--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 13 Juli 2001 13:30 UTC ** AMIEN RAIS ANCAM, KALAU DEKRIT PRESIDEN DIKELUARKAN, SI MPR AKAN DIGELAR PADA HARI BERIKUTNYA ** DI INDONESIA TERDAPAT LEBIH SEJUTA PENGUNGSI, AKIBAT KONFLIK ETNIS DAN KONFLIK BERSENJATA ** FILIPINA MENINGKATKAN PENGEJARAN TERHADAP PEMBERONTAK ABU SAYYAF ** TOPIK GEMA WARTA: MASIH ADAKAH PERWIRA TNI/POLRI YANG SETIA MENDUKUNG GUS DUR? ** TOPIK GEMA WARTA: PEMILHAN GUBERNUR MALUKU UTARA, AJANG AWAL TAMPIL KEMBALINYA GOLKAR * AMIEN RAIS ANCAM, KALAU DEKRIT PRESIDEN DIKELUARKAN, SI MPR AKAN DIGELAR PADA HARI BERKUTNYA Dalam pertemuan dengan eksponen 45 dan 66 di Cirebon, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, solusi politik yang dilakukan Akbar Tandjung, Hamzah Haz dan Marzuki Darusman harus selesai dalam seminggu. Jika tidak, Dekrit negara dalam keadaan darurat terpaksa harus dikeluarkan. Sementara itu Ketua MPR RI, Amien Rais mengungkapkan, kalau presiden mengeluarkan Dekrit itu, maka hari berikutnya kami akan menggelar Sidang Istimewa MPR untuk melakukan prosedur impeachment. Solusi politik yang dilakukan Akbar Tandjung, Hamzah Haz dan Marzuki Darusman adalah mengumpulkan semacam tanda tangan agari tidak ada pertanggungjawaban presiden dalam Sidang Istimewa nanti. Menurut Wahid ada tiga hal penting dalam situati negara dalam keadaan darurat, yakni DPR/MPR akan dibekukan. Percepatan pemilu dengan sistem proporsional dan pemerintah akan dimesioner, jadi pemerintah tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting, dan hanya melakukan kegiatan teknis, kecuali presiden. * DI iNDONESIA TERDAPAT LEBIH SEJUTA PENGUNGSI, AKIBAT KONFLIK ETNIS DAN KONFLIK BERSENJATA Di Indonesia terdapat lebih sejuta pengungsi akibat konflik kekerasan etnis dan konflik bersenjata. Separoh dari jumlah itu adalah anak-anak. Demikian angka yang diumumkan pihak Palang Merah Indonesia. Organisasi tersebut menyatakan, hanya memiliki sarana terbatas, dan sulit untuk mencapai seluruh kaum pengungsi tersebut. Di samping itu para pekerja bantuan Palang Merah juga sering dihadapkan pada bahaya kekerasan. Terutama di kawasan konflik seperti Aceh, para petugas Palang Merah selalu menjadi sasaran dalam pertempuran yang terjadi antara TNI dan kaum pemberontak GAM. * FILIPINA MENINGKATKAN PENGEJARAN TERHADAP PEMBERONTAK ABU SAYYAF Presiden Filipina Gloria Arroyo meningkatkan operasi pengejaran terhadap gerakan pemberontak Abu Sayyaf. Pemberontak Abu Sayyaf sudah selama dua bulan menyandera sekitar 20 warga Filipina dan Amerika di Pulau Basilan. Angkatan Bersenjata Filipina mendapat wewenang lebih luas dari presiden, antara lain untuk menangkap para simpatisan gerakan pemberontakan tersebut. Dengan demikian Arroyo berharap bisa mengisolir kaum pemberontak itu. * SEORANG KOLONIS YAHUDI TEWAS DI TEPI BARAT SUNGAI YORDAN Dalam bentrokan sengit di Tepi Barat Sungai Yordan, seorang kolonis Yahudi tewas. Puluhan lainnya menderita luka-luka, yang sebagian besar adalah warga Palestina. Pertempuran sengit terjadi Kamis malam kemarin di kota Hebron, yang menurut Walikota setempat, berubah penjadi 'kancah pertempuran'. Tank-tank Israel menembaki rumah-rumah warga Palestina dengan arteleri berat. Dua pos penjagaan kesatuan elite Presiden Palestina Yasser Arafat juga dihancurkan. Menurut Radio Israel, serangan tersebut merupakan tindak pembalasan terhadap serangan Palestina, yang melukai tiga kolonis Yahudi. Kelompok-kelompok kolonis Yahudi melakukan perusakan di bagian kota Hebron yang berpenduduk Palestina. Bentrokan terbaru itu sekali lagi membuktikan tidak ditaatinya gencatan senjata yang dicapai sebulah lalu, setelah adanya campur tangan pihak Amerika. Sejak berlangsungnya perjanjian gencatan senjata, sebanyak 20 warga Palestina dan 12 warga Israel tewas. * PULUHAN ORANG CIDEA SEUSAI MARES ORANYE DI BELFAST Di ibukota Irlandia Utara, Belfast, puluhan orang menderita cidera seusai mares oranya penduduk Protestan. Lebih 50 anggota polisi menderita luka-luka, di antaranya akibat serangan dengan kapak atau molotovcocktrail. Polisi menggunakan tembakan peluru karet dan semprotan air. Bentrokan terjadi ketika sekitar 200 peuda katholik di Belfast Utara menerobos rintangan-rintangan jalan yang dipasang, untuk melindungi penduduk protestan yang kembali dari mares oranye mereka. Sebelumnya di Belfast jatuh sejumlah korban akibat baku hantam di antara kelompok-kelompok protestan yang bersaing. Di seluruh Irlandia Utara Kamis kemarin berlangsung mares oranye, untuk memperingati Perang Boyne di tahun 1690. Ketika itu Raja Belanda, Williem Ketiga mengalahkan mertuanya Jacobus Kedua yang beragama katholik. Kaum protestan menganggap hari tersebut sebagai puncak masa mares oranye. * RUDAL PENDORONG ARIANE GAGAL MENGORBITKAN DUA SATELIT KE LINTASANNYA YANG TEPAT Rudal pendorong Eropa, Ariane, mengorbitkan dua satelit pada lintasan yang salah mengelilingi bumi. Akibat kerusakan teknis pada rudal pengemudi, sebuah satelit telekomunikasi Eropa ARTEMIS dan sebuah satelit televisi Jepang mengorbit pada lintasan yang lebih rendah dari yang direncanakan. Pada saat tinggal landas dari pusat peluncuran Kourou di Guyana Prancis, tampaknya semua berlangsung mulus. Sekarang sedang diupayakan agar kedua satelit itu berada kembali pada lintasanya yang benar. Namun menurut para pakar penerbangan antariksa, satelit-satelit itu juga akan berada di lintasannya lebih pendek ketimbang waktu sepuluh tahun yang direncanakan. * PARLEMEN RUSIA SETUJUI UNDANG-UNDANG BARU MELAWAN PRAKTEK PEMUTIHAN UANG Parlemen Rusia, Duma menyetujui undang-undang baru untuk memberantas praktek pemutihan uang. Dengan itu Rusia berhadap, bisa menghindari sanksi yang diperingatkan komisi kontrol internasional. Komisi tersebut berpendapat, Moskow tidak serius menindak transaksi-transaksi keuangan gelap. Pemerintah Rusia antara lain bisa mencegah adanya tindakan sanksi internasional, kalau keadaan bisa diperbaiki sebelum Oktober mendatang. * MASIH ADAKAH PERWIRA TNI/POLRI YANG SETIA MENDUKUNG GUS DUR? Intro: Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid hari Jum'at ini kembali mengulang ancamannya untuk memberlakukan keadaan darurat dan mempercepat pemilihan umum. Untuk bisa melaksanakan rencananya itu Gus Dur jelas membutuhkan dukungan TNI dan terutama Polri. Ada tanda-tanda bahwa Gus Dur sendiri masih didukung oleh kalangan TNI dan Polri. Dengan kata lain, tidak semua perwira TNI dan Polri memihak Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Bagaimana ini mungkin? Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Pengamat politik Rizal Malaranggeng memperkirakan Megawati akan menjadi presiden baru pada akhir Sidang Istimewa MPR, jika konstelasi politik tidak berubah. Dengan kondisi sekarang, menurut Rizal Malaranggeng, Megawati sudah 95% akan mulus menjadi presiden kecuali muncul kondisi yang dahsyat. Tetapi hari ini, Presiden Abdurrahman Wahid merasa yakin bisa lolos dari Sidang Istimewa MPR dan tetap bertahan sebagai kepala negara sampai dilaksanakannya pemilu yang dipercepat. Kepada televisi Amerika, CNN, Kamis lalu ia menyatakan keyakinannya itu. Ia juga menunjuk pada uasaha-usahanya melakukan kompromi, sebisa mungkin. Jum'at ini kembali ia mengumumkan akan mengeluarkan dekrit pembekuan parlemen dan penetapan keadaan bahaya hari Jum'at tanggal 20 Juli pukul 18.00 WIB, jika MPR tetap bersikeras meminta Laporan Pertanggung Jawaban Presiden pada SI mendatang. Penegasan ini disampaikan Gus Dur di hadapan para ulama di Masjid At Taqwa, Cirebon. Ancaman Presiden ini merupakan jawabannya atas rencana MPR mempercepat SI dengan mengikutsertakan laporan pertanggungjawaban presiden. Parlemen menilai Presiden telah melanggar konstitusi dan Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang peran TNI/Polri. SI MPR menurut Wahid tidak boleh meminta laporan pertanggungjawaban Presiden, apalagi menyinggung hubungan antar lembaga tinggi dan tertinggi negara, melainkan SI berisi pidato Presiden bukan laporan jangka panjang. Rencana Gus Dur ini dijawab Ketua MPR Amien Rais bahwa pimpinan MPR akan langsung menyetujui permintaan tujuh fraksi DPR untuk mempercepat SI, bilamana Presiden Wahid benar-benar mengumumkan dekrit pada tanggal 20 Juli mendatang. Amien sudah memanggil semua anggota MPR untuk segera berkumpul di Jakarta. SI akan digelar satu atau dua jam setelah dekrit Presiden diumumkan. Namun para pengamat melihat berhasil tidaknya dekrit presiden itu tergantung pada TNI dan Polri. Dalam hubungan itu menarik untuk melihat acara olahraga TNI AD di Taman Bunga Cibubur, kemarin. Para Perwira Tinggi dijajaran TNI AD yang di antaranya tampak Panglima Kostrad Letjen Ryamizard Ryacudu, KSAD Jenderal Endriartono Sutarto, Wakil KSAD Letjen Kiki Syahnakri, Staf Ahli AD Mayjen Syahrir MS, mantan Danjen Kopassus, dan Danjen Kopasus Mayjen Amirul Isnaeni. Yang menarik adalah kehadiran Letjen Agus Wirahadikusumah, Mayjen Kivlan Zein, dan Mayjen Saurip Kadi. Ketiga-tiganya dikenal dekat dengan Gus Dur, meski Kivlan berasal dari kubunya Prabowo. TNI AD yang selama ini ingin menunjukkan dirinya bersikap netral dalam pertentangan pemerintah dengan DPR/MPR dalam prakteknya nampak lebih condong kepada parlemen karena percaya pada akhirnya Megawati yang akan menjadi presiden baru. Kehadiran Agus, Saurip dan Kivlan dimaksudkan untuk mendapat masukan dan untuk menjaga agar TNI-AD akan tetap bersatu. Bukan rahasia lagi bahwa ketiga perwira pro Gus Dur tadi saat ini sangat populer di kalangan perwira menengah Angkatan Darat. Endriartono tentu tidak mau mengalami nasib yang sama dengan Bimantoro. Bimantoro yang berasal dari generasi AKABRI 70 tiba-tiba harus melihat bagaimana generasi AKABRI 71 ke bawah menentangnya. Wakapolri Chaeruddin Ismail berasal dari generasi 71. Para perwira menengah menyadari bahwa kinilah momentum yang tepat bagi mereka untuk naik pangkat. Rencana Gus Dur untuk menaikkan gaji para prajurit TNI-Polri pada saat dekrit dengan memanfaatkan Dana Reboisasi yang kini dimasukkan dalam APBN, jelas akan mendongkrak populeritasnya dikalangan TNI/Polri. Menurut seorang pengamat, jika TNI-AD tidak mendekatkan diri dengan Chaeruddin Ismail cs maka jelas poros angkatan bersenjata itu akan pecah. Apalagi TNI-Angkatan Udara sudah menunjukkan gejala-gejala tidak mau tunduk lagi pada keinginan Angkatan Darat yang dinilai terlalu setia pada pemikiran-pemikiran Orde Baru Soeharto. Dari kalangan perwira angkatan 70 Akabri pun sebenarnya sudah ada isyarat-isyarat untuk bekerjasama dengan Gus Dur. Menurut seorang perwira angkatan 70 itu, "ex AKABRI itu selalu taat perintah. Yang penting jangan korek angkatan 70". Dia menunjuk tiga perwira angkatannya yang punya integritas, bersih, jujur dan netral. "Mereka bisa digunakan Gus Dur maupun Megawati," katanya. Masing-masing ialah Yuyun Mulyana, Engkesman dan Sitorus. Faksi-faksi di Polri maupun Angkatan Darat mau-tak-mau harus memilih dan menempatkan diri dalam pertikaian Presiden/Pemerintah dan Wapres bersama DPR/MPR. Bagi Chaeruddin Ismail inilah momentum yang tepat untuk naik pangkat, setelah ditinggalkan teman-temannya yang lain. "Mau susah atau senang, saya terima dulu penugasan ini," katanya kepada seorang temannya. Pemikiran seperti ini jelas ada pula di kalangan Angkatan Darat. "Biarpun cuma sehari saya bersedia menjadi KSAD," kata seorang letjen. "Dalam karier saya belum pernah saya menolak suatu perintah dari atasan," ujarnya pula. Pemikiran semacam ini jelas juga beredar di kalangan jenderal yang belum pensiun dan berharap diangkat menjadi Panglima TNI. Maka dalam satu minggu ini jika betul-betul berani, Gus Dur masih bisa memanfaatkan posisinya sebagai Presiden dan Panglima Tertingi angkatan-angkatan bersenjata untuk membubarkan parlemen. Yang sekarang dikhawatirkan masyarakat adalah suatu gejala young turks seperti di Filipina semasa Corazon Aquino. Apa yang disebut fenomena Turki muda ini terjadi di mana-mana dan yang mungkin lebih relevan bagi Indonesia adalah di Portugal pada jaman Revolusi Anyer, April 1974. Waktu itu, sekelompok tentara generasi muda memberontak terhadap pemerintah pusat karena sudah tidak sudi lagi dijadikan budak kekuasaan yang mutlak berada di tangan jenderal gaek Caetano. Para perwira rendah menengah itu menolak dijadikan algojo yang bertugas membunuhi para pejuang kemerdekaan di jajahan Portugal di Afrika, yaitu Mozambique, Guinee, dst. Sekarang di Indonesia, menurut seorang pengamat lain, Soeharto memang sudah tidak berkuasa lagi, tetapi perpecahan di kalangan tentara ternyata tidak juga bisa sepenuhnya dihindari, paling sedikit secara teoretis. Sebab utamanya karena tentara makin terbelah antara, di satu pihak, mereka yang bertahan tidak mau melepaskan fasilitas yang pernah mereka nikmati di masa lampau, baik itu fasilitas ekonomi dan terutama fasilitas hukum yang disebut straffeloosheid yaitu tidak diadili walau pun sudah membunuhi banyak orang. Dan di lain pihak mereka yang ingin maju, ingin supaya tentara bersih dari dosa-dosa masa lampau, sehingga tentara bisa tampil sebagai kekuatan modern profesional seperti di negara-negara demokratis lainnya. Memang sulit untuk secara tegas menerapkan pemisahan antara tentara tua dan tentara muda itu. Ini masalah generasi dan orang, jadi sulit untuk menggariskan bahwa generasi tua itu termasuk angkatan satu, sedangkan generasi tua angkatan lainnya. Ada saja seorang yang dari generasi tua tetapi ternyata cukup progresif dan menghendaki bukan saja profesionalisme tentara, tetapi juga penghapusan straffeloosheid, sehingga mereka yang bersalah di masa lampau patut diadili. Sebaliknya ada pula generasi muda yang mati-matian mempertahankan pradigma Orde Baru. Yang menarik, tentara tua yang tetap menginginkan semua fasilitas itu terlihat bergabung dalam PDIP. Di luar kenyataan bahwa kehadiran mereka memberatkan PDIP, antara lain karena PDIP bisa terancam perpecahan, partai politik nampaknya merupakan ajang yang masih mungkin bagi tentara tua untuk meneruskan perjuangannya mempertahankan nilai-nilai lama, nilai Orde Baru. * PEMILHAN GUBERNUR MALUKU UTARA, AJANG AWAL TAMPIL KEMBALINYA GOLKAR Suasana ribut-ribut protes dan orasi tolak Abdul Gafur.... (fade under) Tokoh Orde Baru Abdul Gafur kembali mengukir cerita di tanah kelahirannya. Kamis pekan lalu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara di gedung DPRDTernate berakhir dengan keributan. Sekitar 10 ribu orang serentak menyerbu gedung wakil rakyat begitu nama Abdul Gafur disebut sebagai gubernur terpilih. Sambungan orasi dan protes.... (fade under) Polisi yang menjaga ketat sidang pemilihan itu terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Sedangkan Abdul Gafur diselamatkan dari amukan massa dengan helikopter. Drama keributan itu menjadi awal terungkapnya kasus suap di balik kemenangan Abdul Gafur. Di tengah tekanan protes warga Maluku Utara, seorang anggota DPRD dari Partai Golkar Mohamad Sahafin akhirnya mengaku telah menerima uang sogok langsung dari tangan Gafur. Tentunya dengan imbalan memilih nama Gafur sebagai gubernur. Mohamad Sahafin: Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya bahwa saya telah menerima uang sebesar 66 juta rupiah dari doktor Abdul Gafur dengan permintaan agar saya memilih doktor Abdul Gafur dan Yamin Tawary sebagai gubernur dan wakil gubernur.. Setelah mengeluarkan pengakuannya di atas kertas bermaterai, Sahafin menegaskan lagi ia tidak ditekan oleh siapa pun. Ia juga siap menerima segala risiko termasuk dipecat sebagai anggota DPRD. Selain Sahafin, Muhsin Sudara dari Partai Persatuan Pembangunan juga mengaku menjual hak suaranya kepada Gafur. Penulis buku Soeharto dan Ibu Tien ini memberinya imbalan uang, meski tak diketahui berapa persis besarnya. Namun salah seorang pendukung Abdul Gafur, aktivis LSM di Ternate Andi Zougiera menolak semua tuduhan terhadap kubunya. Menurut Andi, Sahafian telah ditekan dalam memberikan pernyataan. Andi Zougiera: Dia ditekan itu lho.. itu dia ada bikin statement juga bahwa tandatangannya dia itu atas penekanan juga. Tapi dia tidak menjelaskan siapa yang menekan dia. Ada saya statement-nya pernyataan tertulis, ketik komputer... Menurut Zougiera pemilihan gubernur telah berlangsung secara demokratis. Dan pemberitaan media massa bahwa ribuan orang menolak Gafur tidaklah benar. Dalam sebuah pernyataan resminya di hadapan wartawan di Jakarta, Abdul Gafur juga menyatakan isu suap ini hanya rekayasa. Fitnah ini menurut anggota MPR utusan daerah Aceh itu dilontarkan oleh para pendukung calon gubernur lainnya yang kalah dalam pemilihan. Menanggapi kisruh ini DPRD segera membentuk tim penyelidik. Mereka berkesimpulan kasus ini perlu ditindaklanjuti. Setelah melalui perdebatan sengit, DPRD akhirnya menyerahkan kasus ini kepada pemerintah pusat. Asal tahu saja yang mengusulkan penyelesaian ini adalah fraksi Golkar. Ketua DPRD Maluku Utara Rustam Conoras mengatakan keputusan akhir diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Rustam Conoras: Jadi unsur dugaan money politics sudah memenuhi syarat-syarat formal. Sesuai dengan ketentuan PP 51 tentang tata tertib. Hanya saja kita tetap dengan hasil berbagai perbedaan tadi akan diadakan penandatanganan berita acara tapi kemudian nanti kita akan laksanakan lanjut dari hasil itu kepada pemerintah pusat. Sementara, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Soerjadi Soedirja yang menerima limpahan kasus ini menyatakan masih menunggu bukti-bukti kuat selanjutnya. Baru kemudian ditentukan tindaklanjutnya. Soerjadi Soedirja: Nanti kan masukan-masukan itu bukan hanya diserahkan begitu saja. Kan sekarang itu pemilihan kepala daerah sangat ditentukan oleh DPRD. Kalau kemudian diserahkan begitu saja ke pemerintah pusat tidak tanggung jawab dong. Lalu kita kirim tim kesana baru kita buktikan. Misalnya diduga ada money politics lalu kita katakan buktikan dong! Tindakan DPRD yang melempar masalah ke pusat ini jelas tidak memuaskan warga Maluku Utara yang menggugat terpilihnya Gafur. Sebab mereka ingin DPRD membatalkan keputusan ini dan melakukan pemilihan ulang. Pengamat masalah otonomi daerah Herman Ibrahim menyatakan daerah sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bisa berinisiatif memeriksa kasus ini dan selanjutnya memproses ke pengadilan. Jika terbukti ada kasus penyuapan maka pengadilan dapat membatalkan keputusan DPRD. Namun dengan dilimpahkan ke pusat Herman khawatir kasus ini tidak akan segera tuntas. Herman Ibrahim: Itulah negeri kita itu repotnya begitu. Negeri kita itu yang konon kabarnya sangat menganut supremasi hukum sehingga prosesnya bertele-tele. Misalnya kasus penyuapan gubernur Bengkulu yang dilantik dulu, nanti katanya, kata mendagri itu biar dibuktikan di pengadilan. Sampai sekarang buktinyanya pengadilannya nggak jalan ya sampai sekarang gubernurnya happy happy aja gitu. Kekhawatiran lolosnya Abdul Gafur dalam masalah ini memang cukup beralasan. Mengingat sisa-sisa pengaruh Gafur di masa lalu terhadap para pejabat di pusat. Jaman Soeharto berkuasa, Gafur adalah petinggi Golkar dan pernah menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga. Saat itu ia biasa disapa Bung Gafur. Belum diketahui pasti bagaimana nasib si bung ini kelak, jika betul kasus suapnya terbukti. Namun inilah ironi perjalanan reformasi di Indonesia, yaitu naiknya kembali tokoh-tokoh Orde Baru di pentas politik. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
