--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 24 Agustus 2001 13:40 UTC ** PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TIBA DI MYANMAAR ** SEJAK JANUARI JUMLAH PENGUNGSI DI INDONESIA BERTAMBAH 300.000 ** TENTARA ISRAEL MEMASUKI RAYON PALESTINA DI HEBRON ** POLISI SPANYOL BONGKAR KOMANDO ORGANISASI TERORIS ETA ** TOPIK GEMA WARTA: SURAT UTANG BARU, BENARKAH HANYA TINDAKAN GALI LUBANG TUTUP LUBANG? ** TOPIK GEMA WARTA: PEMILU DI TIMOR LOROSA'E, TANPA GAIRAH RAKYAT ** TOPIK GEMA WARTA: TNI SIAP BERSIKAP KERAS TERHADAP GAM, BERAPA BESAR BIAYANYA? * PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TIBA DI MYANMAAR Presiden Megawati Soekarnoputri melangsungkan perundingan dengan pemimpinan junta Jum'at hari ini, dalam suatu kunjungan singkat di Myanmar. Kunjungan itu merupakan bagian dari lawatan keliling ke sembilan negara Asia Tenggara. Presiden Mega mendarat Yangon Jum'at pagi tanpa sambutan meriah. Presiden melakukan perundingan dengan Jenderal Than Shwe pada siang hari, sebelum terbang menuju Muangthai. Kunjungan Presiden Megawati tersebut bersifat kunjungan kerja dan bukan kunjungan kenegaraan. Karenanya kedatangan Mega tidak disambut dengan permadani merah, tetapi hanya dengan jalan-jalan raya yang berhiaskan bendera-bendera Myanmaar dan Indonesia. Sebuah sumber resmi menyatakan kepada kantor berita AFP, tidak akan dikeluarkan komunike bersama, seusai kunjungan itu. * SEJAK JANUARI JUMLAH PENGUNGSI DI INDONESIA BERTAMBAH 300.000 Hampir 300.000 penduduk Indonesia terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik kekerasan tahun ini. Demikian ungkap sebuah laporan Jum'at hari ini. Dengan demikian sejak Januari sampai Agustus tahun ini jumlah seluruh pengungsi di Indonesia mengingkat dari 1.038.276 menjadi 1.305.886 jiwa. Hal itu diungkapkan Dirjen Departemen Sosial Sumaryati Arjoso kepada Jakarta Post. Selanjutnya diungkapkan, pemerintah pusat sedang menghadapi tantangan didepan 1,3 juta pengungsi ini. Karena untuk menyediakan pangan saja bagi mereka diperlukan lebih dari 3,26 milyar Rupiah setiap harinya. Tidak dijelaskan dari daerah mana datangnya tambahan 300.000 pengungsi tersebut. * TENTARA ISRAEL MEMASUKI RAYON PALESTINA DI HEBRON Tentara Israel Kamis malam kemarin memasuki rayon Palestina di Hebron, di Tepi Barat Sungi Yordan. Insiden terjadi setelah dua pemuda Israel menderita luka-luka, ketika mereka ditembaki dari rayon bagian kota. Baku tembak segera terjadi yang melukai seorang tentara Israel dan 12 warga Palestina. Gedung dari mana para penembak tersembunyi beraksi dihancurkan. Sementara itu tentara Israel sudah menarik kembali tentaranya. Hebron berulang kali menjadi ajang konfrontasi antara penduduk Palestina dan kaum kolonis Israel. Di kota tersebut berhuni 500 kolonis Israel di antara130.000 penduduk Palestina. Bentrok-bentrok kekerasan terakhir terjadi pada saat diadakannya upaya untuk perundingan antara Presiden Palestina Yasser Arafat dan Menteri Luar Negeri Israel Shimon Perez. Mereka mungkin akan melangsungkan perundingan pekan depan. Demikian ungkap Perez. * POLISI SPANYOL BONGKAR KOMANDO ORGANASASI TERORIS ETA Polisi Spanyol di Catalonia menyatakan berhasil membongkar sebuah komando organiasi teroris Baskia ETA. Enam pengangkapan berhasil dilakukan. Dalam operai itu, 200 kilogram bahan peledak disita. Dua hari sebelumnya, polisi Baskia menangkap delapan orang yang siap melakukan serangan teror. Dalam berbagai penyergapan ditemukan sejumlah besar bahan peledak dan dua bom-mobil yang kuat. Operasi pengejaran terhadap anggota ETA ditingkatkan, setelah terjadinya aksi teror ETA di kota pemandian Salou akhir pekan lalu. Aksi kekerasan ETA Senin lalu di Baskia, menewaskan seorang penduduk wanita, sedang anaknya yang masih berumur 16 bulan luka berat akibat ledakan bom yang dirakit dalam sebuah mobil mainan. * PARLEMEN PERU SETUJU SUSUNAN KABINET PEMERINTAHAN TOLEDO Parlemen Peru dengan suara mayoritas menyetujui susunan kabinet presiden baru Alejandro Toledo. Dalam sidang maraton itu Perdana Menteri baru Roberto Danino memperkenalkan rencana lima tahunnya. Kabinet Peru meminta persetujuan parlemen untuk segera terus melaksanakan perubahan undang-undang di bidang keuangan dan ekonomi. Hal itu antara lain menyangkut pembaruan undang-undang perpajakan, pembangunan perumahan sosial dan penurunan harga listrik. Semula kabinet menghendaki kewenangan khusus untuk mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi tanpa persetujuan parlemen. Namun akhirnya niat tersebut ditarik kembali. Kabinet penghendaki, di samping reformasi ekonomi, yang akan menciptakan kesempatan kerja bagi semua warga Peru, juga masalah kesehatan dan pendidikan. * 21 JIWA TEWAS DALAM BENTROKAN BARU DI KOLUMBIA Bentrok kekerasan baru di Kolumbia dipastikan menewaskan 21 jiwa; sedang puluhan lainnya menderita luka-luka. Di bagian Timur-laut negeri itu 20 pemberontak tewas ketika bahan peledak yang diangkut dengan sebuah truk meledak. Menurut pihak otorita Kolumbia, kaum pemberontak itu berencana meladakkan sebuah jembatan. Sebelumnya dua bom mobil meledak. Di kota Marinilla seorang wanita tewas, dan 25 lainnya cidera. Di Medellin sebuah bom meledak di stasion pemancar radio Caracol, yang melukai 10 orang. Tidak jelas siapa bertangung jawab atas peledakan-peledakan bom tersebut. * SURAT UTANG BARU: BENARKAH HANYA TINDAKAN GALI LUBANG TUTUP LUBANG? Pemerintah Indonesia rupanya menerapkan strategi gali lubang tutup lubang untuk mengatasi masalah kekurangan anggaran. Pekan ini DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi atau surat utang lagi. Surat utang bernilai Rp. 40 trilyun itu digunakan untuk menjamin dana masyarakat di sektor perbankan dan disimpan dalam rekening 502. Menteri Keuangan Boediono menjelaskan, saat ini pemerintah tidak punya cukup uang untuk menjamin dana para nasabah bank. Padahal rekening 502 itu harus diisi sebagai salah satu syarat yang diajukan Dana Moneter Internasional, IMF. Syarat ini harus dipenuhi sebelum ditandatanganinya nota kesepakatan antara Indonesia dan IMF yang menjanjikan kucuran utang sebesar 400 juta dolar. Karena itu pemerintah terpaksa menerbitkan surat utang baru untuk mengisi rekening tersebut. Boediono: Oleh sebab itu maka lalu dihitung kira-kira jumlah liabilities total dari perbankan itu berapa? Itu ternyata sejumlah Rp. 800 triliun. Untuk memback up jumlah liabilities sebesar itu setelah diskusi dengan IMF, dengan teman-teman Bank Indonesia kami berkesimpulan bahwa barangkali 5 % dari seluruh total liabilities ini cukup sebagai back up saldo yang menggaransi. Ya 5 % dari 800 triliun yaitu 40 triliun. Kebijakan terakhir ini membuat jumlah total surat utang pemerintah mencapai sekitar Rp. 600 triliun. Dengan jumlah surat utang sebesar itu pemerintah setiap tahunnya harus membayar bunga sebesar Rp. 50 triliun. Menurut Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin pembayaran bunga surat utang itu mencapai 3,3 persen dari total anggaran negara. Syahril Sabrin: Perhitungan bunga untuk obligasi ini yang akan menjadi beban APBN adalah 3 persen dikalikan dengan indeks. Jadi artinya kalau katakanlah inflasinya 10 persen maka bungannya 1,1 kali 3 %a.jadi sama dengan 3,3 % APBN Meski demikian Syahril menegaskan, pemerintah hanya akan membayar bunga surat utang yang terpakai. Jika tidak digunakan tentunya tidak ada bunga yang perlu dibayarkan. Namun tidak ada yang bisa menjamin dana rekening 502 tidak akan terpakai. Sebab sampai bulan Agustus ini ada enam bank yang rasio kecukupan modalnya tidak mencapai 8 persen. Sehingga jika salah satu bank itu ditutup, sudah pasti dana penjaminan dari hasil surat utang itu yang dipakai. Pengamat perbankan Elvyn G Masassya menyayangkan tindakan pemerintah yang menerbitkan surat utang baru itu. Elvyn mengatakan seharusnya dana penjaminan perbankan di rekening 502 itu diisi dengan utang IMF. Sebab, lembaga donor internasional itu memiliki kepentingan besar terhadap dunia perbankan Indonesia. Elvyn G. Masassya: Sebenarnya kepentingan IMF atau konstituennya IMF cukup kental dalam memaksa pemerintah supaya mengisi rekening 502 itu. Artinya bukan tidak mungkin IMF mendapat dorongan dari katakanlah kreditur-kreditur asing yang memberi pinjaman pada perbankan nasional. Nah kalau memang ini yang menjadi dasar seharusnya IMF sadar kepentingan mereka juga lebih banyak. Oleh karena itu kalau misalnya 502 itu wajib diisi tentunya IMF yang pernah menjanjikan pinjaman itu bisa mengucurkan dana dan sebagian dimasukkan ke dalam rekening ini. Elvyn menambahkan, pemerintah harus berani melakukan perundingan ulang dengan IMF soal pengisian rekening itu. Namun menurut Elvyn, pemerintah terkesan terlalu menurut IMF untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional. Jika pemerintah tidak segera mencari solusi yang tepat, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berarti juga beban masyarakat akan semakin berat. Saat ini kekurangan dana APBN bernilai sekitar Rp. 50 triliun. Hampir sama jumlahnya dengan bunga surat utang yang harus dibayarkan pemerintah. Anggota komisi IX DPR Paskah Suzetta berpendapat, agar tidak memberatkan APBN, penerbitan surat utang itu harus diikuti dengan penjualan aset-aset perusahaan yang kini sudah di tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Paskah Suzetta: Artinya bahwa kalau pemerintah mau mengeluarkan obligasi baru, taruhlah dalam jumlah 40 triliun pemerintah juga harus mampu menarik obligasi paling tidak yang ada di bank rekap itu sejumlah obligasi yang dikeluarkan. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah artinya kalau ada apa-apapun tidak akan menjadi beban APBN karena sudah diproyeksikan di APBN. Jadi keluar 40 triliun dalam bentuk obligasi baru, masuk obligasi lama yang ada pada pemerintah. Sehingga jumlah ini tidak akan lebih Menurut Paskah langkah ini bukanlah hal yang sulit. Apalagi jumlah aset di BPPN mencapai angka lebih dari Rp. 400 trilyun. Berbagai cara lain memang diperlukan untuk mengatasi masalah keuangan negara yang terancam bangkrut ini. Tetapi yang jelas bukan dengan cara menambal lubang di satu sisi dengan menimbulkan lubang di tempat lain. Tim Liputan Kantor Berita Radio 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * PEMILU DI TIMOR LORO SA'E: TANPA GAIRAH RAKYAT Intro: Timor Timur bersiap-siap menghadapi pemilihan umum multi partai pertama yang akan dilangsungkan 30 Agustus mendatang. Persis dua tahun lalu juga berlangsung referendum, yang hasilnya mengakhiri wilayah ini sebagai provinsi termuda Indonesia. Kamis minggu depan itu, rakyat Timor Timur akan memilih Assembleia Constituinte, yaitu Dewan Konstituante yang dalam waktu 90 hari harus bisa menetapkan Undang-Undang Dasar Timor Lorosae. Tetapi, seperti berikut dilaporkan oleh koresponden Irene Slegt dari Dili, banyak orang di Timor Lorosae tidak menyambut gembira pemilihan ini, seperti mereka menyambut referendum dua tahun silam. Mengapa demikian? Suara upacara CNRT, dibiarkan di latar belakang Upacara tadi berlangsung pada salah satu hari bersejarah Timor Timur. CNRT, organisasi payung yang menampung semua partai dan golongan Timor Timur dalam melancarkan perlawanan terhadap Indonesia, menurunkan bendera. CNRT memang telah membubarkan diri untuk memberi kesempatan kepada semua anggotanya bergabung dan membentuk partai-partai politik. Suara upacara CNRT kembali diperdengarkan Terdapat 16 partai politik yang sudah mendaftar untuk ikut dalam pemilihan umum demokratis multi partai pertama di bumi Timor Lorosae, Kamis minggu depan. Lima partai sudah sering bekerjasama dalam organisasi perlawanan, sedangkan partai-partai lainnya dibentuk belakangan. Bagi banyak kalangan, banyaknya partai politik ini segera membangkitkan kenangan buruk dari masa lampau. Pedro Soares, yang memiliki sebuah kedai kecil penjual mibakso di sebuah jalan utama ibukota Dili, mengamati perkembangan ini dengan was-was: Pedro Soares: Saya tidak suka partai politik. Karena partai politik banyak orang mati. Bukan orang besar, para pemimpin, tetapi orang-orang kecil. Itulah sebabnya saya tidak suka partai politik. Saya hanya tahu satu partai, itulah Fretilin. Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Lorosae. Partai-partai lain, entahlah. Yang jelas, karena Fretilin yang terus bersama kami sampai mati, maka sekarang kami memperoleh kemerdekaan. Memang, bagi banyak orang Timor Lorosae, partai politik sering sama dengan kegalauan dan kekerasan, warisan dari tahun 1975. Waktu itu kemunculan pelbagai partai politik hanya menyeret negeri itu menuju perang saudara. Perang yang kemudian dijadikan dalih bagi Indonesia untuk menyerbu Timor Timur. Lebih dari itu, kali terakhir orang Timor Timur memberikan suara dalam referendum menuju kemerdekaan 30 Agustus 1999, mereka yang kalah, mereka yang pro Indonesia, akhirnya malah melancarkan perusakan besar-besaran dan bumi hangus. Tidaklah mengherankan kalau untuk pemilu Kamis minggu depan, tidak banyak orang Timor Lorosae bersikap antusias. Segio Vieira de Mello, Kepala Pemerintahan peralihan PBB di Timor Timur, UNTAET, mengakui bahwa orang-orang Timor Timur memang takut menuju Tempat Pemungutan Suara. Sergio Vieira de Mello: Bisa diterima kalau orang-orang Timor Timur takut pada setiap bentuk pemilihan umum, karena di masa lampau ini sering menyebabkan kekerasan. Yang sekarang harus dikerjakan adalah menunjukkan kepada rakyat bahwa semuanya sudah lain dari yang pernah terjadi. Tapi itu merupakan tugas semua partai politik yang ikut serta dalam pemilu, bukan tugas Untaet. suara penyuluhan pemilu Sekelompok mahasiswa sedang berupaya menjelaskan makna demokrasi kepada masyarakat desa. Tidaklah gampang untuk memberi penjelasan kepada rakyat yang belum pernah mengalami demokrasi tulen, masalah kenegaraan seperti dewan konstituante dan demokrasi multi partai. Afelino de Coelho, sekjen partai sosialis Timor Lorosae, PST, menyatakan bahwa kurangnya pemahaman sistem demokrasi ini menyebabkan rakyat takut. Ia baru kembali dari Aileu, wilayah pegunungan di sebelah selatan ibukota Dili. Afelino de Coelho: Yang kami perlukan adalah berupaya sekuat tenaga menghindari kekerasan. Di Aileu saya berbicara dengan banyak orang. Mereka mengangkat masalah ini, apakah partai politik sama saja dengan konflik politik? Pertanyaan seperti itu bisa dimengerti. Saya menjawabnya dengan memberi contoh. 10 tahun lalu ayah anda meninggalkan Aileu, berangkat ke Dili naik sepeda motor, tapi malangnya terjadi kecelakaan dan ayah anda meninggal dunia. Lalu saya tanya, kalau begitu anda tidak akan pernah ke Dili lagi mengendarai sepeda motor, karena akan terjadi kecelakaan yang bisa menewaskan anda? Kan tidak begitu. Hal yang sama juga berlaku untuk partai politik. Partai politik adalah alat untuk mempertahankan hak-hak kita. Walau begitu, bagi orang Timor Lorosae, segala sesuatu yang berkaitan dengan politik tetap membingungkan. Dalam keadaan seperti ini mungkinkah dilangsungkan pemilihan umum yangbenar-benar bebas dan demokratis di Timor Lorosae? Bukankah rakyat sendiri takut dan tidak paham apa maknanya? Berikut penjelasan Andrew Thornly dari LSM Asia Foundation yang mengikuti dengan seksama proses demokrasi di Timor Lorosae: Andrew Thornly: Mungkin di atas permukaan pemilu kali ini nampak begitu demokratis. Saya kira masalahnya justru berada di bawah permukaan. Mereka yang berduyun-duyun menuju tempat pemungutan suara pasti sudah tahu apa arti suara yang mereka berikan. Itu, kalau mereka pernah mendengar istilah Dewan Konstituante. Tetapi masih harus dipertanyakan apakah mereka benar-benar mengerti apa sebenarnya tugas Dewan Konstituante, bahwa Dewan ini hanya bertugas selama 90 hari, untuk mnyusun undang-undang dasar, dan mengapa dewan ini penting bagi Timor Timur. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum juga terjawab. Dan memang sepanjang pertanyaan ini belum terjawab, sepanjang itu pula gairah rakyat Timor Timur ikut pemilu nampaknya akan tetap kecil saja. * TNI SIAP BERSIKAP KERAS TERHADAP GAM, BERAPA BESAR BIAYANYA? Begitu harian Serambi Indonesia di Banda Aceh terbit lagi hari ini segera maraklah diskusi mengenai profesionalisme wartawan di Indonesia. Mampukah wartawan memberitakan masalah Aceh tanpa memihak, apalagi ketika sekarang TNI sudah siap untuk bersikap keras terhadap GAM? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Hari ini harian Serambi Indonesia yang terbit di Banda Aceh beredar kembali setelah selama sekitar seminggu "dibreidel", oleh Gerakan Atjeh Merdeka, GAM. Redaksi Serambi Indonesia selama itu tidak berani menerbitkan korannya karena dituduh GAM pro-pemerintah dan jarang menurunkan berita yang berdasarkan fakta. Masyarakat Aceh umumnya menganggap koran ini tidak patuh pada kaidah-kaidah pers dan etika pers yang profesional. Serambi Indonesia dianggap tidak melakukan kewajibannya untuk "cover both sides" atau memberikan kesempatan yang adil kepada kedua pihak yang bersengketa untuk tampil dalam pemberitaannya. Seorang aktivis kemanusiaan di Aceh mengimbau sebaiknya kedua belah pihak yang bertikai, pemerintah dan GAM bersikap adil, memberikan keleluasaan kepada pers untuk menyajikan informasi yang obyektif mengenai sepak terjang kedua belah pihak. Sebagai contoh aktivis itu merujuk pada terbitan yang dikeluarkan oleh Kontras. Terbitan lembaga HAM ini selalu menyajikan data yang akurat tanpa ada tendensi provokasi atau pun distorsi informasi. Sebagai contoh, Kontras menyajikan secara terbuka berapa korban yang mati dari pihak GAM dan berapa dari pihak TNI. Bagaimana rakyat harus keluar dari tempat tinggalnya atau kampungnya karena "sweeping" yang dilakukan oleh pihak TNI dan balasan "sweeping" yang dilakukan oleh pihak GAM kepada rakyat Aceh yang non Aceh. Sidney Jones dari Lembaga HAM Amerika, Human Rights Watch pekan ini menuduh GAM tengah melakukan pembersihaan etnis. Maksudnya terhadap orang Jawa yang diusir dari Aceh. Tetapi aktivis LSM di Aceh mengatakan, motivasi yang pertama bukanlah pembersihan etnik seperti yang didefinisikan oleh Human Rights Watch. "Bila kita berpegang pada definisi tadi larinya suku Jawa keluar dari Aceh dan mengungsi ke perbatasan Sumatera Utara, itu karena ada beberapa kemungkinan." Yang pertama ada pihak tertentu yakni di luar GAM yang menginginkan suasana kacau seperti sekarang ini dengan tujuan politis memberikan stigma bahwa tanpa pemerintah Orde Baru tidak ada keamanan di Indonesia. Karena itu diciptakan suasana seolah-olah mereka lari karena mendapat intimidasi dari pihak GAM. Kemungkinan kedua, tindakan ini memang dilakukan oleh pihak GAM. Namun aktivis LSM yang non Aceh itu tidak percaya bahwa motivasinya semata-mata bertujuan untuk melakukan sterilisasi Aceh dari suku Jawa. Buktinya masih banyak suku Jawa yang hidup aman dan mencari nafkah di Aceh. Dan demikian pula dengan suku-suku lain. Selain harian Serambi Indonesia masyarakat Aceh, khususnya kalangan generasi mudanya, menyoroti peran pers ibukota. Utamanya harian intelektual dengan oplah terbesar di Indonesia. Maimun Saleh misalnya mengatakan, harian Kompas bulan Agustus ini menurunkan beberapa berita yang mencolok bagi masyarakat Aceh. "Jauh sebelum tanggal 17 Agustus 2001 dia mengangkat berita bahwa di mana-mana di Aceh telah berkibar bendera merah-putih. Koran-koran ibukota ini menulis hampir di semua pelosok ada merah putih. Namun Koran-koran ibukota itu tidak memberitakan bahwa hampir setiap hari lima orang mati karena dipaksa menaikkan bendera merah putih," kata Thamrin A. Nanda. Di samping itu pers nasional pun tidak menulis bahwa sebanyak 35 institusi negara diharuskan menaikkan bendera merah putih. Setiap kantor pemerintah diwajibkan untuk mengibarkan 70 bendera merah putih. Harian-harian beroplah besar pun tidak memberitakan bahwa rakyat dipaksa menghadiri pameran-pameran Nanggroe Aceh Darusalam. "Dan rakyat Aceh dipaksa seolah-olah mengerti apa itu Nanggroe Aceh Darusalam," kata Nanda. Media nasional dan lokal pada pokoknya tidak obyektif dalam pemberitaan soal Aceh. Karena itu tampaknya GAM menutup paksa koran Serambi Indonesia, yang merupakan satu-satunya harian yang masih hidup. Serambi Indonesia dianggap merupakan koran pemerintah di Aceh yang tergabung dalam grup Kompas. Baik Maimun Saleh mau pun Arief, wartawan penerbitan Beudoh yang dalam bahasa Indonesia berarti Bangkit, menganggap koran Kompas sedang melakukan kampanye untuk Presiden Megawati. Presiden, kata mereka sudah mengatakan baru-baru ini bahwa masalah Aceh akan selesai sebelum 17 Agustus 2001. Maka aparat bersama pemda memaksakan bendera merah putih dinaikkan di mana-mana. Padahal sejak tiga tahun lalu, rakyat Aceh sudah tidak antusias lagi menaikkan bendera merah putih itu. "Masyarakat sudah mulai mempertanyakan keberadaan Indonesia di Aceh," kata mereka. Baru-baru ini mulai dari tanggal 1 sampai 18 Agustus masyakat yang menggunakan sepeda motor diharuskan mengibarkan bendera merah putih. Yang tidak punya dipaksa membeli bendera. Padahal harga satu bendera itu Rp. 25.000. Maka terjadilah "sweeping" bendera sambil menjual bendera utamanya di daerah-daerah yang jauh dari Banda Aceh. Bahwa pemerintahan Mega merasa gagal di Aceh dapat dilihat dari keterangan Pangkostrad Ryamizard Ryacudu bahwa TNI ke depan akan mengambil langkah-langkah yang keras di Aceh. Artinya tentu operasi militer yang sudah berlangsung sejak bulan Juni yang lalu akan ditingkatkan, seperti DOM dahulu. Menurut Astaga.com, usai kunjungan rombongan menteri berikut Panglima TNI dan Kapolri ke Aceh yang tak sukses, TNI agaknya memilih jalan keras. Pangkostrad Letjen TNI Ryamizard Ryacudu, Jumat ini, menegaskan, GAM atau Gerakan Atjeh Merdeka adalah gerakan pemberontak yang harus ditumpas. "Di negara mana pun yang namanya pemberontak harus ditumpas. Kalau sampai tiga kali ditawari damai mereka tetap tidak mau, itu artinya mereka memang tidak mau damai," tegasnya. Maka apa yang dikatakan oleh Prof Sarbini bahwa Megawati akan jatuh karena masalah politik dan keamanan mungkin ada benarnya. Utang Indonesia sekarang sudah sama seperti Meksiko dan Argentina dahulu. Dahulu ketika menggelar DOM di Aceh, meski waktu itu Indonesia sudah banyak utangnya, Soeharto tidak terlalu perlu merisaukan anggaran bagi operasi militer di sana. Meski Megawati sudah punya seorang Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, tentu ia perlu menghitung dengan cermat apakah pemerintah mampu membiayai peperangan di Aceh. Sementara itu pers nasional apalagi pers lokal akan menghadapi kendala yang lebih berat untuk bersikap obyektif di Aceh. Para wartawan yang pernah bertugas di Timor Timur tentu bisa menceriterakan pengalaman mereka dahulu betapa sulitnya pers nasional bersikap jujur pada hatinuraninya saat itu. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
