--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 03 Oktober 2001 14:40 UTC ** MENTERI PERTAHANAN AMERIKA CARI DUKUNGAN DI TIMUR TENGAH ** PEMIMPIN OPOSISI BANGLADESH MULAI BENTUK PEMERINTAH BARU ** RUSIA DAN UNI EROPA TINGKATKAN KERJASAMA DI BIDANG POLITIK DAN MILITER ** TOPIK GEMA WARTA: PEMBEBASAN TOMMY PERLU DITANGGAPI DENGAN KERJASAMA EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN LEGISLATIF ** TOPIK GEMA WARTA: MUTASI DALAM TUBUH TNI, SIAPA PENGGANTI WIDODO ADI SUCIPTO? * MENTERI PERTAHANAN AMERIKA CARI DUKUNGAN DI TIMUR TENGAH Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld, memulai kunjungan keliling di Timur Tengah, untuk mencari dukungan bagi kemungkinan aksi-aksi militer Amerika terhadap rejim Taliban di Afganistan. Dalam beberapa hari mendatang Menteri Rumsfeld akan berunding dengan pemimpin politik dan militer di Arab Saudi, Oman, Mesir serta Uzbekistan, dan memberikan keterangan mengenai aksi militer guna menghancurkan puluhan kamp pelatihan teroris di Afganistan. Selain itu ia juga menerangkan bukti-bukti keterlibatan Usamah bin Laden yang dikumpulkan Amerika. Rabu ini negara-negara anggota pakta pertahanan NATO memberikan persetujuan mengenai bukti-bukti tersebut. Sementara rejim Taliban kembali menyerukan kepada Washington untuk berunding secara langsung. Pemimpin Afganistan juga meminta bukti-bukti keterlibatan Usamah bin Laden, tetapi tidak jelas apakah mereka akan menyerahkannya kepada Amerika. Duta Besar Afganistan di Pakistan, Mullah Abdul Salam Zaeef, sewaktu diwawancarai televisi Amerika menyatakan, pemerintah Kabul lebih mengutamakan perundingan dan bukannya aksi militer. Presiden George W. Bush sebelumnya menutup semua kemungkinan untuk berunding dan menuntut ekstradisi Usamah bin Laden. * PEMIMPIN OPOSISI BANGLADESH MULAI BENTUK PEMERINTAH BARU Pemimpin oposisi Bangladesh Begum Khaleda Zia memulai pembicaraan pertama pembentukan pemerintah baru, setelah Partai Nasional pimpinannya keluar sebagai pemenang terbesar pemilihan umum parlemen. Diperkirakan dalam dua hari mendatang Khaleda Zia akan diangkat sebagai Perdana Menteri baru oleh Presiden Syahabuddin Ahmed, setelah keluar hasil resmi terakhir. Hingga sekarang belum diketahui apakah Partai Nasional meraih dua pertiga kursi di parlemen. Menurut hasil penghitungan sementara, partai Begum Khaleda Zia ini menguasai antara 200 hingga 300 kursi di parlemen Bangladesh. Sementara itu saingan terbesar sekaligus Perdana Menteri yang dikalahkan, Syekh Hasina Wajed, belum mengakui kemenangan pihak oposisi. Khaleda Zia menyerukan kepada pendukungnya untuk tidak memulai aksi-aksi balasan terhadap pendukung Perdana Menteri Wajed. * RUSIA DAN UNI EROPA TINGKATKAN KERJASAMA DI BIDANG POLITIK DAN MILITER Rusia dan Uni Eropa akan bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan dan politik luar negeri. Demikian diumumkan Ketua bergilir Uni Eropa, Perdana Menteri Belgia Guy Verhofstadt, setelah akhir perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di ibukota Brussel. Untuk membantu peningkatan kerjasama maka kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan satu bulan sekali. Presiden Putin juga menyatakan tidak menutup sepenuhnya perluasan keanggotaan NATO dengan syarat, Rusia juga dilibatkan dalam proses tersebut. Tahun depan NATO harus mempertimbangkan apakah tiga negara bekas Uni Sovyet boleh menjadi anggota baru. Rusia, yang melihatnya sebagai suatu ancaman, hingga sekarang selalu menolak perluasan keanggotaan NATO. Tetapi sejak serangan teroris 11 September lalu di Amerika Serikat, kelihatannya Rusia lebih memperlunak sikap mereka. Selasa kemarin Putin menyatan bersedia mengubah total hubungan dengan NATO dan Uni Eropa sehubungan pemberantasan terorisme internasional. * SABENA MENDAPAT KREDIT TALANGAN DARI PEMERINTAH BELGIA Perusahaan penerbangan Sabena mendapat kredit talangan untuk jangka waktu satu bulan dari pemerintah Belgia. Dengan ini diharapkan perusahaan tersebut tidak langsung dinyatakan bangkrut. Sabena juga telah mengajukan permintaan penundaan pembayaran kepada bank. Dengan pemberian kredit talangan dapat dijalankan rencana penghematan yang sebelumnya telah disetuji para pekerja Sabena. Krisis Sabena minggu ini menjadi bertambah parah setelah perusahaan penerbangan Swissair, pemegang separo saham Sabena, kembali dilanda krisis keuangan. Bank-bank Swis menolak memberikan kredit baru kepada Swissair, sehingga tidak ada pemasukan bagi Sabena. Sejak Selasa kemarin Swissair juga menahan semua pesawatnya di darat, sehingga puluhan ribu penumpang terpaksa gigit jari. Pemerintah Swis sedang melangsungkan sidang darurat untuk mencegah agar Swissair tidak bangkrut. * ISRAEL LANCARKAN OPERASI BALASAN DI GAZA Helikopter-helikopter tempur Israel melancarkan tembakan di berbagai tempat di kota Gaza. Enam warga Palestina tewas menjadi korban. Serangan ini adalah balasan atas aksi sejumlah warga Palestina bersenjata di wilayah pendudukan Yahudi di Jalur Gaza, Selasa malam kemarin. Dua orang kolonis Yahudi tewas, dan 14 orang lainnya cedera. Gerakan radikal Hamas menyatakan diri bertanggung jawab. Sehubungan dengan serangan ini Perdana Menteri Ariel Sharon menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menganggap gerakan Hamas, Jihad Islam dan Hezbollah sebagai organisasi teroris. Aksi-aksi berdarah terakhir ini merupakan pukulan keras bagi pemerintah Amerika, yang belakangan justru mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah. Menurut Presiden Bush, Amerika mengerti keinginan Palestina untuk mendirikan negara independen, tetapi saat ini yang terpenting adalah mengurangi aksi-aksi berdarah di wilayah tersebut. * MEKSIKO PUBLIKASIKAN ARSIP PENYELIDIKAN PEMBUNUHAN MASSAL 1968 Pemerintah Meksiko memberikan perintah kepada dinas rahasia, untuk mempublikasikan berkas-berkas arsip yang ada hubungannya dengan pembunuhan berdarah 33 tahun lalu di Mexico-City. Ketika itu, menjelang pembukaan Pesta Olympiade musim panas 1968, ratusan mahasiswa ditembak mati karena berdemonstrasi menuntut kebebasan demokratik. Pembunuhan yang terjadi di Plaza de las Tres Culturas, atau lapangan tiga budaya, dianggap sebagai contoh terganas dari represi pemerintah Meksiko. Pemerintah yang ketika itu berkuasa, Partai PRI berulang kali menyatakan, tidak bertanggung jawab atas pembunuhan kejam tersebut. Rejim PRI juga selalu menolak untuk membuka arsip guna kepentingan penyelidikan sejarah. Hingga sekarang masih belum jelas siapa yang memberikan perintah kepada polisi dan tentara Meksiko untuk menembaki para mahasiswa. Partai PRI berhasil digulingkan tahun lalu oleh Partai PAN pimpinan Presiden yang sekarang Vicente Fox, setelah berkuasa selama 71 tahun. * GERILYAWAN KOLOMBIA TIDAK TERIMA PERSYARATAN TERBARU PERUNDINGAN PERDAMAIAN Gerakan pemberontak kiri Kolombia, FARC menyatakan tidak menerima persayaratan baru sehubungan perundingan perdamaian dengan pemerintah. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Presiden Kolombia Andres Patrana berulang kali menyatakan keraguannya di hadapan umum, apa gunanya untuk melanjutkan perundingan perdamaian. Pastrana menyatakan hal tersebut setelah pembunuhan mantan Menteri kebudayaan Consuelo Araujonoguera, istri jaksa agung Kolombia yang sekarang, dan secara tidak langsung menuduh FARC dituduh sebagai otak pembunuhan tersebut. Selain itu Presiden Kolombia juga masih harus mengambil keputusan penting mengenai masa depan zona demilitarisasi yang saat ini diawasi oleh FARC. Sehubungan dengan itu Pastrana memerintahkan pasukan pemerintah untuk bersiaga penuh. * PEMBEBASAN TOMMY PERLU DITANGGAPI DENGAN KERJASAMA EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN LEGISLATIF Intro: Pembebasan Tommy Soeharto menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah sebagai pihak eksekutif dengan Mahkamah Agung sebagai penguasa yudikatif dan DPR sebagai pihak legislatif. Pemisahan kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif hanya berlaku dalam teori, tetapi pada prakteknya, dari Singapura sampai Amerika, tiga kekuasaan itu saling bekerjasama. Demikian Prof. Charles Himawan, Gurubesar Filsafat Hukum pada Universitas Indonesia di Jakarta: Charles Himawan [CH]: Ini saya rasa kalau ditinjau dari segi hukum secara tersendiri, ditinjau seolah-olah dia berdiri sendiri, memang banyak masalah yang harus diklarifikasi. Pertama mengenai PK itu dalam hubungan dengan grasi, yang banyak dipersoalkan. Karena ada paham mengatakan bahwa kalau grasi sudah diajukan, itu berarti sebenarnya orangnya telah menerima keputusan yang dijatuhkan itu, sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan pasti. Jadi sebetulnya dia sudah tidak bisa mengajukan PK lagi. Kedua memang masalah PK ini dari dulu saya sudah anjurkan, supaya diperketat kembali seperti dulu. Waktu kita mewarisi dari Belanda, yang disebut herziening ini tidak begitu mudah. Ini seharusnya diubah undang-undang Mahkamah Agung-nya. Karena sekarang semua orang yang "kalah" berperkara, itu mengajukan PK. Jadi saya selalu mengatakan dengan sistim PK ini apalagi ditambah dengan sistim surat sakti, walau pun sudah ada PK, kadang-kadang minta permohonan kepada ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung akan mengeluarkan apa yang dinamakan surat sakti untuk menangguhkan keputusan dsb. Jadi sebenarnya kalau dlihat seluruhnya, orang mencari keadilan itu harus melalui lima tingkat. Ini yang saya seringkali kritik. Pertama di Pengadilan Negeri, kedua di Pengadilan Tinggi, ketiga di Mahkamah Agung, setelah itu Peninjauan Kembali, setelah itu surat sakti. Padahal di negara-negara lain seperti di Singapura, juga di Inggris, orang discourage, tidak dianjurkan naik banding. Naik banding saja sudah tidak dianjurkan. Dengan menunjukkan kepada yang bersangkutan, kalau dia naik banding hukumannya akan lebih berat. Ini secara umum kalau kita tinjau. Jadi banyak masalah-masalah yang diselidiki secara detil. Radio Nederland [RN]: Apakah menurut bapak PK yang diterima oleh Tommy ini, menuruti persyaratan-persyaratan PK itu? Antara lain Mahkamah Agung menyebut masalah novum. Apakah bapak melihat novum itu ada? CH: Nah ini dia, saya sendiri belum lihat berkasnya. Tapi kalau berdasarkan apa yang diberitakan novum-nya itu sudah tidak ada. Kalau menurut jaksa. Sudah dikemukakan hal-hal seperti kapan terjadinya transaksi itu, kapan dia berhenti sebagai komisaris. Justru soal novum ini menjadi masalah yang paling penting di dalam PK. Kami pernah menganjurkan supaya orang yang gagal, benar-benar mengajukan novum ini, orang itu harus dihukum. Dalam arti kata sebaiknya tidak sembarangan mengemukakan suatu novum. Itu yang paling sukar kalau kita tinjau dulu, yang masih jaman herziening namanya, itu tidak demikian mudah orang meminta suatu herziening. RN: Di sini memang novumnya itu diragukan? CH: Ya. Jadi kita kan musti periksa. Kalau dilakukan kita musti periksa berkas perkaranya betul atau tidak. Nah itu siapa sekarang yang harus periksa? Karena sudah diperiksa Mahkamah Agung. Jadi sukar sekali kalau ditinjau dari segi hukumnya sendiri. Tetapi kalau saya boleh mengatakan, kita harus melihat efek keputusan ini kepada kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya terutama kegiatan ekonomi. Ini jelas, dengan adanya keputusan ini pelaku-pelaku ekonomi juga mundur. Karena merasa tidak ada kepastian hukum, di samping keputusan-keputusan lain selama tiga bulan ini. Yang juga mencerminkan kurangnya kepastian hukum. Kalau kita lihat nilai rupiah merosot, indeks harga saham juga merosot, jelas ini menunjukkan suatu hubungan yang erat. Bukannya suatu hubungan yang dikatakan orang, reaksi sementara pasar. Banyak ekonom masih melihat ini sementara saja. Menurut saya harus ditanggapi secara serius oleh para ekonom, di samping oleh elit politik di tingkat DPR MPR dan juga elit-elit di bidang militer dan polisi. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak DPR dan MPR, polisi, bahwa keputusan-keputusan pengadilan negeri yang tampaknya tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan ekonomi, sebenarnya mempunyai hubungan sangat erat. Nah ini mereka harus menyadari diri. Kalau tidak akan menjadi sukar sekali pembangunan ekonomi kita. Itu yang saya lihat. RN: Jadi memang hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia , yaitu kepastian hukum masih sulit dicari dengan keputusan Mahkamah Agung ini ini. Menurut bapak bagaimana mengatasinya? Maksudnya dalam situasi di mana Mahkamah Agung sendiri juga tidak bisa menciptakan kepastian hukum ini. Bagaimana jalan keluarnya? CH: Jalan keluarnya kalau hemat saya, ini sekarang kinerja pemerintah sendiri perlu diperbaiki. Presiden sudah berkali-kali menegaskan pentingnya penegakkan hukum. Tapi di level Menteri koordinator yang menangani hukum, dalam hal ini Pak Bambang Yudhoyono dengan Bapak Dorodjatun yang menangani ekonomi harus kerjasama. Untuk melihat bahwa ini ada pengaruhnya. Ekonomi dan hukum ini hubungannya erat. Terus mereka harus dapat secara aktif mengajak bicara para elit politik di DPR dan MPR, dan juga para elit yang memegang kekuasaan fisik, yaitu militer dan polisi. Menunjukkan ini hukum tidak berdiri sendiri, tapi efeknya luas sekali. Salah satu adalah di bidang ekonomi yang menjadi concern (keprihatinan, Red.) kita semua. Demikian Prof. Charles Himawan, gurubesar filsafat hukum pada Universitas Indonesia di Jakarta. * MUTASI DALAM TUBUH TNI, SIAPA PENGGANTI WIDODO ADI SUCIPTO? TNI melakukan mutasi puluhan perwira menengah dan tinggi untuk pembinaan personel dan mengisi posisi yang ditinggal perwira yang pensiun. Jajaran Mabes TNI tidak banyak berubah. Di jajaran TNI AD, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sudi Silalahi digantikan Mayjen TNI Ahmad Djunaidi Sikki. Sudi akan menjabat sekretaris menteri koordinator politik dan keamanan. Tetapi siapa yang akan menduduki jabatan Panglima TNI, pengganti Laksamana Widodo? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Hari Ulang Tahun TNI ke 56, akan dirayakan TNI hari Jumat besok. Upacara gabungan dengan inspektur upacara Presiden Megawati pun akan digelar. TNI dahulu pernah dikenal sebagai APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Lalu berubah menjadi APRI yang kemudian bermetamorfosa sebagai ABRI, yang sudah menyerap POLRI dalam tubuhnya. ABRI belakangan dimusuhi rakyat karena sibuk memerangi rakyat sendiri lewat lembaga Kopkamtib, Laksusda, Bais, BIA, Kostrad, Kopassus dsbnya. Karena itu beberapa lembaganya dibubarkan dan bahkan namanya pun dikembalikan ke TNI. Meski Indonesia merupakan negara kepulauan, TNI-ADlah yang tetap mendominasi Tentara Nasional Indonesia. Ini jelas terlihat dari jumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang mendominasi jabatan-jabatan di jajaran pucuk pimpinan Markas Besar TNI. Meski Panglima TNI dari Angkatan Laut tetapi karena perwira tinggi Angkatan Laut dan Udara hanya tiga atau empat orang maka jelas mereka tidak berani bersuara lain menghadapi para perwira yang berseragam hijau-hijau itu. Maka tidaklah mengherankan jika Panglima TNI yang akan datang kembali akan berasal dari kalangan seragam hijau, kecuali tentunya jika Presiden Megawati mau mengangkat Marsekal TNI Hanafie Asnan. Sesuai sistem giliran dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI yang digodok semasa Presiden Habibie maka usai TNI-AL, giliran berikutnya yang patut mengempit tongkat komando adalah seorang perwira TNI-AU. Kebetulan masa pensiun Hanafi Asnan telah diperpanjang. Tetapi Presiden saat ini adalah Megawati yang kurang senang dengan orang-orang yang pernah mendukung Gus Dur dan perlu membalas jasa perwira-perwira seperti Edriartono Sutarto. Tetapi siapa pun yang menjadi presiden di Indonesia ia selalu harus mempertimbangkan masak-masak siapa yang duduk di kursi Panglima TNI. Soekarno meski menggeser AH Nasution ke jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata ternyata terjungkal pula karena Nasution merestui Pangkostrad Mayjen Soeharto. Soeharto sendiri jatuh karena Pangab Wiranto bersikap mendua. Habibie pun demikian pula. Ia tersingkir karena Wiranto yang diproyeksikan sebagai Wapres tiba-tiba menarik dukungannya. Meski mendorong kepemimpinan non-angkatan darat, Gus Dur justru terpental karena Widodo mengalihkan dukungannya kepada Megawati. Dilihat dari sejarah tentara ini, bisalah dimengerti mengapa para presiden RI itu selalu berusaha agar posisi-posisi menentukan di tentara selalu diisi kalangan loyalis. Selain Pangab atau Panglima TNI, sudah tentu yang ikut menentukan adalah posisi KSAD dan Pangkostrad. Kini Laksamana Widodo sudah dua kali diperpanjang masa tugasnya. Maka Widodo yang kesehatannya pun sudah tidak begitu baik lagi, mau tak mau harus pensiun. Sedangkan mutasi di tubuh militer selalu terjadi pada bulan April dan Oktober. Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Mabes TNI sudah memproses pergantian Panglima TNI. Selain Hanafie, calon kuat Panglima TNI lainnya ialah mantan KSAD Jenderal Tyasno Sudarto, KSAD Jenderal Endriartono Sutarto, dan KSAL Laksamana Indroko. Dari angkatan darat, meski pun sama-sama angkatan 1970, namun posisi Endriartono lebih kuat ketimbang Tyasno. Endriartono berjasa karena mendukung Megawati ketika Gus Dur ingin memberlakukan dekrit pembubaran parlemen. Tetapi Megawati tentu perlu pula mempertimbangkan keinginan pelbagai faksi yang ada di angkatan darat. Di antaranya ialah faksi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen TNI Agus Widjojo. Namun Agus sudah dipastikan akan disalurkan ke luar struktur TNI. Ia kan menggantikan Hari Sabarno sebagai Wakil Ketua MPR. Menurut KSAD Endriartono, karena ada satu jabatan jenderal bintang tiga yang lowong, maka akan menyeret para pati di bawahnya yang akan bergeser. Artinya gerbong mutasi kembali akan bergerak. Apalagi ada perwira-perwira tinggi yang akan pensiun sehingga posisi mereka diisi 18 perwira lainnya yang masih aktif. Setidak-tidaknya lima Pangdam diganti termasuk Sudi Silalahi dari Kodam Brawijaya. Di TNI saat ini, menurut suatu sumber, selain faksi Endriartono ada juga faksi Kepala Staf Umum (Kasum) Letjen Djamari Chaniago. Juga faksi Komandan Pendidikan dan Pelatihan (Dan Kodiklat) TNI Letjen Amir Sembiring. Dan faksi keempat adalah faksi Sekretaris Departemen Pertahanan Letjen TNI Johny Lumintang. Johny pun berasal dari angkatan 1970 seperti Tyasno, Endriartono Amir Sembiring, dan Agus Widjojo. Keempat kelompok itu terbagi dalam dua kubu besar. Kubu gradualis dan kubu konservatif. Kubu gradualis yaitu faksi Endriartono dan Agus Widjojo. Kubu konservatif yaitu faksi Johny Lumintang, faksi Djamari Chaniago dan faksi Amir Sembiring. Pendukung mereka antara lain ialah Komandan Sesko TNI, Letjen Djadja Suparman cs. Dalam pergeseran nanti kelompok konservatif tersebut yang akan banyak menduduki jabatan-jabatan yang lowong. Tetapi baik yang gradualis maupun konservatif sama-sama mengagumi Soeharto. Kalau Presiden Megawati konsisten dengan sikapnya ketika menghadapi hasil Wanjakti di kepolisian, yaitu cenderung pada generasi yang lebih muda bisa saja Djamari Chaniago yang diangkat. Ia lebih muda dibandingkan Endriartono dan Tyasno. Djamari Chaniago yang berasal dari luar Jawa itu, dari angkatan 1971. Boleh jadi Megawati demi mempertahankan posisinya akan mengangkat seorang perwira non-Jawa yang tidak begitu mengakar di TNI. Tetapi seorang Endriartono bisa menguntungkan Megawati, meski sangat pro-Orde Baru, namun Endrairtono alias Tono jelas tidak mau dikendalikan kalangan Islam fundamentalis. Maka Tonolah yang nampaknya paling berpeluang menjabat Panglima TNI dan Djamari harus puas dengan posisi KSAD saja. Tetapi semua orang pun tahu bahwa mereka tidak akan lama duduk di jabatan-jabatan itu mengingat Mega baru merasa aman jika Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu duduk di kursi Panglima TNI. Ryacudu meski disebut professional dan buta politik, namun ia berasal dari Palembang dari keluarga Soekarnois. Dan yang lebih penting lagi, ia dari angkatan 1973. Ia yang paling muda diantara para calon Panglima TNI. Ryamizard pun berjasa kepada Megawati karena dua kali mengirim tank-tanknya ke Monas untuk menggertak Gus Dur. Tanpa dukungan Ryamizard, Endriartono sudah lama dipecat Gus Dur. Tetapi beranikah Mega mengangkat Ryamizard? Nampaknya belum. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
