Miris memang bung, demokrasi di negara kita memang masih setengah hati.
Perlu tokoh nasional sejati yg benar-benar menyadari(seperti Gusdur tempo hari)
serta menganggap orang Tionghua keturunan ialah bagian dari pluralisme etnis
Indonesia.
Penerapan demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan bukan hanya
slogan belaka!.
salam.
Nainggolan.
--- On Mon, 10/13/08, ChanCT <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: ChanCT <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [budaya_tionghua] Pengakuan Setengah Hati Terhadap Penganut Khonghucu
To: "HKSIS" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Monday, October 13, 2008, 12:03 AM
http://desantara. org/v3/index2. php?option=
com_content&task=view&id=470&pop=1&page=0&Itemid=53
Pengakuan
Setengah Hati Terhadap Penganut Khonghucu
Oleh Mashuri
Keluarnya Surat Edaran (SE) Mendagri 470/336/SJ, tertanggal
24 Pebruari 2006, membangkitkan luapan puji yang tak terkira bagi
penganut
Khonghucu di Surabaya. Betapa tidak, SE Mendagri itu, bagi mereka, adalah
satu-satunya pisau pemotong belenggu diskriminasi yang sudah lama
membelit
mereka. SE Mendagri ini berisi pengakuan Khonghucu sebagai salah
satu agama yang resmi di Indonesia.
Sebelumnya, pada era Orde Baru, penganut Khonghucu
merasa kesulitan mencantumkan kata Khonghucu ke dalam kolom agama di
atribusi kependudukan. Di Surabaya, ini menjadi pengalaman pahit oleh
siapapun yang berhubungan dengan aktifitas Komisariat Majelis Daerah
(KMD)
Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Surabaya di Boen Boe Kapasan
dan
MAKIN KMD Jawa Timur di Pak Kik Bio Jagalan pada paruh akhir tahun
2000-2002.
Anly adalah salah satu contohnya. Nasib kependudukan Anly
Cenggana dan keluarganya dipersulit oleh Dispenduk Capil Pemkot Surabaya.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum genap 24 jam dicabut secara sepihak
oleh aparat Pemkot, serta Kartu Keluarga (KK) ditahan dan tak kunjung
diberikan kepada Anly. Alasannya cuma satu, kolom agama di KTP dan KK
Anly
diisi Khonghucu. Tentu akan lain cerita jika Anly secara sukarela
bersedia
“menukarkan” agama Khonghucunya atau mengkonversinya ke salah satu agama
yang dianggap resmi oleh Negara.
Nasib serupa juga dialami oleh Budi Widjaya dan Charles.
Perkawinan Budi dengan Lanny dan Charles dengan Suryawati tidak
diakui oleh Pemkot (Pemerintahan Kota) Surabaya. Waktu itu, status
perkawinan mereka belum mendapatkan legalitas dari Dispenduk Capil. Jalan
berliku terpaksa ditempuh kedua pasangan tersebut. Budi, misalnya,
sekedar
untuk mendapatkan selembar akta perkawinan, harus melakukan gugatan
terlebih dahulu, mulai dari PTUN Surabaya, PTTN Jawa Timur hingga kasasi
ke Mahkamah Agung (MA). Untungnya, di tangan MA, putusan kasasi berpihak
kepada Budi-Lanny.
Sebelum terbitnya SE Mendagri 2006, bagi penganut Khonghucu
yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan harus mengkonversi agamanya
ke
agama lain. Sebuah pilihan yang menyakitkan. Namun apa daya, pilihan ini
tidak mungkin ditolak kecuali semua urusan publik mereka akan berantakan.
Jika mereka memaksa mencantumkan Khonghucu ke dalam dokumen kependudukan,
secara defacto seluruh dokumen itu dianggap tidak ada (undocumented
persons)
Harapan Belaka
Ternyata, harapan penganut Khonghucu di Kota Surabaya yang
begitu besar dengan lahirnya SE sekedar utopia. SE Mendagri seperti pisau
tumpul yang tidak mampu memutus tali diskriminasi. Surat ini tidak
mempunyai kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan Pemkot Surabaya, yang
nota bene adalah bawahan Mendagri. Praktek diskriminasi terus terjadi dan
menimpa penganut Khonghucu di Surabaya.
Praktek diskriminasi ini terjadi ketika Pemkot Surabaya
berupaya menerjemahkan kebijakan kependudukan yang terkodifikasi dalam
Undang-Undang No 23 Tahun 2006. Sejak berlakunya UU tersebut, Sistem
Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mengarah pada pola
tertib kependudukan berbasis pada single identification number bagi
seluruh warganegara, termasuk umat Khonghucu. Salah satu kebutuhan SIAK
model baru ini adalah, sidik jari seluruh penduduk Kota Surabaya. Yang
membuat umat Khonghucu dan aktifis MAKIN heran adalah tidak adanya kolom
khusus agama Khonghuchu dalam dokumen yang harus diisi. Formatnya nyaris
sama dengan format sebelumnya. Dalam daftar isian di kolom agama
hanya dicantumkan lima agama ditambah satu kolom yang berisi kata, “agama
lain”. Bagi penganut Khonghucu kolom ini membingungkan sekaligus
menjengkelkan .Namun, begitu ditanya atas kejanggalan ini, petugas
pelayanan publik di Surabaya dengan enteng menjawabnya: “salah cetak”,
“taruh atau isi saja di kolom agama lain”, “kalau merubah harus tender
lagi”.
Ternyata legalitas Khonghucu masih diakui setengah
hati.[DEPORT]
