--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 16 Agustus 2001 14:50 UTC ** MEGAWATI MINTA MAAF KEPADA ACEH DAN IRIAN JAYA ** PELURU YANG TEWASKAN SYAFIUDDIN KARTASASMITA BERASAL DARI SENJATA API TOMMY SOEHARTO ** 28 ORANG TEWAS AKIBAT LEDAKAN PABRIK INDIA ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH HARUS BENTUK UNIT NASIONAL PEMBERANTAS KORUPSI ** TOPIK GEMA WARTA: SATU MILIAR RUPIAH LEBIH UNTUK PESTA KEMERDEKAAN * MEGAWATI MINTA MAAF KEPADA ACEH DAN IRIAN JAYA Presiden Megawati Soekarnoputri meminta maaf kepada propinsi Aceh dan Irian Jaya karena pelanggaran hak asasi manusia di kawasan tersebut selama bertahun-tahun. Megawati menyatakan itu dalam pidato kenegaraan pertamanya mengenai keadaan politik dan ekonomi dalam negeri, pada malam sebelum hari kemerdekaan ke-56 Indonesia. Selain itu Megawati mengatakan kebijakan pemerintahan sebelumnya mengakibatkan ketidakpuasan dan separatisme di Aceh maupun Irian Jaya. Ia berjanji kepada dua propinsi tersebut akan diberi lebih banyak otonomi, namun juga menegaskan tidak akan merdeka. Megawati juga berjanji memberantas korupsi yang menurutnya ikut mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. * PELURU YANG TEWASKAN SYAFIUDDIN KARTASASMITA BERASAL DARI SENJATA API TOMMY SOEHARTO Pihak Polisi Indonesia menyatakan peluru yang menewaskan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita berasal dari senjata api yang ditemukan di rumah teman Tommy Soeharto. Selain itu pihak polisi juga menyatakan sudah ada bukti yang menunjuk keterlibatan Tommy dalam serangkaian serangan bom di Jakarta tahun belakangan. Pembunuhan Syafiuddin bulan lalu adalah peringatan terhadap mereka yang ingin mereformasi sistem kehakiman yang korup. Namun pengacara Tommy, Nudirman Munir menyatakan diperlukan barang bukti lebih banyak untuk menunjuk keterlibatan Tommy Soeharto dalam kasus pembunuhan Hakim Agung itu. Akhir tahun lalu Syafiuddin memperkuat hukuman penjara 18 bulan terhadap putra mantan Presiden Soeharto, seperti yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan negeri Jakarta. Menyusul vonis hakim tersebut, Tommy menjadi buron dan sampai kini tidak diketahui lagi di mana rimbanya. * 28 ORANG TEWAS AKIBAT LEDAKAN PABRIK INDIA Dipastikan 28 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat ledakan dalam sebuah pabrik bahan peledak India. Ledakan terjadi di Katpadi, negara bagian Tamil Nadu di India Selatan. Perusahaan negara itu memproduksi bahan peledak dan ranjau. Belum jelas apa sebab ledakan yang terjadi di sebuah ruangan penyimpanan barang. Pemerintah India langsung menyelidiki kejadian tersebut. * DIPLOMAT BARAT TIDAK BOLEH KUNJUNGI TAHANAN WARGA ASING DI AFGANISTAN Tiga diplomat Barat di Afganistan tidak diperbolehkan mengunjungi delapan pekerja sosial asing yang berada dalam tahanan, selama berlangsungnya penyelidikan terhadap mereka. Demikian tegas rezim Taliban menyusul pertemuan khusus kabinet. Para pekerja sosial organisasi bantuan Kristen, Shelter Now ditangkap pekan lalu, karena dituduh berupaya menyebarkan agama Kristen di Afganistan. Untuk itu mereka dapat dikenai hukuman penjara selama lima tahun. Selain pekerja sosial Jerman, Australia, dan Amerika, 16 pekerja Afganistan pun ditangkap. Mereka dapat dijatuhi hukuman mati. Para diplomat berupaya membebaskan delapan warga asing itu sejak Selasa lalu. Namun sejauh ini mereka hanya dapat berbicara dengan wakil Taliban tingkat rendah. * DUA WARGA BELGIA DI IRIAN JAYA DIBEBASKAN Dua warga Belgia yang diculik di Irian Jaya, bulan Juni lalu, kini dibebaskan. Penculikan tersebut dilakukan para gerilyawan separatis Gerakan Papua Merdeka, yang dengan demikian ingin menarik perhatian bagi perjuangan kemerdekaan mereka. Dua warga Belgia itu sedang membuat seri dokumenter di Irian Jaya tentang cara hidup masyarakat Papua. Sebelum mereka dibebaskan, berlangsung perundingan sangat lama yang ditengahi seorang pekerja sosial Belanda. * GENCATAN SENJATA MAKEDONIA MAKIN DITAATI Gencatan senjata di Makedonia makin ditaati. Jumlah insiden bersenjata antara pasukan Makedonia dengan para pemberontak etnik Albania menurun. Seorang juru bicara Tentara Makedonia menyatakan keadaan cukup baik. Gencatan senjata yang bertahan lama adalah salah satu syarat NATO untuk mengirim 3500 prajurit ke Makedonia. Para prajurit NATO harus memantau penyerahan senjata oleh para pemberontak etnik Albania. Satuan pertama pasukan NATO akan tiba di Makedonia, Jumat besok. Satuan yang terdiri dari 400 prajurit Inggris akan mendirikan markas besar missi NATO serta jaringan komunikasi di ibukota Skopye. Jumat besok pemerintah Belanda akan mengambil keputusan tentang keikutsertaan 250 prajurit Belanda operasi NATO di Makedonia itu. * PENYANDERA MESIR DIKENAI HUKUMAN KERJA PAKSA 15 TAHUN Pramuwisata Mesir yang menyandera empat warga Jerman, Maret lalu, dikenai hukuman kerja paksa 15 tahun. Demikian dilaporkan Mahkamah Agung Keamanan Negara di Kairo, ibukota Mesir. Laki-laki 46 tahun itu menahan empat sandera itu selama empat hari di sekitar kota Luxor. Ia mengancam membunuh mereka kalau ia tidak diperbolehkan menghubungi anaknya yang tinggal di Jerman. Warga Mesir tersebut menghentikan penyanderaan itu ketika isterinya menelefonnya dan berjanji akan datang ke Kairo bersama anaknya. Keadaan turis Jerman baik-baik saja. * PEMERINTAH HARUS BENTUK UNIT NASIONAL PEMBERANTAS KORUPSI Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pidato kenegaraan menyatakan berkomitmen untuk memberantas dan mencegah praktek-praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang diawali dari dirinya, keluarganya dan kabinet yang dipimpinnya. Namun, demikian Teten Masduki, ketua Indonesian Corruption Watch, ICW, ikrar integritas Megawati itu akan percuma saja kalau tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan unit nasional untuk memberantas KKN. Berikut wawancara Radio Nederland dengan Teten Masduki: Teten Masduki [TM]: Sebagai langkah awal ikrar integritas Ibu Megawati itu saya kira satu hal yang positif. Dan itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang nyata. Tapi saya kira ikrar integritas ini juga harus diikuti juga oleh ketua DPR, ketua MPR, para menteri, para gubernur dan lain sebagainya. Sebab saya kira harus kita lihat ikrar integritas ini sebagai suatu komitmen politik dari kepala negara. Dan mudah-mudahan ini bisa mendorong spirit nasional semua pihak untuk memulai hal yang sama menciptakan langkah anti korupsi di dalam pemerintahannya. Nah, tapi menurut saya memang ini tidak cukup. Seharusnya pemerintahan Megawati juga segera menyusun rencana aksi nasional pemberantasan korupsi dengan menggunakan strategi anti korupsi yang menyeluruh. Nah selama ini pemberantasan korupsi ini kan lebih difokuskan kepada penegakan hukum. Menurut saya tidak cukup. Seharusnya pemberantasan korupsi ini menjadi tanggung jawab tiga menteri, Menteri Kehakiman, Menteri Pemberdayaan Aparat Negara, dan juga Jaksa Agung. Nah, mereka inilah sebenarnya yang harus menyiapkan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi tadi. Radio Nederland [RN]: Tadi Bapak sudah menyinggung Jaksa Agung ya. Sejauh mana Jaksa Agung baru ini Mohammad Abdul Rachman yang masih tergolong orang Orde Baru, seorang hakim karier pula, dia itu bisa memberantas KKN dalam waktu dekat? TM: Ini memang suatu hal yang kontradiktif. Ya di satu pihak memang Ibu Megawati misalnya memprioritaskan pemberantasan korupsi dan hari ini melakukan ikrar integritas untuk paling tidak menyatakan keluarganya tidak akan pernah terlibat dalam KKN. Tetapi di sisi lain ketika menunjuk Menpan dan menunjuk Jaksa Agung, itu justru orang-orang lama. Ini saya kira pilihan konservatif, karena kalau dilihat dari kepentingan pemberantasan korupsi sistemik, di tengah kebangkrutan penegakan hukum selama ini. Jadi kalau misalnya institusi hukum konvensional ini memang sudah ambruk, sudah tidak berfungsi dalam penegakan hukum, tapi kenapa masih dipilih orang dari dalam kejaksaan? Nah, tentu ini mungkin atas pertimbangan yang sangat hati-hati, karena selama ini ada kelompok-kelompok kepentingan politik yang juga mengincar jabatan Jaksa Agung, sehingga pemerintahan Megawati barangkali lebih hati-hati dan lebih kompromi terhadap kepentingan koalisi politik. RN: Mohammad Abdurrahman ini apakah berintegritas tinggi? TM: Begini, kan teman-teman di aktivis HAM, itu memang memberikan satu catatan juga yang cukup kritis di mana Pak Rachman ini juga mungkin tidak bisa diharapkan banyak dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM, karena pada kasus keterlibatan beliau pada masa-masa yang lalu dalam beberapa kasus HAM mungkin sangat menyenangkan tentara karena tidak ada jenderalnya yang dibawa ke pengadilan. Saya kira memang pertimbangannya bahwa penunjukan ini lebih kepada pertimbangan kepentingan koalisi. Mungkin di satu sisi Ibu Mega perlu bahwa Jaksa Agung itu harus loyal kepada Ibu Mega, tetapi di sisi lain juga harus bisa diterima oleh koalisi politik. Sehingga memang pilihannya jatuh kepada orang lama di dalam kejaksaan yang mungkin oleh Ibu Mega sudah bisa diukur loyalitasnya. Karena saya kira tidak ada catatan yang luar biasa juga terhadap Pak Rachman ini yang mungkin bisa dianggap akan mengganggu kepentingan koalisi. Dan juga mungkin sekaligus bisa menyenangkan Golkar, dan juga menyenangkan militer, karena jelas ini, dulu kan sejabat lama itu tidak ada yang bukan anggota Golkar dan juga dalam kasus-kasus HAM misalnya saya kira cukup lunak Pak Rachman ini. Ukuran yang wajar untuk melihat pemerintahan itu kan 100 hari. Dan kita harapkan dalam 100 hari ini Pak Rachman bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan yang sekarang saya kira sudah buruk. Itu dengan melimpahkan 100 kasus mega korupsi yang melibatkan konglomerat, elit politik dan juga mungkin aparat penegakan hukum yang sekarang ini dianggap oleh masyarakat itu seolah-olah kebal dari hukum. Dan mendapatkan proteksi politik dari atas. Nah, sekaligus juga membongkar kasus-kasus korupsi lama yang pernah dihentikan penyidikannya secara kontroversial oleh Jaksa Agung sebelumnya. Saya kira ini kalau dari satu kasus. Yang kedua saya kira yang harus dilakukan adalah segera melakukan pembersihan di dalam kejaksaan. Mereformasi internal, membersihkan dan membuat suatu unit khusus yang terpilih dari jaksa-jaksa yang memiliki integritas. Ini penting karena memang saya menyadari juga bahwa untuk melakukan pembersihan jaksa-jaksa kotor, apalagi di level direktur, jaksa agung muda itu bukan persoalan yang sederhana. Ada prosedur juga yang harus dilalui yang begitu panjang sehingga akan habis waktu. Nah paling tidak masyarakat bisa diyakinkan, kalau misalnya Jaksa Agung yang baru membentuk unit khusus. Kalau sekarang ini masyarakat pesimis sebab kalau jaksa agung ini tidak mengganti orang-orang di sekitarnya yang sekarang, selama ini banyak terlibat dalam menangani kasus bahkan meng-SP-3 kan kasus-kasus korupsi besar. Itu sulit mendapatkan kepercayaan. RN: Maksud Bapak unit nasional untuk memberantas KKN ya? TM: Ya, dan itu di bawah kejaksaan dibentuk dengan jaksa-jaksa yang betul-betul pilihan dari, mungkin dari 20 ribu jaksa, ya mungkin bisa dipilih sekitar 100 orang RN: Kalau setelah 100 hari ternyata tidak ada perubahan? TM: Soalnya kita melakukan upaya untuk mengusulkan penggantian jaksa agung, kita akan lakukan itu. Demikian Teten Masduki, ketua Indonesian Corruption Watch, ICW. * SATU MILIAR RUPIAH LEBIH UNTUK PESTA KEMERDEKAAN Hari ini, 17 Agustus 2001 akan berlangsung sebuah pesta pora mewah di Istana Merdeka. Biayanya besar dan banyak yang diundang. Pertanyaannya, pantaskah pesta seperti itu diselenggarakan, sementara masih banyak rakyat yang menganggur dan tidak berpenghasilan? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Presiden Megawati menyetujui acara besar-besaran di Istana dalam rangka HUT proklamasi ke-56. Dana yang dialokasikan untuk peringatan ini mencapai Rp 1,5 miliar. Menurut panitia penyelenggara dana sebesar itu belum cukup, sehingga perlu dibantu lagi dengan dana para sponsor. Jumlah orang yang diundang ke Istana tanggal 17 Agustus seluruhnya mencakup 6.500 orang, termasuk keluarga mantan Presiden RI Soekarno dan mantan Wapres Mohamad Hatta. Ayahanda Megawati dahulu pun sering mengandalkan bantuan para pengusaha Istana untuk mensponsori acara-acara di Istana. Tetapi Bung Karno dahulu miskin. Ini berbeda dengan Megawati yang kaya raya. Rachmawati, adik Megawati, dalam suatu wawancara televisi kemarin mengatakan, keluarga Bung Karno sebenarnya menentang hidup bermewah-mewahan dan memeluk kebendaan. Ditanya apakah keluarga Bung Karno mampu melakukan KKN? Rachmawati menjawab selama puluhan tahun keluarga Bung Karno tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukan KKN. Namun diakuinya di masyarakat ada desas-desus bahwa keluarga mBak Mega melakukan KKN. Tetapi ini ditujukan kepada keluarga beliau, kata Rachmawati. Kami ini, hanya masyarakat biasa. Tetapi keluarga inti mBak Mega tentu harus lebih berhati-hati. Keluarga besar Bung Karno pun perlu berhati-hati, jelasnya. "Secara ekonomi keluarga Bung Karno menghadapi pembatasan-pembatasan selama rejim Soeharto," jelasnya. Namun seandainya ada kemungkinan ke arah itu keluarga Bung Karno memang tidak terbiasa dengan kehidupan mewah. Karena "kita melihat sebagian besar masyarakat Indonesia masih miskin". Saya merasa tidak tega, katanya. Rachmawati melihat bahwa Mega tidak memiliki wawasan yang jelas, karena bagi kakaknya itu tampaknya yang penting adalah kekuasaan. Sebaliknya, Rachmawati ingin sistem yang berlaku sesuai visi ayahnya. Bung Karno memang selalu ingin memperjuangkan Sosialisme Indonesia yang bertopang pada Marhaenisme. "Bung Karno anti pada kapitalisme karena akan menciptakan jurang antara yang kaya dan miskin," jelas Rachmawati. Kalangan lain melihat Presiden Megawati sekarang merasa senang di Istana yang dahulu dihuninya ketika masih remaja, Mega kalau berada di Istana nampak selalu tersenyum atau tertawa lepas. Mega sudah menunjukkan dirinya tidak tertarik dengan segala hal yang berbau Marhaen, apalagi yang merujuk pada Sosialisme Indonesia atau Sosialisme Kerakyatan. Dari program kabinetnya pun jelas bahwa ia tidak tertarik dengan strategi ekonomi yang bersifat jangka panjang. Dari enam program yang diumumkannya hanya satu yang menyangkut ekonomi. Yaitu normalisasi kehidupan ekonomi, dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat. Bahwa Mega hanya berpikir untuk jangka pendek, terlihat dari program keenamnya. Yaitu mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2004 yang aman, tertib, rahasia dan langsung. Artinya Mega tidak begitu perduli apa yang akan terjadi setelah 2004. Megawati tampaknya kurang memperhatikan faktanya bahwa sejak pemerintahan Habibie masyarakat sudah sangat mengharapkan Ekonomi Kerakyatan itu dipraktekkan. Karenanya meski ia hanya bersiap untuk suatu program jangka pendek, sudah perlu diadakan fondasi bagi Ekonomi Kerakyatan. Penekanannya haruslah pada pemberantasan kemiskinan, dan mengatasi pengangguran. Tetapi ini menurut para pakar strategi pembangunan bukanlah dengan membagi-bagi penghasilan tetapi membuat rakyat mampu menciptakan penghasilan dengan kemampuan bekerja secara produktif. Untuk itu diperlukan alat-alat dan pengetahuan atau perangkat keras dan perangkat lunak. Ini berarti perlu diadakan investasi secara besar-besaran di bidang perangkat lunak dan perangkat keras yang bisa digunakan oleh rakyat marhaen. Rakyat yang terendah, rakyat jelata. Ini memerlukan program yang khusus, ujar seorang ekonom yang nasionalistik. Untuk itu harus ada anggaran yang cukup besar. Anggaran itu tidak bisa diadakan sambil lalu saja, kalau memang mau berhasil. Anggaran khusus itu harus diambil dari APBN. Dan anggaran ini haruslah merupakan bagian terpenting APBN. Celakanya, kata seorang pengamat, kuda paradenya Megawati, yaitu Dorodjatun Kuntjoro-Jakti meski punya ide-ide kerakyatan, namun untuk saat ini ia akan kesulitan melaksanakannya. Hal ini antara lain karena untuk proyek-proyek yang biasa-biasa saja, anggaran yang tersedia sudah pas-pasan. Apalagi untuk suatu anggaran khusus. Meskipun begitu Jatun sudah berjanji akan membereskan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan ini. Secara perlahan-lahan, katanya, ia akan menciptakan pekerjaan yang akan membutuhkan investasi yang banyak. Susahnya, penentu akhir adalah Presiden. Dan nampaknya almarhum bapaknya Presiden Megawati, Bung Karno, jauh lebih tegas dalam visi maupun retorikanya. Bung Karno berani menegaskan bahwa ia ingin memperjuangkan nasib si Marhaen. Sedangkan putrinya justru melecehkan Sosialisme Kerakyatan dan sama seperti Soeharto memberhalakan pasar dan kapitalisme. Padahal menurut berita-berita pers barat, IMF dan Bank Dunia kini justru memuji sebagian sistem sosialis yang kini berlaku di Kuba. Dan mereka menganjurkan negara-negara dunia ketiga mengikuti jejak Havana utamanya di bidang kesehatan dan pendidikan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
