--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 29 Januari 2002 15:10 UTC ** GAM BATALKAN RENCANA PERUNDINGAN DENGAN JAKARTA ** PRESIDEN KIM DAE-JUNG MERESHUFFLE KABINETNYA ** PM INDIA YAKIN TIDAK AKAN BERPERANG DENGAN PAKISTAN ** TOPIK GEMA WARTA: BOLA KASUS THEYS ELUAY KINI DI JAKARTA ** TOPIK GEMA WARTA: SETAHUN OTONOMI DAERAH, OTONOMI MACAM APA YANG SEKARANG ADA? * GAM BATALKAN RENCANA PERUNDINGAN DENGAN JAKARTA Gerakan Atjeh Merdeka GAM membatalkan rencana perundingan perdamaian dengan pemerintah Indonesia akhir pekan ini. Alasan pembatalan adalah tewasnya Panglima tentara GAM Teungku Abdullah Syafe'i, minggu lalu, sewaktu tembak menembak dengan TNI. Setelah itu GAM mengumumkan periode berkabung selama 40 hari. Perundingan dengan Jakarta direncanakan akhir pekan ini di Swis, atas inisiatif Henry Dunant Centre. * PRESIDEN KIM DAE-JUNG MERESHUFFLE KABINETNYA Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung mengganti delapan dari 19 menteri kabinetnya. Selain itu ia juga memecat sejumlah penasihat presiden. Jabatan perdana menteri dan sejumlah menteri urusan ekonomi tetap dipegang orang-orang yang sama. Salah satu menteri yang dicopot adalah Menteri urusan Rekonsiliasi Hong Soon-Young, yang dituduh penyebab kemacetan hubungan dengan Korea Utara, setelah beberapa saat mulai membaik. Presiden Korea Selatan memang didesak untuk mengganti susunan kabinetnya, setelah keluar berbagai skandal yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah. Selain itu Presiden Kim ingin meningkatkan kebijakan anti-korupsi menjelang akhir masa jabatannya. Pemilihan presiden baru Korea Selatan direncanakan akhir Desember tahun ini. * PM INDIA YAKIN TIDAK AKAN BERPERANG DENGAN PAKISTAN Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee menyatakan, tidak akan ada perang dengan negara tetangga Pakistan. Vajpayee menambahkan para diplomat kedua negara sedang merundingkan jalan keluar damai bagi konflik India-Pakistan. Perdana Menteri India menyatakan hal tersebut pada saat ketegangan dengan Pakistan mencapai titik puncak. Baik India maupun Pakistan telah mengirim sekitar 800.000 tentara ke wilayah perbatasan di negara bagian Kashmir. Jumat lalu kelihatannya konflik tersebut akan berakhir dengan eskalasi, setelah India melakukan uji coba rudal nuklir jarak menengah. * AMERIKA JANJIKAN TAMBAHAN BANTUAN UNTUK AFGANISTAN Presiden Amerika Serikat George Bush menjanjikan tambahan bantuan sebesar 50 juta dolar untuk pembangunan kembali Afganistan. Jumlah ini diluar 300 juta dolar yang dijanjikan sebelumnya. Sewaktu kunjungan Perdana Menteri Interim Afganistan, Hamid Karzai ke Gedung Putih, Bush menyatakan dana tambahan itu akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur di Afganistan. Selain itu Amerika juga akan membantu pembentukan kembali angkatan bersenjata dan kekuatan polisi di Afganistan. Presiden Bush menerangkan pasukan Amerika tidak akan ditugaskan di Afganistan dalam jangka waktu panjang, tetapi akan segera ditarik mundur apabila tidak dibutuhkan lagi. * ISRAEL INGIN TINGKATKAN PERLINDUNGAN KOTA YERUSALEM Israel ingin mengetatkan keamanan di sekitar kota Yerusalem sehubungan aksi-aksi bunuh diri Palestina belakangan ini. Menteri Keamanan Umum Uzi Landau akan mengajukan usulan kepada kabinet Israel, untuk mengawasi dengan ketat jalan-jalan masuk ke kota Yerusalem dari Tepi Barat Sungai Yordan. Karena itu harus ditetapkan zona penjaga dengan pos-pos pengawasan dan patroli tambahan. Menteri Landau membantah tuduhan bahwa ia ingin membangun tembok di sekeliling kota Yerusalem. Berbagai harian Israel melaporkan rencana pembangunan tembok yang panjangnya 11 kilometer, yang harus memisahkan bagian kota Yerusalem Barat dari Yerusalem Timur yang dikuasai Palestina. Sementara itu tank-tank Israel diberitakan memasuki sebuah desa Palestina di dekat kota Bethlehem di Tepi Barat Sungai Yordan. Israel menahan tiga orang aktivis Palestina, antara lain seorang pemimpin Jihad yang sudah lama dicari-cari. Sementara dalam serangan di desa Irtas, di wilayah otonomi Palestina, empat orang warga Palestina cedera sewaktu tembak menembak dengan pasukan Israel. Di tempat lain di Tepi Barat Sungai Yordan, enam orang pejabat keamanan pemerintah Palestina ditangkap. * JUMLAH KORBAN BENCANA DI LAGOS MENCAPAI 600 ORANG Selasa ini di Nigeria dinyatakan sebagai hari berkabung nasional, sehubungan rangkaian ledakan gudang munisi yang menghancurkan sebuah perkampungan di ibukota Lagos, Ahad kemarin. Menurut sumber resmi, jumlah korban yang tewas mencapai 600 orang. Pemerintah Nigeria menambahkan, sebagian besar korban adalah anak-anak yang mati tenggelam di kanal, setelah mencoba menyelamatkan diri dari hujan bom dan granat. Rakyat Nigeria menuntut pemerintah untuk melakukan penyelidikan dan menuduh pihak angkatan bersenjata bertanggung jawab atas bencana ini. Presiden Olesegun Obasanjo telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Ledakan ini mungkin disebabkan kebakaran di barak militer yang terletak di sebelah gudang munisi tersebut. * GLOBAL CROSSING MINTA PENUNDAAN PEMBAYARAN Untuk ketiga kalinya dalam beberapa minggu sebuah konglomerat Amerika Serikat mengalami krisis finansial. Global Crossing, perusahaan yang menawarkan lalu lintas data kilat, mendapat ijin penundaan pembayaran. Dengan ini perusahaan tersebut dilindungi dari tuntutan para penagih utang, dan mendapat waktu untuk melakukan reorganisasi. Global Crossing dilanda krisis finansial sehubungan investasi besar-besaran di luar negeri, yang belum menghasilkan keuntungan akibat krisis di sektor telekom dan internet. Minggu lalu salah satu konglomerat pasar swalayan Amerika, KMart juga meminta penundaan pembayaran. Nasib yang sama juga menimpa Enron, konglomerat enerji Amerika, dua minggu lalu. * 2002 TAHUN EKOTURISME Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan tahun 2002 sebagai Tahun Ekoturisme. PBB akan memeriahkan tahun tersebut dengan berbagai aktivitas bersama dengan Organisasi Turisme Dunia, antara lain untuk meningkatkan paket liburan yang ramah lingkungan. Puncak acara adalah KTT PBB mengenai Ekoturisme, yang akan diselenggarakan Mei 2002 di Kanada. Menurut PBB dukungan penuh terhadap sektor turisme yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan untuk membatasi kerusakan lingkungan. * PENGANGGURAN DI JEPANG CAPAI TITIK TERTINGGI Jumlah orang yang menganggur di Jepang mencapai titik tertinggi. Jumlah pengangguran meningkat dari 390.000 menjadi 3,4 juta orang di tahun 2001. Jumlah ini sama dengan 5,6% dari jumlah total penduduk. Tingginya pengangguran antara lain disebabkan resesi ekonomi di negara tersebut. * BOLA KASUS THEYS ELUAY KINI DI JAKARTA Kasus pembunuhan Theys Dortheys Eluay, November lalu, seolah larut di Jakarta. Padahal Tim Puspom yang berwenang memeriksa TNI, dan Tim Mabes Polri sudah kembali ke Jakarta, dan Kapolda Papua Mangku Pastika secara terbuka sudah mengindikasikan keterlibatan Kopassus. Masyarakat Papua menantikan jawaban dari Jakarta, tidak hanya tentang rincian penyidikan kasus Theys, tetapi terutama bagaimana sikap lembaga lembaga negara di Jakarta yang dianggap bertanggungjawab. Inilah yang akan menjadi barometer citra Jakarta. JOHN RUMBIAK [JR]: Sekarang sudah jelas sekali bahwa, tergantung kepada kemauan baik pemerintah pusat di Jakarta. Apakah pemerintah pusat mau membiarkan persoalan ini akan semakin membangun opini di rakyat Papua, tentang ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Jakarta. Khusus tentang kasus ini. Karena kasus ini di mata masyarakat Papua adalah barometer di mana keseriusan RI untuk mengatasi persoalan hak asasi manusia di sini. Bagi rakyat Papua kalau soal ini tidak jelas, tidak ada pertanggung jawaban, maka semakin terpuruklah reputasi pemerintah RI di mata rakyat Papua. Dan itu bukan hanya berada pada kalangan masyarakat awam biasa, tetapi kalangan agama, NGO's di Papua sampai dengan pemerintah daerah di Papua, seperti media massa mengutip pernyataan gubernur Propinsi Papua, Drs Jaap Solossa kemarin, yang menyatakan bahwa pemerintah Jakarta harus segera menyikapi untuk menyelesaikan kasus Theys Eluay. Dari seluruh level masyarakat Papua sudah menyampaikan keinginan mereka. Dan itu sekarang apakah pemerintah Jakarta serius untuk mau menangani soal ini atau tidak. Radio Nederland [RN]: Apalagi ini DPD Presidium Papua juga sudah mempertanyakan. Dan DPD ini merupakan motor dari gerakan pro-kemerdekaan. Nah berarti ini suatu langkah politik lebih maju lagi dari Papua. Jadi menurut perkiraan anda ada apa ini di Jakarta, menyembunyikan atau menghambat lagi ini? JR: Saya rasa ada masalah terjadi pada tuntutan yang begitu besar dari rakyat Papua untuk menyelidiki persoalan ini bukan hanya pada tingkat kasuistik belaka. Di mana pihak eksekutor, dalam hal ini yang sudah diidentifikasi menurut penyelidikan polisi, sebagai dilakukan oleh Kopassus, bukanlah yang menjadi perhatian sekarang. Karena data itu toh sudah ada di tangan pihak polisi. Tuntutan rakyat Papua yang sekarang sangat jelas sekali ke Jakarta, bahwa bagi mereka kasus pembunuhan Theys adalah sebuah kejahatan negara, yang terang-terangan. Jadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh institusi-institusi negara. Termasuk presiden, Menko Sospolkam, ketua badan intelijen nasional, tapi juga DPA, MPR dan beberapa institusi negara yang relevan., yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu. Pihak Jakarta mengalami kesulitan di situ, karena tuntutan yang begitu besar sekali dari rakyat Papua. Untuk membuka acuan kerangka berpikir penyelidikan itu, harus meluas dan bisa menyelidiki institusi-institusi negara tersebut. RN: Dalam hubungan ini ada tamu rombongan dari Amnesty International yang menghadiri pengadilan terhadap beberapa tokoh Presidium Papua. Apakah ini menambah isu dan bagaimana sejauh ini kesimpulan dari pihak Amnesty? JR: Kunjungan Amnesty tidak menaruh perhatian yang lebih khusus terhadap kasus pembunuhan Theys. Karena kunjungan mereka sebenarnya sudah direncanakan, jauh sebelum pembunuhan Theys Eluay, kunjungan mereka untuk bertemu dengan aktivis hak asasi manusia di Papua dan juga dengan para korban dari kasus pelanggaran HAM termasuk juga mengobservasi proses-proses peradilan terhadap sejumlah anggota Dewan Presidium Papua. Nah kesimpulan mereka memang jelas sekali. Dari kunjungan mereka di Jayapura dan juga di Wamena dan Manokwari, bahwa karakteristik persoalan hak sasai manusia di Papua sebenarnya dilandasi oleh budaya militerisme, budaya kekerasan dan budaya impunity atau kekebalan hukum. Inilah yang menjadi potret buruk situasi hak asasi manusia di Papua Demikian John Rumbiak dari lembaga hak hak asasi manusia, ELSHAM, di Jayapura. * SETAHUN OTONOMI DAERAH, OTONOMI MACAM APA YANG SEKARANG ADA? Intro: Sudah setahun ini Undang-Undang otonomi daerah berlaku. Bagaimana wajah otonomi daerah? Masihkan otonomi daerah dianggap sebagai ancaman integrasi nasional. Nampaknya memang begitulah, karena ternyata di bawah Megawati otonomi daerah hanya dibatasi pada pengelelolaan sumber daya alam di daerah, dan bukan sebagai pemerintah daerah yang otonom dari pusat. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Daerah-daerah hingga kini masih terus berlomba agar bisa mengurus dirinya sendirinya dalam wadah otonomi daerah. Yang menonjol pekan-pekan terakhir ini adalah keinginan masyarakat daerah Kepulauan Riau. Sekitar seribu orang sempat berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi mereka di DPR RI. Agenda otonomi daerah masih terus bergulir. Baru sekarang ini daerah-daerah merasa agak bebas dari pemerintahan pusat. Bergulirnya keinginan bebas dari turut campurnya pusat ini, sesungguhnya merupakan konsekuensi keterkungkungan masyarakat politik di daerah selama pemerintahan Soeharto. Presiden ketika itu menjadi satu-satunya pengambil keputusan. Partisipasi politik masyarakat sangat dibatasi. Baik pribadi-pribadi maupun secara berkelompok tidak memperoleh kesempatan untuk membuat jalur-jalur politik sendiri. Jalur-jalur yang disediakan negara untuk partispasi dalam politik adalah Golkar, PPP dan PDI. Maka matilah kreativitas masyarakat utamanya di daerah. Tetapi pada Pemilu 1999 muncul kembali gairah masyarakat. Pemberlakukan Otonomi daerah pada 1 Januari 2001 kemudian memperkuat posisi elit-elit politik di sejumlah daerah terhadap elit politik di ibukota. Di Sulawesi Utara misalnya, calon-calon dari pusat baik dari Golkar maupun PDI Perjuangan dikalahkan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Masyarakat daerah umumnya kecewa melihat aktivitas para wakil-wal partai yang mewakili daerah di parlemen. Mereka lebih mementingkan menyenangkan ketua umum partai ketimbang menyuarakan aspirasi daerah. Kini ada kecenderungan partisipasi politik masyarakat di daerah bersifat etnis. Alasan mereka, kini terjadi pembusukan dalam partai-partai politik yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada aspirasi rakyat untuk reformasi total, seperti pembasmian koruptor, mencegah kenaikan harga-harga barang, penciptaan lapangan pekerjaan, keadilan, dsbnya. Rakyat menyadari bahwa pemerintahan Habibie, Gus Dur maupun Megawati tidak efektif. Dalam hubungan ini pula harus dilihat pengunduran diri Sophan Sophiaan, anggota parlemen dari PDI Perjuangan yang kecewa dengan garis partai. Jurubiocara PDI-Perjuangan, Wakil Sekjen, Pramono Anung dalam hubungan ini mengatakan kemarin akan lebih elegan jika Sophan Sophiaan sebelum mengundurkan diri memberitahukan terlebih dahulu kepada Megawati sebagai Ketua Umum partai. Pramono Anung: Yang lebih penting alangkah eloknya kalau sebelum mengajukan pengunduran diri itu menyampaikan terlebih dahulu kepada partai. Sementara itu meski Otonomi Daerah sudah berlangsung setahun tetapi nampaknya pemerintah masih belum siap untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang didesentralisaikan ke daerah, pemerintah masih menggunakan paradigma layaknya sebuah sistem perbankan. Pemerintah hanya berorientasi pada kemampuan tiap-tiap daerah untuk mengelola sumberdaya alamnya. Karenanya kebijakan-kebijakan pun lebih ditekankan pada kemampuan tiap-tiap pemerintah daerah dalam pengelolaaan sumber daya alam. Bukan kepada keleluasaan pemerintah daerah dalam dimensi politik dan sosial. Jadi sebenarnya masyarakat daerah masih belum dapat menikmati kebijakan-kebijakan untuk menentukan kehendak politik dan sosial di daerah masing-masing. Prof Dr Ryaas Rasyid sehubungan dengan kampanye negatif orang-orang pusat, mengatakan sejak awal diluncurkannya, otonomi telah dicurigai berbagai kalangan sebagai kebijakan yang dapat mengancam integrasi nasional. Ini jelas suatu sikap berlebihan. Ia berangkat dari paradigma lama, seolah-olah integrasi nasional hanya bisa dijaga melalui sistem sentralistik. Mereka gagal melihat, justru sistem sentralistik penyebab paling pokok keterperosokan kita sebagai bangsa, secara politik, ekonomi, hukum dan sosial. Mereka juga gagal memahami penjagaan integrasi nasional bukan semata-mata kewajiban pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah beserta seluruh rakyat Indonesia yang justru menyebar di seluruh Indonesia. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
