--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 12 Juli 2001 14:50 UTC ** PENDUDUK SIPIL DIKERAHKAN MELAWAN GAM ** PERINTAH PENAHANAN BIMANTORO ** HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN TEGANG ** KOMISI EROPA HENDAK SELARASKAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI ** TOPIK GEMA WARTA: DPR MENOLAKNYA TAPI GUS DUR PERINTAHKAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KHUSUS TRISAKTI ** TOPIK GEMA WARTA: PERPECAHAN DALAM POLRI BISA JADI MEREMBET KE ANGKATAN-ANGKATAN LAIN * PENDUDUK SIPIL DIKERAHKAN MELAWAN GAM Untuk kali pertama TNI mengaku ada pembentukan milisi yang terdiri dari warga sipil untuk melawan pasukan-pasukan Gerakan Aceh Merdeka. Menurut komandan militer setempat, Letkol Rochana Hardiyanto, milisi ini sudah aktif sejak tahun lalu. Ia tidak mengatakan jumlah anggota milisi dan apakah mereka itu mendapat bayaran. Sebelumnya GAM telah memberitakan adanya milisi di Aceh Tengah. Dikatakan pula bahwa anggota-anggotanya terutama adalah para transmigran dari pulau Jawa. Pada bentrokan terakhir di Aceh paling kurang 7 orang tewas. Seorang tentara dan selebihnya diduga adalah warga sipil. Tahun ini saja kekerasan di Aceh sudah menelan sekurang-kurangnya 1000 jiwa. * PERINTAH PENAHANAN BIMANTORO Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan perintah penahanan Kepala Kepolisian Jendral Suroyo Bimantoro. Wahid berpendapat Bimantoro tidak loyal. Sebelumnya ia telah diminta untuk mengajukan permohonan pengunduran diri. Namun Jendral Bimantoro menolak hal itu. Ia mendapat dukungan DPR yang bersitegang dengan presiden. Sekarang dinanti bagaimana perkembangan pemecatan presiden Wahid, Agustus mendatang. * HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN TEGANG Korea Selatan memutuskan hubungan militer dengan Jepang gara-gara konflik mengenai penulisan dalam buku sejarah Jepang. Kunjungan militer Jepang yang direncanakan pada akhir bulan ini dibatalkan. Ketika mengadakan latihan militer, kapal Jepang tidak diberi ijin berlabuh di Korea Selatan. Seperti halnya negara-negara Asia lain, Korea Selatan berpendapat Jepang memberi gambaran yang salah dalam buku-buku sejarah mereka. Terutama menyangkut kejahatan yang dilakukan Jepang selama Perang Dunia II. Pemerintah Jepang sudah memerintahkan beberapa perubahan, namun menurut Korea Selatan tidak cukup. * KOMISI EROPA HENDAK SELARASKAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI Komisi Eropa menghendaki agara negara-negara anggota Uni Eropa menyelaraskan dan meluweskan undang-undang imigrasi. Diusulkan agar semua negara anggota mengeluarkan satu jenis dokumen yang merupakan ijin tinggal dan ijin kerja. Menurut Komisi Eropa, immigrasi tidak bisa dielakkan, karena kekurangan tenaga di pasaran kerja. Sektor yang sangat kekurangan tenaga adalah IT, kesehatan dan sektor jasa. Dengan menyelaraskan perudang-undangan dan menyeragamkan persyaratannya, maka arus imigrasi ilegal bisa dibendung, demikian pendapat komisi Eropa. Usul ini dikeluarkan tidak lama setelah Jerman dan Belanda mengumumkan akan memperluwes undang-undang imigrasi mereka. * KATMANDU DILANDA PEMOGOKAN Kehidupan di ibukota Nepal Katmandu lumpuh akibat pemogokan total. Hampir semua toko tutup dan jalan-jalan sepi. Para pemberontak penganut aliran Mao, menyerukan agar diadakan pemogokan nasional untuk memaksa pemerintah mencabut kembali undang-undang baru. Dalam undang-undang itu pemerintah berwenang menangkap dan menahan orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Polisi di Katmandu meningkatkan kewaspadaan, karena khawatir akan terjadi makar. Diduga para pemberontak beraliran Mao belakangan ini telah meledakan 15 buah bom. Disamping itu, mereka bertanggungjawab akan pembunuhan sekitar 40 polisi yang terjadi minggu lalu. Para pemberontak ini sudah sejak 1996 coba menumbangkan sistem kerajaan konstitusional Nepal . * BADAI DI CINA Sekurang-kurangnya 18 orang meninggal akibat banjir dan badai yang melanda Cina bagian Selatan. Angin taufan Durian dan Utor yang melanda wilayah ini diperkirakan telah mengakibatkan kerusakan senilai 2 milyar dollar. Sejumlah besar rumah hancur. Lahan-lahan perkebunan rusak, dan panen akan datang gagal. Di kota Nanning, dalam beberapa hari belakangan 300,000 orang dikerahkan untuk meningkatkan tanggul-tanggul. Sementara ini, permukaan air sungai Yongjiyang telah mencapai titik tertinggi. Menurut penguasa setempat, baru 2 minggu lagi permukaan air sungai itu turun hingga mencapai taraf normal. * MANTAN RAJA BULGARIA MENJADI PERDANA MENTRI Raja Simeon II, mantan raja Bulgaria akan menjadi perdana mentri Bulagria yang baru. Partai Gerakan Nasional untuk Simeon II, dari bekas raja ini berhasil mendapat kemenangan besar pada pemeilihan parlemen bulan lalu. Partai ini baru didirikan bulan lalu dan dalam waktu singkat menjadi sangat popular. Simeon yang sekarang berusia 64 tahun menjadi raja ketika berumur 6 tahun. Tiga tahun kemudian, pada 1946 ia dikucilkan oleh kalangan komunis. Diduga, Simeon akan membentuk pemerintah koalisi dengan DPS, partai untuk orang-orang Bulgaria keturunan Turki. * INSIDEN DI TEPI BARAT SUNGAI YORDAN Beberapa orang Palestina di tepi barat sungai Yordan menembaki sepasang suami istri Israel dan putri mereka. Ibu dan putrinya luka ringan, namun ayah gadis itu luka parah. Perisitiwa penembakan itu terjadi di pemukiman Yahudi dekat kota Nablus. Insiden ini kembali menggagalkan gencatan senjata yang sebulan lalu disepakati berkat campur tangan Amerika Serikat. Gencatan sejata itu seharusnya mengkahiri perlawanan Palestina yang sudah berlangsung sembilan bulan. Namun sejak diberlakukan gencatan senjata itu sudah 19 warga Palestina dan 10 warga Israel tewas. * DPR MENOLAKNYA TAPI GUS DUR PERINTAHKAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KHUSUS TRISAKTI Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan, mencari kemungkinan pembentukan Mahkamah Khusus untuk menangani kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Menurut Munarman dari Kontras, mahkamah tersebut hanya perbedaan istilah saja, karena dalam prakteknya sama dengan pengadilan HAM Ad Hoc. Selain itu Kontras yaitu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menyatakan DPR melakukan empat kesalahan politik, karena tugas utama parlemen adalah memberikan rekomendasi kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Ikuti keterangan Munarman kepada Radio Nederland: Munarman [M]: Yang pertama DPR telah mengambil alih fungsi-fungsi lembaga penyelidikan yang harusnya tidak menjadi kompetensi DPR. Fungsi itu diambil alih dengan pembentukan pansus itu yang mencoba memeriksa para saksi seakan-akan itu proses pro justitia atau peradilan. Padahal kewenangan DPR hanyalah merekomendasi pengadilan HAM ad hoc. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah bahwa DPR telah menyalah gunakan mandat yang ada pada lembaga DPR, dengan membuat pernyataan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, itu bukanlah pelangaran HAM berat. Yang ketiga yang sangat kami sesalkan adalah bahwa DPR telah mengabaikan hak-hak korban mendapatkan penjelasan atau informasi mengenai proses yang mereka lakukan di dalam parlemen itu sendiri. Yang ke empat DPR sama sekali tidak memperhatikan bahwa keberhasilan mereka bisa duduk di kursi parlemen pada pemilu tahun 99 berkat ketiga tragedi tersebut. Seharusnya pengadilan yang memproses kasus Trisakti, Semanggi I dan II itu adalah pengadilan HAM ad hoc, karena peristiwa tersebut terjadi sebelum undang-undang nr. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu dibentuk.
