--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 18 Juni 2001 14:30 UTC ** POLISI LEPASKAN TEMBAKAN PELURU KARET BUBARKAN MAHASISWA DEMONSTRAN YANG MENENTANG KENAIKAN HARGA BBM ** WAPRES INGATKAN PERLU KERJASAMA DENGAN IMF ** DI BULGARIA, GERAKAN NASIONAL MENANG PEMILU ** TOPIK GEMA WARTA: KOMPROMI MENJELANG SIDANG UMUM MPR KONON SUDAH TERCAPAI ** TOPIK GEMA WARTA: PERADILAN HAM AD HOC TRISAKTI/SEMANGGI HARUS TETAP DIGELAR * POLISI LEPASKAN TEMBAKAN PELURU KARET BUBARKAN MAHASISWA DEMONSTRAN YANG MENENTANG KENAIKAN HARGA BBM Di Jakarta, polisi melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan sekitar 700 orang demonstran mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM 30 persen. Di banyak kota ribuan penumpang berjalan kaki karena aksi mogok para sopir bis menentang kenaikan harga BBM tersebut. Di Jakarta sendiri 42 ribu polisi dikerahkan untuk mengamankan berbagai aksi protes. Pemerintah Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali menaikan harga BBM sebagai akibat tekanan Dana Moneter Internasional, IMF yang mendesak agar segera mengurangi beban defisit APBN. Kenaikan tajam harga BBM tahun 1998 mengakibatkan aksi massa turun ke jalan dan menyebabkan Suharto lengser dari kursi kepresidenan. * WAPRES INGATKAN PERLU KERJASAMA DENGAN IMF Wapres Megawati Soekarnoputeri mengingatkan kembali pentingnya usaha untuk mencoba membangun kerjasama yang lebih baik dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini karena Indonesia berhadapan dengan proses penjadwalan ulang utang luarnegeri dalam Paris Club sebesar 2.8 milyar dolar AS yang mensyaratkan tercapainya kesepakatan Letter of Intent (LOI). Pernyataan Wapres ini disampaikan Menko Perekonomian Burhanuddin Abdullah dalam konferensi pers usai bertemu Wapres di istana Wapres, Jakarta, Senin (18/6) siang. Wapres mengingatkan jika hal tersebut tidak berhasil, maka yang rugi adalah pemerintah RI sendiri karena beban APBN akan terus mmebengkak. "Tentu saja negara donor akan keberatan," kata Burhanuddin mengutip Wapres. Wapres juga mengingatkan bahwa dalam permasalahan ini bukan saja kepentingan Indonesia, namun juga menjadi kepentingan negara-negara donor dan IMF sendiri. "Jadi kepentingan bersama, diskusi adalah untuk menguntungkan kita bersama," kata Burhanuddin. Sampai hari ini, kata Burhanuddin, 2 dari 3 syarat yang ditetapkan IMF untuk bisa datang ke Indonesia guna melakukan peninjauan kembali telah terpenuhi. Wapres juga mengingatkan agar Menko Perekonomian menjaga sinergi dengan menteri-menteri ekonomi lain serta terus melakukan koordinasi dengan Menko Polsoskam. * DI BULGARIA, GERAKAN NASIONAL MENANG PEMILU Di Bulgaria, Gerakan Nasional pimpinan mantan raja Simeon II meraih mayoritas kemenangan suara pada pemilu akhir pekan. Gerakan Nasional meraih 43 persen suara dan kemungkinan akan membentuk mayoritas di parlemen. Sedangkan partai koalisi tengah-kanan pimpinan PM Ivan Kostov mengalami kekalahan besar, hanya meraih 18 persen suara. Dalam pidato kemenangannya, mantan raja itu berjanji akan memulai awal baru untuk negaranya. Tapi masih belum jelas dia akan menjadi apa, karena dia tidak mencalonkan diri merebut kursi di parlemen. Menurut konstitusi Bulgaria, calon perdana menteri harus berasal dari anggota parlemen. Simeon II hidup di pengasingan karena diusir komunis tahun 1946. Dia kemudian menjadi usahawan sukses di Spanyol. Dia membentuk Gerakan Nasional dua bulan lalu. * RIBUAN DEMONSTRAN SOLIDARITAS SUKU BERBER DI ALJAZAIR Di Paris Minggu kemarin ribuan demonstran turun ke jalan menyatakan solidaritas mereka terhadap warga Berber di Aljazair. Demonstran menuntut demokrasi lebih besar di Aljazair dan menuntut pemerintah Aljazair menghentikan kekerasan terhadap minoritas Berber di kawasan Kabylie. Di Aljazair sendiri, demonstran merusak toko dan gedung pemerintah baik di ibukota Aljier maupun di Kabylie. Selama beberapa bulan terakhir, suku Berber berjuang menuntut kehidupan lebih layak dan mendesak agar pemerintah mengakui bahasa dan kebudayaan mereka. Dua orang anggota parlemen mengundurkan diri karena tidak puas dengan tekanan yang dilakukan pemerintah terhadap minoritas Berber. * GUBERNUR TEXAS MEMVETO RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI HUKUMAN MATI Di Texas, Amerika Serikat, sebuah rancangan undang-undang mencegah hukuman mati bagi seorang penjahat yang sakit jiwa diveto oleh gubernur Rick Perry. Perry, seorang republik, mengatakan, undang-undang itu mengabaikan prinsip hukum yang mengatur hukuman mati. Hukuman mati baru-baru ini di Amerika Serikat dikecam dunia internasional. Uni Eropa mengeritik bahwa hukuman mati karena kejahatan yang dilakukan orang sakit jiwa, melanggar hak asasi. Undang-undang itu diusul oleh senator demokratik di Texas, yang mengharapkan undang-undang tersebut dapat memperbaiki citra negara bagian tersebut. * PARADE HOMO DI SAO PAOLO Di Brasil, lebih dari 200 ribu warga turun ke jalan-jalan utama Sao Paolo merayakan parade tahunan kaum homo seksual dan lesbian. Tahun lalu parade itu dihadiri 120 ribu orang, sementara pada 1996, ketika parade diadakan pertama kali, hanya dihadiri 2000 kaum homo dan lesbi. Walikota baru sayap kiri Sao Paolo, Marta Suplicy, mengatakan bangga bahwa kotanya mendapat citra baik sebagai kota homo. Marta Suplicy mengatakan, orang boleh berbeda-beda namun memiliki hak yang sama. * PULUHAN NAPI MELARIKAN DIRI DARI PENJARA GUATEMALA Di Guatemala, dua orang Satpam dan seorang narapidana tewas ketika terjadi kerusuhan di sebuah penjara. Lebih dari 70 napi melarikan diri dari penjara, yang terletak sekitar 50 kilometer sebelah selatan Guatemala City. Delapan orang napi ditangkap. Dua lainnya jatuh ke dalam sungai. Di dalam penjara itu yang dikenal warga setempat sebagai neraka kecil itu, tinggal para penjahat kelas kakap dari negara itu. * KOMPROMI MENJELANG SIDANG UMUM MPR KONON SUDAH TERCAPAI Jika tidak dicari jalan keluar dari kemelut politik saat ini, maka Gus Dur terpaksa harus mengeluarkan dekrit. Tetapi untuk mengarah ke situ ia harus membiarkan kerusuhan massa yang menentang kenaikan harga BBM meningkat. Namun masih ada jalan lain. Nampaknya Gus Dur sebagai seorang kyai masih terus berharap Megawati mau berkompromi. SI tetap digelar tetapi bukan untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan akhirnya memberikan juga persetujuan bagi angkutan kota dan angkutan kota non bus atau bus kecil. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian tarif yang berdasar pada situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Departmen Perhubungan dan beberapa pemerintahan daerah di propinsi terpaksa mengakomodasi tuntutan para supir bus dan non bus. Sejak dua hari terakhir ini para supir bis dan angkota di berapa daerah bereaksi keras atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Para mahasiswa di Jakarta pun ikut marah. Namun para mahasiswa yang melakukan aksi protes di depan kampus masing-masing ditangani secara brutal oleh petugas kepolisian. Aksi kekerasan guna meredam demo menentang kenaikan BBM, dinilai Ketua PBHI, Hendardi, bukan tindakan tersendiri pihak kepolisian. Hendardi menuding langkah menghentikan aksi itu merupakan proyek politik Polri. Sehubungan dengan aksi kekerasan polisi itu, hari Selasa ini mahasiswa merencanakan demonstrasi di depan rumah Wapres yang mereka anggap bertanggungjawab atas kebijakan pemerintah itu. Polisi dianggap ingin membalas dendam terhadap mahasiswa sambil berlindung di belakang Wakil Presiden. Sejumlah angkot di Jakarta mulai sore kemarin, melakukan aksi mogok. Akibatnya, ribuan penumpang telantar di beberapa terminal dan titik pemberhentian. Sebagian dari mereka terpaksa diangkut dengan mobil polisi pamong praja, Pemda DKI. Aparat kepolisian menembakkan gas air sebanyak tiga kali dari luar pagar kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jalan Diponegoro setelah mahasiswa melemparkan batu ke arah aparat, Senin sore. Para mahasiswa mengutuk penggrebekan aparat kepolisian terhadap kampus dan mesjid IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Jl Ciputat Raya Tangerang, Senin. Para mahasiswa meminta Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban dari pihak mahasiswa. Jumlah korban dari pihak mahasiswa dan warga berjumlah 20 orang, termasuk di antaranya korban yang ditahan Polsek Ciputat. Sebagian dari para korban menderita luka akibat tembakan peluru karet. Bekas-bekas lemparan batu. Aksi mahasiswa Forkot, UKI, dan IAIN itu oleh kalangan PDI Perjuangan dinilai sebagai buah pekerjaan orang-orang di seputar Gus Dur. Sedangkan gerakan buruh di Bandung dianggap sebagai permainan pihak tentara. Bukankah para satpam itu bekas militer yang kini aktif di perburuhan? Demikian Suparlan anggota Fraksi PDI perjuangan bertanya. Kalangan anggota DPR RI yang lain merasa heran mengapa hanya PRD yang disasar oleh Polri mengingat banyak tangan yang terjun dalam aksi-aksi buruh akhir-akhir ini. Sesungguhnya para akvis itu hanya melakukan gimnastik revolusi, ujar seorang lain. Jika dilihat secara makro sesungguhnya aksi-aksi ini hanyalah merupakan bagian dari pelbagai manuver yang sedang dilakukan para pendukung Gus Dur untuk memperkuat posisi Gus Dur. Kemarin beberapa menteri yang tergabung dalam tim lobby Gus Dur dipanggil menghadap presiden di Istana. Gus Dur nampaknya perlu meminta perhatian mereka mengingat usaha-usaha Menko Polsoskam Agum Gumelar untuk mendekati Megawati sudah menghadapi jalan buntu. Dalam suatu percakapan dengan seorang pengamat politik baru-baru ini, Gus Dur mengaku bahwa Agum sudah gagal. Ia kini mencari penengah untuk memberitahukan kepada Megawati bahwa dia bersedia mundur pada Sidang MPR mendatang. Namun ia tidak mau dipermalukan. Gus Dur ingin menyerahkan kekuasaannya secara terhormat. Pihak PDI Perjuangan pun sedang mencari-cari jalan ke arah itu. Salah satu modus adalah dengan mengusahakan agar semua fraksi meminta maaf kepada Gus Dur. Lalu mengingat fraksi-fraksi Poros Tengah telah salah karena memilih seseorang yang nyaris buta menjadi presiden. Setelah semua fraksi meminta maaf, diputuskan agar MPR memilih presiden lain yang lain. Fraksi-fraksi Poros Tengah dan PDI Perjuangan pada Sidang Istimewa itu harus pula mengaku telah melanggar konstitusi. Tetapi mungkinkah Gus Dur konsisten dengan janjinya itu? Kelompok Garis keras di MPR seperti Ketua MPR Amien Rais tetap berharap Sidang Istimewa MPR digelar tanpa mengikuti jalur memorandum I dan II. Hal itu bisa dilakukan karena usul lintas fraksi di MPR. Namun, hingga sekarang pimpinan MPR belum menerima usulan diselenggarakannya SI melalui "jalur alternatif" itu. Demikian dikemukakan Amien Rais seusai rapat pimpinan MPR dengan Panitia Ad Hoc 1 dan 2 serta Pansus Badan Pekerja MPR. "Tapi itu tugas lintas partai, bukan tugas kami sebagai pimpinan MPR," katanya. Menurutnya, jalur alternatif itu bisa dilakukan dengan mencermati berbagai peristiwa terakhir yang dirasakan makin tidak menentu. Apalagi, bila pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kesempatan itu juga Amien melaporkan progres report yang dilakukan BP MPR di antaranya telah selesainya berbagai Rantap seperti Rantap penerimaan dan penolakan pertanggungjawaban presiden. Rantap pengangkatan wapres menjadi presiden bila pertanggungjawaban ditolak. Rantap pengangkatan wapres yang baru bila pertanggungjawaban ditolak, karena kursi wapres jadi kosong. Tetapi, Amien sendiri berpendapat ada baiknya SI dilakukan sesuai jadwal semula, yakni pada 1 Agustus. "Sebaiknya kita tidak terburu-buru menggelar SI," tambahnya. * PERADILAN HAM AD HOC TRISAKTI/SEMANGGI HARUS TETAP DIGELAR Hari ini 10 anggota aparat keamanan menghadap Mahkamah militer dalam kasus penembakan Mahasiswa Trisakti, Mei 1998. Dengan digelarnya pengadilan militer ini, maka TNI dinilai telah melakukan pemotongan mekanisme prosedur pengadilan pelanggaran hak-hak asasi manusia, untuk mencegah proses-proses peradilan HAM berikutnya. Tetapi, demikian Usman Hamid ketua Tim Ad Hoc untuk peradilan HAM Trisakti, ini tidak berarti bahwa tidak bisa digelar lagi pengadilan ad hoc terhadap mereka yang didakwa telah melepas tembakan. Berikut wawancara Radio Nederland dengan Usman Hamid: Usman Hamid [UH]: Saat ini, proses yang sedang berjalan di tingkatan mekanisme penindasan pelanggaran HAM itu kurang berjalan. Dalam hal ini misalnya Pansus DPR RI untuk menelusuri kasus Trisakti Semanggi I dan II ini yang kemudian diarahkan kepada pengadilan HAM Ad Hoc atau tidak. Sayangnya Pansus coba memerankan diri untuk mamastikan kasus ini ke arah kualitas, artinya, Pansus tidak mau merekomendasikan peradilan ad hoc ini apabila DPR atau Pansus belum bisa memastikan dugaan pelanggaran berat HAM terjadi pada Trisakti Semanggi I dan II. Saya kira, pemastian ini 'kan memang tidak perlu pada lembaga DPR yang memang tidak memiliki keabsahan untuk melakukan soal itu. Kewenangan itu ada pada Komnas HAM. Sayangnya, Komnas HAM sendiri menyatakan mereka tidak bisa melakukan proses penyelidikan sebelum ada rekomendasi peradilan HAM Ad Hoc. Saya kira, dua institusi itu membuat terjadinya stagnasi dalam proses pelanggaran HAM dalam kasus Trisakti Semanggi I dan II. Dua minggu lalu masyarakat korban sudah mem-pressure (menekan - Red) Komnas HAM dan pada akhirnya Komnas HAM mau membentuk KPP HAM untuk melakukan penyelidikan kasus Trisakti yang nantinya diharapkan hasil kerja dari KPP ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan politik dari Pansus untuk menentukan peradilan Ad Hoc atau tidak. Tapi yang sekarang terjadi ternyata kondisi stagnasi ini dimanfaatkan militer untuk menggelar peradilan militer. Saya kira resistensi yang dilakukan institusi TNI sudah jelas selama ini ketika mereka dipanggil Pansus apakah mereka mereka yang non aktif atau yang aktif, itu sudah didepan Pansus, kemudian adanya pernyataan Komnas HAM yang menyatakan pelanggaran berat HAM kemudian ditolak oleh isntitusi TNI, terakhir lewat Chaniago selaku Kasum, dan juga penolakan oleh para mantan perwira tinggi termasuk Wiranto dalam hal ini terhadap kualifikasi kasus ini, apakah termasuk pelanggaran berat HAM atau tidak. Itu semua menjadi satu titik ukuran bahwa memang ada resistensi dari tingkatan militer untuk mencegah proses ini diselesaikan melalui peradilan HAM ad hoc. Nah saya kira apa yang terjadi saat ini proses pemotongan mekanisme yang sedang berjalan di tingkatan prosedural HAM. Jadi saya kira, memang ada resistensi dari institusi TNI dan juga beberapa kekuatan politik yang ada di parlemen. Hanya tiga fraksi yang setuju dengan pengadilan ad hoc itu sendiri. Jadi, ada satu kekuatan tingkatan dominan di tingkatan DPR sendiri yang sebenarnya dalam DPR dalam UU NO 2, 2000, tentang pengadilan HAM bisa melakukan suatu usulan terhadap pembentukan pengadilan ad hoc memiliki permasalahan dan kemudian proses kerja Komnas HAM yang lambat yang diawali dengan katanya tidak bisa melakukan proses penyelidikan menurut interpretasinya terhadap UU, itu juga dimanfaatkan situasi yang kosong ini oleh institusi TNI untuk melakukan digelarnya pengadilan militer, yang menurut saya justru untuk membatasi tangungjawab aparat dalam kasus Trisakti dan sekaligus untuk mencegah proses peradilan ini ke depan. Demikian Usman Hamid. Berikut tanggapan Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan: Asmara Nababan [AN]: Memang ada kelambatan pada Pansus dan kelambatan pada Komnas karena adanya dua interpretasi mengenai pengadilan HAM Ad Hoc menyangkut kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang itu diberlakukan, jadi menyangkut asas retroaktif. Jadi ada dua interpretasi. Pertama mengatakan bahwa ada dulu usulan dari DPR mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc, baru diadakan penyelidikan. Interpretasi kedua, adakan penyelidikan dulu baru nantinya DPR memajukan usulan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Nah di sana sebenarnya ketidakjelasan undang-undang itu menyebabkan keterlambatan ini dan sementara proses lambat ini terjadi, saya sendiri masih cukup terkejut karena tiba-tiba TNI mengatakan akan mengadili beberapa orang anggotanya berhubungan dengan peristiwa Trisakti. Radio Nederland [RN]: Jadi, salahnya itu hanya pada masalah interpretasi saja ya? AN: Ya tentu, ketidakjelasan undang-undang itu menerbitkan dua interpretasi berbeda. Pada proses Pansus DPR itu kan mustinya proses politik, bukan proses investigasi, yang bersifat pro justitia. Jadi DPR sendiri melakukan penelitiannya itu sangat sarat dengan kontroversi juga di antara anggotanya. Demikian Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
