--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 03 Agustus 2001 14:40 UTC ** GUS DUR TIBA KEMBALI DI TANAH AIR ** JUMLAH KORBAN BANJIR DI NIAS MENINGKAT HINGGA 50 ORANG ** TIGA JENDERAL MUSLIM BOSNIA AKAN DISERAHKAN KEPADA TRIBUNAL ** TOPIK FOKUS AKHIR PEKAN: BENARKAH PENGADILAN PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR BISA SEGERA DIGELAR? ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH BUSH AKAN SEGERA MENGUNDANG MEGAWATI DALAM KUNJUNGAN KENEGERAAN KE AMERIKA SERIKAT ** TOPIK GEMA WARTA: TEROR MENANTANG PARA PENEGAK HUKUM ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR PULANG DAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MULAI KELIHATAN * GUS DUR TIBA KEMBALI DI TANAH AIR Mantan Presiden Abdurrahman Wahid tiba kembali di tanah air Jumat ini, setelah berada di Amerika Serikat selama delapan hari. Wahid berobat di sebuah rumah sakit di Baltimore. Di bandara Soekarno-Hatta, Gus Dur disambut sekitar 70 orang pendukungnya. Sementara itu di kediaman Presiden Megawati Soekarnoputri dilangsungkan pertemuan tertutup dengan semua ketua partai. Tidak diberikan keterangan setelah rapat berakhir. Kemungkinan susunan kabinet baru Megawati-Hamzah Haz akan diumumkan Kamis depan. Jumat ini Presiden Megawati kembali mengangkat Jenderal Suroyo Bimantoro sebagai Kapolri, setelah ia sebelumnya dipecat oleh Wahid, awal Juni lalu. * JUMLAH KORBAN BANJIR DI NIAS MENINGKAT HINGGA 50 ORANG Jumlah korban yang tewas akibat banjir di Pulau Nias Sumatera, Jumat ini diberitakan meningkat menjadi 50 orang. 114 orang lainnya masih belum ditemukan. Jumat pagi ini ditemukan mayat-mayat korban baru di kota terbesar Gunungsitoli. Sementara itu ratusan orang warga yang berhasil menyelamatkan diri saat ini masih berada di wilayah di perbukitan. Dibutuhkan bantuan pangan dan air bersih lebih banyak, agar para pengungsi tidak menderita kelaparan. Pemerintah mengirim kapal marinir berisi pangan dan obat-obatan untuk membantu para korban. * TIGA JEMDERAL MUSLIM BOSNIA AKAN DISERAHKAN KEPADA TRIBUNAL Kamis kemarin, tiga jenderal muslim Bosnia ditangkap dan akan diserahkan kepada Tribunal Yugoslavia. Ketiga perwira dituduh Tribunal melakukan kejahatan perang antara tahun 1993 dan 1994 di Bosnia Tengah. Salah satu di antaranya pernah menjabat sebagai kepala staf rejim militer di Sarajevo sewaktu Perang Bosnia. Untuk kedua kalinya Tribunal Yugoslavia menuduh warga muslim Bosnia melakukan kejahatan perang. Kamis kemarin, Tribunal memvonis Jendral Serbia Bosnia Radislav Krstic, dengan hukuman 46 tahun penjara, karena terbukti terlibat dalam pembunuhan massal di Srebrenica. Untuk pertama kali Tribunal Yugoslavia menjatuhkan hukuman sehubungan dengan pembunuhan massal. Krstic adalah orang Serbia Bosnia pertama yang dijatuhi hukuman karena pembunuhan massal di Srebrenica. Ia menyatakan akan naik banding. * ABU SAYYAF BUNUH LIMA PENDUDUK DI PULAU BASILAN Pemberontak gerakan ekstremis muslim Abu Sayyaf, membunuh lima orang warga Kristen di sebuah desa di Pulau Basilan. Empat diantaranya dipotong kepalanya, sementara korban kelima tewas tidak lama kemudian, akibat luka-lukanya. Selain itu para pembemberontak juga menyandera 16 orang lainnya dari desa tersebut. Serangan ini merupakan balasan atas operasi pengejaran secara intensif yang dilakukan tentara Filipina terhadap anggota Abu sayyaf. Dengan operasi ini diharapkan dapat ditemukan jejak 20 sandera lainnya yang sudah ditahan selama dua bulan oleh Abu Sayyaf. Sementara itu dua kelompok muslim Filipina lainnya, Front Pembebasan Islam Moro dan Front Pembebasan Nasional Moro telah menyetujui sebuah kesepakatan. Kedua gerakan berpisah tahun 1978 untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah Filipina Selatan, dan secara terpisah menandatangani persetujuan perdamaian dengan Pemerintah Manila. * PM MUANGTHAI DIBEBASKAN DARI TUDUHAN PENGGELAPAN PAJAK Perdana Menteri Muangthai Thaksin Shinawatra dibebaskan dari tuduhan penggelapan pajak. Thaksin diajukan ke pengadilan setelah dituduh tidak membayar pajak dari laba konglomerat telekomunikasi miliknya sebesar 223 juta dolar. Ketika sidang dimulai empat tahun lalu, ia masih menjabat sebagai wakil perdana menteri. Pengadilan ibukota Bangkok membebaskannya dari tuduhan karena ia terbukti tidak sengaja tidak melaporkan laba tersebut. * PERU KELUARKAN PERINTAH PENAHANAN INTERNASIONAL UNTUK FUJIMORI Departemen Kehakiman Peru mengeluarkan surat perintah penahanan internasional terhadap mantan Presiden Alberto Fujimori. Hakim Jose Luis Lecaros ingin mengintrograsi Fujimori sehubungan pengunduran dirinya sebagai presiden yang dianggap bertentangan dengan undang-undang Peru. Karena mantan presiden ini tidak hadir sewaktu persidangan, dan tinggal di Jepang setelah meletakkan jabatan, maka hakim memutuskan untuk mengeluarkan surat penahanan. Apakah keputusan ini dapat membawa kembali Fujimori ke Peru masih dipertanyakan. Pemerintah Jepang beberapa kali menekankan tidak akan menyerahkan Fujimori, karena ia masih mempunyai paspor Jepang. Satu-satunya cara untuk menangkap mantan presiden tersebut, apabila ia bepergian ke negara lain. * PERUNDINGAN DI OHRID, MAKEDONIA DILANJUTKAN Di kota Ohrid, Makedonia, dilanjutkan perundingan perdamaian antara pemerintah Makedonia dengan pihak etnis-Albania, setelah beristirahat satu hari. Pada hari kelima perundingan, terutama akan dibicarakan kendala terpenting, susunan kekuatan polisi Makedonia. Pihak etnis-Albania menuntut agar lebih banyak agen polisi keturunan Albania, tetapi pemerintah Skopje menolak hal tersebut. Rabu lalu dicapai kompromi untuk mengakui bahasa Albania sebagai bahasa resmi di wilayah-wilayah tertentu. Walaupun begitu kedua belah pihak masih menuduh satu dan lainnya melanggar persetujuan gencatan senjata. * LEDAKAN BOM DI IBUKOTA LONDON Di London Barat, sekitar Kamis tengah malam waktu setempat meledak sebuah bom mobil. Tujuh orang diberitakan cedera ringan. Ledakan ini terutama menyebabkan kerusakan berat terhadap bangunan-bangunan di wilayah sekeliling. Bom tersebut dipasang di dekat sebuah stasiun metro di tengah pusat pertokoan yang ramai dikunjungi. Pada saat bom meledak, juga terdapat banyak orang di jalan. Polisi London mendapat peringatan lewat telepon, setengah jam sebelum bom meledak. Para pakar menyatakan kelompok sempalan radikal Irlandia Utara, Real IRA, bertanggung jawab atas pemboman tersebut. Serangan terbaru ini dilakukan satu minggu setelah pemerintah Inggris dan Irlandia Utara mengajukan sebuah rancangan perdamaian definitif. Pihak-pihak yang bertikai mendapat waktu satu minggu untuk membicarakannya. * ENAM TEWAS AKIBAT KEBAKARAN HOTEL DI KOREA SELATAN Di kota Chonan Korea Selatan, sedikitnya enam orang tewas akibat kebakaran di sebuah hotel. Menurut televisi Korea Selatan, 27 orang lainnya cedera dan harus dirawat di rumah sakit. Kebakaran ini disebabkan ledakan di mesin pemanas yang terletak di ruangan bawah tanah gedung hotel bertingkat lima ini. Sewaktu kebakaran terjadi, sekitar 70 orang berada di dalam hotel. * DUA TEWAS AKIBAT LEDAKAN GRANAT DI ARNHEM, BELANDA Seorang wanita dan seorang pria tewas di sebuah rumah di kota Arnhem Belanda, setelah sebuah granat tangan yang dilemparkan ke dalam rumah tersebut, meledak. Tiga pria lainnya cedera, satu diantaranya dalam keadaan kritis. Korban yang tewas dan cedera adalah keturunan Suriname dan Antilia. Jumat pagi ini polisi Belanda telah menahan seorang pria berusia 43 tahun, yang dituduh melemparkan granat itu. Rumah tersebut terletak di wilayah perumahan penduduk di Malburgen, Arnhem Selatan, dan dikenal sebagai sarang jual-beli obat bius. Sang tertuduh juga dikenal polisi sebagai salah satu tokoh perdagangan drugs. * BENARKAH PENGADILAN PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR BISA SEGERA DIGELAR? Intro: Hari-hari ini muncul semacam optimisme di kalangan pengamat internasional pada sistem peradilan Indonesia. Itu karena Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga menyatakan bulan September mendatang, berarti bulan depan, sudah bisa digelar sidang pengadilan pelanggar berat hak-hak asasi manusia di Timor Timur. Menurut Benyamin Mangkudilaga karena sudah ada hakim yang bisa diangkat. Tapi berdasarkan optimisme semacam itu? Berikut wawancara dengan Bonar Tigor Naipospos dari LSM Solidamor yang menekuni masalah hak-hak asasi manusia di Timor Timur, ketika wilayah ini masih dipropinsikan oleh Indonesia: Bonar Tigor Naipospos [BTN]: Memang baru-baru ini Benyamin Mangkudilaga kepada pers memberikan keterangan bahwa kemungkinan besar pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur akan berlangsung pada bulan September. Dia juga menambahkan bahwa untuk mengisi posisi hakim ad hoc akan diambil dari mereka yang dinominasikan menjadi anggota Komnas HAM. Jadi mereka yang tidak lulus seleksi menjadi anggota Komnas HAM diprioritaskan menjadi hakim ad hoc. Tetapi berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dan juga berdasarkan keterangan teman-teman, sangat sulit untuk melihat bahwa pada bulan September ini, pengadilan ad hoc akan digelar. Karena apa? Pertama Keppres tentang Pengadilan Ad Hoc sampai sekarang belum direvisi. Karena Gus Dur belum melakukan revisi, jadi harus menunggu dari Megawati. Kemudian kedua pihak Kejaksaan Agung sendiri walau pun sudah memperlihatkan berkas, tapi belum mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara, yang ketiga, seperti kita tahu, bahwa sampai sekarang ini, pihak Mahkamah Agung sangat kesulitan untuk mendapatkan individu-individu yang akan menjadi hakim ad hoc. Jadi dari sudut itu saya ragu bahwa pada bulan September pengadilan HAM Ad Hoc Timtim akan bisa digelar. Radio Nederland [RN]: Anda bisa jelaskan lebih lanjut, sebenarnya mengapa Keppresnya itu harus direvisi? BTN: Karena Keppres yang kemarin itu tidak jelas menyebutkan locus dan tempus delicti, jadi tempat dan waktu kejadian atau perkara yang akan digelar. Padahal ini sangat vital untuk penyusunan sebuah perkara. Jadi Keppes kemarin yang diberikan hanya secara umum bahwa Keppres itu mengatakan membentuk Pengadilan Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Apalagi kemudian ada kesalahan fatal, di situ dikatakan bahwa tempus delictinya adlah perkara-perkara yang terjadi pasca jajak pendapat. Nah ini kan sempat mendapat kritikan keras, ya. Karena itulah kemudian Departemen Kehakiman dan pihak Kejaksaan serta Mahkamah Agung sedang menyusun sebuah rancangan keppres baru yang akan diajukan kepada presiden, supaya mengeluarkan Keppres baru yang merevisi keppres sebelumnya. Tapi sekarang kan ada satu peralihan politik ya di Indonesia. Kita sendiri belum tahu sampai sejauh mana komitmen pemerintahan Megawati terhadap kasus-kasus berat pelanggaran ham di masa lampau. RN: Anda mengatakan locus dan tempus delictinya harus jelas, mengapa begitu? BTN: Jadi, dalam segi hukum memang tidak bisa dikatakan bahwa hanya kejadian kasus di Timor Timur. Karena kemudian harus menjadi jelas misalnya di daerah mana, tanggal berapa dan siapa korbannya. Itu memang untuk memenuhi persyaratan teknis hukum ya. Kalau hanya mengatakan pelanggaran ham berat di Timor Timur itu sangat umum dan tidak terinci. Ini memang kesulitan dalam soal bahasa hukum ya. RN: Masalahnya kan kalau secara internasional, di mana pun pelanggaran hak-hak asasi manusianya, itu tetap bisa diadili. Seperti misalnya yang terakhir ini di Belgia diadili orang-orang yang didakwa melanggar hak-hak asasi manusia di Rwanda. Jadi, terjadinya di Rwanda tetapi diadilinya di Belgia. Dengan begitu masalah locus delicti secara hukum internasional kalau itu untuk masalah pelanggaran berat hak-hak asasi manusia, sudah menjadi masalah lagi. BTN: Ya, tetapi problemnya adalah bahwa walau pun sudah ada pengadilan ham ad hoc, tetapi kemudian perangkat-perangkat hukum yang digunakan tetap mengacu kepada KUHP, hukum kriminal Indonesia, kan? Jadi memang menjadi problematik, sampai sekarang ini. Sampai sejauh ini memang kita melihat bahwa apa yang menjadi strategi pemerintah untuk mengadili kasus ham berat adalah bersifat mega patolistik, ya. RN: Lalu anda juga meragukan komitmen Presiden Megawati dalam hal pengadilan para pelanggar pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. BTN: Ini memang masih hipotetis ya. Tetapi melihat bahwa Megawati naik karena didukung oleh TNI dan Polri, didukung oleh militer. Dan di lain pihak misalnya sampai sekarang PDIP, Partainya Megawati tetap melegitimasi DPC atau Dewan Pimpinan Cabang PDIP Timor Timur. Jadi ketika ada rapat kerja nasional dua minggu yang lalu, tetap ada perwakilan dari DPC PDIP Timor Timur. Inikan kontradiksi, bahwa Indonesia secara resmi telah mencabut Tap MPR yang mengakui bahwa Timor Timur adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. RN: Jadi dengan demikian, memang nampaknya bagi Megawati Timor Timur ini masih tetap menjadi wilayah Republik Indonesia? BTN: Kalau melihat debat-debat yang dilakukan oleh anggota parlemen dari PDI-P, selama Komisi I dan Komisi II DPR, memang ada semacam asumsi tersembunyi bahwa mereka menganggap Timor Timur itu masih tetap bagian Indonesia, atau kedua mereka mengatakan bahwa Timor Timur tidak akan bisa menjadi suatu negeri yang independen dan pasti akan diliputi oleh konflik politik dan pada saatnya mungkin secara terpaksa harus menghubungi kembali Indonesia. Ya itu kalau kita mengikuti debat-debat di parlemen. RN: Anda juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung belum mengajukan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut anda siapa sebenarnya terdakwa yang sudah ada berkasnya? BTN: Kejaksaa Agung telah mempersiapkan tujuh berkas untuk 12 tersangka. Dan itu beberapa pemimpin milisi dan sejumlah perwira TNI. Tapi di luar nama-nama masyhur seperti Wiranto, Zacky Anwar Makarim, dan lainnya. Demikian juga tidak termasuk nama Eurico Guterres. Sementara ada tiga nama lagi, tiga pemimpin milisi, yang menurut keterangan pihak Kejaksaan Agung, sampai berkas itu selesai disusun, tiga pemimpin itu belum sempat mereka mintai keterangannya. Yang salah satu namamya adalah Eusebio Manek. Ini memang juga menjadi pertanyaan besar kita, apakah betul-betul serius tidak pihak Kejaksaan Agung dalam mempersiapkan perkara ini. Memang ada alasan tersendiri dari pihak Kejaksaan Agung, kenapa sampai sekarang mereka belum mengajukan berkas itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena berdasarkan UU Peradilan HAM nomor 26 tahun 2000, kalau satu berkas dimajukan ke pengadilan, dalam waktu secepat-cepatnya tiga bulan perkara itu harus disidangkan. Kalau tidak perkara itu gugur, atau batal demi hukum. Itu sebabnya memang pihak Kejaksaan Agung sampai sekarang belum mengajukan berkas itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. RN: Karena memang pengadilannya belum ada begitu yah? BTN: Karena Keppresnya juga belum ada. Keppres yang revisi tersebut. Berarti peradilan HAM ad-hocnya belum bisa dibentuk. RN; Lalu masalah sulit mencari hakim ini, memang Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga mengusulkan untuk menunjuk orang-orang itu, bagaimana menurut anda jalan keluar yang diusulkan oleh hakim agung ini? BTN: Itu yang dikritik oleh banyak pihak. Misalnya Asmara Nababan menyindir, bagaimana mungkin mereka saja tidak lulus menjadi anggota Komnas HAM, kok sekarang kemudian mau dijadikan hakim agung ad-hoc. Kemudian kedua dikritik juga adalah, sejauh mana komitmen mereka selama ini terhadap perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Jadi ini masih banyak juga kritikan-kritikan terhadap usulan Benyamin Mangkudilaga. Kita sendiri pernah secara resmi beraudiensi dengan Pak Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung. Dan dalam pembicaraan itu memang dia juga menjelaskan beberapa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Pertama adalah perekrutan orang. Karena sulit mencari orang yang mempunyai kualitas baik. Dan yang lebih penting lagi menurut dia adalah mereka yang punya pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia dan kaitannya dengan hukum internasional. Ini katanya sangat langka, katanya, di antara mereka yang mempunyai pendidikan hukum di Indonesia. Karena itulah Pak Bagir Manan sempat mengatakan, kalau kemudian mereka berhasil merekrut beberapa calon hakim agung ad-hoc, kemudian hakim agung ini akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti training-training singkat selama tiga bulan. Supaya mereka mempunyai pengetahuan yang handal mengenai hukum internasional dan hak-hak asasi manusia. Nah kalau dari sudut itu saja misalnya, jelas tidak mungkin Pengadilan HAM Ad-Hoc itu digelar pada bulan September. Karena sampai sekarang kan, mereka juga belum mempunyai orang-orang yang bisa menduduki posisi hakim ad-hoc. RN: Tetapi secara umum, pengadilan para pelanggar HAM berat di Timor Timur ini memang perlu dilaksanakan demi citra internasional Indonesia, ya? BTN: Kalau menurut saya, saya selalu mengatakan, memang seharusnya ini menjadi kewajiban Indonesia untuk secara serius menunjukkan kepada dunia internasional, untuk menggelar pengadilan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran kejahatan HAM berat di Indonesia pada masa lalu. Dan bukan hanya untuk itu saja, tetapi juga untuk ke dalam. Dalam rangka menyusun sebuah proses konsolidasi demokrasi. Supaya memperkuat struktur hukum dan juga memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Itu selalu menjadi pandangan kita. RN: Tapi menurut anda bagimana ini harapannya di bawah Megawati? Apakah Megawati akan mementingkan hal ini juga? BTN: Saya pikir hal ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintahan Megawati. Walaupun sekarang pemerintah Megawati belum menyusun kabinet, tetapi berdasarkan pengamatan dan juga mengikuti statement-statement yang diberikan oleh Presiden Megawati, saya ragu bahwa dia punya komitmen terhadap hal itu. Buktinya saja misalnya Kasus 27 Juli, waktu tonggak bagi kenaikan dia dalam politik Indonesia, sampai sekarang pun, dia tidak pernah secara serius menyelesaikan kasus ini secara hukum. Demikian Bonar Tigor Naipospos, aktivis LSM Solidamor di Jakarta. * PEMERINTAH BUSH AKAN SEGERA MENGUNDANG MEGAWATI DALAM KUNJUNGAN KENEGARAAN KE AMERIKA SERIKAT Mantan Presiden Abdurrahan Wahid kemarin tiba kembali di Jakarta setelah pemeriksaan kesehatan di Baltimore, Amerika Serikat. Pada saat bersamaan, tanpa pengumuman resmi, pemerintah George Bush tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk merapatkan hubungan dengan pemerintah baru di Jakarta. Antara lain, menyiapkan undangan untuk kunjungan kenegaraan Presiden Megawati ke Amerika Serikat dalam waktu dekat. Inilah langkah yang sangat istimewa. Sebab menurut tata krama diplomatik, setelah kunjungan kenegaraan Gus Dur kepada Clinton, kini sebenarnya giliran Presiden Bushlah yang bertandang ke Jakarta. Lebih jauh laporan rekan Aboeprijadi Santoso dari Washington. Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid kembali tepat pada waktunya. Pemeriksaan kesehatannya berakhir dengan hasil yang baik dan Gus Dur pulang dengan semangat baru untuk terjun ke masyarakat. "Kembali ke Ciganjur, ibukota demokrasi," kata kyai pertama yang eks presiden ini. Gus Dur akan segera mendirikan Yayasan Manusia Merdeka yang tugasnya mencatat pelanggaran hak-hak asasi manusia, namun bukan untuk menuding para pelakunya, melainkan untuk mengangkat kejahatan seperti itu ke tengah publik. Dengan begitu yayasan baru Gus Dur itu, tidak akan menjadi sebuah lembaga hak-hak asasi manusia, tapi menjadi mercu suar moral, dengan sang kyai Ciganjur sebagai sang begawannya. Yang menarik, meski pun nama yayasan ini diilhami oleh istilah Kelompok Anak Merdeka, yang menyambut Gus Dur keluar dari istana dua mingu lalu, namun nama Yayasan Manusia Merdeka sama sekali tidak mengacu ke Indonesia. Dengan nama yayasan yang berbau universal itu, Gus Dur akan terjun ke kancah dunia, membawa reputasi humanisme dan toleransinya. Salah satu persiapannya termasuk berkunjung ke Institute of Islamic Thoughts di Washington sesaat sebelum pulang, dan bertemu dengan sejumlah budayawan dan pemuka agama lain. Singkatnya, meski pun mengaku siap terjun pemilu 2004 seperti dikatakannya kepada harian Washington Post kemarin, tetapi kenyataannya Gus Dur telah siap meninggalkan kancah politik praktis, termasuk meninggalkan partainya, PKB. Bagi Gedung Putih, saat kepulangannya, dari Baltimore menuju "Republik Ciganjur" itu tepat pula bagi Gedung Putih. Soalnya pemerintah Bush tak akan menyia-nyiakan waktu untuk segera merangkul pemerintahan baru di bawah Megawati. Untuk itu, sejumlah langah telah disiapkan, yaitu, pertama, Presiden Megawati Soekarnoputri akan segera diundang untuk kunjungan kenegaraan ke Amerika. Kedua, Panglima Amerika untuk Pasifik Laksamana Blair akan segera melawat ke Jakarta untuk bertemu degnan menhan baru dan pimpinan TNI. Dan ketiga, Amerika segera menyiapkan bantuan ekonomi dan pendekatan politik baru ke Asia, khususnya ke Indonesia. Demikian ungkap sejumlah sumber di New York dan Washington kepada Radio Nederland. Maka, berbeda dengan di zaman Reagan sampai Clinton, Amerika Serikat di bawah Bush yunior ini tampaknya menyiapkan sebuah postur pro-aktif terhadap Indonesia. Dengan telah kembalinya Gus Dur, maka Amerika dapat menyiapkan langkah-langkah baru tanpa mempermalukan pendahulu Megawati itu. Deputi Menteri Pertahanan Amerika, Paul Wolfowitz belakangan sibuk sekali, terutama pada hari-hari dekritnya Gus Dur dan Sidang Istimewa MPR yang lalu. Ketika itu lampu-lampu kantor Departemen Pertahanan Pentagon dan Kementerian Luar Negeri State Department di Washington menyala terus sampai pagi. Sebelumnya Mnteri Luar Negeri Colin Powell ketika di Afrika sudah mengisyaratkan perlu waspada dengan transisi kekuasaan di Indonesia. Gus Dur sendiri juga menyadari kasak kusuk Amerika, karena ketika di Baltimore, dia ditemui oleh Wakil Menteri Pertahanan Amerika Paul Wolfowitz yang meminta agar Gus Dur tidak usah melakukan oposisi terhadap pemerintahan Megawati. Namun Gus Dur menjawab, selama pemerintahan Mega demokratis, dia tak akan berkonfrontasi. Permintaan Wolfowitz itu, adalah sikap yang sombong sekali, komentar Sidney Jones, direktur Asia lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch di New York. Gus Dur mau pun Sidney Jones juga mencatat, motor semangat baru Amerika untuk merangkul Indonesia ini terutama datang dari Kepala Bagian Asia dari National Security Council, Dewan Keamanan Nasional, yaitu Karen Brooke, seorang pakar muda, sekitar awal 30an, lulusan Universitas Gadjah Mada yang dekat sekali dengan Megawati. Karen Brooke bintangnya mencuat, dialah yang menjadi narasumber bagi Ketua Dewan Keamanan Nasional Condoleezza Rice yang memberi nasehat langsung kepada Presiden Bush. Karen Brooke, orang yang cerdas dan kreatif, ujar Sidney Jones. "Dia adalah goddaughter, putri panutannya Mega," kata Gus Dur kepada Radio Nederland di Baltimore. Maka dua sejoli dengan kedudukan strategis, Paul Wolfowitz dan Karen Brooke, pada prakteknya akan mematangkan politik baru Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dalam rangka itulah Gedung Putih pekan lalu mencoba menunda publikasi dokumen dinas rahasia Amerika CIA tahun 60an, tentang politik Washington yang mengguncang kepempinan Soekarno, ayahnya Megawati, tetapi dokumen telah bocor masuk internet salah satu universitas Amerika. Sementara itu pimpinan TNI khususnya AURI tampaknya juga menyadari momentum baru Amerika itu dan mencoba menekan Washington dengan memesan 30an pesawat tempur Rusia seharga 90an juta dolar. Dengan tekanan itu diharapkan pemerintah Amerika dapat membujuk Congres agar mengubah UU Leahy yang membatasi kerjasama militer dan perdagangan senjata Amerika kepada Indonesia. Padahal, kalau Amerika di bawah Bush benar-benar mau membantu demokrasi dan penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia justru hubungan Amerika dan TNI itulah yang harus dijaga agar dapat menjadi alat penekan. Walhasil, apabila haluan baru Washington terhadap Jakarta di bawah Paul Wolfowitz dan Karen Brooke yaitu memulihkan hubungan Amerika dan TNI, maka boleh jadi semua itu akan menghadapi tekanan balik dari dalam Congres yang Senatnya dikuasai oleh Partai Demokrat. Semua itu akan lebih jelas nanti apabila Presiden Bush kembali ke Gedung Putih selepas cuti selama sebulan. Sementara itu, selama sebulan ini Megawati Soekarnoputi, dengan kabinet barunya nanti, dan Gus Dur dengan, "republik" barunya di Ciganjur, dapat bersaing untuk merebut angin publik. Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Washington. * TEROR MENANTANG PARA PENEGAK HUKUM Pembacaan riwayat hidup pada pemakaman Syafiuddin Syafiuddin Kartasasmita, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Tindak Pidana Umum. Sepekan lalu hakim agung itu tewas mengenaskan setelah tiga peluru yang disarangkan oleh sekelompok orang tak dikenal merobek-robek tubuhnya. Tragedi itu terjadi saat Syafiuddin dalam perjalanan menuju ke kantornya gedung Mahkamah Agung. Tak banyak yang mengenal sosok pendiam Syafiuddin. Namun di kalangan mafia peradilan yang banyak terdapat di Mahkamah Agung, namanya cukup ditakuti. Ia dikenal sebagai orang yang tegas dan tidak mudah temakan suap. Sederet kasus penting berada di tangannya. Di antaranya kasus Tommy Soeharto dalam perkara tukar guling tanah Bulog NULL Goro, kasus korupsi dana reboisasi raja hutan Bob Hasan dan Skandal Bank Bali yang melibatkan pengusaha Joko S Tjandra. Salah satu rekan Syafiuddin, Hakim Agung Sunu Wahadi mengungkapkan almarhum pernah menolak upaya suap Bob Hasan. Sunu Wahadi: Pernah kita bicara, "Saya ditawari 20 milyar." Ngomong gitu aja. Nah kita nggak tahu dari siapa? Pokoknya ditawari gitu aja. Kasus apa? Bob Hasan. Tapi sudah dihukum memang. Tapi kita nggak tanya dari siapa. Waktu ditawari kan sebelum putusan. Kalau nggak salah waktu ditawari sebelum dan sesudah putusan. Tapi ditolak. Dia kan boleh dikata orang yang susah dihubungi. Kepolisian Jakarta menduga pembunuhan terhadap Syafiuddin berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya. Dari keterangan sekitar 20 orang saksi, polisi untuk sementara menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan terkait dengan sebuah jaringan. Berikut Kepala Penyidik Kepolisian Jakarta Adang Rochjana. Adang Rochjana: Kalau melihat modus operandinya bahwa yang bersangkutan itu tidak ada itikad untuk merampok, mengambil barang dan sebagainya. Kelihatannya sarannya untuk mengambil nyawa. Jadi mungkin musuh almarhum ini apakah itu sakit hati apakah itu ada dendam tidak menutup kemungkinan juga orang yang dibayar. Kita coba pilah dan pilih kasus yang ditangani beliau. Apakah mungkin ada orang-orang yang patut dicurigai. Sementara itu kita sedang selidiki. Siapa otak dibalik pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin masih belum ditemukan. Namun yang jelas, penelitian laboratorium polisi menyebutkan peluru yang membunuh almarhum buatan industri senjata TNI Angkatan Darat Pindad. Belum usai keterkejutan masyarakat atas tragedi Syafiuddin, muncul lagi teror yang melanda aparat hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Antashari Azhar menyatakan salah seorang putrinya menerima ancaman pembunuhan melalui telepon. Si penelpon juga menyebut-nyebut peristiwa terbunuhnya Syafiuddin. Antasari Azhar: Yang menerima telepon itu putri tertua saya, baru lulus SMA. Jadi sedikit banyak ada pengaruh. Paling tidak mendengar suara telepon berdering sudah jadi takut. Takut apakah seperti itu lagi. Hanya itu. Dan sudah kami suami istri berusaha menenangkan dia dan memberi pengertian bahwa ini risiko pekerjaan orang tuanya. Selain menelepon ke rumah, sang peneror juga menghubungi kantor Antasari. Telepon ancaman itu diterima salah satu staf kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Antasari adalah jaksa yang melaksanakan hukuman atas vonis kasasi Tommy Soeharto. Namun Antasari tidak buru-buru menuduh Tommy sebagai dalang dibalik teror ini. Ia menyerahkan kasus teror ini kepada polisi. Juru bicara kepolisian Jakarta Anton Bachrul Alam menyatakan pihaknya telah menyiapkan tim pengamanan khusus untuk para hakim dan jaksa yang sedang diteror. Anton Bachrul Alam: Pengamanan bisa terbuka dan tertutup. Terbuka mereka berpakaian dinas. Tertutup mereka berpakain preman yang seolah-olah bukan petugas. Mereka bisa mengawal dengan kendaraan roda dua untuk yang berpakaian preman. Tapi juga bisa memakai pengawalan khusus pakaian dinas dengan memakai kendaraan dinas. Anton menyatakan kepolisian tidak bisa bertindak proaktif dan harus menunggu permintaan pengawalan dari yang bersangkutan. Teror demi teror terus menimpa para petugas hukum. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyatakan kejadian ini harus menjadi tantangan para penegak hukum. Sekaligus ujian bagi pemerintahan baru Megawati Soekarnoputri. Todung Mulya Lubis: Ini adalah contoh dari teror yang bisa membunuh siapa pun yang bersikap tegas secara produktif. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya adalah pundak pemberantasan korupsi yang dibebankan kepada pemerintahan Megawati sekarang ini akan semakin keras. Sebab mafia dan organized crime yang betul betul tidak sudi korupsi itu diberantas sangat kuat. Nah ini Cuma warning aja. Sebenarnya, masyarakat luas pun belakangan merasakan makin mahalnya harga keamanan sementara nyawa manusia menjadi semakin murah. Buktinya berbagai teror ledakan bom semakin sering terjadi belakangan ini. Apakah teror ini juga merupakan ulah para pelaku kejahatan ekonomi mau pun kemanusiaan yang tidak ingin hukum ditegakkan? Tentunya dibutuhkan aparat keamanan yang profesional dan pemerintahan yang bersih dan efektif untuk melindungi rakyatnya dari teror. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum * GUS DUR PULANG DAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MULAI KELIHATAN Mantan Presiden Abdurrahman Wahid sudah kembali di Indonesia. Begitu tiba di Jakarta, ia segera mengikuti sholat Jum'at di Mesjid Ciganjur lalu berpidato di Tugu Proklamasi. Gus Dur yang nampak sangat rileks itu langsung berbicara mengenai demokrasi dan rencananya untuk mendirikan yayasan yang akan memperjuangkan HAM. Masyarakat yang dilanggar hak-hak azasinya dimintanya agar melaporkan ke yayasan itu dan ia akan memperjuangkan hak-hak mereka itu. Dan memang segera nampak pelbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di bawah kepemimpinan Megawati. Maka banyak kalangan bertanya-tanya benarkah kehadiran Gus Dur akan merupakan ancaman bagi Megawati? Kalau memang demikian seberapa besar ancaman yang bisa disebabkan oleh Gus Dur itu? Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Jika sebelumnya ada Habibie Centre, kini ada semacam yayasan Gus Dur. Bedanya tentu jika Habibie langsung bersembunyi di luar negeri, Gus Dur kembali ke Indonesia dan bersiap-siap untuk menang pada pemilu mendatang. Kalau pun ia tidak bisa ikut dicalonkan karena hambatan fisiknya, maka ia akan mempersiapkan calon Presidennya. Berbeda dengan Soeharto dan Habibie yang berusaha keras menunjukkan tidak menentang presiden baru, Gus Dur dengan kehadirannya di depan massa mahasiswa dan LSM pro-reformasi ingin menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya kalah. Tetapi pradigma Ciganjurnya belum hilang. Ia nampaknya belum mau bentrok langsung dengan pihak penguasa. Ketika terjadi peristiwa Trisakti dan Semangggi, Gus Dur bersama Megawati saat itu pun tidak langsung mau berkonfrontasi dengan Soeharto mau pun Habibie. Sekarang ini pun para aktivis sisa-sisa peluru Orde Baru tidak bisa berharap banyak dari "jenderal" kalah pertempuran ini. Tetapi mereka bersama Gus Dur yakin bahwa "perang" itu belum selesai. Suatu pertempuran baru menghadapi Mega dan Orde Baru sedang dipersiapkan. Tokoh-tokoh muda yang hadir ini umumnya merasa lebih cocok dengan suasana sekarang. Semasa Gus Dur berkuasa mereka memang merasa gelisah karena hanya bertugas mempertahankan gawang. Tetapi sekarang ini seperti dikatakan seorang aktivis, kita merasa kembali ke habitat kita. Beroposisi secara keras. Selama belasan tahun hanya itu yang kita ketahui. Memperjuangkan demokrasi melawan tirani, melawan Orde Baru, melawan Golkar dan militer. Sebagaimana dikatakan Gus Dur demokrasi yang sudah dirintis kini mulai dipreteli. Gus Dur sudah mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan perjuangan yang panjang. Mantan Presiden itu juga mensinyalir saat-saat ini ada orang-orang yang ditahan. Dan pers mulai dikebiri. Sekarang kebebasan pers sedikit demi sedikit diambil lagi, katanya. Maka kita harus terus berjuang, tegas Gus Dur. Bagi Gus Dur dan aktivis-aktivis yang berada di Tugu Proklamasi hari ini suasana seperti ikan-ikan yang kembali ke air. Mereka tinggal menunggu pemicu baru, yaitu tindakan kekerasan dari pemerintah. LSM-LSM yang selama pemerintahan Soeharto banyak mengurusi para tapol nampaknya harus bersiap-siap kembali melayani orang-orang yang ditahan karena tindakan politik. Di Bandung masih ada 20 puluh aktivis yang ditahan. Di Jakarta pun sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM yang ditahan. Perwakilan SIRA Jakarta pun ditahan. Di Jawa Timur orang-orang NU/PKB pun ditahan. Di Aceh, lembaga internasional Henry Dunant Centre mengeluh karena Tengku Muhamad dan lima orang temannya yang ikut dalam perundingan-perundingan antara pemerintah dan GAM ditahan. Megawati baru akan melantik kabinetnya Jumat depan. Tetapi dalam waktu singkat ternyata sudah puluhan orang yang ditahan. Maka jika kondisi ini terus berlangsung sebagaimana diperkirakan para aktivis mahasiswa, dalam waktu yang tidak lama lagi bisa jadi Gus Dur akan memimpin people's power. Setiap langkah salah pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz hanya akan merupakan amunisi bagi oposisi di luar parlemen yang akan berpusat di Ciganjur itu. "Bahan peledak" itu cukup banyak. Seperti dinyatakan mahasiswa tadi: "Ada 165 juta rakyat miskin. Dua juta bayi kurang gizi. 1,2 juta pengungsi. 28 juta penganggur. Dan jangan lupa, utang pemerintah dan swasta berjumlah sekitar 200 milyar dolar. Sedangkan Amerika lewat IMF hanya bisa memberikan 400 juta dolar saja." Mencari aktivis dan demonstran yang radikal di kalangan muda saat ini tidak susah. Ada 140.000 mahasiswa putus kuliah. Dan 400 ribu pelajar putus sekolah. Sudah bermilyar dolar yang diberikan IMF sejak Soeharto jatuh tetapi bencana ekonomi belum bisa ditanggulangi. Maka kalau Gus Dur nampak santai-santai saja, barangkali dia sendiri dalam hatinya sudah senang terbebas dari permasalahan-permasalahan besar yang sebelumnya tidak mampu ia atasi. Sekarang ini ia merasa cukup dengan mengumumkan akan membentuk Clearing House yaitu Yayasan Manusia Merdeka. "Semua yang merasa hak azasinya dilanggar pemerintah sekarang lapor kepada saya," ujarnya. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
