Refleksi: Apakah Wapres punya waktu untuk bertemu? http://kontan-harian.info/index.php?action=view&id=2064&module=newsmodule&src=%40random4623257f9f87f
Korban Lumpur Akan Kembali Temui Wapres Korban lumpur akan mendukung interpelasi lumpur Sidoarjo Sigit Rahardjo, Antara posted by kontan on 06/25/07 SURABAYA. Sekitar 200 Perwakilan Warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I dan perwakilan warga empat desa korban lumpur Lapindo, berangkat ke Jakarta, Ahad (24/6). Tujuan mereka kali ini sama dengan kedatangan mereka sebelumnya, yakni menemui DPR, Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warga akan kembali mendesak pemerintah agar Lapindo Brantas Inc. segera membayar ganti rugi. Karena sudah selama dua bulan lebih, proses pembayaran ganti rugi yang amat ditunggu warga korban lumpur di Sidoarjo, tersendat-sendat alias tanpa perkembangan yang berarti. Masih banyak warga yang belum mendapat pembayaran ganti rugi. Juru Bicara Perwakilan Warga Perum TAS I, Sumitro menyatakan, warga akan mengembalikan risalah 24 April 2006 yang tak lain merupakan hasil pertemuan warga korban lumpur dengan Wapres Jusuf Kalla. Dalam risalah tersebut, warga dan Wapres sepakat akan ada pertemuan tiga pihak untuk mempercepat pembayaran ganti rugi. Pertemuan tiga pihak itu terdiri dari anak perusahaan milik Grup Bakrie, Lapindo, warga yang menjadi korban lumpur Sidoarjo, serta perbankan. Namun kenyataannya, setelah dua bulan berjalan, tidak pernah terjadi pertemuan tersebut. "Selama ini hanya ada pertemuan-pertemuan antara dua pihak yang tidak menghasilkan kebijakan percepatan pembayaran ganti rugi," ungkapnya, Sabtu (23/6) di Sidoarjo. Menurut Sumitro, di Jakarta nanti, selain mengembalikan risalah ke Wapres, warga juga akan menanyakan komitmen percepatan pembayaran ganti rugi korban lumpur. Soalnya, kendati sudah ada pernyataan kesepakatan pembayaran dan data penerima, namun sampai sekarang pihak Lapindo belum juga merealisasikannya. Selain akan menemui Wapres, rombongan dari Sidoarjo itu juga akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRRI. Tujuannya adalah untuk mendukung rencana pelaksanaan interpelasi kasus lumpur Lapindo yang diajukan sekitar 130 Anggota DPR. Warga berharap, kedatangannya kali ini akan membuat pemerintah lebih bersungguh-sungguh mempercepat proses ganti rugi korban lumpur. Selain itu, warga juga mengharapkan pemerintah lebih serius memperhatikan masalah dan penanganan korban lumpur. Mengubah tata ruangPemerintah Kabupaten Sidoarjo kabarnya sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten di selatan Surabaya itu. Soalnya, sejak ada semburan lumpur di Porong, sudah ada banyak perubahan tata ruang dan kegunaan areal tanah. Salah satu rencana yang akan dituangkan dalam RTRW baru adalah menghilangkan 2.500 hektare wilayah konservasi pertanian. Lalu perubahan pengembangan Kawasan Sidoarjo Baru (Kasiba), dan relokasi infrastruktur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan menyatakan, 15.000 hektare lahan konservasi pertanian padi dan palawija di Sidoarjo dalam RTRW Sidoarjo 2003-2013, tak bisa dipertahankan lagi. Maklum, " Lahan pertanian produktif seluas 650 hektare di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin terendam lumpur," papar Vino. [Non-text portions of this message have been removed]
