--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 26 November 2001 15:50 UTC ** XANANA GUSMAO IMBAU PARA PENGUNGSI AGAR KEMBALI KE TANAH AIR ** PEMERINTAH INDONESIA AKAN KERAHKAN PASUKAN TAMBAHAN KE DAERAH KONFLIK ** ALIANSI UTARA MENYATAKAN MENGUASAI KUNDUZ ** TOPIK GEMA WARTA: DA'I BACHTIAR TERNYATA TIDAK SEPENUHNYA BEBAS DARI ORDE BARU ** TOPIK GEMA WARTA: PENGIRIMAN TENTARA KE DAERAH KONFLIK MERUPAKAN LANGKAH MUNDUR * XANANA GUSMAO IMBAU PARA PENGUNGSI AGAR KEMBALI KE TANAH AIR Pemimpin Timor Loro Sa'e, Xanana Gusmao mengimbau para pengungsi di Timor Barat agar kembali ke Timor Loro Sa'e. Ia mengatakan bahwa para pengungsi akan diterima dengan senang hati. Xanana Gusmao mengatakan hal tersebut dalam kunjungan ke Timor Barat. Sekitar 250 ribu orang mengungsikan diri ke Timor Barat untuk menghindar dari perang saudara antara kelompok pro integrasi dan pejuang kemerdekaan pasca referendum 1999. Dalam referendum tersebut rakyat Timor Loro Sa'e memilih memerdekakan diri dari Indonesia. Alih kekuasaan resmi menurut rencana akan berlangsung pada tanggal 20 Mei 2002. Xanana Gusmao kemudian diperkirakan akan menjabat presiden pertama Timor Loro Sa'e. * PEMERINTAH INDONESIA AKAN KERAHKAN PASUKAN TAMBAHAN KE DAERAH KONFLIK Pemerintah Indonesia akan mengerahkan 50 batalyon gabungan (YonGan) TNI-Polri ke daerah konflik, khususnya Aceh dan Papua. Hal ini diberitakan harian Media Indonesia yang mengutip pernyataan Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono. Menko Polkam mengatakan rencana tersebut dalam sebuah acara diskusi di Universitas Brawijaya, Malang, Ahad kemarin. Ia mengatakan bahwa 50 batalyon tersebut merupakan jumlah terbesar dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Kwantitas itu praktis menyedot lebih 40 persen dari total personil yang dimiliki TNI-Polri. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan bahwa rencana tersebut ditujukan untuk mempercepat proses penyelesaian konflik secara damai. Namun para pengamat menilai bahwa bila dilaksanakan maka pengiriman pasukan tambahan itu berarti Indonesia kembali menggunakan kekerasan untuk menumpas separatisme. Hal ini dikhawatirkan justru akan membakar semangat separatisme dan menimbulkan lebih banyak lagi pertumpahan darah. * ALIANSI UTARA MENYATAKAN MENGUASAI KUNDUZ Pasukan Aliansi Utara menyatakan merebut kota Kunduz di Afganistan Utara. Ratusan pejuang dan para pendukung asing Taliban menyerahkan diri atau kabur. Menurut seorang jurubicara Aliansi Utara pertempuran telah reda di kota Kunduz. Komandan Mohamad Daud dari kelompok Tajik, yang ditunjuk oleh Aliansi Utara sebagai gubernur Kunduz telah tiba di kota tersebut. Aliansi Utara selanjutnya memastikan bahwa tiga sampai empat ratus pendukung Taliban tewas dalam pemberontakan berdarah di sebuah benteng kuno di kota Mazar-i-Sharif. Para pemberontak adalah pejuang Taliban yang menyerahkan diri setelah jatuhnya kota Kunduz dan dibawa oleh Aliansi Utara ke benteng kuno itu. Aliansi Utara menumpas pemberontakan yang terjadi dengan bantuan gempuran udara pesawat tempur Amerika. Sementara itu sekitar 1000 marinir Amerika diterjunkan di kota Kandahar, sarang Taliban terakhir di Afganistan Selatan. Pasukan marinir Amerika akan membangun sebuah pangkalan operasi darat militer. Selanjutnya pesawat pesawat tempur Amerika juga melancarkan gempuran terhadap sejumlah sasaran di kota Kandahar. Aliansi Utara menyatakan bahwa Usamah bin Ladin dan pemimpin Taliban, Mullah Mohamad Umar masih berada di Kandahar. * ESKALASI KEKERASAN DI NEPAL Di Nepal, 270 orang tewas dalam serangkaian bentrokan antara gerilyawan Maois dengan petugas keamanan. Eskalasi kekerasan ini meletus menyusul perundingan perdamaian gagal antara pemerintah dan gerilyawan, minggu lalu. Bentrokan sengit terutama terjadi di propinsi Solukhumbu, di Nepal Timur. Bentrokan antara tentara dan gerilyawan di sana menewaskan seluruhnya 220 orang. Korban terbesar jatuh di pihak gerilyawan. Pemerintah Nepal meminta raja untuk mengumumkan keadaan darurat. Hal ini akan memungkinkan pasukan kemanan mengambil langkah tegas dalam operasi penumpasan gerilaywan Maois. * AKSI BUNUH DIRI SEORANG WARGA PALESTINA DI JALUR GAZA Dua polisi Israel luka dalam sebuah aksi bunuh diri seorang warga Palestina di Erez, Jalur Gaza. Pelaku aksi bunuh diri tewas dalam peristiwa ini. Gerakan Islam radikal Hamas menyatakan bertanggung jawab atas aksi bunuh diri tersebut. Aksi ini terjadi selang beberapa jam sebelum kedatangan sebuah misi perdamaian Amerika ke kawasan. Dua utusan khusus Amerika, William Burns dan Anthony Zinni memulai upaya penengahan baru antara Israel dan Palestina, Senin ini. Menteri Luar Negeri Amerika, Colin Powell menugaskan kedua diplomat untuk mewujudkan gencetan senjata. Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon menyatakan akan mendukung upaya mewujdukan gencentan senjata. Ketegangan antara Israel dan Palestina memuncak kembali akhir pekan lalu. Pemicu ketegangan adalah pembunuhan pemimpin Hamas, Mahmud Abu Hanud, Jumat lalu. Seorang militer Israel dan seorang bocah Palestina berusia 13 tahun tewas, akibat serangkaian aksi balas dendam, menyusul pembunuhan pemimpin Hamas. * PENYELIDIKAN PENYEBAB KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI SWISS Tim ahli Senin pagi ini memulai kembali penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan pesawat udara di Zurich, Swiss. Sebuah pesawat penumpang milik perusahaan penerbangan Cross Air jatuh Sabtu malam lalu. 24 dari 33 awak pesawat dan penumpang tewas dalam peristiwa ini. Dua dari sembilan orang yang selamat berada dalam kondisi kritis. Pesawat yang naas lepas landas dari Berlin dan jatuh beberapa saat menjelang pendaratan di bandara Kloten, Zurich. Penyebab jatuhnya pesawat belum diketahui. Menurut para ahli, pesawat terbang pada ketinggian yang terlalu rendah. Selain itu kondisi cuaca buruk juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab. * CALON OPOSISI MENANGKAN PEMILIHAN PRESIDEN HONDURAS Ricardo Maduro, calon dari kubu oposisi memenangkan pemilihan presiden Honduras. Menurut penghitungan suara pertama calon dari Partai Nasional itu mengungguli saingannya Rafael Pineda Ponce dari Partai Liberal yang memerintah. Presiden baru akan dilantik pada 27 Januari mendatang. Dalam kampanye pemilihan Ricardo Maduro mengatakan akan berupaya keras mengentaskan kemiskinan dan memberantas kejahatan di Honduras. * DAI BACHTIAR TERNYATA TIDAK SEPENUHNYA BEBAS DARI ORDE BARU Intro: Seperti pada posisi ketua Mahkamah Agung dahulu, kembali tokoh yang tidak sepenuhnya bebas dari "dosa" Orde Baru akan naik pada jabatan Kapolri. Tidak mengherankan kalau Golkar segera mendukung Da'i Bachtiar, sementara PRD yang pernah dimusuhi Orde Baru segera menenang pencalonan tokoh ini. Lebih lanjut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Tokoh Golkar dan mantan Menteri Kehakiman Muladi mendukung pencalonan Komjen Polisi Da'i Bachtiar sebagai Kapolri karena Da'i dipandang sebagai jenderal yang cukup mumpuni. Menurut Muladi, Da'i Bachtiar sangat profesional dan memiliki jenjang kepangkatan yang sangat sistematik. Karena tidak ada ketentuan calon Kapolri diputuskan lewat fit and proper test maka DPR kemarin melakukan dengar pendapat dengan Da'i meskipun DPR mengakunya sebagai fit and proper test. Ketika ia ditanya soal pemikiran dan visi ke depannya masyarakat dilarang meliput acara tersebut. Ini diprotes pihak LSM. Yang dilakukan kemarin adalah semacam fit and proper test karena tidak formal dan sudah pasti Da'i tidak akan ditolak. Antara Golkar, PPP dan PDI-P sudah ada kesepakatan untuk menyetujui Da'i menjabat sebagai Kapolri baru. Padahal seorang kepala polisi seharusnya punya integritas, intelektualitas dan moral yang tinggi. Kapolri Bimantoro misalnya pernah dikritik pers soal istri-istrinya dan bisnis senjatanya. Sedangkan menyangkut calon Kapolri Da'i Bachtiar, ada keluhan bahwa ia pernah terlibat kasus BLBI. Anaknya pun disebut-sebut terlibat narkotika. Kemarin Andi Arief cs dari PRD pun menentang pengangkatan Da'i Bachtiar yang disebut Andi sebagai orang Orde Baru yang pernah membantu para penculik aktivis anti Soeharto. Da'i Bachtiar pernah berbohong dengan mengakui bahwa pihak polisi yang melakukan penangkapan para aktivis padahal ia mengetahui bahwa orang-orang PRD itu diculik Kopassus. Selain mendukung Orde Baru sampai saat-saat terakhir kejatuhan Soeharto, Da'i juga disebut melanggar HAM di Bondowoso Jawa Timur. Da'i memang lebih taat ke Cilangkap ketimbang pada rakyat sipil. Meskipun begitu kemarin dalam penjelasannya didepan Komisi I dan Komisi II ia mengemukakan hal-hal yang umumnya akan dikatakan seorang calon Kapolri. Da'I Bachtiar: Polisi tidak pernah lepas dari sejarah masa lalu. Utamanya di bidang politik dan pemerintahan. Pembangunan pun ke depan menuju pada polisi sipil. Ini gambarannya antara lain yang ingin kita tuju, melalui satu pemahaman yaitu sisi yang kami rumuskan bahwa Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat. Ini substansi yang pertama. Yang berikutnya mampu sebagai penerap hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Masyarakat politik di Jakarta pada umumnya yakin DPR akan menyetujui pengangkatan Da'i yang sudah dipilih Presiden Megawati itu. Rapat penentuannya akan dilakukan pada hari Kamis nanti. Pihak PPP sudah mengatakan Komjem Polisi Da'i cukup layak menjadi Kapolri. "Kami tidak menemukan ada kesalahan dalam karir beliau," ujar Sekjen DPP PPP Ali Marwan Hanan. PPP pun menganggap telah selesai kasus bentrokan berdarah di Bondowoso Jawa Timur, November 2000, yang meminta sejumlah korban tewas. Ketika itu Da'i menjabat Kapolda Jawa Timur. Sedangkan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung mengatakan, beberapa fraksi kelihatannya memberi dukungan kepada Da'i Bachtiar. Dan fraksi Partai Golkar sendiri, pendapatnya juga demikian, katanya. Hanya Fraksi Kebangkitan Bangsa dan beberapa aktivis Pro Demokrasi, menolak Da'i Bachtiar karena pernah melakukan kebohongan public di era Soeharto dan prestasinya juga tidak terlalu menonjol. Baik ketika menjabat Kapolda Jatim dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Narkoba Nasional. Maka tidaklah mengherankan jika seorang komentator televisi mengatakan, DPR kini dianggap masyarakat ibarat seekor kambing yang tinggal menunggu ketok palu saja. Seorang lain mengatakan, karena DPR ikut dalam penentuan Kapolri, maka dengan demikian DPR otomatis juga bertanggungjawab kalau Kapolri terbukti jelek kinerjanya. Tanggungjawab sekarang tidak saja dibebankan kepada pemerintah tapi juga kepada DPR. Bahwa Polri perlu ikut melakukan reformasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia adalah soal lain. Yang penting bagi fraksi-fraksi di DPR RI, Kapolri taat pada Mega, pemimpin-pemimpin parpol besar dan tentara. * PENGIRIMAN TENTARA KE DAERAH KONFLIK MERUPAKAN LANGKAH MUNDUR Pemerintah pusat akan mengirimkan 50 Batalyon Gabungan ke daerah daerah konflik, khususnya Aceh dan Papua. Menurut jurubicara TNI Marsekal Graito Usodo, mereka akan dikirim untuk mengatasi masalah masalah di lapangan terutama yang menyangkut disintegrasi. Sebaliknya Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah tetap bersedia tetap berdialog, termasuk dengan pihak pemberontak. Menurut Faizal dari Koalisi NGO HAM Banda Aceh, pegiriman tentara ini akan lebih banyak menelan korban, terutama penduduk sipil. Ini berarti kemunduran. Dialog adalah jalan terbaik, tegasnya. Berikut keterangannya kepada Radio Nederland. Faisal (F): "Kalau kita lihat konsekwensi logis dari pengiriman tentara tentu mereka membawa kekerasan. Itu memang sudah hal yang umum bagi mereka dan itu berarti akan jatuh korban yang lebih banyak lagi di Aceh. Sebab kalau kita lihat sekarang meskipun tidak tahu jumlah pastinya berapa, tetapi tentara dan polisi itu sangat banyak karena sampai sekarang kita masih mendapat informasi mereka punya pos pos sampai ke pelosok pelosok desa di Aceh. Jadi saya pikir sekarang saja sudah cukup banyak dan timbul korban yang demikian banyak. Apalagi kalau mereka nambah lagi tentara". Radio Nederland (RN): Tapi dari sudut pandang pemerintah atau TNI, mereka melihat di mana mana GAM masih melakukan serangan serangan. Kan wajar saja kalau mereka menganggap pendekatan keamanan masih perlu sekali. F: "Ini memang kenyataan bahwa ada perlawanan bersenjata di Aceh. Namun tindakan atau reaksi dari pemerintah dengan tujuan untuk menumpas pemberontakan bersenjata itu juga menggunakan kekerasan. Nah persoalannya ekses dari operasi militer itu menimpa masyarakat yang tidak bersalah. Dan ini merupakan korban yang lebih banyak ketimbang korban yang memang menjadi sasaran operasi militer. Eksesnya ini yang demikian mahal harus kita bayar. Nah seharusnya pemerintah mulai membangun upaya dialog. Dan itu sebenarnya sudah ada tahap yang luar biasa. Sejak dulu pemerintah tidak pernah mau melakukan dialog dengan GAM atau dengan katakanlah gerakan gerakan pembebasan lain yang ada di Tanah Air. Perjanjian damai atau kesepakatan untuk berunding dengan GAM itu adalah kesepakatan pertama antara pemerintah dengan pemberontak dalam sejarah Indonesia. Tapi perkembangan terakhir yang mengatakan bahwa pemerintah akan menambah batalyon ke daerah daerah konflik, ini nampaknya langkah mundur lagi". Demikian Faisal dari Koalisi NGO HAM Banda Aceh. Sementara itu Tom Beanal Wakil Ketua Presidium Dewan Papua mengatakan pengiriman pasukan itu adalah upaya pembinasaan lebih lanjut warga Papua. Tom Beanal (TB): "Waktu pidato saya selaku ketua Dewan Presidium Papua, pada pemakaman Theys Eluay saya minta supaya pemerintah RI segera menarik mundur seluruh pasukannya dari Tanah Papua, karena di sini tidak ada perang. Tapi kalai ada suatu rencana pengiriman pasukan lagi dari Jakarta saya pikir pemerintah Jakarta mau membinasakan rakyat Papua. Mereka telah memulai itu dari tahun 1963 sampai sekarang, dan terakhir mereka membunuh pak Theys Eluay". Radio Nederland (RN): Apakah Anda yakin bahwa pengiriman pasukan tambahan ke daerah daerah konflik adalah suatu cara pemusnahan rakyat Papua secara sistematis oleh TNI atau pemerintah? TB: "Saya pikir itu datang dari pemerintah Jakarta. Sebab kalau pengiriman tentara berarti ada suatu kekacauan di daerah tokh..dan di Papua sejak kematian sampai penguburan Theys Eluay dan sampai saat ini aman aman saja kok. Masak mau kirim pasukan lagi. Itu kan aneh". RN: Apakah pengiriman pasukan tambahan ke Papua akan menambah kacau keadaan dan mendapat perlawanan dari rakyat Papua? TB: "Saya pikir kami tidak membuat kacau. Hanya kami meminta pemerintah supaya jujur dan kalau bijak tarik tentara ini. Sebab mereka yang bikin soal banyak di sini. Kalau tambah lagi itu kami tidak tahu mau diapain Tanah Papua ini. Demikian Tom Beanal, Ketua Presidium Dewan Papua. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
