--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 14 Agustus 2001 15:00 UTC ** TEPI BARAT SUNGAI YORDAN SEKALI LAGI DILANDA PERTIKAIAN ** PRESIDEN PAKISTAN UMUMKAN PEMILU OKTOBER 2002 ** BANK SENTRAL JEPANG PERLUNAK KEBIJAKAN KEUANGAN ** TOPIK GEMA WARTA: TAHUKAH MEGAWATI SOAL PELANGGARAN HAM DI JAWA TIMUR? ** TOPIK GEMA WARTA: PENJAGAAN KETAT GEDUNG-GEDUNG AMERIKA DI INDONESIA. APA RENCANA WASHINGTON? * TEPI BARAT SUNGAI YORDAN SEKALI LAGI DILANDA PERTIKAIAN Di berbagai tempat di wilayah Tepi Barat Sungai Yordan terjadi pertikaian dahsyat. Sejauh ini tiga warga Palestina dan dua warga Israel terluka. Satu warga Palestina tewas akibat ledakan bom di Nablus. Diduga ketika itu ia sedang membuat bom. Korban tewas tersebut adalah aktivis gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina, Yasser Arafat. Insiden-insiden itu menyusul serangan Israel di Jenin, Palestina Senin malam kemarin. Tank-tank Israel masuk ke Jenin dan berbagai gedung Pemerintah Palestina diduduki atau dihancurkan. Menurut tentara Israel serangan di Jenin adalah aksi balas dendam terhadap dua aksi bunuh diri Palestina pekan lalu, yang dilakukan dari Jenin. Israel belum pernah memasuki kawasan Palestina sejauh itu, sejak munculnya kekerasan September tahun lalu. * PRESIDEN PAKISTAN UMUMKAN PEMILU OKTOBER 2002 Presiden Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf mengumumkan bahwa negeri itu akan menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Oktober tahun 2002. Pemilihan umum akan merupakan awal pulihnya demokrasi di Pakistan, setelah kudeta Musharraf dua tahun lalu. Sang Jenderal yang belakangan mengangkat diri sebagai Presiden dan pada waktu yang sama membubarkan parlemen, mengeluarkan pengumuman ini pada hari kemerdekaan Pakistan. Sudah diketahui sebelumnya Musharraf akan mengumumkan rencana-rencana pemulihan demokrasi hari Selasa ini. Belum jelas apakah semua partai politik Pakistan diperbolehkan ikut serta dalam pemilihan umum itu. * BANK SENTRAL JEPANG PERLUNAK KEBIJAKAN KEUANGAN Bank Sentral Jepang memperlunak kebijakan keuangan. Ini adalah untuk ke-empat kalinya tahun ini Bank tersebut mengubah kebijakannya guna menghentikan krisis ekonomi. Karena tingkat suku bunga sudah mencapai nol, Bank Sentral Jepang memutuskan menghimpun dana bagi bank-bank Jepang dengan membeli obligasi negara tambahan. Diharapkan dana cuma-cuma tersebut dapat mendorong sektor perbankan untuk menanam dana di pasar. Keputusan Bank Sentral yang tak terduga itu disambut baik oleh bursa Tokyo. Indeks Nikkei, yaitu indeks pasar saham Tokyo segera naik beberapa persen. * MAKEDONIA HENTIKAN PERTIKAIAN Dewan Keamanan PBB menghimbau semua pihak di Makedonia supaya mematuhi persetujuan perdamaian yang ditandatangani Senin kemarin. Selain itu pihak-pihak Makedonia juga diminta untuk mengecam semua bentuk kekerasan etnik. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan berharap kini terbentuk dasar kuat bagi peraturan politik yang stabil. Sebelumnya persetujuan perdamaian disambut positif oleh Uni Eropa, Amerika Serikat serta berbagai negara lain. Para wakil minoritas warga etnik-Albania serta pemerintah bersepakat untuk mengakui bahasa Albania sebagai bahasa resmi kedua dan mereformasi angkatan kepolisian. Juga para gerilyawan Albania, yang tidak ikut dalam perundingan perdamaian, menyatakan menerima persetujuan tersebut. Juru runding OSCE yaitu Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa di Makedonia, Max van der Stoel menyatakan masih ada beberapa masalah. Ia mencemaskan proses perdamaian selanjutnya. Demikian kata Van der Stoel dalam wawancara dengan Radio Nederland. Setelah persetujuan perdamaian ditandatangani, Pakta NATO secepat mungkin akan mengirim 3500 orang prajurit ke Makedonia, dengan tugas mengawasi perlucutan senjata para gerilyawan Albania. Para gerilyawan tersebut memulai menentang pemerintahan di Skopye sekitar enam bulan lalu. Tetapi, tak lama setelah penandatangan persetujuan perdamaian, pecah pertikaian baru di Makedonia Barat Laut. * DIPLOMAT ASING BERUPAYA KERAS BEBASKAN PEKERJA SOSIAL DI AFGANISTAN Di Afganistan, para diplomat Australia, Jerman dan Amerika Serikat berupaya membebaskan delapan pekerja sosial asing, Shelter Now, sebuah organisasi bantuan Kristen. Senin kemarin, para penguasa Taliban memutuskan menghukum para pekerja sosial tersebut menurut undang-undang Islam. Sedangkan Sabtu kemarin pemerintah Kabul masih menyatakan kepada seorang utusan PBB, delapan warga asing tersebut akan dikeluarkan dari Afganistan. Sementara itu tiga diplomat tidak diperbolehkan mengunjungi para pekerja sosial yang berada dalam tahanan. Para pekerja sosial tersebut ditangkap pekan lalu, karena dituduh berupaya menyebarkan agama Kristen. Kalau sampai dinyatakan bersalah, maka mereka dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Selain itu 16 pekerja sosial Afganistan dari organisasi yang sama ditangkap. Mereka bisa dijatuhi hukuman mati. * IRA CABUT USUL PERLUCUTAN SENJATA Pasukan Republik Irlandia Utara yang terlarang, IRA mencabut usul perlucutan senjata. Ini berkaitan dengan keputusan pemerintah Inggris untuk sementara menunda otonomi Irlandia Utara. IRA tidak bisa menerima keputusan itu. Selain itu IRA tidak menyukai sikap kaum unionis Protestan yang menolak usul perlucutan senjata, karena IRA tidak menyebut kapan semua senjata akan dihancurkan. Sementara itu, di Kolombia tiga pria tertangkap. Diduga mereka anggota IRA. Kaum unionis minta penjelasan insiden tersebut. Menurut pemerintah Kolombia tiga pakar bom itu melatih para gerilyawan FARC untuk membuat bom mobil yang canggih. Tiga pria tersebut ditangkap di ibukota Bogota ketika mereka akan meninggalkan Kolombia Sabtu lalu. * DELEGASI PARTAI SOSIALIS SERBIA KUNJUNGI MANTAN DIKTATOR SLOBODAN MILOSEVIC Delegasi Partai Sosialis Serbia , SP, mengunjungi mantan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic di penjara Scheveningen, Negeri Belanda. Milosevic masih tetap menjabat ketua Partai Sosialis Serbia. Lima anggota partai membahas perebutan kekuasaan dalam SP. Ini berkaitan dengan posisi Milosevic. Kalangan generasi muda ingin agar Milosevic lengser saja, karena mereka khawatir, dakwaan kejahatan perang terhadapnya bisa merugikan partai. Namun generasi tua ingin Milosevic tetap memimpin SP. Delegasi yang berunding dengan Milosevic diketuai mantan Menteri Luar Negeri Jovanovic. * TAHUKAH MEGAWATI SOAL PELANGGARAN HAM DI JAWA TIMUR? Sejak naiknya Megawati sebagai presiden 23 Juli lalu, aparat keamanan kembali menggunakan pasal 160 KUHP sebagai alat penindasan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Megawati mengetahui soal penindasan dan pelanggaran Ham di Jawa Timur yang dilakukan TNI/Polri ataukah presiden memang membiarkan tindakan aparat yang sudah direkrut dalam kebinetnya? Berikut wawancara radio nederland dengan ketua LBH Surabaya, Dedi Priambudi: Dedi Priambudi [DP]: Kita mencatat itu mulai tanggal 23 Juli saat Megawati definitif jadi Presiden. Kami melihat di Jawa Timur misalnya itu seolah-seolah menjadi simbol, simbol kebangkitan kekuatan-kekuatan yang represif. Di Jawa Timur khususnya. Jadi pada hari itu hingga sekarang misalnya banyak sekali aktivis-aktivis gerakan sosial yang di-pressure (ditindas, Red.), yang ditangkap. Ada beberapa aktivis gerakan sosial juga sudah mulai dimata-matai lagi aktivitasnya. Acara peluncuran buku LBH Surabaya tentang Hak Asasi Manusia tahun 2000 juga didatangi oleh aparat militer. Beberapa demonstran juga dipukuli. Ada sebuah seminar yang dibatalkan sepihak di Mojokerto, Padahal seminar itu dihadiri oleh Ketua Pengurus Wilayah NU. Terus terakhir satu minggu yang lalu, delapan aktivis di Bondowoso dan Situbondo ditangkap oleh aparat, hanya karena mereka mengedarkan selembaran untuk undangan apa yang disebut dengan Sidang Rakyat. Dua di antara mereka adalah aktivis PRD. Akibat dari itu, kemudian Ketua PRD Jawa Timur dipanggil juga oleh aparat dan ditahan hingga sekarang. Jadi sekarang di kepolisian daerah Jawa Timur ada sembilan yang ditahan, berkaitan dengan kasus di Bondowoso. Kita mengalami juga tingkat kewaspadaan cukup tinggi di Jawa Timur. Radio Nederland [RN]: Jadi dengan naiknya Megawati, situasi represif kembali? DP: Ya, inilah yang kemudian menjadi hipotese kawan-kawan sekalian. Apakah pada saat Megawati naik definitif sebagai Presiden dan kemudian ternyata di Jawa Timur kita mengalami peristiwa semacam itu, apakah Megawati mengetahui betul atau tidak? Kalau dia mengetahui tapi dia mendiamkan maka hipotese kami menjadi benar. Bahwa ini bagian dari konsesi dia kepada kalangan militer yang telah dia rekrut di dalam kabinet. Tapi kemudian kalau dia tidak mengetahui seluruh rangkaian pelanggaran HAM yang sekarang terjadi di Jawa Timur, artinya dia harus waspada. Ternyata ada kekuatan-kekuatan anti demokrasi, kekuatan-kekuatan anti hak-hak asasi manusia, yang mendompleng kenaikan dia sejak kejatuhan Abdurrahman Wahid. Dan dia harus waspada. Kami punya praduga, walau pun ini barangkali terlampau dini, tapi minimal kini bisa dikatakan bahwa kalau misalnya Megawati tidak segera mengetahui problem semacam ini dan kalau kemudian dia tidak mau tahu dengan problem semacam ini, hampir ada operasi gitu. Ada operasi delegitimasi politik terhadap Megawati dan delegitimasi moral terhadap Megawati atas kemimpinan demokratik dia. Ini yang kita khawatirkan. Artinya saya tidak menuduh siapa pun, tapi kalau Megawati tidak tahu, artinya dia harus waspada bahwa sedang terjadi operasi untuk mendelegitimasi dia. Artinya seorang Megawati, tokoh demokrasi, korban Orde Baru, ternyata saat dia naik, dia menjadi represif. Nah kalau delegitimasi moral dan politik ini terjadi pada Megawati, saya pikir ya Indonesia ke depan akan bertambah buruk ya dan akan bertambah runyam. Ini yang perlu diwaspadai. Tetapi seandainya aparat keamanan, dalam hal ini TNI atau polisi misalnya, melakukan tindakan-tindakan itu hanya karena Abdurrahman Wahid dijatuhkan, dan Megawati itu naik, ini menjadi naif. Naifnya adalah seolah-olah aparat keamanan, dalam hali ini TNI dan polisi, membalas dendam kepada massa NU dan aktivis-aktivis pro demokrasi yang lain. Ini yang berbahaya. Jadi sekarang yang harus dijawab oleh Megawati adalah, apakah dia tahu, karena sesungguhnya, kalau Megawati misalnya itu mau peduli betul untuk masalah-masalah hak-hak asasi manusia, dia harus mensterilkan segala macam lembaga-lembaga publik dari kepentingan partai-partai politik. Tapi yang jelas suasana di Jawa Timur memang cukup menyedihkan, belum lagi ada teror bom macam-macam kan. Jadi sesungguhnya dalam gambaran LBH Surabaya, hipotesisnya atau perspektifnya adalah hanya gitu, hanya karena undang-undang subversif telah dicabut oleh pemerintahan yang lampau gitu, maka seolah-olah aparat keamanan mencari pasal-pasal yang "sejenis" dan bisa dimanfaatkan untuk sekali lagi merepresi masyarakat dan kemudian memonopoli hegemoni kesadaran masyarakat. Demikian Dedi Priambudi, direktur LBH Surabaya. * PENJAGAAN KETAT GEDUNG-GEDUNG AMERIKA DI INDONESIA. APA RENCANA WASHINGTON? Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti kemarin menyatakan pemerintah akan mengusahakan pemulihan citra di luar negeri secepatnya. Ada yang bertanya, mungkinkah keterangan Dorodjatun ini ada kaitannya dengan instruksi pemerintah Amerika agar warganya siap-siap meninggalkan Indonesia? Berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Sekitar 500 tukang becak Jakarta kemarin melakukan perlawanan. Mereka membakar sebuah mobil karena marah pada pihak Terantib DKI Jakarta yang mengadakan penertiban becak. Toko-toko di seputar pertokoan Roxy dan Jalan Hasyim Anshari sempat ditutup, karena para pemilik toko khawatir para tukang becak yang beringas itu akan didukung masa rakyat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Beberapa mobil lain di pelataran parkir kantor Walikota sempat dirusak sekitar 500 pengemudi becak. Tampaknya operasi penertiban oleh petugas-petugas kantor walikota Jakarta Barat yang telah memancing kemarahan para tukang becak itu. Seperti biasa pihak LSM lagi-lagi dipersalahkan petugas yang menduga para tukang becak itu dikoordinir suatu LSM. Di tempat lain para tukang becak mendatangi kantor LBH Indonesia. Mereka mengadu soal becak mereka yang disita para petugas DKI Jaya. Mereka meminta agar bisa kembali beroperasi dan becak mereka yang dirampas, dikembalikan. Keresahan para tukang becak di Jakarta itu lagi-lagi menunjukkan bagaimana rakyat kecil tetap tidak puas dengan keadaan saat ini. Padahal Presiden Megawati sudah menyusun kabinet barunya. Faktor-faktor obyektif yang dihadapi kabinet Megawati ternyata perlu ditangani secepatnya. Bentrokan aparat dengan para tukang becak jelas bisa menjadi pemicu suatu kerusuhan besar yang tentu akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Tidaklah pula mengherankan jika kabinet Mega yang baru berumur beberapa hari sudah dikritik koran-koran. Yang disorot antara lain adalah 30% personalia kabinet yang terdiri dari orang-orang Orba. Utamanya kehadiran begitu banyak jenderal yang memegang posisi-posisi strategis kabinet. Khususnya Menko Polsoskam, Mendagri, Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Intelijen Nasional. "Ini menunjukkan Megawati siap menjalankan kebijakan yang represif", ujar seorang dosen UI. Kebijakan ekonomi yang akan dijalankan Megawati memang perlu ditunjang militer. Tim ekonomi dimasa rejim Soeharto pun bisa berhasil karena dilindungi oleh Soeharto. Karena itu tim ekonomi Widjojo,Ali Wardhana, Emil Salim, Sumarlin, Radius Prawiro cs tidak diganggu politisi Senayan atau legislatif yang didominasi Golkar. Perlawanan di luar parlemen selama puluhan tahun dihadapi oleh ABRI. Kini pun Megawati yang sehari-hari didampingi Bambang Kesowo, kader bekas Mensesneg Moerdiono, ingin mengikuti jejak Soeharto. Tentara dan polisi dipersiapkannya untuk menghadapi gangguan-gangguan di luar parlemen. Kalau Bung Karno dahulu punya BPI, dan Soeharto punya Bais dan Bakin, Mega kini punya BIN. BIN dipimpin Hendropriyono, bekas Direktur Dalam Negeri BAIS, yang dahulu dibina Benny Moerdani. "Maka, siapa bilang Benny itu sudah lumpuh?" kata tokoh pers anti-Orde Baru, Jus Sumadipradja. Bahkan terlambatnya pengumuman nama Jaksa Agung baru sampai seminggu disebabkan Mega kesulitan mencari jaksa agung yang mau beroperasi di bawah payung Hendropriyono. Karena itu Bambang Kesowo mendukung pengukuhan Wakil Jaksa Agung Soeparman sebagai orang pertama di lembaga kejaksaan. Soeparman konon bersedia menjadi aparatnya Hendropriyono. Secara de jure ia memang menjabat Jaksa Agung. Tetapi de facto Hendrolah yang berkuasa. Sebenarnya jauh sebelum Mega menjadi presiden, Hendro sudah diplot untuk duduk di kursi Jaksa Agung tetapi karena mendapat perlawanan yang kuat dari kalangan politisi sipil ia akhirnya ditempatkan di BIN. Mungkin karena perkembangan ini maka pemerintahan George Walker Bush merasa perlu segera mengundang Megawati ke Washington. Bush ingin mengingatkan Mega akan bahayanya militer. Meski berencana merangkul militer Indonesia, namun Washington tidak bermaksud militer kembali mendominasi pemerintahan Indonesia. Militer kelemahannya adalah anti demokrasi. Seperti tim-tim ekonomi dalam pemerintahan Habibie dan Gus Dur, Profesor Dorodjatun Kuntjoro-Jakti bersama timnya pun tidak akan sukses jika tidak dilindungi Presiden dari rongrongan-rongrongan. Kwik Kian Gie misalnya seorang profesional. Tapi dia gagal semasa Gus Dur karena tidak dilindungi Gus Dur dari rongrongan para politisi dan konglomerat. Dorodjatun pun tampaknya tidak akan bebas dari rongrongan. Karena itu tiga hari sebelum kabinet diumumkan, Djatun sudah berbicara dengan Megawati. Ia mengatakan, tanpa penegakan hukum tim ekonominya tidak akan berhasil. Memang, biar pun Mega didukung seratus Dorodjatun, tanpa memberantas KKN dan menahan penjahat-penjahat ekonomi Orde Baru, maka bisa dipastikan Mega akan jatuh. Karena itu Mega bertanya siapa calon Jaksa Agungnya Dorojatun, bekas dubes di Washington ini menawarkan Marsillam Simandjuntak. Mega menolak. Bahkan Marsillam diberhentikannya. Selama ini konon Marsillam sering melecehkan Megawati yang dianggapnya bodoh. Sekarang masyarakat politik tetap disuruh menunggu siapa yang akan dipilih Megawati sebagai Jaksa Agung. Namun sementara menunggu ini sudah ada perkembangan lain. Warga Amerika Serikat tiba-tiba merasa tidak aman lagi di Indonesia. Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan kantor-kantor milik Amerika di seluruh Indonesia dijaga ketat. Mungkinkah ini merupakan isyarat Amerika yang melihat demokratisasi dan HAM di Indonesia tidak akan terlaksana? Apakah rencana warga Amerika yang akan ramai-ramai meninggalkan Indonesia merupakan warning kepada Megawati. Bahwa Paman Sam curiga militer akan menghalangi pertumbuhan demokratisasi mengingat kabinet Gotong Royong tampak seratus persen berbau Orde Baru. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
