--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 05 Juli 2001 14:00 UTC ** PERSEDIAAN MINYAK TIMOR TIMUR DIKELOLA BERSAMA AUSTRALIA ** PRESIDEN WAHID INGIN BICARA DENGAN SEMUA PARTAI ** CINA JADI ANGGOTA WTO ** TOPIK GEMA WARTA: KEDAULATAN INDONESIA DI MATA IMF, MASIH ADA ATAU TIDAK? ** TOPIK GEMA WARTA: TIMOR TIMUR MULAI MEMASTIKAN MASA DEPAN YANG MANDIRI * PERSEDIAAN MINYAK TIMOR TIMUR DIKELOLA BERSAMA AUSTRALIA Australia dan Timor Timur menandatangani perjanjian mengenai pengelolaan persediaan minyak dan gas di Laut Timor. 90% dari hasilnya adalah untuk Timor Timur. Perjanjian itu ditandatangani di Dili. Ini adalah sebuah rangsangan yang sangat berarti bagi perekonomian Timor Timur. Diperkirakan pengelolaan migas di sana akan meliputi empat sampai lima milyar dollar dalam 20 tahun mendatang. Pemasukan ini akan bisa dipakai untuk membangun kembali Timor Timur yang porak poranda akibat kekerasan yang terjadi pada 1999. Perjanjian yang mendatangkan 90% hasil migas untuk Timor Timur ini sangat baik. Sebelumnya, kontrak Australia dengan Indonesia, masing-masing negara mendapat 50%. * PRESIDEN WAHID INGIN BICARA DENGAN SEMUA PARTAI Presiden Abdurrahman Wahid mengundang ketua semua partai politik akhir pekan ini mengadakan pembicaraan dengannya. Ia mengharapkan dengan demikian bisa mementaskan Indonesia dari krisis politik yang sudah sementara lama mencekam. PDI-P sudah mengatakan tidak melihat manfaat mengadakan perjumpaan semacam itu. Diperkirakan masa kekuasaan presiden Wahid akan segera berakhir bila prosedur pencopotan presiden pada bulan Agustus dimulai. PDI-P mengimbau agar diadakan pemungutan suara secara terbuka mengenai prosedur pencopotan Gus Dur. * CINA JADI ANGGOTA WTO Tercatat banyak kemajuan dalam pembicaraan selama beberapa hari belakangan mengenai keinginan Cina menjadi anggota dalam organisasi perdagangan sedunia WTO. Demikian diberitakan oleh ketua kelompok kerja yang membahas keanggotaan Cina itu. Pembicaraan berikut akan dimulai 16 Juli. Diperkirakan pada saat itu masalah keanggotaan Cina sudah selesai. Sudah 14 tahun lamanya Cina mencoba menjadi anggota WTO. Bila Cina menjadi anggota organisasi perdagangan sedunia ini, maka berarti terbukalah pasar Cina yang amat luas itu untuk para usahawan asing, namun itu juga berarti para pengekspor Cina juga bisa memasarkan produk-produk mereka dengan bebas di pasaran dunia. * PERDANA MENTERI ISRAEL ARIEL SHARON MELAWAT KE EROPA Hari Kamis ini Perdana Menteri Israel Ariel Sharon mengawali kunjungan resminya ke Eropa. Dalam waktu singkat, Perdana Menteri Sharon mengunjungi Jerman, dan Prancis. Ia akan berjumpa dengan Kanselir Gerhard Schroder dan Presiden Jacques Chirac. Perdana Menteri Israel akan mengimbau kepala-kepala pemerintahan ini agar mendesak Presiden Palestina Yasser Arafat mematuhi gencatan senjata. Selanjutnya ia akan meminta Eropa mendesak Suriah lebih mengawasi para pejuang Hezbollah di Libanon. Sebelumnya direncanakan Sharon juga akan mengunjungi Belgia, yang sekarang adalah ketua bergilir Uni Eropa. Namun rencana kunjungan ini dibatalkan, mungkin karena penyidikan yang sedang dilakukan Belgia mengenai kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dulu oleh Sharon. Dalam rencana baru ini, Perdana Menteri Sharon akan berjumpa dengan Menteri Luar Negeri Belgia Louis Michel di Berlin. * BADAI MELANDA FILIPINA DAN VIETNAM Puluhan orang meninggal akibat badai yang melanda Filipina dan Vietnam. Badai Utor di Filipina menelan 24 korban jiwa dan sekitar 20 orang masih hilang. Beberapa diantara mereka adalah para pelaut dari Taiwan dan Cina. Utor juga telah menyebabkan banyak kerusakan di Filipina. Rumah-rumah dan pertanian runtuh. Paling kurang sepuluh kota di pulau Luzon tergenang air akibat hujan lebat yang dibarengi badai. Sementara ini Utor sudah mencapai Cina bagian selatan. Dari kawasan inipun diterima berita telah terjadi kerusakan besar akibat badai tersebut. Belum diberitakan mengenai korban yang jatuh. Banjir yang terjadi di bagian utara Vietnam akibat badai Durian telah menyebabkan 12 orang meninggal. * KECELAKAAN HELIKOPTER DI KOREA SELATAN Enam orang tewas pada kecelakaan yang terjadi dengan sebuah helikopter di pantai Korea Selatan. Empat penumpang berhasil diselamatkan dan dua lainnya belum diketemukan. Kecelakaan ini disebabkan cuaca buruk. Kabut tebal dan hujan diatas laut yang sedang buas membuat pandangan sangat kabur. Salah satu penumpang pesawat itu adalah ketua Dongkuk Steel, salah satu perusahaan negara terbesar di Korea Selatan. * RENCANA PERDAMAIAN SUDAN Pemerintah Sudan telah menyetujui rencana perdamaian untuk mengakhiri perang saudara yang sudah melanda negara ini selama 18 tahun. Mentri Luar Negri Sudan Mustofa Osman Ismail mengatakan bahwa pemerintahnya menerima ke sembilan butir yang tercantum dalam usul perdamaian tersebut. Rencana ini disusun oleh para diplomat Mesir dan Lybia. Dalam rencana itu diusulkan pembentukan pemerintah sementara yang terdiri dari wakil-wakil dari semua aliran politik. Rencana perdamaian ini juga diterima oleh gerakan pemberontak SPLA, namun mengatakan bahwa masih ada butir-butir yang bisa diperbaiki. Mereka antara lain menginginkan bahwa dalam undang-undang ditetapkan pemisahan antara agama dan negara. Perang di Sudan antara para pemberontak yang beragama Kristen di bagian Selatan negara dan pasukan-pasukan pemerintah yang beragama Islam di bagian Utara diperkirakan telah menelan 2 juta jiwa. * GENCATAN SENJATA DI MAKEDONIA Pemerintah Makedonia dan para pemberontak etnik Albania mecapai kesepakatan mengadakan gencatan senjata. Kesepakatan ini mulai berlaku tengah malam lalu. Ini adalah berkat NATO yang bertindak sebagai penengah. Presiden Makedonia Boris Trajkovski mengatakan bahwa pembicaraan masih akan dilanjutkan dan berdasarkan rencana perdamaian seperti diusulkan oleh mantan mentri Perancis Robert Badinter, pakar undang-undang dasar. Kesepakatan politik berarti bagi minortas Albania hak-hak mereka sebagai warga bertambah, namun kesulitannya adalah minoritas Albania menuntut diberi hak veto dalam pengambilan keputusan penting oleh pemerintah. Malam Rabu menjelang Kamis dini hari terjadi lagi bentrokan antara pasukan pemerintah di gerilya Albania di Makedonia bagian Utara. * KEDAULATAN INDONESIA DI MATA IMF, MASIH ADA ATAU TIDAK? Intro: Dana Moneter Internasional IMF yang semula begitu hati-hati dalam berhubungan dengan Indonesia, belakangan merubah sikapnya. Selain menyetujui APBN, sekarang ada tanda-tanda bahwa IMF akan mengucurkan pinjaman yang sudah lama dijanjikannya kepada Indonesia. Inilah menariknya. Mengapa IMF mencairkan pinjamannya sebelum Gus Dur jatuh, dan tidak menunggu saja sampai Megawati tampil berkuasa? Koresponden Syahrir mengirim laporan ini dari Jakarta: Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anshari Ritonga, mengatakan, IMF atau Dana Moneter Internasional telah menyetujui APBN 2001 yang telah direvisi. Dikatakannya, yang berbeda hanyalah bidang fiskal. Pada sisi ini pemerintah mengajukan kenaikan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Dan ini yang tidak jadi. Pemerintah mau menambah pendapatan dengan cara menggenjot pajak melalui PPN. Namun cara ini tidak disetujui IMF. Kamis mendatang, menurut Menko Perekonomian Burhanuddin Abdullah, pemerintah RI dan IMF sepakat membahas masalah stabilitas ekonomi makro dan stabilitas keuangan, di Jakarta. Direktur Pelaksana IMF Stanley Fisher sudah menyetujui hal itu dalam suratnya yang disampaikan kepada Menko Perekonomian. Sementara itu, demi mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia, 33 anggota DPR meminta Dana Moneter Internasional supaya menghapus utang Indonesia. Anggota-anggota parlemen Indonesia pada pokoknya menyatakan, IMFlah yang harus bertanggungjawab atas salah arah pejabat-pejabat moneter dan keuangan Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia merosot dari 1500 dolar menjadi 500 dolar. Pengangguran dan kekacauan melanda Indonesia sebagai akibat kemiskinan yang meluas. Keadaan ini utamanya disebabkan pemerintahan Soeharto yang otoriter serta represif dan bisa berkuasa selama tiga dekade karena dukungan IMF. Selanjutnya ke-33 anggota parlemen yang berasal dari pelbagai fraksi itu mempersalahkan IMF karena lembaga ini telah memaksakan pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi makro yang ortodoks dan menimbulkan malapetaka. Ini tergambar dalam kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang dihantui ancaman IMF akan menunda pencairan dana yang sudah disepakati sebelumnya. Kebijakan-kebijakan ini telah memicu resesi ekonomi dan ambruknya sektor moneter. Bank Indonesia dipaksa menaikkan suku bunga pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan pada saat-sat tertentu sampai di atas 60% per tahunnya. Di pihak lain, IMF pun mendesak Bank Indonesia menjalankan rejim pertukaran mata uang asing yang bebas serta mengambangkan secara bebas sistem nilai tukar valuta asing. Konsekuensi kebijakan ini adalah larinya modal dalam jumlah yang besar dari Indonesia yang pada akhirnya mengakibatkan ambruknya bank-bank di Indonesia. Berbeda dengan keadaan negara-negara lain, IMF pun telah memanfaatkan parlemen Indonesia yang kurang tanggap sehingga konstitusi Indonesia dilanggar. Padahal persetujuan parlemen diperlukan bagi pengesahan dana-dana pinjaman dari IMF itu. Berarti parlemen Indonesia tidak menggunakan hak-hak konstitusionalnya karena percaya IMF akan melaksanakan tugas-tugasnya secara jujur. Namun kenyataannya, para anggota parlemen dari PDIP, PKB, PPP, PDKB dan Fraksi Reformasi kecewa total terhadap sikap IMF. Sehubungan dengan itu demi mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia para anggota parlemen tadi meminta IMF menghapus utang-utang Indonesia kepada lembaga tersebut. Surat kepada Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia itu tembusannya juga dikirim ke surat kabar Washington Post dan New York Times. Aristides Katoppo, seorang anggota Forum Demokrasi, menganggap wajar saja jika kelompok anggota parlemen itu meminta IMF menghapuskan utang Indonesia. Tetapi ia berpendapat untuk sekarang usulan mereka sulit dipenuhi. Tetapi ada saja cara-cara lain yang bisa mendekati keinginan para anggota DPR tersebut, jelasnya. Misalnya IMF memberikan keringanan-keringanan yang bisa membantu pemerintah Indonesia. Di antaranya melakukan pejadwalan ulang dengan syarat-syarat grace-period diperpanjang, waktu pelunasan diperpanjang, bunga diperkecil dan sebagainya. Katoppo sempat mengamati kebijakan-kebijakan IMF di Washington selama enam bulan. Seorang pengamat lain mengomentari kedatangan tim IMF, menurutnya waktu yang dipilih IMF jelas tak terlepas dari lampu hijau pemerintah Amerika Serikat. Washington ingin tim ekonomi itu datang tepat sebelum Sidang Istimewa MPR. Sebenarnya mereka bisa datang sebelum Memorandum dua dikeluarkan DPR, tetapi Washington ingin mengetahui posisi Gus Dur mau pun Megawati menjelang Sidang Istimewa. Kalau mereka mau menjatuhkan Gus Dur tentu mereka akan datang sesudah SI. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mungkinkah mereka sudah membuat semacam kesepakatan dengan Gus Dur? Atau mungkin pula mereka sudah ada kesepakatan dengan Megawati. Politik Indonesia sejak dulu selalu diwarnai permainan kekuatan-kekuatan di luar negeri utamanya Amerika Serikat. Tetapi jelas pula bahwa RRC yang merasa diuntungkan oleh Gus Dur tidak akan tinggal diam. Di mata Amerika memang Indonesia merupakan pasar yang perlu diperebutkannya dengan RRC yang secara ekonomi sudah sangat mengganggu Amerika. Dengan latarbelakang itu pula bisa dimengerti mengapa AS ingin memperkuat posisi militer di Indonesia. * TIMOR TIMUR MULAI MEMASTIKAN MASA DEPAN YANG MANDIRI Intro: Hari ini, Timor Loro Sa'e menandatangani persetujuan bersejarah dengan Australia mengenai bagi hasil pengolahan minyak di kawasan Celah Timor. Inilah harapan besar bagi Timor Timur yang bulan depan akan mengadakan pemilihan umum untuk mempersiapkan diri menjadi sebuah negara merdeka. Australia sepakat untuk membayar 90% royalty kepada Timor Loro Sa'e, yang mencapai ratusan juta dolar per tahun. Pertama-tama berikut penjelasan Peter Galbraith, jururunding Untaet, pemerintahan peralihan Timor Timur dengan pihak Australia: Peter Galbraith: Well this agreement covers an area of the Timor Sea, between Australia and East-Timor. Persetujuan yang baru dicapai itu mencakup kawasan laut Timor, yang terletak antara Australia dengan Timor Timur. Sebelumnya sudah ada perjanjian tentang celah Timor antara Indonesia dengan Australia. Pada tahun 1989, ketika dicapai perjanjian itu, Australia dan Indonesia saling membagi hasil produksi minyak dan gas di kawasan tersebut. Indonesia memperoleh 50%, demikian pula Australia. Namun Timor Timur menganggap perjanjian ini tidak adil, karena menurut hukum internasional, semua wilayah celah Timor itu masuk kawasan Timor Timur. Ketika perundingan dimulai kembali pada bulan Maret tahun lalu, pendirian awal Australia adalah bahwa Timor Timur harus mengambil alih kesepakatan yang sudah dicapai dengan Indonesia, yaitu perjanjian bagi hasil 50-50. Tetapi Timor Timur menolaknya. Indonesia tidak berhak membuat perjanjian itu, dan waktu itu Indonesia mencapai perjanjian karena menduduki Timor Timur secara ilegal. Dengan begitu Indonesia juga tidak berwenang untuk membuat perjanjian untuk Timor Timur. Pendek kata, menurut Timor Timur Australia harus memulai lagi perundingan ini dari titik awal. Kini disepakati Timor Timur akan memiliki 90% minyak dan gas dan boleh memungut pajak di kawasan tersebut, sesuai dengan perundang-undangan Tim Tim. Yang juga penting adalah bahwa Timor Timur tetap berhak mengutip pajak di wilayah itu, tanpa harus terlebih dahulu mencapai persetujuan dengan Australia. Dengan begitu Timor Timur tetap berhak menerapkan wewenang hak cipta dan pajaknya di Selat Timor Timur. Selain itu Australia sangatlah tertarik untuk mencapai kesepakatan sehubungan dengan segi ekonomi yang menguntungkan baik Australia maupun Timor Timur. Tim Tim memperoleh 90% dari produksi minyak dan gas. Tetapi, gas bumi itu masih harus disalurkan ke Darwin, Australia Utara, melalui jaringan pipa untuk kemudian diolah di kawasan tersebut. Pengolahan ini akan menghasilkan sekitar 25 milyar dolar bagi Australia dalam periode 20 tahun mendatang. Jadi, kalau Timor Timur akan memperoleh 5 milyar dolar dari penjualan minyak dan gas dalam 20 tahun mendatang, Australia Utara justru memperoleh laba lima kali lipat karena mengolah minyak dan gas tersebut. Australia sendiri sangat tertarik untuk mengembangkan wilayah Northern Territory, oleh karena itu, Canberra sangat tertarik untuk mencapai persetujuan ini. Peter Galbraith: Let me emphasize. This is not going to make East Timor rich, it's not going to be another Kuweit, but if the money is spent wisely, it will give East Timor chance to be a self sustaining, viable country, which with hard work can escape the poverty that is the legacy of the last 24 years of war and occupation. Perjanjian yang tercapai hari ini sangatlah penting bagi pemerintahan peralihan PBB di Timor Timur. Perjanjian ini dicapai dengan sepenuhnya melibatkan pihak Timor Timur, karena bukan saja pihak PBB yang melakukan perundinga, tetapi pada semua tahap perundingan, kabinet Tim Tim terus dilibatkan, dan diwakili oleh Mari Alkatiri, menteri perekonomian pemerintahan transisi PBB. Lain dari perjanjian sebelumnya yang disusun tanpa memperdulikan Tim Tim, perjanjian yang sekarang dibentuk dengan keterlibatan Tim Tim. Anggaran Tim Tim mencapai 60 juta dolar per tahunnya. Dana tersebut harus dipakai untuk berbagai bidang, misalnya pendidikan, pelayanaan kesehatan, pekerjaan umum dan perhubungan. Penghasilan dari minyak dan gas dari Celah Timor akan mencapai dua ratus sampai 300 juta dolar setahun. Ini tentu saja sangat menguntungkan Tim Tim. Artinya Timor Timur bisa meningkatkan jumlah guru dari satu guru untuk 100 orang murid menjadi satu guru yang dilatih dengan baik untuk 40 murid. Selain itu malaria dan demam berdarah harus juga dibasmi. Tenaga medis juga bisa dilatih dan digaji dengan layak. Yang jelas Timor Timur akan memperoleh pendapatan nasional yang berarti. Galbraith menyatakan, perjanjian antara dua negara tidak akan membuat Tim-Tim menjadi negara kaya seperti Kuwait. Namun kalau dana dipakai dengan baik, maka Tim Tim diberi kemungkinan mengurus masalah negara sendiri, yang dengan bekerja keras bisa mengentaskan kemiskinan, akibat 24 tahun perang dan pendudukan. Perjanjian yang disepakati hari ini juga akan berpengaruh pada dana bantuan internasional bagi Tim Tim. Tim Tim ingin lepas dari bantuan internasional. Tetapi sampai lima tahun mendatang, sebelum keuntungan minyak dan gas itu membuahkan hasil, Timor Timur masih membutuhkan bantuan internasional. Namun pada akhir dasawarsa ini, Tim Tim harus mampu berdiri atas kaki sendiri. Demikian penjelasan Peter Galbraith. Dengan menandatangani perjanjian itu, maka jelas bahwa Australia telah mendahului Indonesia dalam mengadakan kesepakatan ekonomi dengan Timor Lorosae. Menurut Helder da Costa, pakar ekonomi pada Universitas Timor Lorosae, persetujuan ini sangat menguntungkan dan harus digunakan untuk membangun tiga sektor: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Lebih lanjut berikut keterangan Dr. Helder da Costa kepada Radio Nederland: Helder da Costa [HC] Persetujuan yang disepakati bersama oleh pemerintahan Australia dan pemerintahan transisi UNTAET di Timor Lorosae tentang pembagian wilayah di zona kerjasama hasilnya adalah: 90% untuk Timor Lorosae dan 10% untuk Australia. Ini pun sifatnya masih sementara, karena masih akan diajukan kepada pemerintahan definitif yang akan dipilih di Timor Lorosae setelah tanggal 30 Agustus. Jadi keunikan dari persetujuan ini adalah bahwa akan dilihat kembali sesuai dengan kebutuhan waktu dan kebutuhan lain yang akan di Timor Lorosae. Persetujuan ini bagi Timor Lorosae sangat dikagumi, karena akhirnya orang skeptis dengan pembagian 50-50 untuk kedua belah pihak tapi ini naik menjadi 90 untuk Timor Lorosae dan 10 untuk Australia. Oleh karena pendapatan dari Selat Timor setelah tahun 2004 yang akan dilakukan ekspolari besar-besaran. Paling tidak sekitar 400 juta dolar per tahun setelah 2004 itu untuk, katakanlah dekade 2004 sampai 2014 itu ekonomi Timor Loro Sa'e bisa sedikit terangkat. Radio Nederland [RN] Menurut Peter Galbraith, salah satu amggota kabinet interim Timor Lorosae, hasil minyak ini tidak membuat Timor Lorosae kaya, tetapi bisa memberi awal baru apabila pemerintah menggunakan uang itu secara baik. HC: Saya setuju. Artinya tidak ada seorangpun yang sekarang ini berani gegabah untuk mengatakan Timor Loro Sa'e akan menjadi kaya bukan? Dengan demikian pernyataan Peter Galbraith itu secara ekonomis bisa dilihat sebagai suatu titik awal yang baik dan saya lihat ada optimisme di situ. Memang ada estimasi bahwa setelah tahun 2004 paling tidak 10 tahun kemudian perekonomian Timor Lorosae akan menjadi baik dibandingkan dengan masa-masa transisi, karena pendapatan dari minyak. Tapi harap diketahui juga bahwa bukan berarti bahwa begitu kita mendapakan booming dari sektor minyak kita menghambur-hambur begitu. Paling tidak ada tiga hal yang harus kita fahami. Dari segi ekonomi pendapatan minyak ini harus kita gunakan secara hati-hati. Terutama untuk tiga sektor yang amat penting di sini, pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga pengembangan sarana infrastruktur di Timor Lorosae akibat destruksi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1999. Ketiga aspek itu akan menjadi fokus para penentu kebijakan setelah mendapatkan hasil minyak. Yang kedua yang saya lihat bahwa parlemen atau orang-orang yang duduk di dalam pemerintahanpun punya persyaratan yang baik. Nah, persoalannya Timor Lorosae begitu kecil dan populasi kurang dari satu juta, sejauh mana kita bisa menghandle memanage capacity keuangan yang akan terjadi. Oleh karena itu kita membutuhkan pemerintahan yang berwibawa. RN: Apakah sudah ada reaksi dari pihak Indonesia? HC: Saya tidak berpikir bahwa akan ada reaksi dari Indonesia, karena Indonesia pada Februari tahun 2000 dari sudah secara resmi mengundurkan diri dari Timor Gap Treaty. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah suatu saat Indonesia akan mengklaim kembali, saya kira secara yuridis maupun teknis sudah Indonesia tidak berhak lagi, oleh karena Indonesia sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi pada UNTAET Febrari tahun 2000. Demikian Dr. Helder da Costa, pakar ekonomi pada Universitas Timor Loro Sa'e. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
