--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 20 Agustus 2001 14:50 UTC ** KEBAKARAN HOTEL DI FILIPINA TERNYATA DISEBABKAN KORSLETING ** ISRAEL BANTAH TERLIBAT PEMBOMAN DI JALUR GAZA AHAD LALU ** KOMANDAN NATO UNTUK EROPA KUNJUNGI MAKEDONIA ** TOPIK GEMA WARTA: MEGAWATI MULAI DIGOYANG DARI ACEH ** TOPIK GEMA WARTA: PUSAT BERNIAT MENINJAU KEMBAIL UU OTONOMI DAERAH * KEBAKARAN HOTEL DI FILIPINA TERNYATA DISEBABKAN KORSLETING Kebakaran hotel di Filipina yang menewaskan 72 orang warga Sabtu lalu disebabkan oleh korsleting. Demikian hasil penyelidikan tehnis yang dilakukan reserse Filipina. Polisi masih mencari pemilik hotel, karena dia diduga melanggar aturan keselamatan. Dia bisa didakwah atas tuduhan membunuh. Saat terjadi kebakaran di Queen City dekat Manila itu banyak tamu hotel tidak bisa keluar karena jendelanya terbuat dari jeruji besi. Regu penyelamat terpaksa menggergaji besi-besi tersebut untuk mengeluarkan para tamu hotel. Sebagian besar dari 175 tamu hotel adalah peserta sebuah kongres agama. Sepanjang pengetahuan, para korban terdiri dari warga Filipina. * ISRAEL BANTAH TERLIBAT PEMBOMAN DI JALUR GAZA AHAD LALU Israel membantah pihaknya terlibat dalam pemboman di sebuah rumah di Jalur Gaza Ahad kemarin yang menewaskan seorang aktivis Palestina dan dua orang anaknya. Menurut tentara Israel, bom itu milik orang Palestina sendiri yang meledak tanpa sengaja. Bom itu semula bertujuan untuk meledakkan sasaran Israel. Pihak Palestina malah mengatakan terjadinya serangan roket dan mortir. Akibat pelbagai insiden lain di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan Ahad kemarin, tiga orang Palestina juga tewas. Sementara itu muncul desas-desus, baik di pihak Palestina maupun Israel, bahwa kedua pikah akan melanjutkan perundingan. Menlu Israel Shimon Peres mengusulkan untuk memberlakukan gencatan senjata secara bertahap per sektor. DK PBB hari ini mengadakan pertemuan sehubungan dengan melunjaknya kekerasan di Timur Tengah. * KOMANDAN NATO UNTUK EROPA KUNJUNGI MAKEDONIA Komandan NATO untuk Eropa, Jendral Joseph Ralston, hari ini mengadakan kunjungan ke Makedonia. Jendral asal Amerika ini ingin melihat sendiri situasi keamanan di neger itu. Terutama mengenai gencatan senjata antara pemberontak etnis Albania dan tentara Makedonia. Kesinambungan gencatan senjata merupakan salah satu syarat bagi pengiriman misi NATO di Makedonia, yang akan diputuskan secara definitif minggu ini. Ahad malam kemarin gencatan senjata sempat dilanggar beberapa saat. Pemberontak dan tentara pemerintah saling tembak di dekat kota Tetovo. Sepanjang pengetahuan, tidak ada korban jatuh. Sebelumnya pemimpin politik gerakan pemberontak UCK berjanji bahwa organsisasinya akan menyerahkan semua senjatanya kepada NATO. Dengan begitu UCK memenuhi syarat penting lainnya yang dituntut NATO untuk mengirim tentara ke Makedonia. * FUJITSU HILANGKAN 16 RIBU LOWONGAN KERJA Perusahaan elektronika Jepang Fujitsu bakal menghilangkan 16 ribu lowongan kerja. 5000 lowongan di Jepang sendiri dan sisanya di luar negeri. Perusahaan raksasa ini, yang antara lain memproduksi suku cadang komputer, awal tahun ini mengalami kerugian besar. Oleh karena itu Fujitsu baru-baru ini mengumumkan bakal mengadakan reorganisasi besar-besaran. Fujitsu menyerap hampir 190 ribu tenaga kerja. * TIM PENYELAMAT BEKERJA KERAS MENCARI KORBAN EKSPLOSI PERTAMBANGAN DI UKRAINA Regu penyelamat di Ukraina berusaha keras untuk menyelamatkan sejumlah besar buruh tambang yang diduga masih terkurung. Operasi ini dipersulit oleh kebakaran dahsyat di terowongan-terowongan pertambangan. Karena suhu sangat tinggi di pertambangan, sedikit harapan para buru yang hilang itu masih bisa ditemukan hidup. Di pertambangan di kota Donetsk tersebut kemarin terjadi eksplosi gas di kedalaman 1200 meter, sehingga 36 orang buruh terbunuh dan 22 orang lainnya terluka parah. Ini adalah kecelakaan besar kedua di pertambangan terbesar di Ukraina tersebut dalam kurun waktu tiga tahun. Pada 1999 50 orang buruh tambang meninggal dunia akibat ledakan gas. Tahun lalu 320 orang meninggal dunia akibat pelbagai kecelakaan di berbagai pertambangan yang kuno dan berbahaya di Ukraina. * SEORANG WARGA TEWAS AKIBAT LEDAKAN BOM DI BASKIA Akibat pemboman di kota Baskia, San Sebastian, seorang warga tewas dan dua anaknya terluka. Bahan ledakan disembunyikan di sebuah mainan anak-anak yang ditinggalkan di sebuah bar dua hari lalu. Lalu mainan itu dibawah oleh salah seorang anak korban ke mobil, dan akhirnya meledak di sana. Akhir pekan lalu sebuah bom mobil meledak di kota pantai Salou. Akibatnya tiga belas orang mengalami luka ringan. Tidak menjelang ledakan di Salou polisi mendapat info dari gerakan separatis Baskia ETA tentang bakal terjadinya pemboman. * WARTAWAM DAN AKTIVIS ANTI APARTHEID AFSEL TUTUP USIA Di rumah sakit di Sutton, Inggris, wartawan Afrika Selatan dan aktivis anti apartheid Donald Woods meninggal dunia. Woods menjadi terkenal karena menungkap kasus pembunuhan aktivis kulit hitam Steve Biko yang dilakukan oleh polisi Afrika Selatan tahun 1977. Gara-gara pembongkaran itu, Woods pada tahun yang sama dikenai tahanan rumah dan larangan menulis, tetapi dia berhasil melarikan diri ke Inggris. Woods sempat menderita kanker cukup lama. Ia meninggal dalam usia 67 tahun. * RATUSAN PENYU LANGKA MATI DI GUYANA DAN SURINAM Ratusan penyu mati di dekat pantai Surinam dan Guyana bulan-bulan belakangan. Penyu ini termasuk jenis yang terancam punah. Binatang itu mati karena terjebak jala ikan. Dana Alam Dunia mengimbau negara-negara terkait untuk mengubah UU Perikanan. Jumlah penyu jenis langka ini diduga menurun dari 100 ribu pada awal tahun delapan puluhan sampai 50 ribu pada 1996. * MEGAWATI MULAI DIGOYANG DARI ACEH Senin kemarin kembali bom meledak di Aceh, tepatnya di Lhokseumawe. Sedangkan hari Minggu yang lalu, dua anggota Kopassus tewas diserang Gerakan Atjeh Merdeka, GAM ketika melakukan patroli di daerah Panton Labu, Aceh Utara. Bahwa Megawati yang menjadi presiden ternyata tidak menjamin masalah Aceh akan berangsur-angsur selesai. Bahkan harian Berita Buana menulis, "Mega akan digoyang dari Aceh agar reputasinya di dunia internasional ambruk." Lebih lanjut koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Di Jakarta Senen kemarin, terdakwa pelaku peledakan bom di BEJ, Tengku Ismuhadi dan Nuryadin, divonis 20 tahun penjara potong masa tahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yaitu membuat, memiliki, dan membawa bahan peledak tanpa izin. Kuasa hukum terdakwa, Johnson Panjaitan, SH menyatakan sangat kecewa atas putusan itu dan akan banding. Ia juga mengatakan, sampai vonis ini dijatuhkan, tidak bisa diketahui motif-motif peledakan. "Selain itu, 46 bahan peledak berupa TNT juga tidak pernah terbukti dan tidak diketahui dari mana asal usulnya selama persidangan. Proses persidangan ini hanya memberi stempel saja pada peledakan-peledakan bom," ujarnya. Sama dengan terdakwa Tengku Ismuhadi, Panjaitan menganggap semua ini hanyalah rekayasa militer saja. Bom itu berasal dari Kostrad. Bom itu diledakkan di Bursa Effek Jakarta pada 23 September 2000 yang mengakibatkan 10 orang tewas dan puluhan luka-luka. Meski keadaan di Aceh menghangat, namun 11 menteri dikabarkan akan mengunjungi Aceh. Sehubungan dengan itu pihak kepolisian di Aceh sudah siap melaksanakan prosedur tetap untuk mengamankan para tamu agung dari Jakarta itu. Presiden Megawati sendiri setelah berbicara dengan Wapres Hamzah Haz dan tiga Menteri Koordinator di Istana Negara. Presiden menginstruksikan para menteri untuk mensosialisasikan UU Nanggroe Aceh Darussalam. Upaya mengatasi masalah Aceh tampaknya menjadi salah satu prioritas Presiden Megawati. Beberapa jururunding GAM yang ditahan selama beberapa pekan terakhir ini di Banda Aceh, sudah disetujui Presiden untuk dibebaskan. Lembaga Internasional Henry Dunant Centre dari Swiss yang selama ini menjadi penengah dalam perundingan antara GAM dan pemerintah RI telah menyatakan keberatan mereka bahwa enam orang jururunding GAM ditahan. Pemerintah RI menuding Gerakan Atjeh Merdeka, tidak serius menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh, melalui mekanisme dialog. Akibatnya, pertemuan antara RI dengan GAM, bulan September 2001 terancam gagal. Menurut Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda kemarin, kepastian untuk melangsungkan pertemuan dialog antara RI-GAM, masih menunggu keseriusan pihak GAM. "Memang ada kesepakatan kita di Jenewa, Swiss, untuk bertemu secara berkala. Termasuk pertemuan yang akan datang pada bulan September. Tetapi kita akan melihat antara sekarang sampai September, apakah pertemuan itu dapat dilakukan atau tidak," kata Hasan Wirayuda Senin kemarin. Panglima TNI Laksamana Widodo AS kemarin mengimbau agar rakyat Aceh yang tergabung dalam GAM untuk kembali bersama-sama membangun negara dalam wadah NKRI. Masalah mendasar yang kini terjadi di Aceh, kata Widodo, adalah masalah sosial dan gerakan separatis. Sehingga jika dilakukan upaya keamanan hal itu dalam rangka menghadapi gerakan separatis. Berbeda dengan Widodo, seorang aktivis kemanusiaan yang bukan orang Aceh di Lhokseumawe melihat, Aceh tidak bisa diselesaikan dengan paradigma lama, menggunakan kekuatan militer. Pemerintah harus bisa membangun Aceh sebagai daerah yang memberikan pemasukkan devisa besar dari sektor minyak. Di bidang pendidikan, pemerintah harus segera melakukan pembangunan fisik berupa pembangunan sekolah-sekolah. Harus ada tindakan konkrit, katanya. Di pihak lain ia melihat sekarang ini ada milisi yang berhadapan dengan GAM. Keadaan seperti di Timor Timur dahulu ini, membuat konfigurasi di Aceh menjadi lebih kacau lagi. Seperti Timor Timur dahulu milisi dengan dukungan tentara melakukan pengacauan dan menindas rakyat. Milisi ini dibentuk dan dipersenjatai oleh tentara, kata seorang lain. Sementara itu, Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam yang mau ditonjolkan oleh Presiden Megawati, ditolak rakyat Aceh. Bagi mayoritas rakyat Aceh, mengakui UU Nanggroe Aceh Darussalam sama saja dengan mengakui kekuasaan RI. Maka eksistensi pemerintah RI yang kini harus diperbaiki terlebih dahulu. Untuk itu dari segi hukum pelaku-pelaku kekerasan selama DOM atau daerah operasi militer diberlakukan perlu diadakan klarifikasi hukum. Harus ada penjelasan pemerintah mengapa ada begitu banyak janda di Aceh. Kemudian perlu diklarifikasi mengapa pemerkosaan, pelecehan seks, dan kekerasan seks terus meningkat pada zaman DOM. Sekarang pun hal-hal seperti itu masih berlangsung meski lebih tertutup. Misalnya soal pemerkosaan anak di depan orangtuanya dan sebagainya. Masalah Aceh memang bukanlah suatu hal yang mudah. Janji bahwa Aceh akan diberi otonomi memerlukan waktu sampai 44 tahun. Tetapi datangnya jauh terlambat. Maka bahwa Mega akan digoyang dari Aceh bisa menjadi kenyataan. Aktivis kemanusiaan yang lain yang selama ini bergiat di Aceh mengatakan, "Kini generasi muda di Aceh umumnya menginginkan agar daerah mereka keluar dari wilayah kesatuan RI." Jadi dalam jangka panjang kalau pemerintah Indonesia tidak mau merubah paradigma penyelesaian konflik Aceh dengan terus ngotot menggunakan militer sebagai kekuatan meredam perlawanan rakyat Aceh, maka konflik ini akan terus berlanjut. Dan akhirnya kedua belah pihak sama-sama tidak akan menang. Nasib ayahnya Megawati dahulu mungkin lebih baik ketimbang Megawati sekarang. Bung Karno dahulu berhasil meredam pemberontakan daerah-daerah, tetapi sebagai konsekuensinya ia jatuh karena situasi ekonomi negara menjadi rusak. Dan terpaksa Bung Karno melihat bagaimana tentara mengambil alih kepemimpinan negara dari tangannya. Akankah Mega mengalami nasib yang sama? * PUSAT BERNIAT MENINJAU KEMBAIL UU OTONOMI DAERAH Intro: Sementara Jakarta masih terus mempertimbangkan masalah Aceh sebagai salah satu wilayah bergolak dan Aceh sendiri sudah memperoleh otonomi dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta kini berkeinginan untuk meninjau kembali UU Otonomi Daerah. Bagi pemerintah pusat di Jakarta UU Otonomi Daerah lebih banyak menimbulkan konflik di dalam daerah itu sendiri ketimbang melimpahkan wewenang pusat ke daerah. Selain dari itu otonomi daerah sendiri masih dalam pandangan Jakarta tidak terlalu memperhatikan Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara federal. Tapi perlukah UU Otonomi Daerah ditinjau kembali? Berikut laporan dari Radio 68H di Jakarta. Pemerintahan di daerah-daerah, nampaknya harus bersiap-siap. Dalam masa otonomi daerah ini, belum tentu mereka bisa bebas mengatur wilayahnya sendiri. Sebab pemerintahan baru di bawah Megawati Soekarnoputri sudah mengambil ancang-ancang untuk mengubah Undang Undang Otonomi Daerah. Saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden Mega memang sudah mengingatkan agar pelaksanaan otonomi daerah ditinjau kembali. Masalahnya, kata Mega, terjadi pembangkangan di sejumlah kabupaten terhadap pemerintahan propinsi. Kekurangan UU Otonomi Daerah dalam mengatur pelaksanaan otonomi daerah pun dituding sebagai penyebab munculnya masalah-masalah itu. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Sudarsono meyakinkan, perubahan ini adalah untuk mempertegas prinsip otonomi di kabupaten kota. Sudarsono menegaskan, tidak ada rencana untuk memindahkan status kekuasaan otonomi dari pemerintah kabupaten ke propinsi. Sudarsono: Ini yang tentu harus kita identifikasi secara cermat mana-mana yang desentralisasi itu berdampak optimal, positif, tapi juga ada yang berimplikasi tidak optimal atau negatif. Ini yang harus menjadi bagian dari evaluasi kita. Jadi revisi tadi itu justru ingin mempertegas dan memperjelas prinsip-prinsip otonomi terutama otonomi yang titik berat di kabupaten kota supay a tidak timbul multiinterpretasi. Sudarsono juga menambahkan, prinsip otonomi daerah tetap berada dalam konteks negara kesatuan. Untuk melancarkan proses perubahan ini, menurut Sudarsono, sejumlah peraturan pemerintah telah disiapkan. Di antaranya soal pembinaan pengawasan propinsi pada kabupaten. Ketua Komisi II DPR yang membidangi masalah dalam negeri Amin Arjoso menegaskan, perubahan undang-undang otonomi daerah ini dilakukan untuk menyeimbangkan kekuasaan di daerah. Menurut Amin selama delapan bulan perjalanan otonomi daerah, di daerah-daerah muncul kekuasaan bupati yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah propinsi. Akibatnya, para bupati itu seolah menjadi raja-raja kecil di daerah. Amin Aryoso: Sekarang bupati saja itu dikontrol oleh propinsi. Itu fakta. Di samping itu negara kesatuan yang dulu sebenarnya namanya Nusantara itu artinya laut itu sebagai teritorial kita. Tapi dengan undang-undang itu laut itu seakan-akan dipecah-pecah, sehingga pelaut Madura dan Pasuruan itu bisa berkelahi. Karena seolah-seolah pelaut Madura merasa berhak atas teritori laut itu. Abdul Razak, bupati Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menyatakan masalah-masalah yang terjadi di daerah-daerah itu hanyalah akibat dari belum matangnya pelaksanaan otonomi daerah. Abdul Razak: Karena kabupaten di Indonesia ini banyak, mungkin ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan di beberapa tempat. Itu jangan dijadikan sebagai alasan. Kita tetap mengacu dalam NKRI. Ketentuan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus kita taati. Tapi di sisi lain, berilah kesempatan kepada daerah sesuai dengan kewenangan yang mereka terima. Kalau ada ekses serta kekurangan, saya kira itu wajar. Namun hingga saat ini rancangan perubahan UU Otonomi Daerah belum diungkap oleh pemerintah. Beberapa kalangan pun masih meragukan efektivitas perubahan UU itu. Peneliti dari Pusat Kajian Wilayah, Laode Ida mengatakan, upaya pemerintah untuk mengubah undang-undang itu, seakan-akan justru ingin mengembalikan kekuasaan pusat terhadap daerah. Padahal menurut Laode, gagasan utama otonomi daerah adalah berbagi kekuasaan dari pusat kepada daerah. Laode Ida: Siapa yang mau mengontrol pemimpin? Kan masyarakat, bukan bupati yang harus mengontrol. Karena kekuasaannya diambil oleh bupati, walikota, maka gubernur marah-marah. Bukan seperti itu! Setiap orang harus dikontrol oleh aturan pada tingkat normatif. Pada tingkat sosial setiap pemimpin harus dikontrol oleh masyarakatnya. Soal kontrol mengontrol tadi itu adalah semacam. kalau bupati harus terus menerus dikontrol oleh gubernur, itu adalah ideologi sentralistik. Laode menyatakan, dalam pelaksanaan otonomi, masyarakat daerah sudah seharusnya diberdayakan. Namun sekarang yang berlaku bukanlah otonomi masyarakat daerah, melainkan otonomi pemerintahan daerah. Untuk itu menurutnya perubahan undang-undang otonomi daerah seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Mungkinkah model otonomi yang ideal itu bisa terlaksana? Kita tunggu saja pelaksanaan janji Mega soal otonomi daerah yang ia ucapkan di pidato kenegaraan menyambut kemerdekaan dan disambut tepukan tangan meriah anggota DPR di Senayan. Megawati Soekarnoputri: Dalam tatanan hubungan pusat dan daerah ini sebagian besar kewenangan dan dukungan anggaran negara semestinya diserahkan kepada kabupaten dan kotamadya. Sedangkan tugas dan kewenangan pemerintah pusat akan difokuskan pada beberapa bidang strategis saja. Tim Liputan Kantor Berita Radio 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
