SUARA KARYA
PAKET EKONOMI
Pasar Sulit ResponsUpaya Pemerintah
Selasa, 10 Juli 2007
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan pemerintah mengenai penyelesaian
rencana tindak (action plan) terkait pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2007
tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM,
dinilai tak akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sektor riil.
Pasar bahkan diperkirakan masih sulit merespons upaya pemerintah
tersebut, karena rencana tindak itu masih memerlukan langkah-langkah nyata
untuk implementasinya yang selama ini menjadi kendala dalam setiap kebijakan.
Selain itu, pernyataan pemerintah tentang sebanyak 21 dari 28
rencana tindak bulan Juni 2007 dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 sudah
diselesaikan, hanya merupakan keberhasilan rutinitas birokrasi semata.
"Itu tidak menciptakan optimisme pasar, karena pasar sudah tahu
bahwa perlu seribu langkah lagi untuk melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2007
tersebut," kata Direktur Eksekutif Econit Hendri Saparini kepada Suara Karya,
di Jakarta, Senin (9/7).
Menurut Hendri, apa yang disebut sebagai paket kebijakan ekonomi
sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 itu sebenarnya bukan paket
kebijakan yang dapat dilaksanakan secara optimal dan acuan kerangka waktu
tertentu. Paket kebijakan itu tidak lebih hanya hasil perumusan dari kegiatan
rutin birokrasi, tanpa harus memusingkan apakah bisa dilaksanakan dengan baik
atau tidak.
"Kalau dikatakan paket kebijakan, seharusnya sudah diputuskan, dan
dengan keputusan itu tinggal dilaksanakan langkah-langkah apa yang akan
dilakukan. Tetapi kenapa di antara paket yang dimaksud dikatakan akan efektif
satu tahun kemudian? Padahal kebutuhannya saat ini dan sudah mendesak,"
ujarnya.
Hendri sendiri lantas mempertanyakan fakta bahwa saat ini para
pelaku usaha tidak menyambut antusias paket kebijakan ekonomi, apalagi terkait
untuk mempercepat pengembangan kinerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
"Sektor riil dan UMKM sudah seperti orang dahaga yang sangat
memerlukan air minum. Tetapi ketika air minum disuguhkan, tidak ada yang mau.
Ini karena air minum tersebut tidak jelas bentuknya," tuturnya.
Terkait hal itu, kata Hendri, pemerintah kurang tanggap terhadap
kebijakan dan insentif yang sebenarnya diperlukan dunia usaha. "Sehingga karena
pemerintah kurang peka, paket kebijakan itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat
saat ini. Misalnya upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang hingga
kini masih tinggi. Belum lagi masalah daya beli masyarakat yang terus menurun
serta harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dan merembet dari satu
produk ke produk lainnya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, selama tiga tahun terakhir, penyerapan
anggaran belanja barang dan modal pemerintah sangat lambat dan cenderung
dipergunakan untuk suatu program yang tidak konkret alias hanya di atas kertas
laporan.
Tepat Waktu
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pembiayaan dan Kerja Sama Ekonomi
Internasional Mahendra Siregar sebelumnya mengatakan, dari 28 rencana tindak
yang dijadwalkan selesai pada Juni 2007, sebanyak 21 telah diselesaikan dengan
tepat waktu. "Tujuh tindakan lainnya sedang dalam tahap penyelesaian, sedangkan
empat tindakan yang semula ditargetkan selesai Juli dan Agustus 2007 telah
diselesaikan pada Juni 2007," katanya.
Rencana tindak yang belum selesai, antara lain menyusun perpres
tentang tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (penanggung jawab
Mendag), perubahan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah (Mendagri), serta penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan
bussiness development services provider dan pemberdayaan UMKM.
"Sementara empat yang seharusnya diselesaikan Juli dan Agustus
adalah yang menyangkut kelancaran arus barang dan kepabeanan (3) dan
penyampaian draf RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke
DPR," kata Mahendra.
Mahendra menjelaskan, Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil
dan Pemberdayaan UMKM terdiri atas empat kelompok kebijakan. Yaitu perbaikan
iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan
infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.
Pada kebijakan perbaikan iklim investasi, terdapat 50 rencana
tindak di mana terdapat 9 rencana tindak yang dijadwalkan selesai pada Juni
2007. Sebanyak 7 tindakan telah diselesaikan, sementara 2 tindakan masih dalam
tahap penyelesaian.
Sementara pada kebijakan reformasi sektor keuangan terdapat 40
rencana tindak, di mana khusus pada Juni terdapat lima tindakan yang telah
diselesaikan pada Juni 2007.
Sedangkan pada Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
terdapat 41 tindakan, di mana dua tindakan dijadwalkan terlaksana selama Juni.
Dalam realisasinya, satu tindakan telah diselesaikan, sementara satu tindakan
masih dalam proses penyelesaian.
Sementara pada kebijakan pemberdayaan UMKM, terdapat 34 tindakan
dan 12 dijadwalkan diselesaikan Juni 2007. Dari 12 rencana, sebanyak delapan
telah diselesaikan, sementara 4 masih dalam tahap penyelesaian.
"Menko Perekonomian telah melaporkan kepada Presiden kemajuan
pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 pada Jumat (6/7) lalu," kata Mahendra
Siregar.
Menurut dia, masing-masing tindakan dan keluaran sebenarnya sudah
spesifik dengan sasaran yang ingin dituju di masing-masing tindakan. Mahendra
memberi contoh, perpres daftar negatif investasi (DNI) yang sasarannya adalah
menjamin kepastian hukum investor. (Indra)
[Non-text portions of this message have been removed]
