--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 22 Juni 2001 14:00 UTC ** EXXONMOBIL DIAJUKAN KE PENGADILAN KARENA PELANGGARAN HAM DI ACEH ** PEMERINTAH FILIPINA DAN FRONT PEMBEBASAN MORO SEPAKATI DAMAI ** PBB UMUMKAN KONDISI DARURAT PENGUNGSI AFGHANISTAN ** TOPIK GEMA WARTA: DUGAAN KORUPSI TERHADAP ARIFIN PANIGORO DAN TAUFIK KIEMAS BEBAN BERAT PDIP ** TOPIK GEMA WARTA: PDI-P, TERJERAT URUSAN KELUARGA DAN WARISAN SEJARAH * EXXONMOBIL DIAJUKAN KE PENGADILAN KARENA PELANGGARAN HAM DI ACEH Organisasi hak-hak asasi manusia Labor Rights Fund mengadukan konglomerat minyak Inggris-Amerika, ExxonMobil ke pengadilan karena melanggar hak-hak asasi manusia di Aceh. Organisasi HAM tampil mewakili pengaduan 11 warga Aceh. Mereka mengatakan bahwa ExxonMobil menyewa aparat TNI untuk melindungi sarana pengeboran minyak, sementara perusahaan itu tahu bahwa satuan yang disewa itu sangat kejam terhadap rakyat. Dengan demikian konglomerat minyak Amerika-Inggris tersebut turut terlibat dalam tindak pembunuhan, penganiayaan dan pelecehan seksual, demikian bunyi tuduhan. Sementara itu ExxonMobil sendiri menyangkal semua tuduhan terlibat pelanggaran HAM di Aceh. Dalam sebuah pernyataan perusahaan itu mencemaskan kekerasan di Aceh dan keamanan para karyawan mereka. Sehubungan gelombang kekerasan di Aceh, aktivitas pemboran minyak dan gas sempat ditunda selama tiga bulan. Namun aktivitas dimulai kembali bulan depan, demikian diumumkan beberapa hari silam. * PEMERINTAH FILIPINA DAN FRONT PEMBEBASAN MORO SEPAKATI DAMAI Pemerintah Filipina dan Front pembebasan Islam Moro diharapkan akan menandatangani kesepakatan damai Jum'at ini. Demikian diumumkan seorang jurubicara Presiden Filipina Gloria Arroyo. Kesepakatan mengatur gencatan senjata tersebut akan ditandatangani di ibukota Libya, Tripoli. Front pembebasan Islam Moro memperjuangkan kemerdekaan Filipina Selatan dan tidak memiliki kaitan dengan pemberontak islam lain, Abu Sayyaf. Pemerintah Filipina menolak berunding dengan Abu Sayyaf yang menyandera sekelompok wisatawan termasuk beberapa warga AS. Nasib para sandera hingga saat ini masih belum diketahui. * PBB UMUMKAN KONDISI DARURAT PENGUNGSI AFGHANISTAN Perserikatan bangsa-bangsa melaporkan bahwa para pengungsi di Afghanistan dalam kondisi yang mencemaskan. Menurut PBB, Afghanistan utara akan dilanda malapetaka kemanusiaan. Dipastikan 150 ribu penduduk meninggalkan dusun-dusun mereka akibat musim kemarau berkepanjangan dan perang yang tiada henti antara penguasa Taliban dengan milisia oposisi. UNHCR membangun kam-kam besar untuk menampung pengungsi di Afghanistan Utara. Sejak bulan-bulan belakangan sekitar 700 ribu penduduk Afghanistan menjadi pengungsi di negeri sendiri. Sementara kurang lebih 300 ribu lain mencari keselamatan di negara-negara jiran Pakistan dan Iran. * SERANGAN BARU PASUKAN MAKEDONIA DI SEPUTAR SKOPJE Tentara Makedonia bersenjatakan kendaraan lapis baja dan helikopter menggempur desa tempat persembunyian pembangkang etnik Albania tidak jauh dari ibukota Skopje. Serangan Jum'at pagi tadi sekaligus merupakan awal dari ofensif baru tentara Makedonia terhadap pembangkang, setelah 11 hari berlaku gencatan senjata. Jeda gencatan senjata tersebut sedianya ditujukan untuk memberi kesempatan mencari pemecahan politik konfik tersebut. Tentara Makedonia kembali melancarkan aksi militer setelah terbukti pembicaraan antara pemerintah dengan delegasi minorotas Albania ternyata tidak membuahkan kesepakatan apapun. Di samping itu tawaran pakta NATO untuk melucuti senjata pembangkang juga tidak mendekatkan kubu-kubu pemerintah dan pemberontak. Padahal koordinator luar negeri Uni Eropa, Javier Solana, hari Kamis kemarin masih optimis dengan pemecahan politik. * RATUSAN VETERAN JERMAN TERJANGKIT KANKER AKIBAT RADIASI RADAR Ratusan veteran tentara Jerman yang menderita penyakit kanker di tahun 1960 dan '70 an, ternyata disebabkan karena radiasi radar. Orang-orang yang bekerja di instalasi militer seperti radar, sangat peka terhadap radiasi karena alat tersebut tidak dilengkapi dengan sarana keamanan yang mencukupi. Demikian bunyi kesimpulan penelitian oleh pemerintah Jerman. Angkatan Bersenjata Jerman sebelumnya menyangkal dugaan bahwa instalasi radar dapat menimbulkan penyakit kanker. Menteri Pertahanan Jerman, Rudolf Scharping menjanjikan dana kompensasi kepada para korban. Berkaitan dengan hal ini, di Belanda juga sedang diadakan penyelidikan mengenai kaitan penyakit kanker dengan radiasi radar jenis Hawk yang digunakan tahun 1980 an. Sedikitnya 300 orang yang pernah bekerja di instalasi Hawk, melaporkan punya keluhan kesehatan. * KAUM HOMO DIDISKRIMINASI DI 70 NEGARA Sedikitnya 70 negara dengan terang-terangan mendiskriminasi kaum homo dan memandang homoseksual sebagai sebuah tindak kejahatan. Di negara-negara tersebut kaum homo terancam jadi korban pelecehan atau penganiayaan oleh aparat pemerintah, demikian isi laporan organisasi HAM, Amnesty International. Di Arab Saudi, kaum homo bisa dikenai hukuman cambuk sementara di Afghanistan, Chechnya dan Taiwan mereka malah bisa dihukum mati. Amnesty Internassional mensinyalir bahwa beberapa pemerintah secara aktif memicu kekerasan terhadap kaum homoseksual. Organisasi internasional peduli hak-hak asasi manusia tersebut mengimbau semua pemerintahan agar meredam segala bentuk kekerasan terhadap kaum homo. * DUGAAN KORUPSI TERHADAP ARIFIN PANIGORO DAN TAUFIK KIEMAS BEBAN BERAT PDIP Percepatan Sidang Istimewa MPR gagal. Tetapi apapun yang terjadi jika kita melihat mental para anggota parlemen, soal percepatan atau tidak SI hanya digunakan sebagai alat tawar-menawar kekuatan-kekuatan politik, dalam memperebutkan porsi kekuasaan yang lebih besar lagi. Ini hanya merupakan pengulangan kembali situasi kompromi seperti sudah terjadi beberapa kali dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Upaya percepatan Sidang Istimewa MPR yang diprakarsai PDI-P, Partai Golkar, PPP, PAN dan PBB, gagal. Bahkan, Ketua Fraksi PDI-P Arifin Panigoro menegaskan, bila sampai minggu depan tidak ada percepatan SI MPR, berarti SI tetap diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2001. "Kalau percepatan SI dilaksanakan sebulan sebelum SI MPR, itu berarti. Tapi kalau memutuskannya makin lama dengan segala pertimbangan dan makin mundur, terus ya, akhirnya dekat juga ke 1 Agustus," ujarnya. Menurutnya percepatan SI bisa saja dilakukan kalau ada hal yang mendesak sehingga tiba-tiba diputuskan 1 Juli 2001. "Tapi kalau diputuskan maju dari tanggal 1 Agustus ke tanggal 25 Juli ya buat apa?" tandasnya. Sementara pers ibukota melihat bahwa di belakang layar, pembagian kekuasaan kini makin dimungkinkan. Hal itu karena adanya lobi yang intensif team presiden, antara lain Baharuddin Lopa dalam mendekati partai-partai politik. Dalam berlobi, kepada parpol-parpol, Presiden Wahid menawarkan untuk menduduki kursi di kabinet sesuai dengan proporsi perolehan suara. Nampaknya partai-partai politik menyambut positif tawaran itu. Yang penting dalam tim lobi Gus Dur ada Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang punya wewenang menangkap mush-musuh politik presiden. Lopa dalam satu bulan mendatang ini masih bisa menahan para koruptor yang ada di partai-partai. Dan inilah yang dikhawatirkan para politisi semacam Arifin Panigoro sehingga mereka ngotot mempercepat SI. Tetapi percepatan itu bisa dikatakan sudah 80% gagal. Keinginan Arifin Panigoro untuk mempercepat SI tidak disetuji oleh anggota fraksinya sendirti di PDIP. Hingga sekarang dalam tubuh PDI-P sendiri masih tarik ulur, menyetujui atau menolak percepatan SI. Tentu itu berkait dengan langkah Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang menyeret tiga anggota DPR, termasuk Panigoro, dalam kasus korupsi. Namun langkah Arifin ini terbentur oleh Pasal 33 Ayat (3) Tap No II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang mengharuskan Badan Pekerja (BP) MPR mempersiapkan materi persidangan sekurang-kurangnya dua bulan. Penetapan tanggal 1 Agustus 2001 disepakati dalam rapat konsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan BP MPR, dan pimpinan PAH BP MPR 31 Mei lalu. Bahkan sudah dikuatkan pada rapat pleno BP MPR 7 Juni 2001. Kegamangan sejumlah anggota PDI-P terhadap percepatan SI-MPR perlu dimaklumi. Pertama, dengan percepatan SI tanpa agenda yang jelas maka dimungkinkan munculnya bola liar. Artinya, segala sesuatu bisa terjadi, termasuk hal-hal yang merugikan kepentingan PDI-P di kemudian hari. Kedua, masih adanya pembicaraan tarik ulur yang menyangkut perlu tidaknya jabatan wakil presiden bila Megawati nantinya naik menjadi presiden. Kubu Megawati, terutama dari kalangan nasionalis, berpendapat kalaupun terjadi SI MPR dan Megawati naik menjadi presiden, tidak perlu adanya wakil presiden. Langkah ini perlu diambil untuk menjamin keamanan Megawati dari kemungkinan munculnya konspirasi-konspirasi baru yang potensial menjegalnya sebagaimana yang kini dihadapi Presiden Wahid. Namun Poros Tengah tetap bersikukuh harus ada yang mengganti kekosongan jabatan wakil presiden. Belakangan mereka mencalonkan Ketua PPP Hamzah Haz untuk jabatan ini. Manuver politik Poros Tengah ini dicurigai oleh kalangan PDI-P, bahwa dengan menempati posisi wakil presiden mereka akan berupaya menjegal Mega dan menduduki kursi RI-1. Kecurigaan kalangan PDI-P masuk akal. Sekarang ini, dalam pertemuan-pertemuan informal kalangan Islam, baik dari sayap NU, Golkar mau pun Poros Tengah, muncul perbincangan yang menyebut bahwa Mega hanya akan bertahan menjadi presiden selama tiga bulan. Sekarang mereka mengumpulkan bukti-bukti KKN yang dilakukan oleh suami Mega, Taufik Kiemas. Dalam suatu pertemuan di sebuah hotel kawasan Cikini yang dihadiri operator-operator dari Golkar, PBNU dan PPP, bersamaan dengan pertemuan untuk pembentukan Aliansi Anti Komunis, mereka mengancam begitu satu bulan Megawati menjabat presiden, bukti-bukti KKN Taufik Kiemas akan dibeberkan ke Pers. Sebagian besar orang-orang di PDI-P sebenarnya sudah mencium gelagat ini. Menjelang jatuhnya memorandum kedua, sekitar 86 anggota DPR dari PDI-P sempat mengadakan pertemuan dengan kesimpulan menolak Sidang Istimewa. Namun kesimpulan ini, kata salah seorang Presidium Pusat GMNI, dimentahkan kembaliu oleh Taufik Kiemas, dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada Presiden Wahid yang seringkali plin-plan dalam mengambil keputusan. Bahkan Taufik menyerukan agar PDI-P tetap kompak dalam mengambil keputusan. Dengan demikian keputusan ini menguntungkan "kubu" Arifin Panigoro yang kata sejumlah orang dalam di PDI-P memang sengaja menggunakan Megawati sebagai tunggangan politik menuju kekuasaan. Dengan kata lain, terancam gagalnya SI MPR erat berkait dengan segenap problem yang membelit di antara Fraksi-Fraksi DPR yang menginginkan dipercepatnya SI-MPR yang ternyata belum selesai. Selain itu pembicaraan politik yang terjadi dimasyarakat terutama di kalangan akademisi lebih menyerukan untuk melakukan kompromi politik dalam menghadapi kebuntuan politik yang sebenarnya juga potemsial akan terjadi dalam sidang istimewa itu sendiri. * PDIP, TERJERAT URUSAN KELUARGA DAN WARISAN SEJARAH Ketika pada tahun 1998 di Den Pasar, Megawati membaptis partai pimpinannya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, segera terlihat begitu beragamnya anggota partai ini. Beragam terutama kalau dilihat latar belakang para anggota partai berlambang banteng tersebut. Karena mulai dari militer, tercermin dalam diri Theo Syafei, pengusaha, diwakili oleh Arifin Panigoro dan rakyat jelata korban penyerbuan Jalan Diponegoro, semuanya meramaikan partai berwarna merah dan hitam ini. Masih diliputi kegirangan runtuhnya Soeharto, keragaman PDIP jelas membawa angin segar bahkan merupakan kekuatan dalam menghadapi keseragaman dan monopolisme peninggalan Soeharto. Khalayak waktu itu tercengang. Tiga tahun berlalu, dan kini keragaman PDIP nampak pucat didesak tekanan percekcokan yang bisa-bisa berubah menjadi ancaman perpecahan, seperti berikut dilaporkan oleh tim liputan Kantor Berita 68H dari Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak salah memilih lambang partai. Banteng Gemuk yang dipilih sebagai lambang memang tepat untuk melukiskan partai itu. Sejak berubahnya angin politik, di awal masa reformasi PDI-P menjadi populer dan diminati banyak kalangan. Sejumlah tokoh mulai dari bekas Jendral TNI sampai bekas petinggi Golkar serta tokoh-tokoh Orde Baru lainnya ramai-ramai bergabung dalam partai itu. Akibatnya tubuh partai itu menjadi semakin gemuk dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat beranekaragam latar belakang politik mereka. Kondisi ini membuat partai peraih suara terbanyak dalam pemilu dua tahun lalu itu menjadi rawan bagi perpecahan. Kasus terakhir yang mencerminkan keretakan dalam tubuh PDI-P adalah soal jadwal Sidang Istimewa MPR. Sebagian anggota PDI-P seperti Arifin Panigoro, Didi Supriyanto, Pramono Anung, Herri Akhmadi dan lainnya ngotot berupaya Sidang Istimewa itu dipercepat saja. Kelompok ini juga terus melobi partai-partai lain. Mereka memotori pertemuan rutin para sekretaris jendral partai-partai besar untuk menggolkan percepatan Sidang Istimewa. Didi Supriyanto mengatakan alasan percepatan ini tidak melanggar konstitusi. Didi Supriyanto: Maksud dari dua bulan itu adalah untuk membiarkan waktu kepada badan pekerja menyiapkan segala sesuatunya. Khususnya jadwal acara, rantap dan rantus dari sidang nanti. Namun kalau belum dua bulan sudah selesai artinya badan pekerja bisa segera melaporkan ke pimpinan MPR bahwa tugasnya sudah selesai dan tentunya sidang majelis bisa diajukan dua bulan lebih awal. Selain dasar konstitusi itu, menurut Didi, percepatan Sidang Istimewa perlu dilakukan karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin parah dan bisa membahayakan. Namun upaya kelompok Arifin dan kawan-kawan ini mendapat tentangan yang tak kalah keras, dan menariknya tantangan itu datang dari kelompok lain dalam tubuh PDI P sendiri. Kelompok ini antara lain beranggotakan Haryanto Taslam, Soetardjo Suryoguritno, Dimyati Hartono, Sabam Sirait dan lainnya. Mereka menyebut diri nasionalis dan menyebut Arifin dan kawan-kawan sebagai kelompok kos-kosan. Sebab yang terakhir ini baru belakangan saja bergabung dengan PDI. Haryanto Taslam dengan tegas menolak usul percepatan Sidang Istimewa MPR. Menurut Haryanto, sikap partai secara resmi adalah mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan oleh Badan Pekerja MPR yaitu 1 Agustus. Haryanto Taslam: Itu kan suara setan. Nggak jelas siapa yang minta, atas dasar apa dengan dasar hukum apa gitu lho! Makanya saya bilang tadi kalau namanya partai politik yang betul ya kan tentu punya aturan-aturan. Apalagi urusan negara. Urusan negara ini bukan semau-maunya beberapa ekor model Arifin begitu. Ngatur negara itu ada aturannya bukan maunya orang per orang. Pertikaian pendapat kelompok Arifin Panigoro dan Haryanto Taslam tidak hanya berhenti pada masalah waktu sidang istimewa. Arifin Panigoro juga diusulkan untuk dicopot dari jabatan ketua fraksi PDI-P di DPR. Menurut Haryanto usulan itu didasari kiprah Arifin yang sering mengacau dan tidak patuh kepada keputusan partai. Belakangan usulan ini berkembang lebih hebat lagi, yaitu menjadi tuntutan pemecatan Arifin dari keanggotaan partai. Sebab, Jaksa Agung baru Baharudin Lopa menyatakan akan memeriksa kasus korupsi bos perusahaan minyak Medco itu. Sejumlah demonstrasi menuntut pemecatan Arifin sempat terjadi. Sementara para pendukung Arifin membelanya mati-matian. Mereka menuding rencana jaksa agung ini bermuatan politis untuk melindungi presiden dari lawan-lawan politiknya. Namun, tidak semua anggota PDI berpihak pada kedua kubu yang saling berseteru itu. Sukowaluyo Mintorahardjo mengatakan perbedaan pandangan ini wajar karena PDI terus berkembang menjadi partai yang besar. Sukowaluyo: Istilah kos-kosana itu kan sesuatu yang muncul untuk seolah-olah mempertajam antara anggota yang lama dan yang baru. Nah bahwa ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tapi setiap kali itu disatukan dalam rapat dan ketua umum telah membuat garis partai ya semuanya akan satu bahasa satu sikap. Apakah berbagai kelompok yang ada dalam tubuh PDI P ini akan membuat si Banteng Gemuk itu terpecah belah? Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan perpecahan sangat mungkin terjadi jika Mega tidak segera mengambil sikap. Namun menurut Arbi saat ini Mega berada dalam posisi yang sulit. Taufik Kiemas suami Mega memiliki hubungan erat dengan kelompok kos-kosan. Sikap Taufik yang semula berada di kubu kelompok nasionalis bergeser ke kelompok muda setelah hubungan Gus Dur NULL Mega memburuk. Sementara kelompok nasionalis yang lama adalah asal usul partai dan merupakan pendukung ideologi Soekarno. Arbi Sanit: Nah jadi dia menjadi rumit pertimbangan bagi Mega. Yang satu adalah urusan keluarga dan yang satu urusan sejarah. Barangkali ini yang membuat dia sampai sekarang belum bisa membuat keputusan tentang itu. Padahal ancaman dan tuntutan memecat Arifin itu sudah lama dan itu didukung oleh lebih dari separuh golongan nasionalis dalam partai. Menurut Arbi, Mega akan bisa bersikap tegas jika Arifin terbukti bersalah dalam kasus korupsi yang diperiksa Kejaksaan Agung. Inilah salah satu ujian Megawati sebelum benar-benar memimpin bangsa ini. Jika ia mampu menyelesaikan konflik partainya dengan baik, kemungkinan ia mampu memimpin bangsa ini dengan lebih baik. Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
