa, Srilangka dan Muangthai. Kunjungan keliling di Asia Selatan ini, merupakan yang pertama bagi Zhu Rongji setelah berkuasa 12 tahun, dan akan berlangsung selama 11 hari. * FIDEL CASTRO BERTEMU DENGAN MAHATHIR MUHAMMAD Presiden Kuba Fidel Castro bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad di ibukota Kuala Lumpur. Presiden Castro mengadakan kunjungan resmi tiga hari di Malaysia, dan didampingi delegasi yang terdiria atas 200 orang. Para menteri luar negeri kedua negara, Jumat ini akan menandatangani persetujuan perdagangan, yang antara lain mencakup ekspor obat-obatan Kuba ke Malaysia. Sebagai gantinya Malaysia memberikan persyaratan perdagangan yang menguntungkan untuk Kuba. Sebelumnya Presiden Kuba yang berusia 74 tahun ini juga singgah di Iran. * PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TIMOTHY MCVEIGH MUNGKIN DITUNDA Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI, membuat kesalahan menyakitkan dalam kasus teroris Timothy McVeigh, yang meledakkan gedung pemerintah di kota Oklahoma tahun 1995. FBI menemukan berkas bukti sebanyak 200 buah, yang sebelumnya tidak pernah dibaca pihak pembela. Berkas ini berisi pernyataan saksi mata tidak lama setelah ledakan terjadi. Akibat kesalahan tersebut, tidak jelas apakah pelaksanaan hukuman mati terhadap McVeigh yang rencananya Rabu depan akan tetap dilaksanakan. Pihak kehakiman Amerika menyatakan, penemuan ini tidak mempengaruhi hukuman yang telah ditetapkan, tetapi hakim harus menentukan hal tersebut. Sementara pihak pembela berniat mengajukan penundaan ekseskusi. McVeigh sendiri sebelumnya menyatakan, tidak akan mengajukan naik banding. * AMERIKA TOLAK BAYAR SEBAGIAN UTANG KEPADA PBB Para anggota DPR Amerika serikat memutuskan, untuk sementara tidak membayar sebgaian dari utang negara tersebut kepada PBB. DPR AS mengecam keras keputusan PBB baru-baru ini, yang mengeluarkan Amerika dari Komisi Hak Asasi Manusia, sementara negara-negara seperti Sudan, Libya dan Kuba boleh duduk dalam sidang. Karena itu Amerika menunda pembayaran 244 juta dolar, yang rencananya akan dilunasi tahun depan. Apabila Amerika kembali menjadi anggota Komisi HAM PBB, maka utang itu akan dibayar. Presiden George Bush, sebelumnya menasihatkan DPR AS untuk menolak mosi tersebut. * PEMERINTAH JEPANG HARUS BAYAR GANTI RUGI KEPADA PENDERITA LEPRA Pemerintah Jepang harus membayar ganti rugi kepada 127 orang warganya yang menderita lepra, dengan alasan mereka diperlakukan sebagai warga kelas dua. Menurut pengadilan di ibukota Tokyo, pemerintah terbukti bersalah melanggar hak asasi manusia, dengan mewajibkan para penderita lepra untuk tinggal di pusat-pusat perawatan khusus. Selain itu penderita wanita yang mengandung, dipaksa untuk menggugurkan bayi mereka. Politik isolasi ini dilakukan hingga tahun 90-an, dan bertentangan dengan UUD. Selain itu sejak tahun 60-an, dibuktikan bahwa para penderita lepra tidak perlu dipisahkan dari masyarakat, karena tidak ada lagi ancaman penularan. Menurut keputusan hakim, ke-127 orang ini berhak menerima ganti rugi sebesar 1 juta dolar Amerika. * DUA TERTUDUH UTAMA KASUS DOVER DIJATUHI HUKUMAN 9 TAHUN PENJARA Pengadilan kota Rotterdam, Belanda menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun kepada dua orang tertuduh utama, kasus penyelundupan manusia di Dover. Keduanya dinyatakan terbukti memperdagangkan manusia, memimpin organisasi kriminal dan melakukan pembunuhan. Tetapi hukuman ini jauh lebih rendah dari yang dituntut jaksa umum. Jaksa sebelumnya mengajukan hukuman penjara 20 tahun. Kasus Dover dimulai ketika polisi perbatasan Inggris menemukan 58 mayat imigran gelap Cina di dalam sebuah truk pengangkut Belanda, Juni tahun lalu. Supir truk Belanda ini sebelumnya oleh pengadilan Inggris telah dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. * POLITIK JAKARTA SUDAH MULAI BAGI-BAGI KEKUASAAN Pelimpahan wewenang harus diperkuat putusan MPR, demikian Ketua DPR Akbar Tandjung. Tetapi opsi ini tidak disetujui Yusril Ihza Mahendra karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Partai Amanat Nasional menolak usulan pelimpahan wewenang presiden kepada wakil presiden. "Pelimpahan wewenang itu justru malah dapat menimbulkan kompleksitas yang baru. Bahkan bisa jadi, meruwetkan sistem ketatanegaraan kita," jelas Sekjen PAN Hatta Radjasa di DPR, Senayan, Jakarta siang tadi. Hatta Radjasa menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung dan tim tujuh menteri yang mengusulkan Presiden Abdurrahman Wahid mendelegasikan wewenangnya kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Akbar Tanjung menganggap opsi ini resikonya kecil. Hatta, yang nampaknya membawa garis Amien Rais berpendapat, yang lebih baik proses yang ada diserahkan ke MPR, yaitu lewat Sidang Istimewa. "Jadi resiko paling kecil itu adalah bila semua pihak menjadikan konstitusi ini sebagai dasarnya," kata Hatta. Ketua Umum PAN Amien Rais dikabarkan berbeda pendapat dengan Akbar Tanjung dan tim tujuh menteri yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Amien lebih suka Megawati langsung menjadi Presiden. Pendapat Amien Rais dan Hatta Rajasa didukung Fuad Bawazier, BJ Habibie dan Wiranto. Sementara jenderal Orde Baru bahkan menginginkan Gus Dur dan sejumlah tokoh NU dipenjarakan setelah Sidang Istimewa. Bukan hanya Amien Rais cs yang tidak puas dengan usulan Golkar dan Tim Tujuh. Juga sebagian tokoh PPP. Dan yang menarik, juga tokoh-tokoh partai pendukung Gus Dur dari PKB. Wakil Ketua DPR dari PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa pembagian kekuasaan antara presiden dan wapres, termasuk komposisi kabinet, seperti usulan Tim Tujuh bukanlah jalan penyelesaian terbaik untuk menuntaskan kemelut politik saat ini. Muhaimin menilai pembagian kekuasaan hanyalah bagian kecil dalam upaya menyelesaikan masalah bangsa. "Terbukti, power sharing yang selama ini sudah dilakukan pun memperlihatkan tidak adanya koordinasi antara presiden, wapres dan anggota kabinet," katanya. Menurut Muhaimin, substansi yang sebetulnya bukan pada pembagian kekuasaan tapi pada persamaan wawasan pada agenda reformasi antara parpol. Sebagai pilihan lain ia mengemukakan ide partainya yaitu pemilu yang dipercepat. Tahapannya bisa melalui dekrit pembubaran parlemen. Presiden bisa mengeluarkan dekrit jika sudah terjadi krisis konstitusional, di mana ada perbedaan pendapat yang sangat runcing antara DPR dan presiden. Ia yakin rekomendasi DPR kepada MPR untuk menggelar Sidang Istimewa bertujuan untuk menjatuhkan Presiden, walau banyak kalangan yang berpendapat sebaliknya. Apabila rapat paripurna DPR pada tanggal 30 Mei mendatang melanjutkan Memorandum II dengan mengusulkan SI maka hal itu berarti mengupayakan jatuhnya pemerintahan Presiden Wahid. Dalam pada itu kelompok-kelompok anti Orde Baru yang dahulu menentang rejim Soeharto ketika Megawati masih mendukung Soeharto di DPR RI, meminta agar Megawati tidak memasukkan orang-orang Golkar dalam kabinet yang akan datang. Mereka mengatakan, keberadaan orang-orang Orde Baru menghambat reformasi total. Yang menuntut hal ini ialah Pokja Petisi 50, Forum Aliansi Partai-Partai Islam yang dipimpin Dr Deliar Noer, Komite Waspada Orde Baru yang diketuai Yudil Herry Justam, Gerakan Rakyat Marhaen dibawah kepemimpinan Sunardi SH, dan Pengurus Besar HMI-MPO. Bagi mereka terhambatnya pencapaian reformasi total itu merupakan ulah partai Golkar. Oleh sebab itu, mereka meminta kepada PDI Perjuangan, khususnya Megawati Soekarnoputri agar membubarkan Golkar. Memang kendala utama dalam mewujudkan reformasi total adalah masih bercokolnya kekuatan Orde Baru yang terutama diwakili Golkar yang berada di Eksekutif, Judikatif, Legislatif mau pun di kalangan masyarakat tingkat elitnya. Kelompok anti Orde Baru ini, menurut seorang pengamat, bisa menjadi embrio front anti Megawati setelah putri Bung Karno ini duduk di kursi RI satu dan merangkul Akbar Tandjung cs. Selama ini memang Megawati nampak sangat akrab dengan Akbar Tandjung, Bambang Kesowo, Murdiono, Arifin Panigoro, Theo Syafei dan tokoh-tokoh Orde Baru lainnya. Kekuatan-kekuatan anti Orde Baru yang selama ini berdiam diri nampaknya dalam waktu singkat akan mampu mengorganisir diri dengan dukungan sebagian massa NU pro-Gus Dur dan arus utama PDI-Perjuangan yang dahulu bersimpati dengan PNI-ASU. Megawati pun harus siap menghadapi bekas teman-temanya jika ia memilih berkawan dengan mantan antek-antek Soeharto. * SECARA MEDIS, GUS DUR KONON TIDAK LAYAK MENJABAT PRESIDEN Empat dokter dari bidang kejiwaan, syaraf, mata dan umum membuat kejutan pekan ini. Mereka adalah Soeharko Kasran, Suryanto, Rahman Saman dan Hadiwitarto. Keempatnya merupakan dokter-dokter senior. Mereka mengatakan Presiden Abdurrahman Wahid tidak layak lagi menjadi presiden, dengan alasan kesehatan. Menurut dokter khusus kejiwaan Soeharko Kasran, kondisi Presiden Wahid saat ini sudah mengkhawatirkan apalagi pernah dua kali stroke. Soeharko: Yaitu bahwa beliau itu mengalami apa yang disebut sindroma otak bagian depan. Di samping itu yang kedua beliau mengalami apa yang disebut "personal disorder", ganguan kepribadian. Yang ketiga mata buta. Tiga ini menurut saya sudah tidak bisa. Wong namanya stroke dua kali itu mesti membuat kecacatan. Cacat otak, cacat pikir, cacat tindakan, ditambah cacat buta kan repot toh? Orang barat tahu itu, orang stroke nggak mungkin bisa bekerja dengan baik. Tidak mungkin itu sudah ... Soeharko dan tiga dokter lainnya, sudah dua kali melaporkan kesimpulan mereka kepada DPR. Soeharko juga sudah bertemu dengan keluarga Presiden Abdurrahman dan telah meminta mereka menyadari kondisi Gus Dur. Akibat laporan ini, DPR berencana memanggil dokter kepresiden untuk memberi penjelasan mengenai kondisi Presiden Wahid. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Reformasi AM Fatwa menilai kondisi kesehatan seperti yang dilaporkan empat dokter cukup untuk meminta Wahihd mundur. Menurut Fatwa, sudah banyak bukti bagaimana tindak-tanduk Wahid yang tidak konsisten dan tidak punya rasa empati. AM Fatwa: Setiap hari kan AbdurrahmanWahid ini mengeluarkan ancaman-ancaman, terus pembubaran DPR, nanti sebentar tidak diakui lagi. Dia tidak ada konsistensi, sekarang pers diancam lagi. Kerjaannya itu bikin kacau saja bikin bingung suasana di masyarakat, tidak membikin ketenangan. Padahal, tugas pokok seorang presiden ya mengayomi ketenangan perasaan ketenangan jiwa. Tapi dia sendiri yang menimbulkan masalah. Dia menjadi sumber masalah besar di negeri ini. Tentu saja kesimpulan empat orang dokter itu menjadi peluru baru bagi anggota DPR untuk menyerang Wahid. Apalagi saat ini, DPR sedang menggodok rencana Sidang Istimewa untuk menggusur Abdurrahman Wahid. Namun, Ikatan Dokter Indonesia kemarin menilai tindakan ke-empat dokter itu sudah melanggar kode etik kedokteran. Sekretaris jenderal IDI Fahmi Idris mengatakan, seharusnya untuk menyimpulkan kesehatan seseorang tidak cukup hanya dengan pengamatan atau observasi. Fahmi Idris: Intinya begini sajaa kalau permeriksaan medis yang etis dan valid itu harus memenuhi standar "operating procedure" tertentu. Nah tinggal dilihat saja apakah keempat dokter itu sudah melakukan sesuai standar tersebut. Kemudian observasi semata bukanlah prosedur baku kedokteran yang sempurna. Apakah dengan mengamati saja sudah cukup? Ikatan Dokter Indonesia juga menyayangkan sikap keempat dokter yang menyatakan tindakan mereka sudah direstui IDI. Sementara itu, dokter kepresidenan Umar Wahid tidak terlalu serius menanggapi pendapat empat dokter itu. Menurutnya, Presiden Wahid sehat-sehat saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Umar Wahid: Saya tidak akan mengomentari hal-hal yang tidak jelas itu. Saya katakan tadi, saya bekerja berdasarkan profesi saya, berdasarkan profesi kedokteran. Jadi kalau saya bekerja berdasarkan profesi kedokteran, yah saya juga mengikuti etika profesi kedokteran. Jadi saya hanya katakan, ayo teman-teman dokter, mari kita bekerja berdasarkan kaidah profesi kita masing-masing. Dokter kepresidenan itu mengatakan memang Gus Dur tidak sholat Jum'at kemarin, tapi bukan karena sakit. Presiden Wahid sendiri kepada wartawan menegaskan kondisinya baik-baik saja. Gus Dur: Ini perlu penjelasan kepada masyarakat bahwa tidak ada apa-apa. Saya tadi pagi itu jalan-jalan seperti biasa, lalu saya kerja seperti biasa. Tidak ada apa-apa. Jadi ini menunjukkan bahwa puncak dari upaya untuk menyudutkan saya ini, adalah menyatakan saya ini sakit di rumah sakit. Pada pokoknya bagi saya, saya sehat. Biar saja orang yang melakukan upaya seperti itu malu sendiri. Sebenarnya, dokter Soeharko dan tiga rekannya menyarankan agar dilakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap Presiden Wahid. Mereka menyadari pengamatan yang mereka lakukan belum cukup. Keempat dokter itu juga mendesak DPR agar membuat undang-undang yang mengatur tes kesehatan sebelum seseorang menduduki jabatan publik. Agar tidak ada pro dan kontra seperti kesehatan Presiden Wahid saat ini. Tim Liputan 68H melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
