Mungkin pak Yan belum tahu, tapi kalau MenKomInfo yang pegang, pilihannya cuma 2, apakah diberikan ke departemen postel (mereka sudah minta), atau diserahkan ke "yayasan IDNIC" sesuai desakan APJII.
Saya terima info bahwa postel sedang membahas kemungkinan membentuk yayasannya sendiri. Kalau jadi, mungkin APJII baru menyesal mengapa mesti bikin move yang akhirnya lepas kontrol, dari terima separuh bisa sampai ga terima apapun.
Kesulitan kita dengan beberapa orang adalah, mereka bisnis di bidang I.T. dan sebagian malah mengaku professional I.T., namun ternyata mereka tidak mampu memperoleh informasi diluar dari apa yang mereka rancang sendiri, akibatnya, sibuk di satu front, sementara di front lain sudah keteteran. Lihat saja tuh kalau tanggal 1 jadi serah terimanya, gimana buntutnya.
Anyway, besok ada meeting pra sidang WSIS, tema pidatonya standard lah, pemerintah perlu begini, perlu begitu, dan komunitas diharapkan mendukung. Padahal yang lebih benar itu mestinya komunitas perlu begini, perlu begitu dan pemerintah janji untuk mendukung.
 
 
salam,
 
Irwan Effendi
Catatan juga:
Jangan dianggap saya pro suatu pihak, kominfor (pemerintah) atau pengurus yg lama. Saya hanya mengemukakan sesuatu yang menurut saya lebih pada tempatnya.
YANG PALING SAYA SUKA, ini dari hati kecil saya. Pendaftaran/pendelegasian domain .id dibawah kontrol (policy) pemerintah dan dioperasionalkan oleh PPDI (Pak budi dan teman2nya) yang sudah membuktikan dedikasinya selama ini. Yang lain saya lihat kebanyakan NAPSU nguasai.
 
Salam,
Yanurmal

Kirim email ke