--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 17 Juli 2001 14:50 UTC ** TENTARA KOLOMBIA DITANGKAP DENGAN TUDUHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ** PEMIMPIN GERAKAN KOMUNIS FILIPINA DITANGKAP ** MENINGKAT KORBAN TEWAS AKIBAT LEDAKAN PETASAN DI CINA ** TOPIK GEMA WARTA: SERUAN PEMBANGKANGAN NASIONAL: RAKYAT INDONESIA HARUS BERANI MELAWAN DPR/MPR ** TOPIK GEMA WARTA: PERTIKAIAN ELIT POLITIK SUDAH SAMPAI PADA SALING TUDUH * TENTARA KOLOMBIA DITANGKAP DENGAN TUDUHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Di Kolombia 11 orang paramiliter ditangkap karena dituduh membunuh setidaknya 40 warga sipil. Prajurit ekstrim sayap kanan tersebut diduga melakukan pembunuhan awal April lalu di propinsi Cauca, Kolombia tenggara. Konon, para korban adalah pendukung gerakan gerilyawan sayap kiri. * PEMIMPIN GERAKAN KOMUNIS FILIPINA DITANGKAP Dua orang pemimpin gerakan komunis Filipina, Danilo Singh serta Rolando Marcelo, ditangkap. Mereka membawa senjata api serta beberapa dokumen berisi rencana mengganggu ketertiban, yang sebetulnya dilakukan pekan lalu sewaktu pidato pemerintah penting oleh Presiden Gloria Arroyo. Rincian lebih lanjut tidak diumumkan. Konon salah satu laki-laki yang ditangkap juga pemimpin kelompok pembunuh yang melakukan berbagai pembunuhan politik. * MENINGKAT KORBAN TEWAS AKIBAT LEDAKAN PETASAN DI CINA Jumlah korban tewas akibat ledakan bahan peledak Senin kemarin, meningkat sampai 47. Setidaknya 89 orang terluka. Namun menurut sumber lain sekitar 100 orang tewas dan 300 orang lainnya terluka. Musibah tersebut terjadi di kota Mafang, Cina Barat Laut. Hampir semua rumah di Mafang hancur. Menurut pihak kepolisian, seorang pemilik pabrik tanpa ijin menyimpan bahan peledak berjumlah besar di rumah penduduk. Sebetulnya pemilik tersebut harus menutup pabriknya April lalu, karena desakan pemerintah yang mengadakan kampanye memberantas petasan ilegal. * BEBERAPA POLISI TERLUKA AKIBAT KERUSUHAN DI BELFAST Beberapa polisi terluka akibat kerusuhan di ibukota Irlandia Utara, Belfast. Berbagai kelompok pemuda-pemudi Protestan serta republiken yang beragama Katolik saling melemparkan bom molotov, batu dan botol. Semua ini juga dilemparkan terhadap polisi. Pihak polisi belum dapat menyatakan berapa orang polisi yang terluka, dan apa luka mereka. Yang jelas kerusuhan tidak separah kerusuhan pekan lalu. Irlandia Utara kini dalam tekanan politik hebat. Menyusul pengunduran Menteri Utama Irlandia Utara, David Trimble, Perdana Menteri Inggris, Tony Blair harus memutuskan paling lambat Agustus mendatang, apakah diselenggarakan pemilu bagi parlemen Irlandia Utara. Kalau tidak, maka London akan mengambil kembali pemerintahan atas propinsi tersebut. * UNI EROPA LARANG KAUM EKSTREMIS ALBANIA MASUK EROPA Uni Eropa memutuskan tidak lagi memberikan visa bagi warga ekstremis Albania. Para Menteri Luar Negeri Eropa menyusun sebuah daftar hitam berisi nama para pemberontak yang dilarang masuk negara-negara Eropa. Daftar nama tersebut belum diumumkan, karena Uni Eropa tidak ingin menghambat perundingan tentang penyelesaian konflik di Makedonia. Perundingan perdamaian berjalan sangat lamban. Belum ada kesepakatan tentang topik-topik terpenting. Gencatan senjata yang disepakati awal bulan ini, selalu terancam oleh dua belah pihak. Dengan demikian terjadi tembakan antara para gerilyawan Albania dengan polisi Makedonia di Tetovo, Senin malam kemarin. * EMPAT PEJABAT TRIBUNAL PBB RWANDA DI-PHK Empat pejabat Tribunal PBB Rwanda di-PHK karena dituduh terlibat dalam pembunuhan massal warga Rwanda, tahun 1994. Empat orang tersebut adalah penyidik kejaksaan pada Tribunal PBB Arusha, Tanzania. Menurut seorang juru bicara Tribunal, mereka dipecat untuk mempertahankan integritas yuridis Tribunal PBB. Dua bulan lalu seorang peneliti lain Tribunal dituduh melakukan pembunuhan massal. Ia bekerja bagi PBB dengan nama palsu. Tribunal Rwanda di Arusha dikecam keras oleh berbagai organisasi hak asasi manusia, karena menurut mereka sidang pengadilan berjalan terlalu lamban. Selain itu hak-hak para terdakwa serta saksi tidak dihormati. * SEORANG POLISI ITALIA DI GENUA TERLUKA AKIBAT SERANGAN BOM Seorang polisi Italia terluka akibat serangan bom terhadap kantor polisi di Genua. Laki-laki 20 tahun itu menderita luka bakar di tangan serta wajah ketika ia membuka sepucuk surat berisi bahan peledak. Belum ada yang menyatakan bertanggung jawab atas kejadian itu, namun diduga serangan bom tersebut sehubungan dengan KTT G8 akhir pekan mendatang. Polisi Genua memperkirakan sekitar 100 ribu demonstran akan memprotes globalisasi. Pemerintah Genua mengambil tindakan keamanan tegas dan Italia memperketat pemeriksaan perbatasan. Dengan demikian pemerintah Italia berharap kerusuhan seperti yang terjadi pada KTT Uni Eropa di Gotenburg, Swedia, bulan lalu, dapat dihindari. * BUSH TIDAK AMBIL TINDAKAN TERHADAP PERUSAHAAN ASING YANG BEROPERASI DI KUBA Selama setengah tahun mendatang Presiden Amerika Serikat, George W. Bush tidak akan mengambil tindakan terhadap perdagangan perusahaan asing dengan perusahaan Kuba yang dibeli paksa setelah revolusi 1959. Dengan demikian Bush melanjutkan kebijakan pendahulunya, Mantan Presiden Bill Clinton. Lima tahun lalu Kongres Amerika menyetujui apa yang disebut undang-undang Helms-Burton yang mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan manapun yang beroperasi di Kuba. Namun pemerintah Clinton menunda kemungkinan mengeluarkan sanksi, karena terancam konflik perdagangan dengan Uni Eropa. Boikot ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba, yang diterapkan sejak 1962, masih tetap berlaku. Walau demikian, Eropa masih berdagang dengan Kuba. * DI NIJMEGEN DIMULAI JALAN KAKI EMPAT HARI Di Nijmegen, negeri Belanda, dimulai jalan kaki empat hari berturut-turut, yang kali ini diselenggarakan untuk ke-85 kalinya. Sekitar 40 ribu orang ikut serta. Pada hari pertama para peserta harus menempuhi kawasan Betuwe. Di antara peserta adalah lebih dari lima ribu militer dari dalam maupun luar negeri, serta seorang perempuan berusia 86 tahun, yang ikut untuk ke-65 kalinya. Setiap hari para peserta jalan kaki menempuh jarak 30, 40 atau 50 kilometer. * INDIA TOLAK PERANTARAAN DUNIA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KASJMIR Juga setelah pertemuan tingkat tinggi dengan Pakistan, India tetap menolak perantaraan dunia internasional dalam konflik Kasjmir. Pertemuan antara Perdana Menteri India, Atal Behari dengan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf tidak membawa hasil. Dua tokoh tersebut tidak bisa menyepakati kawasan Kasjmir. Baik Pakistan maupun India menuntut kedaulatan propinsi yang terbelah dua itu. Walau tidak tercapai kesepakatan, namun India menolak menyatakan pertemuan tingkat tinggi antara dua negara gagal, dan menyepakati untuk memlanjutkan pertemuan tersebut di Pakistan. * SERUAN PEMBANGKANGAN NASIONAL: RAKYAT INDONESIA HARUS BERANI MELAWAN DPR/MPR Lima tokoh muda Indonesia menyerukan pemboikotan nasional terhadap elit politik -legislatif dan eksekutif- kalau Sidang Istimewa MPR nanti hanya arena bagi-bagi kekuasaan dan tetap tidak mewakili aspirasi rakyat. Tetapi sejauhmana seruan itu realistis dan akan ditanggapi masyarakat luas? Berikut wawancara Radio Nederland dengan Teten Masduki, ketua ICW, Indonesian Corruption Watch dan salah satu tokoh yang menyerukan pembangkangan nasional: Teten Masduki [TM]: Memang kita belum punya pikiran yang konkret tentang pemboikotan itu. Tapi sebenarnya ini kan juga bisa dijadikan satu agenda oleh masyarakat yang lain. Jadi kita sedang pikirkan untuk pemboikotan itu seperti apa. Tapi juga sebenarnya ini lebih mendorong masyarakat juga untuk mengambil langkah-langkah seperti yang kami lakukan. Radio Nederland [RN]: Kelas menengah yang diajak untuk tidak membayar pajak lagi begitu? TM: Ya, misalnya begini. Kan banyak sekarang ini problem-problem masyarakat seperti misalnya kenaikan harga listrik, telepon, BBM, lalu sekarang juga tarif jalan tol. Itu juga saya kira masyarakat bisa mengambil pemboikotan untuk tidak membayar tol misalnya, tidak membayar listrik harga baru, misalnya, kita ingin membayar harga lama. Ini juga bisa, karena ini sebenarnya kan yang seharusnya menjadi perhatian mereka. Kalau SI ini hanya mengagendakan pergantian kekuasaan, sementara tidak diberikan mandat yang jelas kepada penguasa hasil SI itu. Ini sama halnya dengan memberikan cek kosong. Dalam kasus korupsi misalnya memang sudah ada TAP MPR nomor XI. Tapi itu kan hanya omong kosong, karena TAP MPR itu tidak jelas memberi mandat secara khusus apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau hanya pemerintah harus korupsi sebenarnya tidak harus ada TAP MPR. Dan itu sudah ada menjadi kewajiban pemerintah, sesuai dengan undang-undang korupsi yang telah ada. RN: Nah, sejauh mana ini realistis, apakah pemboikotan itu akan digubris oleh mereka? TM: Ya memang saya kira mereka tidak akan pernah mendengar masyarakat. Sekarang ini pun himbauan masyarakat untuk mengagendakan masalah-masalah seperti penyehatan ekonomi dan pemberantasan korupsi juga tidak didengar oleh mereka. Tapi kan masyarakat memang tidak punya sarana untuk mempengaruhi mereka., karena semua saluran demokrasi, parpol, DPR kan dikuasai oleh mereka. Nah sekarang ini justru menjadi pertanyaan di masyarakat, mereka itu mewakili siapa, kalau toh mereka lebih mengagendakan kepentingannya sendiri? Sebenarnya tidak ada yang merugikan kalau kita mau memboikot pemerintah. RN: Tapi negara menjadi kacau balau ya? TM: Ya tapi yang memperburuk itu kan elit politik. Rakyat ini sekarang justru tidak menghendaki ada pertaruhan politik yang merugikan ekonomi. Jangan kemudian disalahkan masyarakat. Kalau kami kemudian menunjuk hidung siapa pelaku yang mempersulit ekonomi ini. Kalau sekarang di balik kami yang merugikan negara, ini justru kami pertanyakan datang dari mana ide seperti ini. RN: Jadi ini seolah-olah peringatan saja kepada MPR ya? TM: Ya, ini semacam warning (Peringatan, Red.). Kami mengingatkan, jangan berpikir semata-mata hanya soal pergantian kekuasaan, merebut kekuasaa, itu urusan DPR. Urusan rakyat adalah bagaimana ini kami bisa memberantas korupsi secara cepat, bisa memulihkan ekonomi secara cepat. RN: Tapi semua itu tidak bisa dilakukan sekejap mata ya Pak, karena membutuhkan banyak waktu dan banyak dana? TM: Tapi itu kan harus dimulai dari ada kesadaran elitnya, dari komitment elit politiknya. Sekarang kalau elit politiknya korup, tidak juga memperhatikan aspirasi masyarakat, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Kita juga pesimis dari sejak awal, bahwa mereka mau mendengarkan kita. Tapi kita tinggal melakukan suatu penyelidikan kepada masyarakat bahwa saluran-saluran demokrasi, institusi-institusi demokrasi tidak partisipatif, tidak melibatkan partisipasi publik, tidak lagi menjadi alat publik. Kita juga harus melakukan penyelidikan bahwa kita harus melakukan perlawanan. Demikian Teten Masduki, ketua ICW, Indonesian Corruption Watch. * PERTIKAIAN ELIT POLITIK SUDAH SAMPAI PADA SALING TUDUH Intro: Kemarin, di Manado Gus Dur menyatakan tiji tibeh, artinya kalau yang satu hilang, maka yang lainnya juga harus hilang. Dengan alasan tidak mau disamaratakan, ketua MPR Amien Rais baru bersedia mundur kalau SI MPR tidak membawa hasil yang diharapkan. Itu berarti bahwa Amien Rais menolak mundur bersama Gus Dur, walau pun dulu Ketua Umum PAN inilah yang memilih Gus Dur. Di atas semuanya orang Indonesia sekarang nampaknya tengah bersiap-siap menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Ketua DPR/MPR Amien Rais kemarin membantah pemikiran yang sudah meluas bahwa sumber persoalan adalah pertikaian elit politik. Itu cara berpikir yang gebyah uyah, atau menyamakan semuanya. Salah-salah kita bisa sampai pada pandangan bahwa semua elit politik itu menipu, mati rasa dan mati hati nurani. Padahal elit itu pemimpin yang merupakan refleksi masyarakat. Dan mencari elit baru itu tidak mudah. Amien juga berjanji bahwa ia bersama elit politik akan mundur jika keadaan tidak membaik setelah SI. Kalau keadaan memburuk maka ia mundur dengan legowo karena telah gagal sebagai pemimpin. Cara lain ialah rakyat menyatakan selamat tinggal kepada elit politik dan tidak akan memilih mereka kembali pada pemilu mendatang. Dua pilihan ini tak terhindarkan, jika produk SI MPR justru membuat tanah air menjadi lebih buruk. Demikian Amien Rais. Sehubungan dengan itu kalangan LSM menilai dekrit adalah suatu keharusan. Pembersihan orang-orang dalam rejim sekarang patut dilakukan setelah dekrit. Tokoh LSM ini menyatakan Amien Rais tidak boleh cuci tangan. Kenapa ia harus menunggu efektif tidaknya SI ini bagi rakyat. Sudah jelas dia yang dahulu memilih Gus Dur, kata Shanty Parhusip dari Lembaga Penghayat Keadilan. "Karena itu ia harus mundur. Bahkan semua elit politik harus mundur. Kita harus memotong satu generasi, generasi Ciganjur dan utamanya generasi Golkar." Berbicara mengenai Ketua MPR Amien Rais, seorang juru bicara Presiden, kemarin mengatakan kepada Radio Nederland bahwa pada pembentukan kabinet pertama Gus Dur, presiden sudah mengusulkan agar Baharudin Lopa yang diangkat sebagai Jaksa Agung dan bukannya Marzuki Darusman. Tetapi Amien Rais justru yang menentang keras usulan Gus Dur itu. Ada apa sesungguhnya dengan Amien Rais sehingga ia dahulu menentang pengangkatan Lopa sebagai Jaksa Agung? Mungkin hanya Amien Rais dan Akbar Tandjung yang mengetahuinya. Sama halnya dengan pengangkatan Marzuki Darusman sebagai Sekkab sekarang ini yang tidak terlepas dari restu Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. "Melihat konstelasi politik saat ini nampaknya sulit bagi Gus Dur untuk tetap bertahan. Apalagi ia masih tetap percaya pada pendekatan silaturahmi padahal yang diperlukan saat ini adalah silat Cimande", kata seorang pengamat. Gus Dur sendiri sudah mengatakan di Minahasa, Sulawesi Utara bahwa "jika saya jatuh, yang lainnya harus jatuh juga." Gus Dur berangkat ke Minahasa karena merasa yakin didukung mayoritas rakyat wilayah itu. Memang setelah meninggalkan kota Tomohon di mana Kongres Rakyat Minahasa kedua diselenggarakan, ia disambut puluhan ribu rakyat yang mengelu-elukannya di sepanjang jalan. Pers nasional memberitakan bahwa aktivitas di kota Manado terhenti selama setengah jam karena rakyat menyambut Gus Dur. Rakyat Minahasa percaya bahwa Gus Dur digeser kelompok Poros Tengah karena tidak mau memperjuangkan Syariah Islam. Tidak jelas siapa yang menghembuskan isyu tersebut. Tetapi Gus Dur sudah berjanji bahwa ia akan mempertahankan Pancasila serta berusaha mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dari skenario sejumlah elit politik. Tetapi bukankah Megawati pun akan memperjuangkan hal yang sama? Gus Dur sendiri nampaknya cukup puas bahwa kalau propinsi Riau, dan Sulawesi Selatan menentangnya, setidak-tidaknya ia bisa menunjukkan bahwa selain Jawa Timur dan Papua Barat, masih ada propinsi lain yang juga mendukungnya. Meski harus diakui bahwa pada pemilu yang lampau Golkarlah yang menang di Sulawesi Utara. Tetapi dibandingkan dengan Sulawesi tenggara, setidaknya Gus Dur masih bisa naik mobil di Manado. Ini berbeda dengan kunjungannya ke Kendari baru-baru ini. Propinsi yang dikuasai orang-orang Golkar ini menolak Gus Dur untuk jalan-jalan naik mobil. Terpaksa sang kyai harus puas keliling dengan helikopter. Namun meski tahu ia dimusuhi masyarakat Orde Baru, utamanya TNI, Polri dan Golkar, Gus Dur masih saja berusaha merangkul Golkar sampai hari-hari terakhirnya di kursi presiden. Entah apa perhitungannya. Mungkin juga ia masih menunggu-nunggu komando dari alam gaib. Padahal sejumlah perwira yang menguasai pasukan sudah menyatakan kesediaan mereka membela Gus Dur. Gus Dur menolaknya karena masih percaya pada kekuatan lobbynya. Yang juga mengecewakan Gus Dur adalah kelambanan kerja Chaeruddin Ismail, yang setiap kali melapor dan meminta dukungan Gus Dur. Padahal kalau Chaeruddin mau mengambil inisiatif sudah tentu permasalahan di kepolisian sudah dapat diatasi Wakapolri ini. Gus Dur tampaknya lebih percaya menggunakan tangan polisi ketimbang militer yang bisa menggebrak terlampau keras. Menurut seorang anggota DPR, jika Gus Dur berani mengambil tindakan yang tegas pasti dalam waktu sejam sebagian besar penentangnya akan berbalik 180 derajat. Maka hari-hari menjelang SI ini cukup menegangkan. Mengamankan SI MPR itu jauh lebih gampang ketimbang mengamankan keadaan di luar Sidang Istimewa. Tentara itu hanya dilatih dan terbiasa dengan dua propinsi yang resah, Papua dan Aceh. Tetapi kalau kerusuhan besar melanda beberapa propinsi sekaligus, maka tentara pasti akan kewalahan. Apalagi sekarang ini sudah 40 ribu pasukan ditarik ke ibukota, sementara 30 batalyon lainnya tersebar di Maluku, Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan beberapa propinsi lain. Apalagi jika diingat bahwa pada setiap Polsek di Jawa Timur hanya 10 anggota polisi yang menjaganya, ujar seorang jenderal asal Jatim. Kerusuhan yang akan meledak nanti tidak bisa disamakan dengan kerusuhan di Bali dan Jawa Tengah ketika Megawati tidak terpilih, katanya. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
