--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 06 Juli 2001 14:50 UTC ** GUS DUR KEMBALI MENGANCAM BERLAKUKAN UU DAURAT ** POLISI MENEMBAK MATI PRIA-PRIA BERTOPENG DI SULAWESI TENGAH ** AMERIKA SERAHKAN MILITER YANG MEMPERKOSA DI OKINAWA ** TOPIK GEMA WARTA : PERPECAHAN GUS DUR MEGAWATI TIMBULKAN PERPECAHAN DALAM POLRI ** TOPIK GEMA WARTA : WARISAN LOPA BEBAN BAGI PEGGANTINYA. ** TOPIK GEMA WARTA: PENYANDERAAN DI IRIAN JAYA DIKHAWATIRKAN AKAN DIPECAHKAN DENGAN OPERASI MILITER * GUS DUR KEMBALI MENGANCAM BERLAKUKAN UU DARURAT Presiden Abdurrachman Wahid kembali mengancam akan memberlakukan UU darurat apabila prosedur pemecatan dilanjutkan. Dipihak lain Wahid juga masih tetap bersedia melakukan kompromi tetapi dengan persyaratan, MPR harus menghentikan meminta pertanggung-jawaban presiden. Menurut jadwal yang sudah ditetapkan, pada tanggal 1 Agustus MPR akan melangsungkan sidang istimewa untuk membicarakan prosedur pemecatan presiden. Lawan-lawan politik menuntut pemecatan presiden karena Gus Dur dituduh terlibat korupsi, serta tidak mampu memimpin ataupun memperbaiki perekonomian yang terpuruk. Sementara itu perundingan yang dilakukan oleh sebuah komite yang terdiri dari utusan separatis Aceh dan delegasi pemerintah, ditunda. Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka GAM diberitakan menolak untuk hadir di meja perundingan. Akhir pekan lalu kedua belah pihak melakukan pertemuan di Jenewa Swiss untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang konkrit. * POLISI MENEMBAK MATI PRIA-PRIA BERTOPENG DI SULAWESI TENGAH Di Sulawesi Tengah polisi menembak mati enam pria bertopeng. Para korban dilaporkan adalah sekelompok orang Kristen yang berniat untuk menyerbu orang-orang Muslim. Selasa lalu di Poso, 13 orang tewas ketika sebuah desa yang mayoritas penduduknya Muslim diserbu. Kerusuhan di Poso mencapai puncaknya tahun lalu. Kerusuhan tersebut mengakibatkan ratusan orang tewas. Sejak itu puluhan ribu penduduk mengungsi ke daerah-daerah lain di Sulawesi. * AMERIKA SERAHKAN MILITER YANG MEMPERKOSA DI OKINAWA Seorang militer Amerika yang didakwa melakukan pemerkosaan, dalam waktu dekat akan diserahkan kepada otoritas Jepang. Demikian diumumkan oleh duta besar Amerika Serikat di Jepang, Howard Baker. Militer Amerika yang berusia 24 tahun didakwa memperkosa seorang wanita Jepang di pulau Okinawa. Insiden tersebut mempertegang hubungan kedua otoritas. Jepang sudah terlebih dahulu meminta ijin untuk menahan militer Amerika tersebut. Dengan demikian maka untuk kedua kali, seorang militer Amerika ditahan di pulau Okinawa. Amerika Serikat menempatkan 25 ribu militernya di pulau Jepang itu. * PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI CINA TERTINGGI DI DUNIA Selama tiga bulan pemerintah Cina melakukan 1800 eksekusi dan menjatuhkan 3000 hukuman mati dalam kampanye memberantas kriminalitas dan korupsi. Demikian laporan organisasi HAM Amnesty Internasional yang terbit hari ini. Menurut organisasi HAM internasional itu, orang-orang yang menjalani hukuman mati di Cina selama tiga bulan lebih banyak ketimbang eksekusi di seluruh dunia selama tiga tahun. Menurut Amnesty Internasional pelaksanaan hukuman mati di Cina pada umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat penggelapan pajak, perdagangan obat bius dan mucikari. Dan dalam prakteknya eksekusi di Cina dilakukan dihadapan ribuan orang. * GENCATAN SENJATA DI MACEDONIA DILANGGAR Sekalipun telah diberlakukan gencatan senjata, namun perang masih terus berkecamuk di Macedonia. Menurut televisi Macedonia, gencatan senjata yang mulai diberlakukan Kamis tengah malam kemarin, tidak dipatuhi. Tembak-menembak antara tentara dan gerilyawan Albania terutama terjadi di sekitar kota Tetovo di Macedonia barat laut. Seorang juru bicara angkatan bersenjata menegaskan tembak-menembak tersebut tidak lagi sehebat beberapa waktu lalu. Gerilyawan Albania menembaki Tetovo dengan granat. tujuh orang penduduk sipil tewas. Gencatan senjata yang diberlakukan mulai Kamis tengah malam kemarin dimaksudkan untuk mengakhiri perang saudara yang berkecamuk di Macedonia selama lebih dari lima bulan. Apabila gencatan senjata berhasil, maka pasukan pakta NATO akan dikerahkan untuk melucuti gerilyawan. NATO belum memberikan batas waktu. * USUL BARU RUSIA UNTUK TERUS MENGURANGI SENJATA NUKLIR Rusia mengajukan usul-usul baru untuk terus mengurangi jumlah senjata nuklir di dunia. Menurut prakarsa Moskow itu, paling lambat tahun 2009 jumlah senjata nuklir yang dimiliki kelima negara adi daya nuklir dunia hanya berjumlah 4000 saja. Menurut kesepakatan saat ini, jumlah senjata nuklir di seluruh dunia mencapai 14 ribu. Usul mengurangi persenjataan nuklir dunia itu telah disampaikan oleh presiden Rudia Vladimir Putin kepada presiden Perancis Jacques Chirac yang berkunjung ke Moskow pekan ini. Moskow mengimbau agar ke-5 negara adi daya nuklir dunia yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia sendiri, secepatnya membicarakan usul mengurangi jumlah persenjataan nuklir dunia di dewan keamanan PBB. * PERDANA MENTERI ISRAEL AKHIRI KUNJUNGAN DI EROPA Perdana menteri Israel Ariel Sharon tiba kembali di Israel dari kunjungan singkat di Eropa. Di Jerman dan Perancis, Sharon berusaha mencari dukungan bagi politik Timur Tengahnya, tapi ia justru mendapat kritik tajam. Perdana menteri Prancis Lionel Jospin sangat mendesak Sharon untuk menghentikan pembangunan si daerah-daerah pemukiman Yahudi. Jospin juga mendesak Sharon untuk menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya Presiden Prancis Jacques Chirac mengingatkan Sharon agar tidak memperlemah posisi pemimpin Palestina Yasser Arafat karena hal itu tidak akan membawa dampak positip. Kanselir Jerman Gerhard Schroder mengimbau Sharon untuk mematuhi laporan komisi Mitchell. Laporan yang disusun oleh mantan senator Amerika itu antara lain mencakup penghentian pembangunan di tempat-tempat pemukiman Yahudi yang baru. * PERPECAHAN GUS DUR MEGAWATI TIMBULKAN PERPECAHAN DALAM POLRI Presiden telah meminta kepada Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro untuk menyerahkan tongkat komando dan atribut-atribut Kapolri kepadanya. Kepala Negara selanjutnya akan merangkap jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Perintah presiden ini dituangkan dalam suatu surat yang dikirim hari Kamis lalu. Anehnya Bimantoro hari Kamis siang justru menyerahkan tongkat komandonya kepada Menko Polsoskam Agum Gumelar. Kejanggalan ini bersumber pada banyak hal, yang bukan hanya salah presiden, tetapi juga dan terutama, merupakan kesalahan lembaga legislatif. Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Ketua DPR Akbar Tanjung yang ingin menyelamatkan Bimantoro sudah mengirim surat peringatan kepada Presiden Abdurrahman Wahid sehubungan dengan pemberhentian Jenderal Surojo Bimantoro sebagai Kapolri yang dinilai tak sesuai dengan Tap MPR No VII. Surat peringatan ini dikirim sebagai tindak lanjut keputusan Badan Musyawarah DPR. Badan ini memerintahkan pimpinan DPR untuk mengirim surat peringatan pada Abdurrahman Wahid agar menempuh prosedur sesuai Tap MPR No VII Tahun 2000 dalam kaitan pemberhentian Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro. Presiden juga diminta mengirim surat permohonan persetujuan kepada DPR bila ingin mengangkat Kapolri baru. Sehubungan dengan itu kalangan LSM menyatakan keheranan mereka mengapa seorang Kapolri dan Panglima TNI harus diangkat dengan persetujuan DPR sementara atasan mereka, yakni Menteri Pertahanan justru ditunjuk presiden tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Mereka melihatnya sebagai produk parlemen yang masih dikuasai orang-orang yang bermental Orde Baru. Kalangan ini khawatir pada reformasinya Gus Dur sehingga berusaha mengikat kaki dan tangannya. Tetapi hingga kini belum ada Undang-Undang sebagai kelanjutan Tap MPR tersebut. Proses pemberhentian Bimantoro menggunakan prosedur lama. Karena Tap VII Tahun 2000 itu baru jalan jika ada undang-undangnya. DPR sampai sekarang belum membuat undang-undangnya, sehingga Gus Dur memakai prosedur lama. Maka lengkaplah pertikaian DPR dengan Presiden yang sudah merembet ke aparat kepolisian. Kalau pada zaman parlementer terjadi konflik internal di Angkatan Darat, antara yang pro Presiden dan yang anti keputusan Presiden Soekarno maka hal itu masih dapat dimengerti karena system yang dianut waktu itu. Tetapi pada saat sistem presidential yang sekarang berlaku memang aneh melihat kepala kepolisian menentang pemimpinnya, yaitu panglima tertinggi yang otomatis berwewenang atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Bimantoro nyatanya lebih setia kepada parlemen ketimbang presiden, karena nampaknya ia menduga Abdurrahman Wahid tinggal tunggu waktu saja untuk lengser. Hal yang sama sempat terjadi pada 1968 ketika KSAD saat itu Umar Wirahadikusumah menunjukan sikap yang lebih loyal kepada Jenderal Purnawirawan Nasution yang menjabat Ketua MPR ketimbang Presiden Soeharto. Tetapi pada akhirnya posisi Panglima Tertinggi lebih kuat dari pada Ketua MPR sehingga Umar tergeser dari jabatan KSAD. Menko Polsoskam Agum Gumelar kemarin dulu menjelaskan kepada pers bahwa ia telah memangggil Bimantor dan Chaeruddin Ismail. Kepada mereka ia menegaskan Indonesia berada pada krisis multi dimensional yang membutuhkan Polri yang solid. Untuk itu Bimantoro harus mengikuti apa yang diatur dalam Keppres No. 54/2001. Tongkat komando sudah jelas akan diserahkan Agum Gumelar kepada Komisaris Jenderal Polisi Drs. Chaerudin Ismail, sebagai Kapolri baru. Chaerudin Ismail selama ini telah dipermalukan oleh Bimantoro dan perwira-perwira Polri lainnya yang mendukung garis parlemen. Sebagian masyarakat menyesalkan sikap para jenderal di kepolisian yang menolak pergantian Bimantoro. Polri itu bukan ormas. Kapolri pun dipilih oleh Presiden dan bukan oleh para kapolda, kata mereka. Tapi ada pula yang mengatakan sikap pembangkangan jelas bukan watak polisi yang sejak zaman Belanda selalu taat kepada otoritas pimpinan. Ini jelas permainan politik kalangan militer dan pensiunan jenderal yang sudah terbiasa bermain politik semasa orde baru. Tetapi mereka pun sebenarnya tidak salah, karena mereka terpengaruh paradigma lama pimpinan ABRI yang juga membangkang terhadap presiden/panglima tertinggi, Soekarno. Bahkan Orde Baru itu dimulai dengan pengepungan istana oleh pasukan tak dikenal yang kala itu dimotori Kopassus. Padahal presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata sedang memimpin sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966. Maka dapatlah dimengerti jika Rachmawati baru-baru ini mengatakan, apa yang dilakukan oleh MPRS kala itu terhadap presiden Soekarno kini juga akan dilakukan oleh MPR kepada presiden Aburrahman Wahid. Pembangkangan aparat bersenjata dalam sejarah republik setelah revolusi, dimulai ketika tentara memprotes tingkah laku parlemen di awal tahun '50-an. Anehnya, meriam diarahkan ke istana. Lalu setelah mengatasi keadaan itu Soekarno memecah belah angkatan darat dengan menunjuk KSAD pilihannya menggantikan Kolonel Bambang Sugeng. Namun 'anak emas' Bung Karno itu yakni Kol. Bambang Utoyo ditolak oleh para perwira pro 17 Oktober. Kelompok ini dipimpin oleh Kol. Zulkifli Lubis, wakil KSAD. Akibatnya pangdam-pangdam di daerah yang saat itu disebut sebagai panglima-panglima tentara dan teritorium memberontak terhadap pemerintahan pusat. Mereka lalu membentuk pemerintahan tandingan yang disebut sebagai PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Mereka ketika itu mendukung wakil presiden Mohammad Hatta. Sekarang ini yang menjadi pertanyaan, setelah Gus Dur menguasai Polri dan melancarkan Dekritnya, akankah Megawati, Amien Rais dan Akbar Tanjung membentuk pemerintahan tandingan? Bagi masyarakat menjadi jelas bahwa sama seperti konflik Soekarno dan Hatta dahulu menyebabkan perpecahan di tubuh Angkatan Darat, kini perpecahan Gus Dur dan Megawati menimbulkan perpecahan pula di Polri. * WARISAN LOPA BEBAN BAGI PENGGANTINYA Suasana pemakamana.. Bagi siapa saja, kepergian Jaksa Agung Baharudin Lopa sangatlah mengejutkan. Ia meninggalkan bangsa Indonesia ketika dirinya merupakan tumpuan rakyat. Rakyat yang menuntut dan mendambakan keadilan. Sejak diangkat menjadi Jaksa Agung belum lama ini, Lopa memang telah mendaftar sederet konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan. Ada ketua DPR Akbar Tandjung, ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, Arifin Panigoro, dan konglomerat Syamsul Nursalim. Bahkan ketika menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, almarhum telah menjebloskan raja hutan Bob Hasan ke Nusakambangan. Langkah ini menjadikan nama Baharudin Lopa ibarat hantu bagi para koruptor. Maka, bagaimana nasib penegakan hukum Indonesia sepeninggal Lopa? Penasehat Lopa di Kejaksaan Agung, Andi Hamzah mengatakan sebelum bertolak ke Arab Saudi, Lopa masih meninggalkan beberapa tugas berat. Kepergian Lopa untuk selamanya, menurut Andi bisa berakibat serius bagi penanganan kasus-kasus korupsi kolusi dan nepotisme. Andi Hamzah: Perkara begitu banyak digarap termasuk yang saya kasih nasihat itu tidak tahu ujung pangkalnya nih. Baru dalam tahap banyak pengumpulan bukti ada juga selesai dibuat surat dakwaan kira-kira ada enam sudah siap dikirim ke pengadilan. Tapi ada lain-lain yang belum juga siap. Ya sebenarnya bukan jaksa agungnya. Yang di bawah; Jampidsus jaksa-jaksa menengah, tergantung itu. Kalau dia mau bekerja teruskan kebijaksanaan pak Lopa itu ya teruskan saja. Selama Lopa jatuh sakit di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Wahid telah mengangkat pelaksana tugas jaksa agung Soeparman. Dalam satu kesempatan Soeparman berjanji akan meneruskan tugas yang telah ditinggalkan Lopa. Kalangan parlemen yang pernah geger karena sepak terjang Lopa juga menyatakan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang telah dirintis putra Makassar ini. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Akbar kini sedang menunggu proses pemeriksaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi dana Bulog yang mengalir ke kas partai Golkar. Akbar Tandjung: Kita semuanya merasa kehilangan dengan meninggalnya Pak Baharudin Lopa dan pada kesempatan ini saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian ya kita semua menilai adalah orang yang ingin penegakan hukum sebaik-baiknya gitu. Akbar juga menyatakan siap untuk diperiksa asalkan berdasar landasan hukum yang kuat. Sementara itu pengacara yang banyak membela kasus-kasus korupsi, Mohammad Assegaf, menyayangkan berbagai upaya Lopa selama ini telah berada pada waktu yang salah. Mohammad Assegaf: Lopa itu kalau bahasa yang paling tepat adalah dia the right man in the right place tetapi in the wrong time. Jadi ketika dia masuk situasi pemerintahan sedang dalam keadaan goyah. Konsentrasi orang kepada masalah politk, bukan lagi pada masalah penegakan hukum. Nah situasi ini tidak menguntungkan buat Lopa. Ini membuat dia kehilangan kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Benarkah saat ini penegakan hukum merupakan sesuatu yang musykil? Menurut pengamat hukum JE Sahetapy, pengungkapan kasus-kasus korupsi setelah kepergian Lopa harus tetap dilanjutkan. Dan ia optimistis penegakan hukum di Indonesia akan berjalan terus. Sahetapy: Saya pikir tidak ada halangan. Orang Inggris mengatakan the show must go on. Artinya pekerjaan yang telah dimulai oleh Pak Lopa itu harus diteruskan siapapun penggantinya. Masa bangsa yang besar 200 juta lebih ini ndak ada orang, cuma satu-satunya yaitu Pak Lopa saja. Saya yakin ada orang-orang lain yang belum nampak atau selama ini tidak menampakkan diri. Sejumlah nama memang diusulkan untuk mengisi posisi Jaksa Agung. Selain JE Sahetapy, beberapa nama yang disebut-sebut antara lain Marsillam Simanjuntak, Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Tapi sampai di mana kaliber mereka, adakah mereka setaraf dengan Lopa? Pertanyaan ini sulit dijawab, terutama karena wibawa penegakan hukum yang dipancarkan Lopa begitu menyilaukan mata orang banyak. Almarhum Lopa sendiri pernah mengatakan tugasnya sebagai jaksa agung hanya akan berlangsung singkat. Memang ucapan seperti ini berkaitan dengan perhitungan orang mengenai usia kepresidenan Gus Dur, jadi bukan karena seolah almarhum sudah merasa ajalnya mendekat. Tapi dalam helaan napas yang sama, waktu datang dengan ucapan itu, mendiang Lopa memperingatkan langkah yang dimulainya ini akan membebani penggantinya. Inilah bukti bahwa Lopa sendiri tahu langkah-langkahnya belum pernah ditempuh orang lain. Lopa: Oleh karena itu saya bilang di istana yaa ada SI atau tidak SI, saya usuta! Kecuali kalau saya sudah berhenti, sudah diberhentikan jaksa agung ya saya tidak bisa usut lagi. Tapi jaksa agung yang baru yang akan datang nanti akan susah! Karena sebelum saya serah terima saya kan bikin daftar ini. Jadi ini barangkali nanti tidak ada yang mau jadi jaksa agung nanti Kini, Baharuddin Lopa sudah tiada. Banyak orang meratapi kepergiannya. Yang tidak, yang justru bergembira, bisa jadi adalah para koruptor. Mereka pasti bersorak ria, jelas, karena kematian Lopa akan menyelamatkan mereka dari bui. Lopa, begitu banyak pekerjaanmu yang belum sempat terselesaikan. Tapi bangsa ini tetap berhutang kepadamu. Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * PENYANDERAAN DI IRIAN JAYA DIKHAWATIRKAN AKAN DIPECAHKAN DENGAN OPERASI MILITER Hingga saat ini kasus penculikan dua warga Belgia di Pegunungan Ilaga, Papua Tengah oleh Organisasi Papua Merdeka pimpinan Kelly Kwalik, masih belum terselesaikan. Padahal Johan Van den Eynde dan Philippe Simon sudah disandera sejak tanggal 7 Juni yang lalu. Saat ini pihak gereja masih berusaha menjadi mediator, dengan mengirim Broeder Theo van den Broek dan Pendeta Benny Giay ke Pegunungan Ilaga. John Rumbiak, dari LSM Elsham, mengkhawatirkan apabila upaya penengahan itu gagal, maka Jakarta akan menugaskan TNI untuk melakukan operasi militer, dengan segala akibatnya, seperti kasus penyanderaan tahun 1996. Berikut keterangan lebih lanjut John Rumbiak kepada Radio Nederland. John Rumbiak [JR]: Masalahnya secara geografis daerah Ilaga itu di daerah pegunungan tengah Papua sangat sulit sekali dengan transportasi dan komunikasi. Disana tidak ada pesawat telepon yang ada hanya single side band radio. Itu cuma satu-satunya alat komunikasi sehingga informasi yang keluar dari sana cukup susah. Beberapa waktu yang lalu sekitar sebulan yang lalu kami mengetahui dari pertemuan antara tim mediator itu yang waktu pertama kali ketika penyanderaan terjadi, sebuah surat dikirimkan kepada pihak gereja dalam hal ini bruder Theo van den Broek dari gereja katolik keuskupan Jayapura dan pendeta dr Benny Giay dari gereja Kemah Injil untuk memediasi penyanderaan itu, namun pihak penyandera berubah pikiran lalu mengirimkan sebuah surat yang mengakui bahwa itu ditandatangani oleh pimpinan gerilyawan Kelly Kwalik yang pernah menyandera 13 ilmuwan dari Inggris, Belanda dan juga dari Jerman serta Indonesia. Tetapi berbagai pihak meragukan siapa yang sebenarnya menandatangani surat tersebut. Menurut pandangan kami dari Elsham dari sisi kultur dan juga dari sisi struktur Organisasi Papua Merdeka - Titus Murib, yang memprakarsai penyanderaan dua orang Belgia itu adalah anak buah Kelly Kwalik. Sehingga meskipun secara fisik Kelly Kwalik berada di suatu tempat ketika penyanderaan terjadi maka sebagai panglima Kelly Kwalik otomatis sangat bertanggung jawab. Sehingga, kami memandang lepas dari siapa yang menandatangani surat yang ditujukan kepada presiden Abdurrahman Wahid bahwa penyandera tidak akan membebaskan kedua warga Belgia itu sampai dengan terjadi sebuah dialog internasional soal Papua. Kekuatiran kami sekarang adalah apabila dua orang negosiator yang sekarang lagi melakukan perjalanan ke Ilaga gagal meyakinkan penyandera maka kami kuatir justru aparat keamanan kemudian akan mengambil langkah dan melakukan operasi di wilayah itu. Kami kuatir pula kalau pihak penyandera tetap bersikeras dan tidak mau kompromi maka sebuah operasi militer yang pernah terjadi pada tahun 1996 ketika 13 ilmuwan dari Inggris, Belanda, Jerman dan juga dari Indonesia disandera, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) didukung oleh tentara bayaran yang menyebabkan terbunuhnya 45 warga sipil, diperkosanya 13 perempuan serta dibakar musnahnya 166 rumah penduduk sipil. Radio Nederland: Tadi menurut bapak kelompok ini menuntut forum internasional mengenai masalah Papua. Apakah sampai sekarang pemerintah di Jakarta belum memberikan reaksi termasuk juga pihak TNI karena ini sudah lebih dari satu bulan ? JR : Benar sekali. Sampai sekarang pemerintah Jakarta menganggap masalah ini dingin begitu saja, tidak menggubrisnya dan seolah-olah membiarkan persoalan penyanderaan ini untuk tidak diluput oleh media massa. Sangat berbeda sekali kalau dibandingkan dengan peristiwa drama penyanderaan yang terjadi pada tahun 1996 dimana seluruh media massa bahkan seluruh aparat baik sipil maupun militer sangat aktif sekali dalam menangani penyanderaan itu. Demikian John Rumbiak dari Elsham di Jayapura. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
