--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 16 Juli 2001 14:10 UTC ** INDIA DAN PAKISTAN AKAN KELUARKAN PERNYATAAN BERSAMA ** CINA DAN RUSIA JALIN KEMBALI HUBUNGAN BILATERAL ** JACQUES ROGGE KETUA BARU IOC ** TOPIK GEMA WARTA: MAKIN KERAS PERLOMBAAN GUS DUR DAN MEGAWATI MENUJU GARIS AKHIR SI MPR ** TOPIK GEMA WARTA: NU ANGGAP DEKRIT SATU-SATUNYA JALAN SELAMATKAN BANGSA ** TOPIK GEMA WARTA: MAKIN KERAS PERLOMBAAN GUS DUR DAN MEGAWATI MENUJU GARIS AKHIR SI MPR * INDIA DAN PAKISTAN AKAN KELUARKAN PERNYATAAN BERSAMA Perdana Menteri India, Atal Behari Vajpayee dan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, Senin ini melangsungkan pembicaraan mereka yang keempat kalinya. Setelah itu kedua pemimpin diharapkan akan mengeluarkan pernyataan bersama. Meskipun topik pembicaraan dirahasiakan, namun hampir bisa dipastikan kawasan Kashmir menjadi agenda penting. Sebelumnya Presiden Musharraf menyatakan bahwa sengketa Kashmir merupakan faktor kunci dalam memulihkan hubungan India dan Pakistan. Kedua negara sudah dua kali tersangkut perang memperebutkan wilayah Kashmir yang sepertiga dikuasai Pakistan dan sebagian lain India. Selanjutnya Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee akan memenuhi undangan Musharraf mengadakan kunjungan balasan ke Pakistan. * CINA DAN RUSIA JALIN KEMBALI HUBUNGAN BILATERAL Untuk pertama kali sejak 50 tahun, Rusia dan Cina kembali menjalin hubungan persahabatan. Presiden Cina, Jiang Zemin dan rekan sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin, di Moskow menandatangani kerjasama kedua negara. Di samping itu kedua pemimpin negara juga mengeluarkan kecaman bersama terhadap rencana Amerika Serikat membangun perisai luar angkasa. Cina dan Rusia menyatakan tetap ingin mempertahankan piagam anti-rudal ABM tahun 1972 dengan alasan piagam itu merupakan landasan dari stabilitas dunia dan pengendalian senjata. Setelah mengunjungi Rusia, Presiden Cina akan melanjutkan lawatannya ke Belarus, Moldava, Ukraina dan terakhir Malta. * JACQUES ROGGE KETUA BARU IOC Jacques Rogge terpilih sebagai ketua baru Komite Olimpiade Internasional, IOC untuk masa bakti delapan tahun mendatang. Demikian hasil pemungutuan suara 118 anggota IOC yang berlangsung di Moskow. Jacques Rogge sebelumnya menjabat ketua Komite Bersama Olimpiade Eropa. Selama ini Rogge, dokter ahli bedah asal Belgia itu, memang dipandang sebagai calon terkuat meneruskan Juan Antonio Samaranch yang meletakkan jabatan setelah 21 tahun mengetuai IOC. Ketika masih aktif sebagai olah ragawan Jacques Rogge pernah tiga kali mengikuti olimpiade di cabang selancar. * PERTEMUAN TIDAK RESMI MENJELANG KONPERENSI IKLIM DI BONN Senin ini di Bonn Jerman berlangsung pertemuan tidak resmi menjelang Konferensi Iklim, Kamis mendatang. Konperensi Iklim di Bonn ini bertujuan menyelamatkan Protokol Kyoto mengenai penurunan emisi gas rumah kaca. Konperensi yang diketuai Menteri Lingkungan Belanda, Jan Pronk tersebut diduga tidak akan meraih sukses. Amerika Serikat jauh hari sudah mengatakan tidak akan meratifikasi piagam Kyoto dengan alasan hanya akan merugikan ekonomi Amerika Serikat. Menanggapi hal itu Jepang, Ahad kemarin menyatakan baru akan menentukan sikapnya akhir Oktober mendatang. Organisasi peduli lingkungan, Dana Alam Dunia menerbitkan dua buah laporan yang membuktikan bahwa protokol Kyoto akan menguntungkan Eropa dan Jepang, sekalipun tidak disertai Amerika Serikat. * TENTARA ISRAEL KERAHKAN KENDARAAN LAPIS BAJA MASUK KAWASAN PALESTINA Pasukan Israel untuk kedua kalinya dalam tiga hari ini mengerahkan kendaraan lapis baja memasuki kota Hebron di Tepi Barat Sungai Yordan. Kendaran lapis baja tersebut menghancurkan lima pos polisi Palestina. Menurut Israel, pos polisi tersebut digunakan sebagai basis penembakan dan serangan bom. Selanjutnya aksi Israel tersebut juga melukai beberapa warga Palestina. Sementara itu dua orang warga Palestina penduduk Yerusalem tewas, kemungkinan akibat bom rakitan yang meledak dini. Bom tersebut terletak tidak jauh dari stadion tempat diselenggarakannya pekan olahraga Yahudi, Makkabi. * JUMLAH IMIGRAN DI BELANDA TERUS MENINGKAT Jumlah imigran yang masuk Belanda terus meningkat, demikian hasil pemantauan Biro Pusat Statistik Belanda. Tahun 2000 lalu sebanyak 137 ribu orang pendatang asing masuk Belanda. Berarti peningkatan 10% dari tahun sebelumnya. Jumlah itu diperkirakan masih terus akan meningkat. Para pendatang terutama berasal dari negara-negara Asia dan Afrika. * PARLEMEN KROASIA TETAP MENDUKUNG PEMERINTAHAN PM RACAN Parlemen Kroasia tetap mendukung pemerintahan Perdana Menteri Ivica Racan. Parlemen menyatakan dukungannya setelah mengadakan sidang khusus selama 16 jam. Perdana Menteri Racan meminta dukungan parlemen setelah empat menteri partai Sosial-Liberal mengundurkan diri. Keempat menteri partai koalisi tersebut menentang keputusan pemerintah untuk menyerahkan para warga Kroasia yang dicari Tribunal Yugoslavia Den Haag. Sebanyak 93 dari 151 anggota parlemen akhirnya memberikan dukungan mereka. Kelompok nasionalis menentang keras penyerahan para tertuduh ke tribunal dengan alasan mereka bukan penjahat tetapi justru pahlawan perang. * TIM PENYELAM MULAI PERIKSA KAPAL SELAM RUSIA, KURSK Tim penyelam internasional mulai mengawali operasi memeriksa kapal selam Rusia, Kursk yang tergeletak di Laut Barentz. Operasi gabungan Rusia, Norwegia dan Belanda itu merupakan persiapan awal menjelang pengangkatan Kursk oleh perusahaan Belanda, Mammoet dan Smit Tak. Kapal selam seberat 18.000 ton itu kemungkinan akan diangkat ke permukaan September mendatang. Kapal selam militer yang memuat senjata nulkir yang terletak seratus meter di dasar laut itu tenggelam Agustus tahun lalu bersama 118 orang awaknya. * MAKIN KERAS PERLOMBAAN GUS DUR DAN MEGAWATI MENUJU GARIS AKHIR SI MPR Karena tidak yakin dengan janji-janji Hamzah Haz dan Akbar Tandjung diperkirakan Gus Dur akan mengikuti saran partai-partau kecil peserta Pemilu lalu. Dengan demikian ia akan menyatakan bahwa Pemilu 1999 tidak sah. Berarti pula bahwa parlemen dan kedudukannya sendiri tidak sah. Tetapi Megawati dengan PDIPnya terus saja melaju karena melihat garis finish sudah di depan mata. Tetapi benarkah Mega akan lebih baik memerintah dibandingkan Gus Dur? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: 16 partai peserta pemilu 1999 kemarin, menandatangani pernyataan bersama yang pada intinya mendesak Presiden Abdurrahman Wahid, mencabut Keppres No 92 tahun 1999 tentang Penepatapan Penghitungan Suara Pemilu, beserta Peraturan Pemerintah No33 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 1999 tentang pemilu dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Pemilu 1999 bagi mereka tidak sah karena penuh denga kecurangan dan kehajahatan politik. Utamanya dengan money politics. Penetapan penghitungan suara Pemilu seharusnya ditandatangani 35 orang tetapi kenyataannya hanya 17 orang saja yang menandatangani hasil penghitungan suara tersebut. Bagi partai-partai itu, Pemilu 1999 tadi tidak punya legitimitas. Karena itu Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan darurat. Mereka juga mengusulkan dibentuknya suatu pemerintahan transisi yang dinamakan Dewan Nasional dengan didampingi DPR Sementara dan MPR Sementara. Pernyataan bersama ini jelas tidak digubris partai-partai besar anti Gus Dur. Mereka menganggap ini suatu manuver baru Gus Dur yang merangkul partai-partai kecil dan membekukan DPR/MPR yang sah. Gus Dur memang pada akhirnya sudah menyadari bahwa harapannya untuk suatu kompromi sudah mustahil adanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang sudah menegaskan, tidak ada kompromi soal keharusan Presiden memberikan pertanggungjawaban di forum Sidang Istimewa MPR. Sabtu lalu Rakernas PDIP di Jakarta, menyetujui percepatan SI, kalau memang diperlukan. Ini merupakan peringatan kepada Gus Dur. Pers di Indonesia pun sejak beberapa pekan terakhir ini sudah yakin bahwa Megawati yang akan menjadi presiden yang kelima. Pers luar negeri pun punya pendapat yang sama, sehingga beberapa koran besar di Amerika seperti The Washington Post dan The New York Times menyebut Mega sebagai "president in waiting" atau presiden mendatang. Majalah berita Asiaweek, yang terbit di Hongkong, pekan lalu menulis, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Indonesia akan lebih baik ketimbang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Benarkah demikian? Bila pertimbangannya sekedar mencapai stabilitas politik yang menjadi prasyarat proses pemulihan ekonomi, boleh jadi jawabnya benar saja. Dibandingkan dengan Gus Dur, pendukung Mega di Parlemen memang lebih banyak. Meski pun suara PDIP hanya 30,4 % di Parlemen. Namun Mega dengan sumber kekuasaan yang dimilikinya tidak akan sulit mencari dukungan dari partai-partai lain, terutama yang berada di luar kelompok Poros Tengah. Apa lagi dengan menilik kualitas politisi Indonesia yang mudah kena sogok dan suap. Ditambah dengan pribadi Megawati yang dikenal pendiam, tidak frontal dan tidak banyak menimbulkan kontroversi seperti halnya Gus Dur. Dengan demikian Mega lebih diharapkan oleh para pendukungnya di luar PDIP untuk melakukan kerja-sama yang saling menguntungkan dibandingkan bila mereka bersekutu dengan Gus Dur. Tetapi apakah Mega sudah sepenuhnya memahami permasalahan yang akan dihadapinya? Ini yang belum diyakini sepenuhnya sementara cendekiawan di Jakarta dewasa ini. Sementara itu, siapa kelompok di luar PDIP yang hendak dirangkul Mega? Bila pertimbangannya untuk mengamankan posisi hingga 2004, maka TNI lah jawabnya. Ini pula yang menjelaskan kenapa Megawati belum secara terbuka bersedia melakukan negosiasi tentang jabatan wakil presiden dengan Poros Tengah. Tampaknya Megawati lebih sreg bila wakil presiden yang mendampinginya dari kalangan TNI. Hal ini pula yang menjelaskan kenapa belakangan hari Hamzah Haz dan Akbar Tandjung secara diam-diam melakukan negosiasi dengan Gus Dur. Untuk mengamankan posisinya hingga 2004, Mega mau tidak mau harus mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan Orde Baru baik yang bercokol di lingkungan sipil dan militer. Maka tidak ada jaminan bahwa Indonesia akan lebih baik di bawah Megawati. "Sesungguhnya ini bisa disebut sebagai chek kosong," kata seorang pengamat. Bagi seorang pejabat yang pernah menemui Megawati di kantornya, Wakil Presiden ini bersikap sebagai seorang feodal. Staf Megawati dipadati orang-orang Golkar peninggalan Soeharto. Hampir semua merupakan orang-orangnya mantan Sesneg Moerdiono. Mereka dipimpin Bambang Kesowo. Dan bahasa yang digunakan di kantor Wapres adalah bahasa Jawa Kromo atau bahasa Jawa Tinggi yang sebenarnya hanya dipergunakan di kraton-kraton Jawa. Bagaimana mungkin Megawati bisa berhasil memimpin Indonesia kalau stafnya bermental budaya Jawa yang feodalistik? * NU ANGGAP DEKRIT SATU-SATUNYA JALAN SELAMATKAN BANGSA Intro: Kendati Presiden Abdurrahman Wahid mengancam akan mengeluarkan dekrit Jum'at 20 Juli mendatang, kalau MPR bersikeras menggelar Sidang Istimewa, kalangan PKB masih tetap berharap kompromi damai bisa tercapai hari-hari mendatang. Tetapi kalau kompromi gagal maka, demikian Choirul Anam, ketua NU Jawa Timur, dekrit adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan bangsa: Choirul Anam [CA]: Kalau kompromi tidak bisa tercapai, sekarang ini pelanggaran-pelanggaran konstitusi kan terjadi di parlemen. Prosedur politik, mekanisme politik atau proses politik yang didengung-dengungkan itu semua kan manipulatif. Kan banyak pelanggaran-pelanggaran. Dan itu kalau diteruskan sistem kita menjadi parlementer. Dan itu membuat Indonesia tidak akan aman, dalam jangka panjang. Karena itu harus dihentikan. Dan penghentian hanya lewat dekrit itu. Radio Nederland [RN]: Tapi apakah dekrit itu tidak akan memicu perang saudara? CA: Ya kalau memang harus perang saudara, ya perang aja, tidak apa-apa. Memang kejadiannya dipicu oleh elit-elit seperti itu. Tapi yang bertanggung jawab harus Amien Rais, karena dia sebagai ketua MPR, dia ngomongnya seperti itu, dan dia memicu seperti itu. Jadi semua tanggung jawab ini tetap MPR, dan dalam hal ini Amien Rais yang harus tanggung jawab. RN: Amien Rais juga mengatakan begitu Presiden mengeluarkan dekrit 20 Juli SI akan digelar 21 Juli? CA: Nah, iya. Kan sebetulnya MPR itu tertinggi. Dia menjadi wasit, dia sebagai juri. Kalau DPR dengan Presiden bertengkar, MPR masih bisa menjadi wasit. Tapi ini kan tidak, bahwa Amien Rais sendiri sebagai ketua MPR, lembaga tertinggi ini, ternyata juga seperti itu. Malah ngomongnya di bawah DPR saya kira. RN: Rois Syuriah, PWNU Jawa Timur, Kyai Haji Masduki Mahfud meminta Gus Dur untuk berhitung sekali lagi sebelum menjatuhkan dekrit. Menurutnya dilihat siapa yang bakal mendukung. Apakah Polri dan TNI sudah siap untuk melaksanakan dekrit itu. Bagaimana Bapak menanggapi pernyataan itu? CA: Kalau kita melihat dari sudut konstitusi, dasar negara kita, Polri dan TNI harus mendukung, karena Presiden itu Pangti, Panglima tertinggi. Kalau tidak, berarti itu pembangkangan, toh? Jadi saya kira, kalau kita sudah berbicara soal bangsa ke depan, supaya bangsa ini tidak remuk begitu maka Polri dan TNI harus konstitusional juga. Nah, pesannya Kyai Masduki itu adalah supaya diupayakan dalam detik-detik terakhir ini kompromi sekuat mungkin. Jangan ada dekrit yang ada SI dalam frame impeachment (kerangka pencopotan presiden, Red.) tadi. Itu pesannya beliau itu, seperti itu. Tetapi kalau tidak bisa tercapai kompromi-kompromi yang ditawarkan itu, dengan indikasi diundang Presiden dia tidak datang di Bogor itu. Selain dipahami oleh orang-orang sebagai pelecehan terhadap lambang-lambang negara, ini saya kira ya, dekrit satu-satunya jalan, dan akan mendukung semua rakyat Jawa Timur dan elemen-elemen kita kumpul juga sudah mendukung. Dan saya kira bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah kemarin juga saya lihat begitu, Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. RN: Tapi pernyataan Kyai Haji Masduki Mahfud itu, nampaknya beliau meragukan apakah Polri dan TNI memang siap mendukung Presiden? CA: Ini memang ada keraguan dari masyarakat itu bahwa Polri dan TNI tidak mendukung. Tetapi kan tidak semua seperti itu. Jadi memang beda antara Dekrit 1959 dengan sekarang. Kalau dulu kan memang usul dari angkatan perang. Nah sekarang kan nggak. Ini dari Presiden. Jadi memang agak berat bagi rakyat untuk bisa kompak untuk mendukung penyelamatan negara dalam bentuk nanti kalau menang harus diturunkan dekrit. RN: Tapi kalau dipertimbangkan Pak, dampaknya dijatuhkannya dekrit dengan tidak dijatuhkan dekrit, mana yang paling parah nanti? CA: Kalau tidak dijatuhkan dekrit itu makin parah, makin parah, karena di daerah-daerah akan konflik horizontal. Tapi kalau dekrit, saya kira, dukungan menyatu kepada pemerintah dan Presiden hanya menghadapi orang-orang yang koboi di parlemen itu aja. Demikian Choirul Anam, ketua NU Jawa Timur. * MAKIN KERAS PERLOMBAAN GUS DUR DAN MEGAWATI MENUJU GARIS AKHIR SI MPR Karena tidak yakin dengan janji-janji Hamzah Haz dan Akbar Tandjung diperkirakan Gus Dur akan mengikuti saran partai-partai kecil peserta Pemilu lalu. Dengan demikian ia akan menyatakan bahwa Pemilu 1999 tidak sah. Berarti pula bahwa parlemen dan kedudukannya sendiri tidak sah. Tetapi Megawati dengan PDI-Pnya terus saja melaju karena melihat garis finish sudah di depan mata. Tetapi benarkah Mega akan lebih baik memerintah dibandingkan Gus Dur? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: 16 partai peserta pemilu 1999 kemarin, menandatangani pernyataan bersama yang pada intinya mendesak Presiden Abdurrahman Wahid, mencabut Keppres No. 92 tahun 1999 tentang Penetapan Penghitungan Suara Pemilu, beserta Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 1999 tentang pemilu dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Pemilu 1999 bagi mereka tidak sah karena penuh dengan kecurangan dan kejahatan politik. Utamanya dengan money politics. Penetapan Penghitungan Suara Pemilu seharusnya ditandatangani 35 orang tetapi kenyataannya hanya 17 orang saja yang menandatangani hasil penghitungan suara tersebut. Bagi partai-partai itu, Pemilu 1999 tadi tidak punya legitimitas. Karena itu Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan darurat. Mereka juga mengusulkan dibentuknya suatu pemerintahan transisi yang dinamakan Dewan Nasional dengan didampingi DPR Sementara dan MPR Sementara. Pernyataan bersama ini jelas tidak digubris partai-partai besar anti Gus Dur. Mereka menganggap ini suatu manuver baru Gus Dur yang merangkul partai-partai kecil dan membekukan DPR/MPR yang sah. Gus Dur memang pada akhirnya sudah menyadari bahwa harapannya untuk suatu kompromi sudah mustahil adanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang sudah menegaskan, tidak ada kompromi soal keharusan Presiden memberikan pertanggungjawaban di forum Sidang Istimewa MPR. Sabtu lalu Rakernas PDI-P di Jakarta, menyetujui percepatan SI, kalau memang diperlukan. Ini merupakan peringatan kepada Gus Dur. Pers di Indonesia pun sejak beberapa pekan terakhir ini sudah yakin bahwa Megawati yang akan menjadi presiden yang kelima. Pers luar negeri pun punya pendapat yang sama, sehingga beberapa koran besar di Amerika seperti The Washington Post dan The New York Times menyebut Mega sebagai "president in waiting" atau presiden mendatang. Majalah berita Asiaweek, yang terbit di Hongkong, pekan lalu menulis, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Indonesia akan lebih baik ketimbang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Benarkah demikian? Bila pertimbangannya sekedar mencapai stabilitas politik yang menjadi prasyarat proses pemulihan ekonomi, boleh jadi jawabnya benar saja. Dibandingkan dengan Gus Dur, pendukung Mega di Parlemen memang lebih banyak. Meskipun suara PDI-P hanya 30,4 % di Parlemen. Namun Mega dengan sumber kekuasaan yang dimilikinya tidak akan sulit mencari dukungan dari partai-partai lain, terutama yang berada di luar kelompok Poros Tengah. Apa lagi dengan menilik kualitas politisi Indonesia yang mudah kena sogok dan suap. Ditambah dengan pribadi Megawati yang dikenal pendiam, tidak frontal dan tidak banyak menimbulkan kontroversi seperti halnya Gus Dur. Dengan demikian Mega lebih diharapkan oleh para pendukungnya di luar PDI-P untuk melakukan kerja-sama yang saling menguntungkan dibandingkan bila mereka bersekutu dengan Gus Dur. Tetapi apakah Mega sudah sepenuhnya memahami permasalahan yang akan dihadapinya? Ini yang belum diyakini sepenuhnya sementara cendekiawan di Jakarta dewasa ini. Sementara itu, siapa kelompok di luar PDI-P yang hendak dirangkul Mega? Bila pertimbangannya untuk mengamankan posisi hingga 2004, maka TNI lah jawabnya. Ini pula yang menjelaskan kenapa Megawati belum secara terbuka bersedia melakukan negosiasi tentang jabatan wakil presiden dengan Poros Tengah. Tampaknya Megawati lebih sreg bila wakil presiden yang mendampinginya dari kalangan TNI. Hal ini pula yang menjelaskan kenapa belakangan hari Hamzah Haz dan Akbar Tandjung secara diam-diam melakukan negosiasi dengan Gus Dur. Untuk mengamankan posisinya hingga 2004, Mega mau tidak mau harus mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan Orde Baru baik yang bercokol di lingkungan sipil dan militer. Maka tidak ada jaminan bahwa Indonesia akan lebih baik di bawah Megawati. "Sesungguhnya ini bisa disebut sebagai chek kosong," kata seorang pengamat. Bagi seorang pejabat yang pernah menemui Megawati di kantornya, Wakil Presiden ini bersikap sebagai seorang feodal. Staf Megawati dipadati orang-orang Golkar peninggalan Soeharto. Hampir semua merupakan orang-orangnya mantan Sesneg Moerdiono. Mereka dipimpin Bambang Kesowo. Dan bahasa yang digunakan di kantor Wapres adalah bahasa Jawa Kromo atau bahasa Jawa Tinggi yang sebenarnya hanya dipergunakan di kraton-kraton Jawa. Bagaimana mungkin Megawati bisa berhasil memimpin Indonesia kalau stafnya bermental budaya Jawa yang feodalistik? --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
