--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Sabtu 04 Agustus 2001 13:00 UTC ** PEKERJA PBB BISA KEMBALI KE KAMP PENAMPUNGAN DI TIMOR BARAT ** KIM JONG-IL MEMULAI KUNJUNGAN RESMI DI RUSIA ** ABU SAYYAF KEMBALI MEMBUNUH LIMA SANDERA ** TOPIK FOKUS AKHIR PEKAN: BENARKAH PENGADILAN PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR BISA SEGERA DIGELAR? ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH BUSH AKAN SEGERA MENGUNDANG MEGAWATI DALAM KUNJUNGAN KENEGERAAN KE AMERIKA SERIKAT ** TOPIK GEMA WARTA: TEROR MENANTANG PARA PENEGAK HUKUM ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR PULANG DAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MULAI KELIHATAN * PEKERJA PBB BISA KEMBALI KE KAMP PENAMPUNGAN DI TIMOR BARAT Para pekerja PBB bisa kembali ke kamp-kamp penampungan pengungsi di Timor Barat. Pemerintah menyatakan, Jakarta dapat menjamin keamanan para pekerja PBB ini. Saat ini di sekitar 100.000 warga Timor Timur masih berada di berbagai kamp-kamp penampungan di Timor Barat. Setelah referendum pro-kemerdekaan tahun 1999, Timor Timur berada di bawah pengawasan PBB. Sementara sejak September tahun lalu Timor Barat merupakan wilayah terlarang bagi pekerja PBB, setelah satuan-satuan milisi menyerbu kantor PBB dan membunuh tiga pegawai dan 20 orang penduduk sipil. * KIM JONG-IL MEMULAI KUNJUNGAN RESMI DI RUSIA Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il menyatakan sewaktu perundingan di Kremlin dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa hingga tahun 2003 negaranya tidak akan melakukan uji coba rudal nuklir. Di dalam sebuah pernyataan bersama Kim dan Putin menekankan, program rudal Korea Utara hanya untuk tujuan damai, dan bukanlah ancaman bagi negara-negara yang mengakui kedaulatan Korea Utara. Selain itu kedua kepala negara juga membicarakan persetujuan ABM, anti-rudal balistik yang ditandatangani tahun 1972. Kim dan Putin menekankan pentingnya persetujuan tersebut bagi stabilitas dan pelucutan senjata dunia. Presiden Amerika Serikat George Bush ingin mencabut perjanjian ABM ini, guna menggolkan rencana pembangunan perisai anti-rudal angkasa. Washington menganggap rencana ini penting, agar dapat membela diri dari serangan-serangan negara penjahat seperti Korea Utara dan Irak. Sabtu pagi ini, Kim memulai kunjungan resmi di Rusia dengan meletakkan karangan bunga di makam mantan Pemimpin Rusia Lenin dan kemudian memulai pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin. Kim Jong-il tiba di ibukota Moskow Jumat malam kemarin, setelah berangkat dari Korea Utara sembilan hari lalu dengan menggunakan kereta api. * ABU SAYYAF KEMBALI MEMBUNUH LIMA SANDERA Di Pulau Basilan, Filipina, kelompok pemberontak Abu Sayyaf kembali memenggal kepala lima sandera mereka. Pasukan Filipina yang sedang melakukan operasi pengejaran intensif menemukan mayat kelima orang tersebut. Jumat kemarin juga ditemukan mayat dari lima sandera lainnya, empat diantaranya juga dipenggal kepalanya. Dua hari lalu pemberontak Abu Sayyaf menyerang sebuah desa Kristen di Pulau Basilan, dan menculik lebih dari 30 orang. Sejumlah di antaranya berhasil melarikan diri, sementara yang lainnya dibebaskan. Saat ini Abu Sayyaf masih menyandera 12 orang, dan mengancam akan membunuh mereka apabila pasukan Filipina tidak menghentikan aksi pengejaran. Gerakan Abu Sayyaf menyatakan berjuang untuk negara Islam merdeka di Filipina Selatan, tetapi kenyataannya mereka menculik warga Filipina atau turis asing untuk mendapatkan uang tebusan. * RANGKAIAN PEMBUNUHAN DI NEGARA BAGIAN KASHMIR Di negara bagian India, Kashmir para pemberontak mulsim membunuh 15 orang penduduk desa. Para korban termasuk dalam kelompok 21 orang yang diculik oleh separatis muslim bersenjata. Tiga orang lainnya ditinggalkan dalam keadaan luka-luka oleh para pemberontak, sementara tiga sisanya berhasil melarikan diri. Sejak gagalnya perundingan perdamaian antara India dan Pakistan bulan lalu, aksi-aksi kekerasan di Kashmir semakin meningkat. Hingga sekarang telah 150 orang tewas menjadi korban. * KEMAJUAN DALAM PEMBICARAAN PERDAMAIAN MAKEDONIA Pemerintah Makedonia dan juru runding etnis-Albania, pada hari keenam pembicaraan berhasil mencapai kemajuan positif. Demikian dinyatakan perantara Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa OSCE di Makedonia, Max van der Stoel. Menurut Van der Stoel, dengan niat baik dapat dicapai jalan keluar bagi konflik tersebut. Tetapi masih harus dilakukan sejumlah perundingan, karena misalnya belum dicapai kesepakatan mengenai susunan polisi Makedonia yang baru. Pihak etnis-Albania ingin agar lebih banyak agen polisi asal Albania, tetapi pemerintah Skopje menolak tuntutan tersebut. Sabtu ini kedua belah pihak akan melanjutkan pembicaraan * AMERIKA SAMBUT GEMBIRA PENYERAHAN TIGA JENDERAL BOSNIA Presiden Amerika Serikat George Bush menyambut gembira penyerahan tiga jenderal Bosnia kepada Tribunal Yugoslavia di Den Haag. Menurut Bush wilayah Balkan memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa mereka serius menjalankan kewajiban mereka. Ketiga perwira Bosnia ini dituduh melakukan kejahatan perang antara tahun 1993 dan 1994 di Bosnia Tengah. Mereka antara lain juga dianggap bertanggung jawab atas rangkaian kejahatan yang dilakukan satuan Mujahiddin di Bosnia, yang terdiri atas pejuang-pejuang muslim dari luar Bosnia. Mereka dikenal melakukan berbagai rangkaian pembunuhan kejam di Bosnia. * AMERIKA PERPANJANG SANKSI TERHADAP IRAN DAN LIBYA Presiden Amerika Serikat George Bush menandatangani undang-undang yang memperpanjang masa sanksi Amerika terhadap Libya dan Iran selama lima tahun. Tetapi undang-undang ini juga mengijinkan pemerintah Washington untuk memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari 20 juta dolar di sektor energi di Libya atau Iran. Minggu lalu Kongres Amerika menyetujui UU tersebut, yang lebih ketat dari apa yang diajukan Bush sebelumnya. George Bush memang mendukung perpanjangan sanksi, tetapi hanya untuk jangka waktu dua tahun. Amerika memberlakukan sanksi tersebut, karena kedua negara dituduh mendukung terorisme internasional. * BENARKAH PENGADILAN PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR BISA SEGERA DIGELAR? Intro: Hari-hari ini muncul semacam optimisme di kalangan pengamat internasional pada sistem peradilan Indonesia. Itu karena Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga menyatakan bulan September mendatang, berarti bulan depan, sudah bisa digelar sidang pengadilan pelanggar berat hak-hak asasi manusia di Timor Timur. Menurut Benyamin Mangkudilaga karena sudah ada hakim yang bisa diangkat. Tapi berdasarkan optimisme semacam itu? Berikut wawancara dengan Bonar Tigor Naipospos dari LSM Solidamor yang menekuni masalah hak-hak asasi manusia di Timor Timur, ketika wilayah ini masih dipropinsikan oleh Indonesia: Bonar Tigor Naipospos [BTN]: Memang baru-baru ini Benyamin Mangkudilaga kepada pers memberikan keterangan bahwa kemungkinan besar pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur akan berlangsung pada bulan September. Dia juga menambahkan bahwa untuk mengisi posisi hakim ad hoc akan diambil dari mereka yang dinominasikan menjadi anggota Komnas HAM. Jadi mereka yang tidak lulus seleksi menjadi anggota Komnas HAM diprioritaskan menjadi hakim ad hoc. Tetapi berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dan juga berdasarkan keterangan teman-teman, sangat sulit untuk melihat bahwa pada bulan September ini, pengadilan ad hoc akan digelar. Karena apa? Pertama Keppres tentang Pengadilan Ad Hoc sampai sekarang belum direvisi. Karena Gus Dur belum melakukan revisi, jadi harus menunggu dari Megawati. Kemudian kedua pihak Kejaksaan Agung sendiri walau pun sudah memperlihatkan berkas, tapi belum mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara, yang ketiga, seperti kita tahu, bahwa sampai sekarang ini, pihak Mahkamah Agung sangat kesulitan untuk mendapatkan individu-individu yang akan menjadi hakim ad hoc. Jadi dari sudut itu saya ragu bahwa pada bulan September pengadilan HAM Ad Hoc Timtim akan bisa digelar. Radio Nederland [RN]: Anda bisa jelaskan lebih lanjut, sebenarnya mengapa Keppresnya itu harus direvisi? BTN: Karena Keppres yang kemarin itu tidak jelas menyebutkan locus dan tempus delicti, jadi tempat dan waktu kejadian atau perkara yang akan digelar. Padahal ini sangat vital untuk penyusunan sebuah perkara. Jadi Keppes kemarin yang diberikan hanya secara umum bahwa Keppres itu mengatakan membentuk Pengadilan Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Apalagi kemudian ada kesalahan fatal, di situ dikatakan bahwa tempus delictinya adlah perkara-perkara yang terjadi pasca jajak pendapat. Nah ini kan sempat mendapat kritikan keras, ya. Karena itulah kemudian Departemen Kehakiman dan pihak Kejaksaan serta Mahkamah Agung sedang menyusun sebuah rancangan keppres baru yang akan diajukan kepada presiden, supaya mengeluarkan Keppres baru yang merevisi keppres sebelumnya. Tapi sekarang kan ada satu peralihan politik ya di Indonesia. Kita sendiri belum tahu sampai sejauh mana komitmen pemerintahan Megawati terhadap kasus-kasus berat pelanggaran ham di masa lampau. RN: Anda mengatakan locus dan tempus delictinya harus jelas, mengapa begitu? BTN: Jadi, dalam segi hukum memang tidak bisa dikatakan bahwa hanya kejadian kasus di Timor Timur. Karena kemudian harus menjadi jelas misalnya di daerah mana, tanggal berapa dan siapa korbannya. Itu memang untuk memenuhi persyaratan teknis hukum ya. Kalau hanya mengatakan pelanggaran ham berat di Timor Timur itu sangat umum dan tidak terinci. Ini memang kesulitan dalam soal bahasa hukum ya. RN: Masalahnya kan kalau secara internasional, di mana pun pelanggaran hak-hak asasi manusianya, itu tetap bisa diadili. Seperti misalnya yang terakhir ini di Belgia diadili orang-orang yang didakwa melanggar hak-hak asasi manusia di Rwanda. Jadi, terjadinya di Rwanda tetapi diadilinya di Belgia. Dengan begitu masalah locus delicti secara hukum internasional kalau itu untuk masalah pelanggaran berat hak-hak asasi manusia, sudah menjadi masalah lagi. BTN: Ya, tetapi problemnya adalah bahwa walau pun sudah ada pengadilan ham ad hoc, tetapi kemudian perangkat-perangkat hukum yang digunakan tetap mengacu kepada KUHP, hukum kriminal Indonesia, kan? Jadi memang menjadi problematik, sampai sekarang ini. Sampai sejauh ini memang kita melihat bahwa apa yang menjadi strategi pemerintah untuk mengadili kasus ham berat adalah bersifat mega patolistik, ya. RN: Lalu anda juga meragukan komitmen Presiden Megawati dalam hal pengadilan para pelanggar pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. BTN: Ini memang masih hipotetis ya. Tetapi melihat bahwa Megawati naik karena didukung oleh TNI dan Polri, didukung oleh militer. Dan di lain pihak misalnya sampai sekarang PDIP, Partainya Megawati tetap melegitimasi DPC atau Dewan Pimpinan Cabang PDIP Timor Timur. Jadi ketika ada rapat kerja nasional dua minggu yang lalu, tetap ada perwakilan dari DPC PDIP Timor Timur. Inikan kontradiksi, bahwa Indonesia secara resmi telah mencabut Tap MPR yang mengakui bahwa Timor Timur adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. RN: Jadi dengan demikian, memang nampaknya bagi Megawati Timor Timur ini masih tetap menjadi wilayah Republik Indonesia? BTN: Kalau melihat debat-debat yang dilakukan oleh anggota parlemen dari PDI-P, selama Komisi I dan Komisi II DPR, memang ada semacam asumsi tersembunyi bahwa mereka menganggap Timor Timur itu masih tetap bagian Indonesia, atau kedua mereka mengatakan bahwa Timor Timur tidak akan bisa menjadi suatu negeri yang independen dan pasti akan diliputi oleh konflik politik dan pada saatnya mungkin secara terpaksa harus menghubungi kembali Indonesia. Ya itu kalau kita mengikuti debat-debat di parlemen. RN: Anda juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung belum mengajukan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut anda siapa sebenarnya terdakwa yang sudah ada berkasnya? BTN: Kejaksaa Agung telah mempersiapkan tujuh berkas untuk 12 tersangka. Dan itu beberapa pemimpin milisi dan sejumlah perwira TNI. Tapi di luar nama-nama masyhur seperti Wiranto, Zacky Anwar Makarim, dan lainnya. Demikian juga tidak termasuk nama Eurico Guterres. Sementara ada tiga nama lagi, tiga pemimpin milisi, yang menurut keterangan pihak Kejaksaan Agung, sampai berkas itu selesai disusun, tiga pemimpin itu belum sempat mereka mintai keterangannya. Yang salah satu namamya adalah Eusebio Manek. Ini memang juga menjadi pertanyaan besar kita, apakah betul-betul serius tidak pihak Kejaksaan Agung dalam mempersiapkan perkara ini. Memang ada alasan tersendiri dari pihak Kejaksaan Agung, kenapa sampai sekarang mereka belum mengajukan berkas itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena berdasarkan UU Peradilan HAM nomor 26 tahun 2000, kalau satu berkas dimajukan ke pengadilan, dalam waktu secepat-cepatnya tiga bulan perkara itu harus disidangkan. Kalau tidak perkara itu gugur, atau batal demi hukum. Itu sebabnya memang pihak Kejaksaan Agung sampai sekarang belum mengajukan berkas itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. RN: Karena memang pengadilannya belum ada begitu yah? BTN: Karena Keppresnya juga belum ada. Keppres yang revisi tersebut. Berarti peradilan HAM ad-hocnya belum bisa dibentuk. RN; Lalu masalah sulit mencari hakim ini, memang Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga mengusulkan untuk menunjuk orang-orang itu, bagaimana menurut anda jalan keluar yang diusulkan oleh hakim agung ini? BTN: Itu yang dikritik oleh banyak pihak. Misalnya Asmara Nababan menyindir, bagaimana mungkin mereka saja tidak lulus menjadi anggota Komnas HAM, kok sekarang kemudian mau dijadikan hakim agung ad-hoc. Kemudian kedua dikritik juga adalah, sejauh mana komitmen mereka selama ini terhadap perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Jadi ini masih banyak juga kritikan-kritikan terhadap usulan Benyamin Mangkudilaga. Kita sendiri pernah secara resmi beraudiensi dengan Pak Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung. Dan dalam pembicaraan itu memang dia juga menjelaskan beberapa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Pertama adalah perekrutan orang. Karena sulit mencari orang yang mempunyai kualitas baik. Dan yang lebih penting lagi menurut dia adalah mereka yang punya pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia dan kaitannya dengan hukum internasional. Ini katanya sangat langka, katanya, di antara mereka yang mempunyai pendidikan hukum di Indonesia. Karena itulah Pak Bagir Manan sempat mengatakan, kalau kemudian mereka berhasil merekrut beberapa calon hakim agung ad-hoc, kemudian hakim agung ini akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti training-training singkat selama tiga bulan. Supaya mereka mempunyai pengetahuan yang handal mengenai hukum internasional dan hak-hak asasi manusia. Nah kalau dari sudut itu saja misalnya, jelas tidak mungkin Pengadilan HAM Ad-Hoc itu digelar pada bulan September. Karena sampai sekarang kan, mereka juga belum mempunyai orang-orang yang bisa menduduki posisi hakim ad-hoc. RN: Tetapi secara umum, pengadilan para pelanggar HAM berat di Timor Timur ini memang perlu dilaksanakan demi citra internasional Indonesia, ya? BTN: Kalau menurut saya, saya selalu mengatakan, memang seharusnya ini menjadi kewajiban Indonesia untuk secara serius menunjukkan kepada dunia internasional, untuk menggelar pengadilan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran kejahatan HAM berat di Indonesia pada masa lalu. Dan bukan hanya untuk itu saja, tetapi juga untuk ke dalam. Dalam rangka menyusun sebuah proses konsolidasi demokrasi. Supaya memperkuat struktur hukum dan juga memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Itu selalu menjadi pandangan kita. RN: Tapi menurut anda bagimana ini harapannya di bawah Megawati? Apakah Megawati akan mementingkan hal ini juga? BTN: Saya pikir hal ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintahan Megawati. Walaupun sekarang pemerintah Megawati belum menyusun kabinet, tetapi berdasarkan pengamatan dan juga mengikuti statement-statement yang diberikan oleh Presiden Megawati, saya ragu bahwa dia punya komitmen terhadap hal itu. Buktinya saja misalnya Kasus 27 Juli, waktu tonggak bagi kenaikan dia dalam politik Indonesia, sampai sekarang pun, dia tidak pernah secara serius menyelesaikan kasus ini secara hukum. Demikian Bonar Tigor Naipospos, aktivis LSM Solidamor di Jakarta. * PEMERINTAH BUSH AKAN SEGERA MENGUNDANG MEGAWATI DALAM KUNJUNGAN KENEGARAAN KE AMERIKA SERIKAT Mantan Presiden Abdurrahan Wahid kemarin tiba kembali di Jakarta setelah pemeriksaan kesehatan di Baltimore, Amerika Serikat. Pada saat bersamaan, tanpa pengumuman resmi, pemerintah George Bush tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk merapatkan hubungan dengan pemerintah baru di Jakarta. Antara lain, menyiapkan undangan untuk kunjungan kenegaraan Presiden Megawati ke Amerika Serikat dalam waktu dekat. Inilah langkah yang sangat istimewa. Sebab menurut tata krama diplomatik, setelah kunjungan kenegaraan Gus Dur kepada Clinton, kini sebenarnya giliran Presiden Bushlah yang bertandang ke Jakarta. Lebih jauh laporan rekan Aboeprijadi Santoso dari Washington. Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid kembali tepat pada waktunya. Pemeriksaan kesehatannya berakhir dengan hasil yang baik dan Gus Dur pulang dengan semangat baru untuk terjun ke masyarakat. "Kembali ke Ciganjur, ibukota demokrasi," kata kyai pertama yang eks presiden ini. Gus Dur akan segera mendirikan Yayasan Manusia Merdeka yang tugasnya mencatat pelanggaran hak-hak asasi manusia, namun bukan untuk menuding para pelakunya, melainkan untuk mengangkat kejahatan seperti itu ke tengah publik. Dengan begitu yayasan baru Gus Dur itu, tidak akan menjadi sebuah lembaga hak-hak asasi manusia, tapi menjadi mercu suar moral, dengan sang kyai Ciganjur sebagai sang begawannya. Yang menarik, meski pun nama yayasan ini diilhami oleh istilah Kelompok Anak Merdeka, yang menyambut Gus Dur keluar dari istana dua mingu lalu, namun nama Yayasan Manusia Merdeka sama sekali tidak mengacu ke Indonesia. Dengan nama yayasan yang berbau universal itu, Gus Dur akan terjun ke kancah dunia, membawa reputasi humanisme dan toleransinya. Salah satu persiapannya termasuk berkunjung ke Institute of Islamic Thoughts di Washington sesaat sebelum pulang, dan bertemu dengan sejumlah budayawan dan pemuka agama lain. Singkatnya, meski pun mengaku siap terjun pemilu 2004 seperti dikatakannya kepada harian Washington Post kemarin, tetapi kenyataannya Gus Dur telah siap meninggalkan kancah politik praktis, termasuk meninggalkan partainya, PKB. Bagi Gedung Putih, saat kepulangannya, dari Baltimore menuju "Republik Ciganjur" itu tepat pula bagi Gedung Putih. Soalnya pemerintah Bush tak akan menyia-nyiakan waktu untuk segera merangkul pemerintahan baru di bawah Megawati. Untuk itu, sejumlah langah telah disiapkan, yaitu, pertama, Presiden Megawati Soekarnoputri akan segera diundang untuk kunjungan kenegaraan ke Amerika. Kedua, Panglima Amerika untuk Pasifik Laksamana Blair akan segera melawat ke Jakarta untuk bertemu degnan menhan baru dan pimpinan TNI. Dan ketiga, Amerika segera menyiapkan bantuan ekonomi dan pendekatan politik baru ke Asia, khususnya ke Indonesia. Demikian ungkap sejumlah sumber di New York dan Washington kepada Radio Nederland. Maka, berbeda dengan di zaman Reagan sampai Clinton, Amerika Serikat di bawah Bush yunior ini tampaknya menyiapkan sebuah postur pro-aktif terhadap Indonesia. Dengan telah kembalinya Gus Dur, maka Amerika dapat menyiapkan langkah-langkah baru tanpa mempermalukan pendahulu Megawati itu. Deputi Menteri Pertahanan Amerika, Paul Wolfowitz belakangan sibuk sekali, terutama pada hari-hari dekritnya Gus Dur dan Sidang Istimewa MPR yang lalu. Ketika itu lampu-lampu kantor Departemen Pertahanan Pentagon dan Kementerian Luar Negeri State Department di Washington menyala terus sampai pagi. Sebelumnya Mnteri Luar Negeri Colin Powell ketika di Afrika sudah mengisyaratkan perlu waspada dengan transisi kekuasaan di Indonesia. Gus Dur sendiri juga menyadari kasak kusuk Amerika, karena ketika di Baltimore, dia ditemui oleh Wakil Menteri Pertahanan Amerika Paul Wolfowitz yang meminta agar Gus Dur tidak usah melakukan oposisi terhadap pemerintahan Megawati. Namun Gus Dur menjawab, selama pemerintahan Mega demokratis, dia tak akan berkonfrontasi. Permintaan Wolfowitz itu, adalah sikap yang sombong sekali, komentar Sidney Jones, direktur Asia lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch di New York. Gus Dur mau pun Sidney Jones juga mencatat, motor semangat baru Amerika untuk merangkul Indonesia ini terutama datang dari Kepala Bagian Asia dari National Security Council, Dewan Keamanan Nasional, yaitu Karen Brooke, seorang pakar muda, sekitar awal 30an, lulusan Universitas Gadjah Mada yang dekat sekali dengan Megawati. Karen Brooke bintangnya mencuat, dialah yang menjadi narasumber bagi Ketua Dewan Keamanan Nasional Condoleezza Rice yang memberi nasehat langsung kepada Presiden Bush. Karen Brooke, orang yang cerdas dan kreatif, ujar Sidney Jones. "Dia adalah goddaughter, putri panutannya Mega," kata Gus Dur kepada Radio Nederland di Baltimore. Maka dua sejoli dengan kedudukan strategis, Paul Wolfowitz dan Karen Brooke, pada prakteknya akan mematangkan politik baru Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dalam rangka itulah Gedung Putih pekan lalu mencoba menunda publikasi dokumen dinas rahasia Amerika CIA tahun 60an, tentang politik Washington yang mengguncang kepempinan Soekarno, ayahnya Megawati, tetapi dokumen telah bocor masuk internet salah satu universitas Amerika. Sementara itu pimpinan TNI khususnya AURI tampaknya juga menyadari momentum baru Amerika itu dan mencoba menekan Washington dengan memesan 30an pesawat tempur Rusia seharga 90an juta dolar. Dengan tekanan itu diharapkan pemerintah Amerika dapat membujuk Congres agar mengubah UU Leahy yang membatasi kerjasama militer dan perdagangan senjata Amerika kepada Indonesia. Padahal, kalau Amerika di bawah Bush benar-benar mau membantu demokrasi dan penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia justru hubungan Amerika dan TNI itulah yang harus dijaga agar dapat menjadi alat penekan. Walhasil, apabila haluan baru Washington terhadap Jakarta di bawah Paul Wolfowitz dan Karen Brooke yaitu memulihkan hubungan Amerika dan TNI, maka boleh jadi semua itu akan menghadapi tekanan balik dari dalam Congres yang Senatnya dikuasai oleh Partai Demokrat. Semua itu akan lebih jelas nanti apabila Presiden Bush kembali ke Gedung Putih selepas cuti selama sebulan. Sementara itu, selama sebulan ini Megawati Soekarnoputi, dengan kabinet barunya nanti, dan Gus Dur dengan, "republik" barunya di Ciganjur, dapat bersaing untuk merebut angin publik. Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Washington. * TEROR MENANTANG PARA PENEGAK HUKUM Pembacaan riwayat hidup pada pemakaman Syafiuddin Syafiuddin Kartasasmita, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Tindak Pidana Umum. Sepekan lalu hakim agung itu tewas mengenaskan setelah tiga peluru yang disarangkan oleh sekelompok orang tak dikenal merobek-robek tubuhnya. Tragedi itu terjadi saat Syafiuddin dalam perjalanan menuju ke kantornya gedung Mahkamah Agung. Tak banyak yang mengenal sosok pendiam Syafiuddin. Namun di kalangan mafia peradilan yang banyak terdapat di Mahkamah Agung, namanya cukup ditakuti. Ia dikenal sebagai orang yang tegas dan tidak mudah temakan suap. Sederet kasus penting berada di tangannya. Di antaranya kasus Tommy Soeharto dalam perkara tukar guling tanah Bulog NULL Goro, kasus korupsi dana reboisasi raja hutan Bob Hasan dan Skandal Bank Bali yang melibatkan pengusaha Joko S Tjandra. Salah satu rekan Syafiuddin, Hakim Agung Sunu Wahadi mengungkapkan almarhum pernah menolak upaya suap Bob Hasan. Sunu Wahadi: Pernah kita bicara, "Saya ditawari 20 milyar." Ngomong gitu aja. Nah kita nggak tahu dari siapa? Pokoknya ditawari gitu aja. Kasus apa? Bob Hasan. Tapi sudah dihukum memang. Tapi kita nggak tanya dari siapa. Waktu ditawari kan sebelum putusan. Kalau nggak salah waktu ditawari sebelum dan sesudah putusan. Tapi ditolak. Dia kan boleh dikata orang yang susah dihubungi. Kepolisian Jakarta menduga pembunuhan terhadap Syafiuddin berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya. Dari keterangan sekitar 20 orang saksi, polisi untuk sementara menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan terkait dengan sebuah jaringan. Berikut Kepala Penyidik Kepolisian Jakarta Adang Rochjana. Adang Rochjana: Kalau melihat modus operandinya bahwa yang bersangkutan itu tidak ada itikad untuk merampok, mengambil barang dan sebagainya. Kelihatannya sarannya untuk mengambil nyawa. Jadi mungkin musuh almarhum ini apakah itu sakit hati apakah itu ada dendam tidak menutup kemungkinan juga orang yang dibayar. Kita coba pilah dan pilih kasus yang ditangani beliau. Apakah mungkin ada orang-orang yang patut dicurigai. Sementara itu kita sedang selidiki. Siapa otak dibalik pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin masih belum ditemukan. Namun yang jelas, penelitian laboratorium polisi menyebutkan peluru yang membunuh almarhum buatan industri senjata TNI Angkatan Darat Pindad. Belum usai keterkejutan masyarakat atas tragedi Syafiuddin, muncul lagi teror yang melanda aparat hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Antashari Azhar menyatakan salah seorang putrinya menerima ancaman pembunuhan melalui telepon. Si penelpon juga menyebut-nyebut peristiwa terbunuhnya Syafiuddin. Antasari Azhar: Yang menerima telepon itu putri tertua saya, baru lulus SMA. Jadi sedikit banyak ada pengaruh. Paling tidak mendengar suara telepon berdering sudah jadi takut. Takut apakah seperti itu lagi. Hanya itu. Dan sudah kami suami istri berusaha menenangkan dia dan memberi pengertian bahwa ini risiko pekerjaan orang tuanya. Selain menelepon ke rumah, sang peneror juga menghubungi kantor Antasari. Telepon ancaman itu diterima salah satu staf kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Antasari adalah jaksa yang melaksanakan hukuman atas vonis kasasi Tommy Soeharto. Namun Antasari tidak buru-buru menuduh Tommy sebagai dalang dibalik teror ini. Ia menyerahkan kasus teror ini kepada polisi. Juru bicara kepolisian Jakarta Anton Bachrul Alam menyatakan pihaknya telah menyiapkan tim pengamanan khusus untuk para hakim dan jaksa yang sedang diteror. Anton Bachrul Alam: Pengamanan bisa terbuka dan tertutup. Terbuka mereka berpakaian dinas. Tertutup mereka berpakain preman yang seolah-olah bukan petugas. Mereka bisa mengawal dengan kendaraan roda dua untuk yang berpakaian preman. Tapi juga bisa memakai pengawalan khusus pakaian dinas dengan memakai kendaraan dinas. Anton menyatakan kepolisian tidak bisa bertindak proaktif dan harus menunggu permintaan pengawalan dari yang bersangkutan. Teror demi teror terus menimpa para petugas hukum. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyatakan kejadian ini harus menjadi tantangan para penegak hukum. Sekaligus ujian bagi pemerintahan baru Megawati Soekarnoputri. Todung Mulya Lubis: Ini adalah contoh dari teror yang bisa membunuh siapa pun yang bersikap tegas secara produktif. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya adalah pundak pemberantasan korupsi yang dibebankan kepada pemerintahan Megawati sekarang ini akan semakin keras. Sebab mafia dan organized crime yang betul betul tidak sudi korupsi itu diberantas sangat kuat. Nah ini Cuma warning aja. Sebenarnya, masyarakat luas pun belakangan merasakan makin mahalnya harga keamanan sementara nyawa manusia menjadi semakin murah. Buktinya berbagai teror ledakan bom semakin sering terjadi belakangan ini. Apakah teror ini juga merupakan ulah para pelaku kejahatan ekonomi mau pun kemanusiaan yang tidak ingin hukum ditegakkan? Tentunya dibutuhkan aparat keamanan yang profesional dan pemerintahan yang bersih dan efektif untuk melindungi rakyatnya dari teror. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum * GUS DUR PULANG DAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MULAI KELIHATAN Mantan Presiden Abdurrahman Wahid sudah kembali di Indonesia. Begitu tiba di Jakarta, ia segera mengikuti sholat Jum'at di Mesjid Ciganjur lalu berpidato di Tugu Proklamasi. Gus Dur yang nampak sangat rileks itu langsung berbicara mengenai demokrasi dan rencananya untuk mendirikan yayasan yang akan memperjuangkan HAM. Masyarakat yang dilanggar hak-hak azasinya dimintanya agar melaporkan ke yayasan itu dan ia akan memperjuangkan hak-hak mereka itu. Dan memang segera nampak pelbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di bawah kepemimpinan Megawati. Maka banyak kalangan bertanya-tanya benarkah kehadiran Gus Dur akan merupakan ancaman bagi Megawati? Kalau memang demikian seberapa besar ancaman yang bisa disebabkan oleh Gus Dur itu? Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Jika sebelumnya ada Habibie Centre, kini ada semacam yayasan Gus Dur. Bedanya tentu jika Habibie langsung bersembunyi di luar negeri, Gus Dur kembali ke Indonesia dan bersiap-siap untuk menang pada pemilu mendatang. Kalau pun ia tidak bisa ikut dicalonkan karena hambatan fisiknya, maka ia akan mempersiapkan calon Presidennya. Berbeda dengan Soeharto dan Habibie yang berusaha keras menunjukkan tidak menentang presiden baru, Gus Dur dengan kehadirannya di depan massa mahasiswa dan LSM pro-reformasi ingin menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya kalah. Tetapi pradigma Ciganjurnya belum hilang. Ia nampaknya belum mau bentrok langsung dengan pihak penguasa. Ketika terjadi peristiwa Trisakti dan Semangggi, Gus Dur bersama Megawati saat itu pun tidak langsung mau berkonfrontasi dengan Soeharto mau pun Habibie. Sekarang ini pun para aktivis sisa-sisa peluru Orde Baru tidak bisa berharap banyak dari "jenderal" kalah pertempuran ini. Tetapi mereka bersama Gus Dur yakin bahwa "perang" itu belum selesai. Suatu pertempuran baru menghadapi Mega dan Orde Baru sedang dipersiapkan. Tokoh-tokoh muda yang hadir ini umumnya merasa lebih cocok dengan suasana sekarang. Semasa Gus Dur berkuasa mereka memang merasa gelisah karena hanya bertugas mempertahankan gawang. Tetapi sekarang ini seperti dikatakan seorang aktivis, kita merasa kembali ke habitat kita. Beroposisi secara keras. Selama belasan tahun hanya itu yang kita ketahui. Memperjuangkan demokrasi melawan tirani, melawan Orde Baru, melawan Golkar dan militer. Sebagaimana dikatakan Gus Dur demokrasi yang sudah dirintis kini mulai dipreteli. Gus Dur sudah mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan perjuangan yang panjang. Mantan Presiden itu juga mensinyalir saat-saat ini ada orang-orang yang ditahan. Dan pers mulai dikebiri. Sekarang kebebasan pers sedikit demi sedikit diambil lagi, katanya. Maka kita harus terus berjuang, tegas Gus Dur. Bagi Gus Dur dan aktivis-aktivis yang berada di Tugu Proklamasi hari ini suasana seperti ikan-ikan yang kembali ke air. Mereka tinggal menunggu pemicu baru, yaitu tindakan kekerasan dari pemerintah. LSM-LSM yang selama pemerintahan Soeharto banyak mengurusi para tapol nampaknya harus bersiap-siap kembali melayani orang-orang yang ditahan karena tindakan politik. Di Bandung masih ada 20 puluh aktivis yang ditahan. Di Jakarta pun sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM yang ditahan. Perwakilan SIRA Jakarta pun ditahan. Di Jawa Timur orang-orang NU/PKB pun ditahan. Di Aceh, lembaga internasional Henry Dunant Centre mengeluh karena Tengku Muhamad dan lima orang temannya yang ikut dalam perundingan-perundingan antara pemerintah dan GAM ditahan. Megawati baru akan melantik kabinetnya Jumat depan. Tetapi dalam waktu singkat ternyata sudah puluhan orang yang ditahan. Maka jika kondisi ini terus berlangsung sebagaimana diperkirakan para aktivis mahasiswa, dalam waktu yang tidak lama lagi bisa jadi Gus Dur akan memimpin people's power. Setiap langkah salah pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz hanya akan merupakan amunisi bagi oposisi di luar parlemen yang akan berpusat di Ciganjur itu. "Bahan peledak" itu cukup banyak. Seperti dinyatakan mahasiswa tadi: "Ada 165 juta rakyat miskin. Dua juta bayi kurang gizi. 1,2 juta pengungsi. 28 juta penganggur. Dan jangan lupa, utang pemerintah dan swasta berjumlah sekitar 200 milyar dolar. Sedangkan Amerika lewat IMF hanya bisa memberikan 400 juta dolar saja." Mencari aktivis dan demonstran yang radikal di kalangan muda saat ini tidak susah. Ada 140.000 mahasiswa putus kuliah. Dan 400 ribu pelajar putus sekolah. Sudah bermilyar dolar yang diberikan IMF sejak Soeharto jatuh tetapi bencana ekonomi belum bisa ditanggulangi. Maka kalau Gus Dur nampak santai-santai saja, barangkali dia sendiri dalam hatinya sudah senang terbebas dari permasalahan-permasalahan besar yang sebelumnya tidak mampu ia atasi. Sekarang ini ia merasa cukup dengan mengumumkan akan membentuk Clearing House yaitu Yayasan Manusia Merdeka. "Semua yang merasa hak azasinya dilanggar pemerintah sekarang lapor kepada saya," ujarnya. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
