http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/26/0902.htm
Mengkritisi Amendemen UUD 1945
Oleh T. SUBARSYAH, S.H., S.Sos., C.N.
UPAYA keras menggolkan perubahan (amendemen) kelima UUD 1945 yang
digalang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, sepertinya masih harus menahan
napas, setelah komponen anggota MPR dari unsur DPR beramai-ramai menarik
dukungannya.
Amendemen UUD 1945 itu bertujuan tidak lain untuk memperkuat DPD guna
menjawab persoalan rakyat di daerah. Penguatan DPD sekaligus mengutuhkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena memberikan kesempatan setiap daerah
untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis melalaui perwakilannya di DPD.
Memahami adanya kehendak kuat dari rakyat terhadap amendemen UU 1945,
dibuktikan antara lain dengan munculnya dukungan gubernur, karena upaya
tersebut dirasa sangat penting dan merupakan masalah fundamental yang memiliki
implikasi luas, mengingat aspeknya bisa menjadi diskursus dalam kehidupan
politik di Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya prinsip bahwa amendemen ini
benar-benar harus mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat serta semuanya
perlu dijaga bersama. Dengan demikian, sedianya agar lebih memiliki daya harus
ada peninjauan lebih komprehenship, di samping harus sudah ditelaah dengan
melibatkan lembaga kajian dan pihak lain, sehingga arah amendemen yang
dikehendaki rakyat berjalan dengan benar dan tepat sasaran.
Oleh karenanya, boleh jadi proses untuk melakukan amendemen UUD 1945
seperti yang diusulkan DPD, masih membutuhkan waktu panjang karena masih ada
aturan teknis yang perlu dipenuhi. Untuk itu, pengusul amendemen selayaknya
berkonsentrasi juga untuk lebih memerhatikan situasi dan kondisi yang
berkembang di masyarakat. Masalahnya, mengenai perlu tidaknya UUD 45
diamendemen tetap harus dikembalikan dan mengacu pada empat parameter sebagai
penuntun perubahan, yakni pertama, semakin melindungi seluruh warga negara
Indonesia, kedua, menyejahterakan rakyat di semua aspek, ketiga, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan keempat, Indonesia tetap menjadi bahagian perdamaian
dunia.
Jika demikian keadaannya, betapa pentingnya amendemen UUD 1945 dan khusus
untuk DPD bila juga mampu berpegang pada empat paremater tadi, maka sangat
mungkin eksistensi DPD pastinya sangat dibutuhkan terutama untuk mampu menjaga
keutuhan negara dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap daerah tanpa
disertai potensi keinginan untuk berbeda arah, ekstremnya memberontak justru
karena DPD refresentatif mewakili daerah, maka DPD pantas di posisi terdepan
untuk melakukan pendidikan politik secara terus menerus dan aktual kepada
rakyat di daerah. Terutama untuk memajukan daerah-daerah agar lebih memiliki
posisi tawar yang sebanding. Itulah sebabnya inisiatif yang dinamis dan
berkembang saat ini di dalam pemikiran anggaran DPD atau berbagai tindakannya
yang aktual-substatif adalah bukti berfungsinya DPD yang patut diapresiasi
secara penuh harapan oleh segenap daerah.
Pada sisi lain ada yang secara holistic harus diwaspadai memang, yakni
ketika mengemas wacana amendemen kelima UUD 1945 yaitu bahwa amendemen harus
mampu masuk pada orbit politis-yuridis yang lebih luas dan mendasar. Artinya
bahwa amendemen tidak terbatas untuk sekadar manambah kewenangan DPD, tetapi
lebih dari itu harus pula merupakan artikulasi kebutuhan berbangsa dan
bernegara untuk perbaikan fungsi legislasi.
Dengan mengusung ide yang lebih luas dan mendasar itu, maka secara
otomatis dan menjadi kemestian bahwa kewenangan DPD tentunya harus diformat
ulang, termasuk dalam hal hubungannya dengan DPR. Harus diakui secara obyektif
bahwa beberapa bagian dalam UUD 1945 memang harus disempurnakan. Contohnya,
dalam fungi legislasi menyangkut, check and balances tentunya tidak akan pernah
jalan optimal bila mana hubungan DPD dan DPR tidak seimbang apalagi secara
sengaja diabsorpsi kepentingan di luar konstitusi.
MPR sendiri, sebenarnya telah berusaha maksimal menuntaskan amendemen
yang dilandasi dengan lima kesepakatan fraksi-fraksi, Pertama pembukaan
dipertahankan, kedua mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketiga
mempertahankan sistem presidensial, keempat amendemen sebagai adendum, dan
kelima norma dalam penyelarasan dimasukkan dalam pasal.
Bertolak dari lima dasar kesepakatan itu, mudah dipahami bahwa yang
diinginkan arahnya sudah sangat jelas yakni bukan untuk terjadinya konstitusi
baru, di samping juga tentu tak diharapkan sejarah kembali berulang bahwa
amendemen UUD 1945 mengalami kegagalan seperti yang pernah terjadi tahun 1955
yang lalu. Dari situlah, kemudian disetujui Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk
sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI/I/ 2002 yang berfungsi sebagai
panglima pengawalnya.
Namun begitu, patut diwaspadai bersama tentang pernyataan politisi senior
Partai Golongan Karya (Golkar), Pinantun Hutasoit, yang menyatakan bahwa
amendemen UUD 45 yang dilakukan secara terus-menerus bukan tidak mungkin
sasarannya untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Konkretnya, soal hasil amendemen sejak dari dari amendemen pertama hingga
amendemen keempat, sesungguhnya digulirkan dan bergulir atas dasar tuntutan
reformasi yang berkaitan pemberesan sistem ketatanegaraan yang belum sempurna,
nyatanya itu pun masih bisa mengundang ragam interpretasi di dalam
pelaksanaannya. Contohnya, pelaksanaan hasil amendemen berkaitan dengan
perbaikan sistem ketatanegaraan untuk melakukan pemisahan kekuatan/kekuasaan
(eksekutif, yudikatif, legislatif), dengan adanya perimbangan kekuasaan (check
and balances system), tentunya menuntut diikuti dengan perbaikan dan pembuatan
undang-undang di tataran operasional hasil amendemen UUD 1945 (antara lain UU
parpol, pemilu, otonomi daerah, dan Mahkamah Agung, kepresidenan di mana
presiden akan dipilih secara langsung).
Demikian juga menyangkut prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia,
ditengarai tidak bisa secara apriori mengambil oper teori pemisahan kekuasaan
secara murni, Indonesia menganut sistem pendelegasian kekuasaan. Ia
menggambarkan, kedaulatan rakyat itu didelegasikan ke berbagai lembaga negara,
dalam hal ini MPR dengan sistem dua kamar (Bikameral), yakni DPR dan DPD,
Mahkamah Agung (MA), termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), lalu BPK, dan presiden.
Jadi, seperti itulah sistem pendelegasian secara konstitusi setelah amendemen
UUD 1945.
Demikian halnya apakah dengan banyaknya amademen begitu yakin tidak
membawa serta "goncangan" yang bisa saja bakal merugikan, ditambah lagi
munculnya bencana yang silih berganti. Salah satu contoh yakni mengenenai
ekonomi negara yaitu pasal 33 dari UUD 1945 Asli yang berbunyi :(1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hasil revisi amendemen menyangkut pasal 33 tersebut sesuai ketetapan 10
Agustus 2002, adalah perekonomian nasional diselengagarakan berdasarkan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiran, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Faktanya, regulasi
tentang sistem ekonomi dimaksud sejauh ini tetap belum mampu membawa keluar
dari berbagai persoalan yang begitu berat menimpa bangsa kita.
Fakta lainnya kemudian sebelum perubahan, UUD 1945 terdiri dari
pembukaan, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dua pasal peralihan, dua aturan tambahan,
dan penjelasan. Setelah diamendemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, 21 bab,
73 pasal, 170 ayat, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal aturan tambahan, dan
penjelasan. Namun, ternyata empat kali amendemen UUD 1945 pada Sidang Tahunan
MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002, masih tetap dianggap belum cukup mampu
mengakomodasi dinamika bangsa dan negara sekaligus sudah dicoba diurai
kembangkan hingga 4 (empat) kali amendemen. Oleh karena itu, wajar jika
kemudian muncul pandangan lain tentang perlunya kembali ke UUD 1945.
Bila memerhatikan dan mencermati perkembangan pembahasan amendemen UUD
1945 yang terjadi dalam proses di MPR, kita akan mendapatkan suguhan sajian
yang bertendensi kontroversi dan fokus sebagai bagian dari enam visi reformasi.
Padahal, proses amendemen merupakan hal yang sangat urgen dan mendasar, sebab
konstitusi merupakan norma fundamental negara (staats fundamental norm) yang
merupakan rujukan bagi semua aturan hukum dibawahnya dan sebagai perwujudan
kedaulatan rakyat yang di dalamnya mengandung keseluruhan sistem ketatanegaraan
dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk dan
memerintah dalam pemerintahan negara (Slamet Efendi Yusuf dan Umar Basalim,
2000).
Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mengibaratkan
konstitusi sebagai "syariat" atau "kepala negara simbolik" atau "kitab suci
simbolik" dalam civil religion yang di dalamnya menjadi dasar bagi tegaknya
negara hukum Indonesia, yang mengandung fungsi sebagai simbol pemersatu (symbol
of unity), ungkapan dan keagungan kebangsaan (identity of nation), dan pusat
upacara keagamaan (centre of ceremony) (Jimly Asshsiddiqie, 2002).
Bertolak dari pemahaman itu, secara umum bila dikaji lebih kritis dan
mengacu pada maenstream amendemen konstitusi yang lazim di dunia sepertinya
terdapat kekeliruan, bahkan mungkin bisa jadi kesesatan berpikir (fallacies)
MPR. Sebab, amendemen yang dilakukan sejak awal menggunakan "pola berpikir
terbalik", silakan cermati secara seksama tentang segenap prosesnya, misalnya
terbukti bahwa amendemen yang bergulir tak mendasar orientasinya pada kepastian
konsep negara dan pemerintahan apa yang akan diletakkan sebagai dasar bagi
Indonesia Baru pascareformasi. Namun anehnya, tetap mencoba untuk membuat
rambu-rambu tentang hal-hal apa saja yang boleh diamendemen, serta hal-hal apa
saja yang tak boleh diutak-atik.
Akibatnya, memang belum terlihat ketika amendemen I dan II dilakukan,
namun segera disadari pada ketika amendemen III dan kemudian IV akan
diselesaikan. Muncul kesenjangan dan kerancuan antarpasal dan bab, di mana bila
kerancuan itu tak segera dilakukan "sinkronisasi", bukan mustahil malah justru
akan menghasilkan konsep pemerintahan yang rancu dan problematic permanen
sifatnya hingga pada gilirannya sangat mungkin bakal menimbulkan peluang besar
untuk terjadinya bentrokan atau konflik antarlembaga negara secara
berkepanjangaan.
UUD hasil amendemen terakhir saja sedikitnya memerlukan lebih dari 30-an
UU organik yang untuk bisa berjalannya. Hal ini tentu tak mudah diwujudkan
dalam praktiknya. Maka akibatnya mudah diduga yakni memunculkan kekuatiran akan
terjadi porakporandanya (destruction) tatanan ketatanegaraan Indonesia di masa
mendatang, tentang ini bisa saja terbukti, sebab sinyalemen awal sepertinya
telah tampak di depan mata. Dengan demikian, potensi untuk terjadinya krisis
konstitusi dan problem ketatanegaraan ke depan, sangat serius menuntut untuk
segera di atasi untuk mendaptkan solusinya. Boleh jadi malah akan menghancurkan
tatanan bernegara secara sistemis yang berproses terus. Pada akhirnya,
reformasi yang diharapkan dan dibanggakan oleh segenap harapan kehidupan yang
lebih baik selama ini, nantinya malah hanya akan menghasilkan "deformasi" dan
krisis ketatanegaraan yang lebih meluas, yang tertinggal pada akhirnya hanyalah
catatan sejarah telah terbukti melangkah namun tak sempat berubah.***
Penulis, dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Mahasiswa Program
Doktor Unisba, dan Ketua Umum "SIJALAK", tinggal di Bandung.
[Non-text portions of this message have been removed]
